Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kiai, alumni and santri Ilir kali first confronted with the PRD and SMID who spearheaded the various demonstrations of labor movement in East Java. Now, communism as the common enemy no longer has a clear personification and increasingly blurred. The intensity of the conflict become more intensified in mid-1998 in various areas in Java, forcing the local elites in Modjosongo do institutionalization consolidation of local leaders. Incident "communal praying" created as common platform transformation media for religion, politics and economic elite's in Madukara. When labors' demonstrations took place in Madukara several times in the transition era of the Reformation, Islamic propaganda becoming part of subjugation. This article presents how the position of the santri and the dilemma in the frame space of capital that flourished in the city."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan, ketercapaian tujuan, serta faktor pendukung dan penghambat pelayanan dan perlindungan sosial anak berbasis institusi di PSAA Tunas Bangsa Pati. Sumber data penelitian adalah pelaksana program meliputi pejabat struktural, pengasuh, pekerja sosial fungsional, penerima manfaat, eks penerima manfaat,orangtua penerima manfaat dan eks penerima manfaat, serta stakeholder terkait. Dari analisis terkait deskriptif kualitatif dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan dan perlindungan sosial anak tanpa asuhan orangtua di PSAA Tunas Bangsa Pati sudah berjalan optimal sesuai dengan standar model yang ditetapkan Kementerian Sosial. Pelayanan dan perlindungan sosial dilaksanakan melalui tahapan pendekatan awal, asesmen, penyusunan rencana pelayanan, pelaksanaan pelayanan, resosialisasi, penyaluran, bimbingan lanjut dan terminasi. Meskipun demikian masih terdapat kelemahan terutama, belum tersedianya data base penyandang masalah kesejahteraan sosial anak, sebagai data calon penerima manfaat, asesmen belum berjalan secara optimal sehingga belum bisa menjadi dasar dalam kegiatan pelayanan dan perlindungan anak. Bimbingan sosial masih dilakukan dalam kelompok besar, sehingga penanganan permasalahan anak masih kurang efektif. Bimbingan minat, bakat dan keterampilan belum disesuaikan dengan ketersediaan sarana prasarana yang ada. Perlu peningkatan SDM pekerja sosial dan pengasuh baik kualitas maupun kuantitasnya yang bisa mendukung proses pelayanan. Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai instansi berwenang memberikan pembinaan pada PSAA sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kesejahteraan anak berbasis institusi sekaligus mengembangkan pola pengasuhan anak berbasis keluarga."

"Pemilihan umum legislatif merupakan ajang lima tahun sekali yang menjadi hajat besar bagi rakyat Indonesia. Sebagai Daerah Tingkat II, kedudukan kabupaten/kota menjadi sangat penting karena kedudukannya dekat sekali dengan rakyat. Karena itu, pemilihan legislatif di tingkat kabupaten/kota tidak dapat diabaikan begitu saja. Salah satu yang menyelenggarakan pemilihan umum legislatif adalah Kabupaten Purworejo. Di Kabupaten Purworejo terdapat enam dapil, satu di antaranya adalah dapil 4. Penelitian berupaya menggambarkan faktor-faktor modal sosial apa saja yang menyebabkan kemenangan yang K.H. Akhmat Tawabi pada pemilihan umum anggota legislatif di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Purworejo. Dengan menggunakan metode kualitatif dan berdasarkan teori modal sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial merupakan faktor penting dalam kemenangan K.H. Akhmat Tawabi pada pemilihan umum legislatif di Dapil 4 Kabupaten Purworejo. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat tiga modal sosial yang dimiliki oleh K.H. Akhmat Tawabi. Pertama, modal sosial berkaitan dengan status sebagai kiai. Kedua, modal sosial berkaitan dengan pengalaman menjadi kepala desa selama dua periode. Ketiga, modal sosial berkaitan dengan jaringan PPP. Melalui jaringan-jaringan yang dimiliki, diikat oleh norma-norma yang berlaku di dalamnya, serta kepercayaan yang timbul akibat interaksi dan komunikasi dalam jangka waktu yang lama, ketiga fitur dalam modal sosial tersebut menghasilkan kerja sama antara K.H. Akhmat Tawabi dengan pendukung. Ketiga fitur tersebut, menggerakkan orang-orang yang berhubungan dengan K.H. Tawabi terkait status sebagai kiai, pengalaman menjadi kepala desa, serta status beliau sebagai kader PPP, memilih beliau dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019. Ketiga modal sosial tersebut memiliki karateristik yang membedakan satu sama lain. Selain itu, ketiganya juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

