Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In this article, the assessment of centrality of settlements in a district in Central Java is discussed. This with a view to determine a system of service centers in the area which is functional for regional planning purposes. The study area is a densely populated area which boasts a large variety of services. The assumption is tested that both geographical location and the high mobility allow for a situation whereby the hierarchical position a settlement, based on the combination of services provided is not necessary similar to the centrality of that very settlement. From an analysis of an intensive set of primary data it shows that although the level in the hierarchy of a settlement largely coincides with its centrality level, the CL of some settlements considerably deviates from what might be expected on the basis of these centers service level."

"ABSTRAKTidak meratanya kesempatan kerja menyebabkan lahan-lahan marjinal di Jakarta menjadi tempat bermukim para migran yang datang untuk mencari kerja. Permukiman kumuh kaum urban di tanah-tanah marjinal banyak dijumpai terutama di sekitar pusat perekonomian. Karakteristik permukiman kumuh berbeda-beda sesuai dengan lokasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persebaran dan tipologi permukiman kumuh di salah satu Kecamatan paling padat di Jakarta, yakni Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Identifikasi karakteristik permukiman kumuh dilakukan dengan menggunakan citra satelit here 2016. Hasil pengolahan data dan validasi lapangan selanjutnya dianalisis dengna menggunakan metode overlay peta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permukiman kumuh tersebar terutama di sepanjang sungai dan rel kereta, yakni di tanah-tanah negara. Semakin jauh dari sungai dan rel kereta, kualitas permukiman semakin baik. Fasilitas dan utilitas permukiman semakin lengkap. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanah marjinal yang dimiliki oleh negara mudah dikuasai dan dikembangkan sebagai lokasi bermukim walaupun dengan utilitas yang sangat terbatas.

---

ABSTRACTIn migration to Jakarta is very high. This phenomenon hapened because informal job opportunity in Jakarta is more extensive then in other areas of Indonesia. Migrants with limited capital and skills do not have opportunity to reside in formal housing. They only can afford housing in slum areas. Urban slum settlements in marginal lands are found mainly around the economic center. The characteristics of slums vary according to their location. The purpose of this research is to identify the distribution and typology of slums in one of the most densely populated districts in Jakarta, namely Pademangan Subdistrict, North Jakarta. Identification of the characteristics of slums is done using satellite images here 2016. The results of data processing and field validation are then analyzed by using map overlay method. The results show that slums are scattered mainly along rivers and railways, which are in state lands. The further away from the rivers and railways, the quality of the settlements is better, settlement facilities and utilities are more complete. This study shows that marginal lands owned by the state are easily utilized and developed as a residential area even with very limited utility."

"Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah yang sering dilanda longsor di Jawa Barat. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara adalah faktor ketinggian dan lereng. Stability Index Mapping (SINMAP) merupakan metode pendugaan wilayah rawan longsor yang menggunakan kedua faktor tersebut sebagai landasan pengolahan datanya. Berdasarkan pengolahan data tersebut, akhirnya dihasilkan wilayah potensial rawan longsor Kabupaten Tasikmalaya. Dari hasil diketahui bahwa wilayah yang berpotensi terjadi longsor adalah mencakup 33,2% dari total luas wilayah atau seluas 1860,2 Km² sedangkan yang tidak berpotensi longsor mencakup 66,8% atau seluas 3744,2 Km² dan setelah di overlay dengan wilayah permukiman maka dihasilkan wilayah permukiman rawan longsor yang tersebar di utara, tengah hingga barat, dan timur wilayah penelitian

---

Tasikmalaya District is one area which is often hit by landslides in West Java. Several factor which make this happen is the factor of altitude and slope. Stability Index Mapping (SINMAP) is a landslides prone area estimation methods that use both factor as the basis for data processing. Based on these data, eventually resulting potential areas prone to landslides in Tasikmalaya District. From the outcome is known that the region is potentially occurred landslides covers 33,2% of the total area or an area of 1860,2 km², whereas those of potential landslides covers an area of 66,8% or 3744,2 km². And after the overlayed with the settlement area, we found that settlement areas prone to landslides in Tasikmalaya District are scaterred in the northern zone, central to western zone, and eastern zone of research area."

