Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Many developing countries have relied quite heavily on the policy of industrial decentralization to uplift the lagging economies of their peripheral regions. In Malaysia, the MIDA plays a major role in persuading foreign enterprises to locate in the periphery. In addition to MIDA, there are plethora of state agencies which implement state industrial policy. Development officials in their effort to attract more industries to their respective regions, work on the premise that certain locational factors are critical to investors locational decision-making process. Obviously development officials have their own perceptions of the attractions and disadvantages of the periphery. This paper examines whether the officials have a good gasp of the industrialist dominant motives for selecting Kedah as production location and discusses the implications for industrial development in officials assumptions do not occur with industrialists real reasons for selecting Kedah."

"Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia melakukan upaya percepatan proyek infrastruktur, salah satu nya adalah Jalan Tol Trans Sumatera. Hal ini diharapkan mampu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas di pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan industri berbasis sektor unggulan di Kawasan Sumatera bagian Utara, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara, untuk meningkatkan potensi penggunaan Jalan Tol Trans Sumatera. Penetapan fokus industri dilakukan dengan menggunakan analisis location quotient dengan mempertimbangkan indikator pengembangan wilayah berupa distribusi Produk Domestik Regional Bruto, sektor potensi dan Indeks Pembangunan Manusia. Industri yang sudah ditetapkan kemudian diestimasi biaya awal yang diperlukan untuk pengembangan industri nya dengan pendekatan benchmarking dan survei harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan industri berbasis sektor unggulan di Kawasan Sumatera bagian Utara diestimasikan memerlukan biaya awal sebesar Rp 15,998,182,018,281.70 untuk 4 jenis industri yaitu industri pengolahan padi, pengolahan kelapa terpadu, pengolahan makanan, dan pengolahan kelapa sawit. Rencana lokasi pabrik untuk industri pengolahan padi, pengolahan kelapa terpadu, dan pengolahan kelapa sawit menggunakan data produktivitas dari masing – masing komoditas sektor unggulan. Untuk rencana lokasi pabrik dari industri pengolahan makanan menggunakan data jumlah pasar yang ada.

---

In order to increase economic growth, the Government of Indonesia is making efforts to accelerate infrastructure projects, one of which is the Trans Sumatera Toll Road. This is expected to help increase economic growth and connectivity on the island of Sumatera. Sumatera Island is an area that has abundant natural resource potential. This study aims to develop leading sector-based industries in the Northern Sumatera Region, namely the Province of Nanggroe Aceh Darussalam and North Sumatera Province, was carried out to increase the potential use of the Trans Sumatera Toll Road. Determination of industrial focus is carried out using location quotient analysis by considering regional development indicators in the form of Gross Regional Domestic Product distribution, sector potential and the Human Development Index. The industry that has been determined is then estimated the initial costs required for the development of the industry using a benchmarking approach and a price survey. The results show that the development of leading sector-based industries in the Northern Sumatera Region is estimated to require an initial cost of Rp. 15,998,182,018,281.70 for 4 types of industry, namely rice processing industry, integrated coconut processing, food processing, and palm oil processing. The factory location plan for the rice processing, integrated coconut processing, and palm oil processing industries uses productivity data from each of the leading sector commodities. For the plan of the location of the plant from the food processing industry using data on the number of existing markets."

"Skripsi ini berangkat dari melihat fenomena gejala dini deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia Pasca Orde Baru sebagai suatu masalah. Deindustrialisasi yang terjadi dianggap sebagai suatu pembalikan dari tren positif yang sebelumnya terjadi yaitu perubahan struktural di perekonomian Indonesia dalam bentuk industrialisasi di Era Orde Baru. Dalam rangka mencari penyebab dari fenomena tersebut di dalam ranah kajian ekonomi politik, skripsi ini menganalisis relasi negara dan (kelompok penguasa) modal dalam konteks Indonesia Pasca Orde Baru. Relasi kedua aktor ekonomi dan politik tersebut dianggap sebagai hal yang mengkondisikan arah perkembangan situasi perekonomian termasuk di dalamnya tren industrialisasi yang terjadi. Gamblangnya, skripsi ini berusaha menjawab rumusan permasalahan: ?Bagaimanakah Relasi Negara dan Mobile Investors dalam Industrialisasi di Indonesia Pasca Orde Baru (1998-2014)??. Berlandaskan teori Kekuatan Struktural Pengendali Modal yang diabstraksikan oleh Jeffrey A. Winters, skripsi ini berusaha melihat faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas eksternal dalam konteks Indonesia Pasca Orde Baru yang memediasi kekuatan struktural pengendali modal dalam hal ini Mobile Investors, dan relasinya dengan negara Indonesia. Dari analisis tentang konteks ekonomi politik Indonesia Pasca Orde Baru dan faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas eksternal, diambil kesimpulan tentang semakin timpangnya relasi negara dan Mobile Investors, dalam artian menguatnya daya tawar Mobile Investors dan melemahnya daya tawar negara. Tren industrialisasi yang terjadi dengan demikian mencerminkan suatu pola yang terlepas dari perencanaan negara dan mengikuti secara penuh pertimbangan Mobile Investors dalam sistem pasar bebas yaitu sektor mana yang paling menguntungkan dalam jangka pendek lah yang menjadi fokus investasi tanpa pertimbangan tentang bagaimana dampaknya bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