---

The legislative general election is an event every five years which is a big event for the Indonesian people. As a Level II Region, the position of the regency/city is very important because it is very close to the people. Therefore, legislative elections at the district/city level cannot be ignored. The one that holds legislative general elections is Purworejo Regency. In Purworejo Regency, there are six electoral districts, one of which is electoral district 4. The research seeks to describe the factors of social capital that led to K.H. Akhmat Tawabi in the general election of legislative members in Electoral District 4, Purworejo Regency. Using qualitative methods and based on social capital theory, this study shows that social capital is an important factor in K.H. Akhmat Tawabi in the legislative general election in Electoral District 4, Purworejo Regency. Based on the research results that have been done, there are three social capitals owned by K.H. Akhmat Tawabi. First, social capital is related to the status of a kiai. Second, social capital is related to the experience of being a village head for two periods. Third, social capital is related to PPP networks. Through the networks they have, bound by the norms that apply in them, as well as the trust that arises as a result of long-term interaction and communication, the three features of social capital result in cooperation between K.H. Akhmat Tawabi with supporters. These three features, move people associated with K.H. Tawabi related to his status as a kiai, his experience as a village head, as well as his status as a PPP cadre, electing him in the 2019 legislative elections. The three social capitals have characteristics that differentiate one another. Apart from that, the three of them also have their own advantages and disadvantages."

"Speaking about Kyai is no end. Kyai has been attracting many circles, moreover,when kyai are connected with religious authority they have.Discussion around kyai is getting concroversial...."

"Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apakah faktor - faktor produksi yang diwakili oleh Infrastruktur Ekonomi, infrastruktur Sosial, dan Infrastruktur Administrasi/Institusi mempunyai pengaruh dan kontribusi yang signifikan terhadap output propinsi-propinsi agar dapat ditentukan arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan Infrastruktur dan Institusi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data panel dengan kurun waktu dari 1993 hingga 2004 untuk 26 propinsi di Indonesia. Untuk mencari hasil yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) maka dilakukan beberapa uji untuk Panel seperti Chow Test dan Hausman Test sehingga didapatkan model panel data Fixed Effect untuk menyelesaikan data dengan karakteristik seperti diatas.

---

The main objective of this study is to determine the effects of Economic, Social, and Administrative/Institutional Infrastructure on economic growth of twenty-six provinces in Indonesia during 1993-2002 using panel data analysis. From the result of this study we can describe which infrastructure has the highest influence on developing Indonesia economic growth. Quantitative and qualitative analysis were used in this research. Qualitative analysis describes the condition of existing infrastructure in Indonesia. Panel data analysis with fixed effect method was used as a quantitative analysis to capture the main objective of this research."

"Artikel ini mengeksaminasi praktik kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) ketika presiden mengintervensi proses pembahasan RUU tersebut di parlemen. Di tengah proses pembahasannya, Presiden mengintervensi DPR melalui forum gabungan partai politik pendukung pemerintah di DPR atau dikenal dengan Sekretariat Gabungan (Setgab) dengan meminta partai pendukung pemerintah yang tidak memiliki posisi resmi dalam ketatanegaraan Indonesia untuk mendukung usulan pemerintah tersebut. Tulisan ini beranggapan bahwa intervensi presiden tersebut merupakan bentuk pembatasan kekuasaan DPR yang seharusnya bekerja secara independen. Adanya intervensi tersebut memunculkan pertanyaan tentang hubungan antara eksekutif dan legislatif yang sejak reformasi politik tahun 1998 cenderung membangun pembatasan kekuasaan presiden dengan memperkuat lembaga parlemen. Artikel ini mengajukan argumentasi bahwa Presiden SBY memiliki kesengajaan dalam menggunakan dan memaksimalkan institusi informal dari kekuasaan presiden yang tidak dapat disentuh oleh parlemen. Untuk menjelaskan dasar dari penggunaan pendekatan informal tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan historik institusi informal dan antropologi politik. Pendekatan institusi informal menjelaskan mengenai institusi informal dari presiden di Indonesia antara masa prareformasi dan pascareformasi. Kemudian, pendekatan antropologi politik akan membahas pengaruh budaya politik Jawa yang dominan di Indonesia. Kedua pendekatan tersebut menunjukkan adanya faktor budaya politik Jawa yang menjadi landasan dari penggunaan sisi informal dari institusi presiden yang terbentuk sejak lama dengan kekuasaan presiden dan diteruskan oleh SBY yang juga dipengaruhi oleh cara berpikir yang dibangun di atas nilai-nilai budaya Jawa. Artikel membuktikan adanya pengaruh budaya Jawa tersebut dalam bentuk penggunaan institusi informal dalam proses perumusan RUU BPJS oleh presiden."