"Di Kabupaten Tangerang dalam menyelesaikan sengketa tanah masih ada yang menggunakan lembaga di luar Pengadilan. Di Wilayah ini masih banyak tanah-tanah milik masyarakat yang sering menimbulkan sengketa kepentingan (interest conflict). Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris sedangkan jenis penelitian Deskriptif analitis. Sebagai populasi adalah masyarakat di Kabupaten Tangerang yang pernah mengalami sengketa tanah yang kemudian diambil sebagai sampel yaitu masyarakat dengan cara nonrandom sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, karya tulis ilmiah serta bahan hukum tersier yang berupa kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Dari hasil analisa penelitian ini diketahui bahwa Peranan Kepala Daerah sangat berperan terhadap penyelesaian sengketa tanah karena Kepala Daerah dianggap sebagai hakim perdamaian dalam menyelesaikan sengketa tanah dan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya.

---

In Tangerang regency in resolving land disputes still exist that use agencies outside the court. In this area there are many public lands that often lead to conflict of interest (interest conflict). The method used is an empirical jurisdiction while kind of descriptive analytical study. As the population is people in Tangerang district who have had land disputes later sampled the community by nonrandom sampling. Data collection techniques used are primary data obtained through interviews and questionnaires and secondary data consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations relating to the object under study, secondary legal materials in the form of books, papers and materials law in the form of a dictionary tertiary Indonesian and English dictionaries. The data obtained and analyzed qualitatively. From the analysis of this research note that the role of Regional Head was instrumental to the settlement of land disputes as Regional Head regarded as justice of the peace in settling land disputes and the reliance of community members to solve the problem."

"ABSTRAKKawasan permukiman menurut RTRW Propinsi Jawa Barat adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam dan buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan permukiman akan memberi manfaat meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman, meningkatkan perkembangan lintas sektoral dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya, tidak mengganggu fungsi lindung, tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Permukiman menurut Pasal 1 (3) Undang-Undang No.4/1992, adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Depok selama 12 tahun (sampai tahun 2002) meningkat hampir 5 kali lipat dengan laju pertambahan penduduk 13,6 % pertahun. Pertambahan penduduk ini memberi tekanan terhadap Kota Depok dan mengakibatkan semakin meluasnya daerah permukiman. Indikasi terjadinya ketidaksesuaian penggunaan tanah di Kota Depok dapat dilihat dari basil overlay antara permukiman eksisting dengan lokasi permukiman RTRW Kota Depok 2010 yang terdistribusi di 6 kecamatan dengan luas yang berbeda¬beda. Target objek penelitian adalah permukiman yang terbangun di kawasan non-budidaya terutama di kawasan sempadan sungai karena telah melanggar "Fungsi Lindung". Analisis spasial dilakukan dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis mengenai kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek fisik tanah dan aspek legalitas. Untuk pembanding dan membantu hasil analisis spasial tersebut dilakukan pengambilan angket di lokasi penelitian.Klasifikasi kesesuaian tanah didasarkan kepada kelas interval terhadap total nilai yang diperoleh setiap poligon hasil overlay melalui pembobotan dan skoring, yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 kelas yaitu, Sangat Sesuai (SI), Cukup Sesuai (S2), Sesuai Marginal (S3) dan Tidak Sesuai (N). Dari hasil analisis spasial kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek fisik tanah didapatkan bahwa klassifikasi kesesuaian tanah daerah yang diteliti untuk Kelas Sangat Sesuai (Si) memiliki luas 1%, Kelas Cukup Sesuai (S2) adalah 4%, Kelas Sesuai Marginal (S3) dengan luas tanah 85% dan Tidak Sesuai (N) dengan luas 10% dari luas seluruh daerah penelitian. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi permukiman yang diteliti kurang layak dijadikan lokasi permukiman.Dari hasil analisis spasial kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek Legalitas berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang Sempadan Sumber Air dan Peraturan Daerah Kota Depok No. 18 tahun 2003 tentang Garis Sempadan sungai didapatkan telah terjadi penyimpangan penggunaan tanah di kawasan sempadan Ci Liwung khususnya dalam lokasi penelitian terdapat permukiman seluas 108.417,62 m2.Dari hasil penilaian terhadap variabel analisis didapatkan salah satu faktor pendorong terjadinya penyimpangan penggunaan tanah tersebut adalah variabel akses, Hasil analisis SIG menunjukkan bahwa kawasan sempadan Ci Liwung mempunyai akses yang baik tehadap jalan raya (Margonda Raya). Dari hasil angket didapat jawaban tentang keamanan tempat tinggal Sangat aman 18%, Aman 44%, Cukup aman 28%, Tidak aman 10% dan Sangat tidak aman 0%. Dengan demikian mereka menganggap bahwa lokasi tempat tinggal mereka adalah aman walaupun berada di kawasan yang terlarang untuk permukiman.

