Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tahun ini Indonesia akan menggelar dua perhelatan politik besar berskala nasional: Pileg dan Pilpres. Pileg untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD dan DPRD. Sedangkan Pilpres untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bagaimana hasil kedua pemilu itu untuk perjalanan Indonesia ke depan (2014-2019)? Pemilu memang tidak menjamin apa-apa kecuali kebebasan bagi rakyat untuk memilih. Namun, tentu saja selalu ada perubahan di balik pemilu. Yang kita tak tahu apakah perubahan itu positif atau negatif. Diprediksi hasil-hasil Pileg relatif tak berubah, dalam arti tidak membawa calon-calon wakil rakyat baru yang benar-benar berkualitas dan berintegritas. Sebab, sebagian dari mereka mengawali proses masuk ke lembaga legislatif itu dengan tahapan-tahapan yang sarat politik uang. Jika awalnya saja sudah kotor, maka ke depannya pun kerja-kerja politik mereka niscaya diwarnai dengan praktik-praktik busuk dan korup. Sementara hasil Pilpres mungkin agak berbeda, karena kali ini rakyat telah banyak belajar dari pengalaman masa lampau terkait seorang pemimpin yang lebih menekankan citra diri tapi sangat peragu dan kinerjanya mengecewakan. Apabila seiring waktu rakyat makin berani memerankan diri sebagai "pengawal-pengawas" bagi kinerja pemimpin mendatang. Rakyat akan bersuara terus-menerusmengkritisinya, terutama melalui jejaring sosial yang kian terbuka luas."

"Skripsi ini adalah membahas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pasca perubahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan sejak Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004. Pemilihan Umum secara langsung merupakan pelaksanaan demokrasi oleh masyarakat, memungkinkan timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan dan perhitungan suara dalam penentuan pemenang pada pemilihan tersebut, untuk itu skripsi ini menguraikan tata cara penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan untuk mengadili sengketa Pemilu.

---

This paper isto discussthe implementation of the General Election of President and Vice President directly by the people after the 1945 changes that have been implemented since the election of President and Vice President in 2004. Election directly in the exercise of democracy by the people, allowing the emergence of disputes in the implementation and counting in determining the winner in the elections, for this thesis outlines the procedures for dispute resolution election of President and Vice President of the Constitutional Courtas ajudicial institution authority to adjudicate disputes elections."

"Juridical approach of new policy on system of elections for legislative body in Indonesia."

"Political law of elections in Indonesia."

"ABSTRAKPemilihan Umum sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat telah diatur sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang. Disamping mengatur tentang bagaimana Pemilihan Umum itu diselenggarakan, pembuat undang-undang juga membuat peraturan khusus yang melarang sejumlah perbuatan curang dengan ancaman pidana beserta proses penyelesaianya yang disebut sebagai tindak Pidana Pemilu. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji salah satu proses penyelesaian tindak pidana Pemilihan Umum yaitu terkait upaya hukum banding sebagai upaya hukum terakhir dalam tindak pidana Pemilihan Umum yang dihubungkan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni melalui wawancara langsung dengan Hakim Tinggi dan Jaksa Penuntut Umum khusus perkara tindak pidana Pemilihan Umum, serta studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa walaupun tidak diatur jelas oleh Undang-Undang Pemilihan Umum, terkait putusan bebas yang dikecualikan untuk dapat dimintakan banding tetap berlaku sebagai salah satu syarat suatu permintaan banding dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa pengecualian tersebut merupakan bentuk perlindungan hak terdakwa yang dijamin oleh undang-undang.

---

ABSTRAKGeneral Election as the implementation of citizen rsquo s sovereignty has been regulated by the legislators. Besides regulating the mechanism of General Election, the legislator also established a peculiar regulation which prohibit corrupt act with penal punishment as Electoral Offences along with its settlement procedures. This research was made to examine one of the Electoral Offences settlement procedures about appeal against the District Court Decision as the last legal action, by analyzing its association with the appeal mechanism by Public Prosecutor on acquittal. This research conducted by collecting data through field data studies by interviewing the Public Prosecutor and High Court Judges for Electoral Offences, and also by observing and reading literary to find the concept, theories, or opinions about the subject matter. The result of this research indicated that acquittal on Electoral Offences still excluded from the decision that could be appeal, by considering Criminal Code Procedures regulation about the right of the defendant."