Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ICC adalah sebuah pengadilan independen permanen yang bertujuan untuk menuntut individu yang melakukan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, yaitu seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. ICC didirikan pada tanggal 1 Juli 2002 dan bermarkas di kota Den Haag, Belanda. ICC adalah pengadilan terakhir di mana ICC tidak akan bertindak jika kasus telah atau sedang diselidiki atau dituntut oleh sistem peradilan nasional kecuali proses nasional tersebut tidak adil, misalnya jika proses formal dilakukan semata-mata untuk melindungi seseorang dari tanggung jawab pidana. Jadi, salah satu tujuan didirikannya ICC adalah untuk membantu mengakhiri kekebalan hukum bagi para pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Selain itu, ICC hanya mencoba mengadili mereka yang dituduh melakukan kejahatan yang paling parah. Dalam setiap kegiatan, ICC mengamati standar tertinggi keadilan dan proses pengadilan. Yurisdiksi dan fungsi ICC diatur oleh Statuta Roma yang merupakan hasil konferensi internasional di Roma pada Juni 1998 (diadopsi 17 Juli 1998). Banyak kalangan menilai bahwa proses keikutsertaan (ratifikasi) Indonesia ke Statuta Roma (yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional) berjalan sangat lambat. Meskipun saat ini terdapat 119 negara yang telah menjadi Negara Pihak pada Statuta Roma, proses ratifikasi oleh Indonesia masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan Pemerintah. Untuk itu, Penulis memandang perlu untuk menyampaikan beberapa sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat mendorong proses ratifikasi tersebut. Sejalan dengan maksud tersebut, tulisan ini akan diawali dengan pembahasan secara ringkas manfaat dan urgensi ratifikasi Statuta Roma. Selanjutnya, tulisan ini juga akan secara khusus menganalisa beberapa mispersepsi (kesalahpahaman) yang selama ini menurut Penulis telah menghambat dan menjadi kendala proses ratifikasi di Indonesia. Kemudian di bagian akhir, selain memberikan beberapa kesimpulan, tulisan ini juga akan menyampaikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah guna mempercepat proses ratifikasi Statuta Roma."

"Wujud dari perhatian masyarakat dunia terhadap kejahatan internasional adalah dibentuknya berbagai macam pengadilan internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan-kejahatan yang menjadi perhatian dunia. Mahkamah Pidana Internasional menjadi pengadilan pidana permanen pertama dunia dengan yurisdiksi terhadap genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Mahkamah memerlukan sebuah mekanisme agar dapat menjalankan kewenangannya. Karena berasal dari sebuah perjanjian internasional, Mahkamah memiliki batasan-batasan dalam menjalankan kewenangannya. Karena kewenangan Mahkamah hanya dapat dijalankan terhadap negaranegara yang meratifikasi Statuta Roma, Kewenangan Mahkamah terhadap Negara non-Pihak menjadi pertanyaan. Kemauan dari negara untuk bekerja sama dengan Mahkamah menjadi faktor yang penting bagi aplikasi kewenangan Mahkamah. Perlu mekanisme alternatif bagi Mahkamah untuk memastikan negara-negara bekerja sama dengan Mahkamah.

---

The epitome of the international community?s attention towards international crimes is forming an international court that tries individuals responsible for committing crimes that are of the deepest concern for international community. The International Criminal Court is the world?s first permanent criminal international court with jurisdiction over crimes of genocide, war crimes, crimes against humanity, and crimes of aggression. The Court needs some kind of trigger mechanism in order for it to exercise its authority. Since it is formed by an international treaty, the Court?s authority is limited only to those regulations stipulated inside the Statute. Hence, the Court has its statutory limitations. The Court can only exercise its authority with States that have ratified the Statute, hence its authority towards non-State Parties is questioned. States? willingness to co-operate is utmost important for the Court to exercise its authority. There should be alternative means in order to ensure States to co-operate conducted by the Court."

""By offering both a comprehensive update and new material reflecting the continuing development of the subject, this continues to be the leading textbook on international criminal law. Its experienced author team draws on its combined expertise as teachers, scholars and practitioners to offer an authoritative survey of the field. The third edition contains new material on the theory of international criminal law, the practice of international criminal tribunals, the developing case law on principles of liability and procedures and new practice on immunities. It offers valuable supporting online materials such as case studies, worked examples and study guides. Retaining its comprehensive coverage, clarity and critical analysis, it remains essential reading for all in the field"--"The international criminal courts and tribunals which deal with perpetrators of atrocities are an established part of the effort to bring an end to impunity for international crimes. This leading textbook gives an authoritative account of international criminal law, and focuses on what the student needs to know - the crimes that are dealt with by international courts and tribunals as well as the procedures that govern the investigation and prosecution of those crimes. The reader is guided through controversies with an accessible, yet sophisticated, approach. The four authors have rich experience as lawyers in this field, as teachers of the subject, and as negotiators at the establishment of the International Criminal Court (ICC). The book covers new developments in the case law and the practice and is essential reading for students and teachers of international criminal law and international relations. It is supplemented by a package of online resources (www.cambridge.org/​law/​cryer), which offers convenient access to primary sources, excerpts for supplementary reading, problems and questions for reflection and discussion, and materials for exercises and simulations. Robert Cryer is Professor of International and Criminal Law at the University of Birmingham. Hn Friman is is an Associate Judge of Appeals in Sweden and Deputy Director of the Division of Criminal Law at the Swedish Ministry of Justice. He is Visiting Professor at University College London. Darryl Robinson is a professor at Queen's University, Faculty of Law, Kingston, Canada. Elizabeth Wilmshurst is a senior fellow in international law at Chatham House and Visiting Professor at University College London"--"

"This examination of the role of the defense in international criminal proceedings highlights its contribution to the development of international criminal law and the fair administration of international criminal justice. Written by leading international practitioners and scholars, it combines the practice and theory of international criminal law in order to provide a first-hand perspective on the significant challenges involved in the administration of international criminal justice. The authors examine, among other issues, the role of the defense during the different stages of international criminal proceedings, the key aspects of defense work which seek to ensure the accused's right to a fair trial, professional ethics, the United Nations Residual Mechanism for International Tribunals, and post-conviction remedies and issues relating to those serving prison sentences."