---

ABSTRACT

Land suitability is defined as the adaptability of land for a certain purpose of use. Land suitability for settlement area is general referred to suitability related to law, security and safety of the inhabitants. For example, the utilization of a certain land use must be in line with City Spatial Planning on land utilization, easily accessible, free of flood, in stable land condition, distanced from pollution sources, and have water resources.

The use of a certain land that does not in line with its purpose of use, will create generally some problems as happened in Depok in the last several years. Natural disasters such as landslide and flood at the end of the year, hit some settlement areas in Depok causing some material damages and loss of lives. The indication of unsuitability in Depok can be seen from the overlay result between the existing settlement areas and settlement locations from the City Spatial Planning of Depok 2010 distributed over 6 sub-districts with different area sizes. The targeted object of the research is the settlement areas in the non-cultured areas, especially in the buffer zone of a river, because it is against its "conservation function" as defined by the law. Spatial analysis is done with a geographic information system (GIS) on the land suitability for settlement area based on the land's physical and legal aspects. A questionnaire is also collected in the research location for the purpose of bench marking and supporting the spatial analysis.

Land suitability classification is performed based on the interval class value obtained by each polygon resulted from the overlay, through weighting and scoring. Land suitability is then classified into 4 classes: Very Suitable (SI), Suitable (S2), Marginally Suitable (S3), and Not Suitable (N). The result of spatial analysis of the Iand suitability for settlement area based on the physical aspects of the land shows that only 1% of the researched area falls into the class Very Suitable (SI); 4% into the class Suitable (S2); 85% into the class Marginally Suitable (S3), and 10% falls into the class Not Suitable (N). This analysis shows that most of the areas being used for settlement, is actually moderate suitable for settlement purpose.

The result of spatial analysis of the land suitability for settlement area based on the legal aspect, i.e. Local Regulation of The Province of West Java, No: 812005 on Buffer Zone of Water Resources and Local Regulation of The City of Depok No. 18/2003 on River's Buffer Line, shows an infraction of these laws because of the existing settlement areas in Ci iwung's buffer zone of 108,417,62 m2.

From the result of variable analysis, it is found out that one of the factors causing this unsuitability of land use, is the accessibility. The GIS- analysis shows that Ci Liwung buffer zone is easily accessible from a big road (Margonda Raya Street). From the questionnaire, it is also found out that 18% of the people living in this buffer zone think that the place is very safe, 44% think it is safe, 28% think it is moderately safe, 10% think is unsafe, and 0% think it is very unsafe. Therefore, they consider that their area is safe although it is located in the forbidden zone for settlement."

"ABSTRAKKawasan Waduk Pluit merupakan salah satu kawasan waduk di Jakarta yang telah diokupasi oleh permukiman. Meskipun undang-undang secara tegas melarang adanya permukiman di sempadan waduk, namun area sekitar Waduk Pluit tetap dijadikan tempat tinggal oleh penduduk. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses terbentuknya permukiman liar tersebut. Dalam penelitian ini, untuk melihat pertambahan jumlah rumah, luasan, sebaran, dan arah perkembangan permukiman digunakan analisis foto udara dan citra time series, sedangkan untuk memahami bagaimana permukiman liar dapat berkembang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara spasial perkembangan permukiman liar dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas dan jarak dari tempat kerja. Semakin dekat jarak dari pelabuhan dan industri, dan semakin mudah aksesibilitasnya, semakin lebih dulu pula permukiman liar berkembang. Kejadian politik, yaitu transisi pemerintahan orde baru menuju orde reformasi (tahun 1998), menjadi faktor pemicu cepatnya perkembangan permukiman liar di sekitar Waduk Pluit.

