Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meski di Indonesia tidak akan terjadi perang terbuka beberapa tahun mendatang, tapi perang itu bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Di era global, perang bisa berbentuk lain yang sasaran dan kerusakannya bisa lebih hebat dari perang terbuka. Perang bisa melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kebudayaan, dan perang-perang bentuk lain. Karena itu, baik kalangan militer dan masyarakat sipil harus mampu mendeteksi, mengantisipasi, dan mengenali secara pasti ancaman terhadap negara, baik ancaman potensial maupuna ancaman aktual secara pasti. Seluruh komponen Bangsa Indonesia harus mampu melihat perkembangan strategis, baik global, regional maupun kondisi dalam negeri sendiri. Jangan sampai ketika ancaman itu sudah berada di depan mata, aparat keamanan dan masyarakat malah tidak siap menghadapinya. Strategi pertahanan negara harus dikembangkan dalam wujud Strategi Pertahanan Berlapis yang menyinergikan lapis pertahanan militer dengan lapis pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh dan saling menyokong."

"

Penelitian ini mengkaji hambatan yang dihadapi Itjenad dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020. Analisis mendalam mengungkap berbagai factual problem, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan teknologi. Penelitian ini juga menemukan adanya resistensi dari pihak internal maupun eksternal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat di Itjenad, serta pihak-pihak eksternal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya pemahaman tentang pengawasan intern, namun beberapa kemajuan telah dicapai. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengawasan dan dilakukannya perbaikan dalam proses pengawasan intern di lingkungan Itjenad. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas SPIP di Itjenad, antara lain pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian, sosialisasi intensif tentang pentingnya pengawasan internal dan peran SPIP dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Serta, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam proses pengawasan di lingkungan TNI AD. Dengan upaya perbaikan ini, diharapkan kebijakan pengawasan internal dapat diterapkan dengan lebih optimal, sehingga tujuan utama dari kebijakan ini, yaitu mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel di lingkungan Itjenad, dapat tercapai.

---

This research examines the obstacles faced by Itjenad in implementing the Government Internal Control System (SPIP) by the Minister of Defense Regulation Number 19 of 2020. In-depth analysis reveals various factual problems, such as limited resources, infrastructure, and technology. This research also found resistance from internal and external parties. This research uses a qualitative method with a post-positivism approach. Data was collected through in-depth interviews with officials at Itjenad and relevant external parties. The results show that some progress has been made despite challenges such as limited human resources, resistance to change, and a lack of understanding of internal control. This can be seen from the increased awareness of the importance of supervision and the improvements made in the internal control process within Itjenad. This study recommends several steps to improve the effectiveness of SPIP in Itjenad, including training and development to increase the capacity of human resources. Then, intensive socialization of the importance of internal control and the role of SPIP in realizing good governance. As well as increasing coordination and communication between related parties in the supervision process within the Army. With this improvement effort, it is hoped that the internal control policy can be implemented more optimally."

"Terorisme merupakan isu keamanan yang mencuat sejak peristiwa 11 September 2001. Namun Indonesia baru menyadari, ancaman terorisme terhadap keamanan setelah peristiwa bom Bali 1 pada 12 Oktober 2001. Dalam kebijakan pemerintah yang pertama terkait dengan terorisme, kerja sama yang dibangun lebih difokuskan pada kepolisian dan intelejen. Hal ini seolah menguak konsep yang salah kaprah tentang keamanan. Artikel ini menjelaskan posisi pertahanan dalam pemberantasan isu terorisme dan kebijakan pertahanan yang seharusnya dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Artikel ini menggunakan teori sekuritasi sebagai pisau analisis. Melalui teori ini, konsep keamanan dan proses pengamanan suatu objek dari ancaman yang tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian dan intelejen, tetapi juga pertahanan, digambarkan dengan jelas. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan bahwa pertahanan nirmiliter mempunyai peranan yang sangat besar dalam pemberantasan terorisme adalah manipulasi ajaran agama yang mampu menarik pertahanan generasi muda hingga bergabung dalam jaringan teroris."

"Di negara kita, ada yang dilupakan bahwa di sela-sela pembangunan infrastruktur fisik/lunak/sosial, seharusnya secara paralel dilakukan pembangunan jiwa/roh-nya. Jiwa menjadi pijakan sekaligus pendorong kuat bagi ketahanan mental bangsa ini. "

"Policy on national security and concept of national defense in Indonesia."

"ABSTRAKBanyak negara saat ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap ruang siber dan internet, mulai dari aspek ekonomi, bisnis, akademis, sosial, politik, pemerintahan, dan pertahanan-keamanan. Pembentukan dan pembangunan kebijakan siber menjadi agenda penting dalam keamanan nasional. Tulisan ini membahas pembangunan kemampuan siber dan peran badan siber nasional di Indonesia dalam menjaga keamanan nasional, mengingat jika kemampuan siber terganggu, ketahanan nasional pun rawan. Analisa pembangunan kemampuan siber dalam tulisan ini didasarkan oleh lingkungan strategis, studi kasus kebijakan siber negara lain, dan identifikasi ancaman berdasarkan serangan siber yang telah melanda beberapa negara. "