---

This research departs from seeing early symptoms of deindustrialization in Indonesia after the New Order as a problem. Deindustrialization that occurs is regarded as a reversal of the positive trend that has occurred previously, that is a structural change in the economy of Indonesia in the form of industrialization in the New Order era. In order to find the cause of this phenomenon in the realm of political economy studies, this research analyzes the relation of state and (the controllers) of capital in the context of the post-New Order Indonesia. Relation between these two economic and political actors is regarded as conditioning the development of the economic situation including the industrialization trend. Obviously, this research seeks to answer the question: "How is Relation Between State and Mobile Investors in Industrialization in Post-New Order Indonesia (1998-2014)?". Based on Structural Power of Capital Controllers theory abstracted by Jeffrey A. Winters, this research tries to look at economic, social, political, and external stability factors in the context of the post-New Order Indonesia that mediate structural strength of Capital Controllers, in this case The Mobile Investors, and their relationships with the Indonesian state. From an analysis of the political economic context of the post-New Order Indonesia and economic, social, political, and external stability factors, a conclusion is drawn about the relation of state and Mobile Investors, that is the strengthening trend of Mobile Investors?s bargaining power and the weakening of the state?s bargaining power. The industrialization trend thus reflects a pattern of whithering away from the planning of the state toward depending on free considerations of Mobile Investors in the free market system, in which the most profitable sector in the short term becomes the main focus of investment without consideration of how this can impact Indonesia's economy in the long term."

"Hubungan antara negara dan bisnis menjadi basis institusional dari proses industrialisasi di Korea Selatan. Hubungan ini bersifat dinamis dalam menghadapi tantangan domestik dan internasional. Walaupun telah melewati reformasi ekonomi neoliberal pasca Krisis Finansial Asia, hubungan yang terbentuk di bawah model developmental state ini, ternyata berlanjut hingga ke era globalisasi kontemporer. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan bagaimana evolusi kronologis dari hubungan negara dan bisnis dalam proses industrialisasi di Korea Selatan? Berdasarkan analisis struktural dari tiga periode industrialisasi di Korea Selatan: tahun 1961-1979, tahun 1980-1998, hingga pasca tahun 1998, ditemukan evolusi peran dan karakter dari hubungan negara dan bisnis. Pertama, hubungan negara dan bisnis diwarnai dengan karakter negara kuat, bisnis lemah yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi pesat di Korea Selatan. Kedua, evolusi terjadi yang melihat pergeseran karakter hubungan negara dan bisnis menjadi negara melemah, bisnis menguat yang berperan dalam menyebabkan krisis berimbas bagi Korea Selatan. Terakhir, evolusi kembali terjadi dengan penetapan hubungan negara dan bisnis yang karakternya adaptif serta berperan dalam menghasilkan upaya-upaya adaptasi terhadap tantangan neoliberalisme global.

---

State-business relations become the institutional basis for South Korea's industrialization process. This type of state-business relations is dynamic in facing domestic and international challenges. Even though it has gone through neoliberal reforms after the Asian Financial Crisis, the relationship formed under developmental state model have continued into the contemporary era of globalization. This paper will answer the question of how the chronological evolution of state and business relations in the industrialization process in South Korea? Based on the structural analysis of the three periods of industrialization in South Korea: from 1961-1979, 1980-1998, until after 1998, the evolution of the roles and characters of the South Korean state and business relations was found. First, the relationship between the state and business is characterized by the character of strong state, weak business that plays a role in rapid economic growth in South Korea. Second, evolution occurs which sees the character of the relationship shifted into a weakening state, stronger business and has a role in causing the financial crisis in South Korea. Finally, re-evolution occurs by establishing an adaptive state-business relations in character and this relation plays a role in generating adaptation measures to the challenges of global neoliberalism."

"Latar Belakang PermasalahanBeberapa waktu terakhir ini industrialisasi di Indonesia, telah berkembang menjadi suatu permasalahan yang ramai dibicarakan. Gejala permasalahannya mulai timbul kira-kira pada tahun 1979 ketika perkembangan ekonomi internasional menunjukan indikasi yang kurang menggembirakan, serta usaha negara-negara maju untuk menekan laju pertumbuhan konsumsi energi dan meningkatkan effisiensi pemakaian energi, memberikan hasil yang nyata, sehingga mengakibatkan prospek pasar migas kita tidak secerah dimasa lalu.Situasi di atas mempunyai dampak yang luas terhadap perekonomian Indonesia. Hampir 5 tahun sejak tahun 1982, tahun mana merupakan awal dari kesulitan ekonomi Indonesia, masih memperlihatkan gambaran yang kurang menggembirakan. Sampai dengan tahun 1985, perekonomian Indonesia masih memperlihatkan ketidakseimbangan. Ketergantungan kepada sektor primer ditunjukan dengan kenyataan bahwa 40 persen dari GDP masih berasal dari sektor ini, dan proses industrialisasi, baru mengantarkan sektor industri pada urutan ketiga dengan kontribusi sebesar 15,8 persen. Dengan demikian strategi perencanaan dengan maksud merubah struktur perekonomian, belum merubah peranan sektor sekunder sebagaimana yang diharapkan.Ketimpangan yang lain, dapat kita amati dalam komposisi ekspor. Dari kontribusi sebesar 22.6 persen dalam GDP, sumbangan sektor pertanian terhadap total ekspor hanya sebesar 7,9 persen saja, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian yang dalam GDP memberikan kontribusi sebesar. 18,2 persen menyumbang 69,47 persen.Kecilnya peranan sektor pertanian dalam ekspor, dapat dimengerti mengingat tidak elastisnya penawaran dan permintaan akan produk sektor tersebut. Lonjakan ekspor kalaupun ada, seringkali bukan disebabkan oleh kenaikan permintaan karena perubahan tingkat pendapatan, tetapi lebih banyak disebabkan oleh karena faktor-faktor lain yang kebanyakan kurang dapat diduga sebelumnya."