---

ABSTRACTPluit Dam area, where located in Jakarta, has been occupied by squatter settlement. The law prohibits to build the settlement around the lakeside but the occupants still build their houses around the lakeside. This study aims to know the forming process of the squatter settlement around Pluit dam area. This study is using time series aerial photos analysis to see the increase number of houses, extent, distribution, and direction of growth of squatter settlements. In order to understand the growth of squatter settlement, this research is using descriptive qualitative approach. The result is showing the growth of squatter settlement spatially is affected by accessibility factor and the distance to workplace factor. When the location is closer to harbour and industrial area, the settlement is more accessible and the growth of squatter settlement is increasing rapidly. Political event, which is the transition of New Order to Reformasi (1998), is also the reason that squatter settlement is growing rapidly around lakeside of Pluit Dam."

"Dusun Balangan, Desa Wukirsari, terletak di Kecamatan Cangkringan Gunung Merapi, merupakan salah satu dusun yang dikenal dengan keanekaragaman budayanya. Salah satu budaya yang lahir di desa adalah filosofi yang dianut oleh semua orang by kelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola permukiman yang sesuai dari perspektif filsafat Jawa dan Fengshui. Metode yang digunakan adalah penggabungan teknik triangulasi dari berbagai teknik pengumpulan data (data primer) dan sumber data yang ada (data sekunder), sedangkan untuk pemetaan spasial menggunakan sketsa berdasarkan literatur dan juga latar belakang informan yang dapat dijadikan sebagai cerita, kemudian dilanjutkan dengan analisis data yang dibagikan menjadi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang saling berhubungandengan filosofi itu. Penelitian ini menggunakan variabel konfigurasi ruang, meliputi orientasi (arah) ke depan, jaringan jalan, sungai, dan ketinggian. Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pola permukiman yang terbentuk di Dusun Balangan, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan berdasarkan falsafah Jawa dan Fengshui dilakukan berdasarkan infrastruktur dan lokasi permukiman di Dusun Balangan, Wukirsari. Kesesuaian aspek dalam penerapan pola permukiman yang sifatnya praktisyang diidentifikasi antara filosofi Jawa dan Fengshui adalah infrastruktur jalan dan elevasi,sehingga elemen jaringan jalan dan elevasi menjadi penting dalam komponen membentuk pemukiman di Dusun Balangan, Desa Wukirsari.

---

Balangan Hamlet, Wukirsari Village of Cangkrinfan District, Mount Merapi Region is one of famous hamlet for its cultural diversity. Every culture is born of philosophy adopted by each community group. This study aims to explain the settlement space pattern viewed from the perspective of Javanese and Fengshui philosophy. The method used is a triangulation coupled from various data collection techniques and existing data sources, meanwhile for spatial mapping using sketches based on literature and also the background of the informant which can be used as a story, then the data is analyzed which is divided into reduction data, presentation data, and conclusions related to the meaning of the philosophy. This study uses space configuration variables, including orientation (direction), road, river, and altitude. The results of the study showed that the pattern of the settlement area of the hamlet was divided into infrastructure and location of the Balangan Hamlet residential area, Wukirsari Village. The suitability of the aspects in the application of the practical nature of settlement patterns that identified between Javanese and Fengshui philosophies are road and altitude, so elements of road and altitude are important in the components forming settlements in Balangan Hamlet, Wukirsari Village.

