Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Article 1131 BW contained general guarantee in that, the guarantee puts all the debtor wealth is given to all parties that position as a creditor. Position of creditors with general guarantee only has position as concurrent creditors that means the same position with other concurrent creditors.To strengthen the position of creditors, it is necessary to make guarantee agreement. Position of guarantee agreement is constructed as accessoir agreement guaranteeing the strength of the guarantee agreement for security of lending by creditors, because the position of the guarantee agreement is accessoir. Accessoir agreements always follow the principle agreements that if the principle agreement essentially ends or delete it, then automatically accessoir agreement will expire or delete anyway. Thus, the existence of accessoir agreement, depending on the presence or absence of the principal agreement."

"Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Untuk menjamin kredit yang telah diberikan agar dapat di kembalikan oleh penerima kredit, maka diperlukan suatu lembaga jaminan. Lembaga jaminan yang cenderung disukai oleh masyarakat dalam praktek perbankan di Indonesia sejak zaman Belanda adalah fidusia atau lenkapnya adalah FEO (Fiduciaire Eigendoms Overdracht), karena sifatnya sederhana, prosesnya mudah, cepat dan biaya murah, yang di akui berdasarkan yurisprudensi dan hanya diatur secara sporadis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992. Namun dengan berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat beberapa ketentuan baru berkaitan dengan jaminan fidusia yang secara langsung mempunyai dampak terhadap pelaksanaan jaminan fidus ia di bidang perbankan. Adapun ketentuan baru itu berupa adanya institusi pendaftaran, eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial dan ketentuan pidana. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah bank milik pemerintah yang telah lama beroperasi dalam kegiatan perkreditan dengan menerapkan fidusia sebagai lembaga jaminan. Diharapkan dengan berlakunya Undang-Undang Fidusia tersebut, permasalahan yang timbul dalam praktek pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dapat diatasi secara lebih efektif."

"Kredit perbankan merupakan salah satu cara yangditempuh oleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya,termasuk oleh perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayarandalam memperoleh kredit biasanya memberikan jaminan berupahipotek atas kapal yang dimilikinya, juga terhadap kapalyang baru akan dibeli melalui fasilitas kredit tersebut.Pemberian kredit tentunya tidak terlepas dari aspek hukumperjanjian, sehingga perlu dilakukan suatu penelitian, yangmana penelitian ini nantinya akan dilakukan secara yuridisnormatif dengan menggunakan metode kepustakaan. Penelitianini menganalisis perjanjian kredit investasi untukpembelian kapal yang dibuat antara PT Samudera dengan BankX, yang mana di dalam perjanjian kredit tersebut akandiberikan jaminan hipotek atas kapal berbendera Malaysiayang akan dibeli oleh PT Samudera selaku pihak debitur. Halini tentunya menimbulkan suatu pertanyaan hukum, apakahboleh menjadikan kapal tersebut sebagai jaminan.Berdasarkan ketentuan Pasal 1175 ayat (2) KUHPerdata,debitur dapat memperjanjikan hipotek pada kreditur. Setelahkapal tersebut diperjanjikan sebagai agunan dalamPerjanjian Kredit, bank atau kuasanya dapat melakukan gantibendera, pendaftaran kapal, dan pembebanan hipotek kapalatas kuasa dari debitur. Untuk keamanan bank sebagaikreditur, sebaiknya dalam perjanjian dicantumkan klausulyang mengatur bahwa segala surat yang berkaitan dengankapal dan bukti kepemilikan kapal disimpan oleh bank."

"Deregulasi perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan salah satu sarana bagi pemerintah untuk memobilisasi dana dari masyarakat yang digunakan untuk menunjang dan membiayai pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Adanya deregulasi perbankan ini juga menimbulkan persaingan antar bank untuk merebut nasabah sebanyak banyaknya, sehingga banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Kredit M1ulti Guna yang diciptakan oleh Bank Rakyat Indonesia timbul akibat adanya deregulasi perbankan. Kredit Multi Guna ini bersifat konsumtif dan diperuntukkan untuk individu/perorangan tapi bisa juga untuk perusahaan. Kredit Multi Guna ini mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan kredit biasa lainnya, seperti tidak dipungut biaya provisi, bea mate rai bebas, premi asuransi jiwa ditanggung oleh Bank Rakyat Indonesia, dan tidak ada batasan penggunaannya."