Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The lowness of accountability and trust give the regulation on political party in important position. Law Number 2 of 2011 on Amendment of Law Number 2 of 2008 on Political Party is a legal instrument, which constitute matter of political parties financial in Indonesia. Regulation on this financial assessed loose concerning on transparency and financial accountability. Even the monitoring and sanction assessed so weak."

"Pada tahapan pra-Pemilu 2024, KPU melakukan transformasi digital melalui Sistem Informasi Partai Politik, atau Sipol. Sipol hadir sebagai alat bantu KPU dalam melakukan proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Penelitian ini secara komprehensif akan menilai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas dari penerapan Sipol dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik pada Pemilu 2024. Sipol memberikan manfaat dalam mempermudah proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Namun, di sisi lain terdapat permasalahan Sipol dari segi pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu. Indikasi dari hal tersebut yaitu kurangnya kontrol masyarakat untuk mendayagunakan Sipol dan kurangnya diskursus antara KPU dengan publik. Penelitian ini menggunakan konsep transparansi dan akuntabilitas, konsep open government data, serta teori keterbukaan data pemerintah dalam mendorong akuntabilitas sebagai kerangka analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa Sipol belum sepenuhnya mewujudkan keterbukaan data pemerintahan karena masih tertutupnya Sipol bagi masyarakat luas. Tertutupnya akses Sipol berpengaruh terhadap lemahnya akuntabilitas data Pemilu di Indonesia.

---

In the pre-election stage of 2024, the General Election Commission (KPU) undertook a digital transformation through the implementation of the Political Party Information System (Sipol). Sipol was developed as a tool to aid the KPU in the registration and verification processes of political parties. This research aims to comprehensively evaluate the application of Sipol in the registration and verification processes of political parties during the 2024 Election, focusing on the realization of the principles of transparency and accountability. Sipol offers several benefits in facilitating these processes. However, it also faces challenges in meeting the principles of transparency and accountability in electoral organization. Indications of these challenges include limited public access to Sipol and a lack of dialogue between the KPU and the public. The analytical framework for this research incorporates concepts such as transparency and accountability, open government data, and the theory of government data openness to promote accountability. The research employs a qualitative approach, employing primary data collection techniques through in-depth interviews, along with secondary data from literature studies. The findings of this research reveal that Sipol has not fully achieved government data openness as it remains inaccessible to the broader community. The restricted access to Sipol adversely impacts the limited accountability of election data in Indonesia."

"PEMILU, partai politik dan demokrasi menjadi konsep dan kerangka politik dan banyak diperdebatkan dalam praktik politik di Indonesia pasca reformasi 1998. Namun, belum cukup kajian secara lebih mendalam tentang konsep2 tersebut dalam desain dari Konstitusi pasca 4 kali amandemen dalam kepolitikan di Indonesia. Tulisan ini menjelaskan bagaimana Pemilu, Partai Politik dan Demokrasi pada praktik politik pasca reformasi dan bagaimana kajian tafsir konstitusi terhadap konsep tersebut. Konstitusi tidak secara eksplisit mengatur tentang partai politik, padahal lembaga partai politik ini merupakan lembaga yang sangat penting kedudukannya dalam kepolitikan di Indonesia terutama dalam mengisi kepemimpinan di pimpinan lembaga trias politika (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif). Studi ini menjelaskan pula tarfir konstitusi tentang pemilu, partai politik dan demokrasi di Indonesia. Lebih jauh menjawab bagaimana gap antara kenyataan praktiknya dengan tafsir konstitusi di Indonesia pasca reformasi 1998. Bagaimana tantangan demokratisasi dengan kerangka kerja konstitusional dengan tafsir konstitusi yang membicarakan peran partai politik dan sistem pemilihan"