"

"Kecepatan migrasi dari desa-kota dan pertumbuhan alami yang pesat menjadi penyebab peningkatan permukiman yang buruk di Jakarta. Permukiman ini dikategorikan ke dalam slum dan squatter areas. Bagaimanapun, kebanyakan permukiman tersebut masih kurang memadai dalam persyaratan kesehatan yang memunculkan masalah lingkungan dan risiko yang kritis. Hal ini berdampak tidak hanya pada penduduk di sana namun juga pada keseluruhan kota.Untuk mengidentifikasi hal-hal yang berkontribusi dalam permukiman yang buruk adalah dengan mengamati dua tempat yang memiliki sejumlah kondisi yang berbeda. Kedua tempat ini terletak di tengah kota. Keduanya memiliki sarana-prasarana yang mencukupi tetapi kurang dalam pelayanan dasar.Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kualitas permukiman yang buruk terutama dipengaruhi oleh lokasi permukiman. Akhirnya, lokasi ini menciptakan elemen-elemen fisik yang membentuk pola permukiman.The rapid rural-urban migration and high natural population growth rates are the causes of the increasing number of poor settlements in Jakarta. Those can be categorized into slum and squatter areas. However, most of them are still inadequate requirements for healthy human settlements which lead to critical environmental problems and risks. Those are seriously affected not only their inhabitants but also impacted the whole city.

To identify things that contribute in making poor settlements is by observing two places which have some different conditions. Both places are located in the center of cities. They have adequate facilities-infrastructures in neighborhood but lack basic services.

The result shows that poor settlements are influenced especially by the location. Finally, the location creates physical elements which establish settlements patterns."

"ABSTRAKKota Tanjungpinang merupakan salah satu kota pesisir yang memilikipermukiman di atas air pada perairan pesisir dengan pelantar-pelantar sebagaiaksesnya. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak lama, turun-temurun, bahkan sudahmenjadi bagian kekhasan budaya dari masyarakatnya. Sayangnya pengaturanmengenai hak atas tanah di kawasan tersebut belum ada. Permasalahannya adalahpenerapan hak atas tanah di perairan pesisir tidak dapat begitu saja disamakandengan daratan, mengingat rezim yang terkait tidak hanya bidang pertanahan,tetapi juga kelautan, lingkungan, dsb. Penelitian ini memiliki tiga tujuan, pertama,menjabarkan konsep Hukum Tanah Nasional dalam memenuhi penerapan hak atastanah di perairan pesisir. Kedua, menjabarkan penerapan Hak Milik, Hak GunaBangunan, dan Hak Pakai yang sudah dilakukan Kantah Kota Tanjungpinangselama ini untuk permukiman di atas air perairan pesisirnya. Ketiga, menganalisisdan meberikan rekomendasi pengaturan terkait hak atas tanah untuk permukimandi atas air perairan pesisir Kota Tanjungpinang (sebaga antisipasi). Adapunmotode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka ataudata sekunder yang terkait. Kesimpulannya, hak atas tanah yang paling tepatadalah Hak Pengelolaan yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang,kemudian diberikan kepada masyarakat yang bermukim di sana baik dengan HakMilik, Hak Guna Bangunan, maupun Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan. Hal inibertujuan agar pemerintah daerah setempat memiliki kekuasaan yang efektifdalam melakukan fungsi kontrol terhadap pemilikan dan penguasaan tanah dikawasan permukiman tersebut, sehingga kondisi lingkungan dan berbagai aspeklainnya tetap terjaga

---

ABSTRACTTanjungpinang is one of the coastal cities that have settlements on thecoastal waters with ?pelantar? as an access. The condition has been going onsince long, hereditary, and become part of the cultural distinctiveness of thecommunity. Unfortunately arrangements regarding land rights in the region doesnot exist. The problem is the application of the right to land in the coastal waterscan not be equated with the mainland, given the associated regime not only inland, but also marine, environment, etc. This study has three objectives, first,describes the concept of the National Land Law in the implementation of landrights in coastal waters. Second, describe the application of Hak Milik, Hak GunaBangunan, and Hak Pakai that has been given during Kantah Tanjungpinang forsettlement on coastal waters. Third, gave the recommendations related to landrights arrangements for settlement on coastal waters in Tanjungpinang (asanticipation). The method used normative, that is checking library materials orsecondary data related. The conclusion, Hak Pengelolaan submitted to theGovernment Tanjungpinang, then given to the people who live there either withHak Milik, Hak Guna Bangunan, and Hak Pakai above Hak Pengelolaan. It isintended that local governments have the authority to perform the functions ofeffective control over the ownership and control of land in the settlement area,and keep the environmental conditions and various other aspects remain intact"

"Dalam seminar sehari gerakan Ciliwung Bersih tanggal 22 Ag ustus 1989 dikemukakan bahwa Alur Ciliwung dengan panjang + 117 km, dihuni o l eh ± 6 . 264. 509 jiwa, serta tata gunanya diperuntukan sebagaf sawah , situ dan sungai, ladang, perkebunan, bangunan dan pekarangan . Salah satu penyebab banjir adalah berkurangnya jalur hijau sebagai penyanggah air. Hal ini disebab kan meningkatnya pertambahan penduduk dan kebutunan tanah untuk bermukim. Permukiman sesuai dengan ketentuan pemerintah adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan kehidupan. Permukiman penduduk yang tidak sesuai dengan ketehtuan pemerintah merupakan penyimpangan dari pola permukiman dan keadaan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku penduduk. Perilaku penduduk terhadap Daerah Alur Sungai yang dapat mempengaruhi pola permukiman antara lain adalah karena tingkat pendidikannya yang belum memadai terutama mengenai lingkungan hidup. Demikian juga jenis pekerjaan penduduk yang beraneka ragam belum meberikan dampak yang positif terhadap pemeliharaan lingkungan. Di samping itu perencanaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pembatasan pertambahan penduduk serta tata guna tanah belum secara keseluruhan dapat di1aksanakan. Keadaan ini dapat dikemukakan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Berkurangnya jalur hijau di sepanjang Daerah Alur Sungai.
2. Bertambahnya jumlah permukiman di Daerah Alur Sungai menimbulkan pula bertambahnya aktivitas pembuangan sampah rumahtangga ke badan air.
3. Banyaknya rumah penduduk yang dibangun menjorok ke badan sungai sehingga mengakibatkan penyempitan atau mengubah A1ur Sungai.

Dari uraian-tersebut maka masalahnya adalah sebagai berikut :Seberapa jauh pengaruh tingkat pendidikan dan jenis pekerjaanpenduduk setempat dengan pola permukiman di DaerahA1ur Ci11wung ?.Hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut ;

1. Penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi bermukim lebih jauh dari tepi sungai daripada penduduk yang berpendidikan dasar dan menengah,
2. Penduduk yang mempunyai pekerjaan bukan sebagai pegawai negeri bermukim lebih dekat ke tepi sungai dari pada pegawai negeri.

Jenis penelitian adalah survai, observational cross sectional dengan menggunakan sampel secara acak. Besarnya sampel ditentukan berdasarkan taksiran proporsi jumlah subyek dan interval konfidensi ditetapkan sebesar 95%. Jumlah sampel di kelurahan Bidaracina adalah 58 KK dan di kelurahan Baranangsiang 30 KK. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif dan pengujian hipotesis dengan uji Ch1 Square. Hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk setempat, maka mereka ternyata semakin agak jauh bermukim dari Daerah Alur Ciliwung. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berpendidikan tinggi mempunyai persepsi yang lebih baik terhadap pola permukiman penduduk danipada mereka yang berpendidikan dasar dan menengah, berarti pendidik an dapat mempengaruhi pola permukiman.
2. Jenis pekerjaan penduduk setempat ternyata tidak mempengaruhi mereka untuk bermukim di Daerah Alur Ciliwung. Hal ini berarti dengan jenis pekerjaan apapun tidak mempengaruhi pola permukiman.
3. Perencanaan diarahkan kepada status, penempatan dan proses kegiatan penduduk dengan upaya membatasi pertambahan penduduk. Sedangkan pendidikan diarahkan kepada pendidikan non formal yang memprioritaskan pendidikan berwawasan lingkungan.
4. Pengawasan dilakukan dalam hal tata guna tanah- untuk mencegah berkurangnya jalur hijau, pemakaian tanah negara dan pengendalian bahaya banjir.

"