Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Demokrasi dalam pengertian klasik pertama kali muncul pada abad ke-5 SM di Yunani. Demokrasi tidak memiliki standarisasi prinsip, etika dan norma hukum. Memasuki pemilu 2009 popularitas SBY tidak terkejar. Penerapan strategi politik citra yang dimainkan menuai hasil yang gemilang. Hal ini bida dilihat hasil survei mutakhir berbagai lembaga di dalam negeri yang menempatkan SBY pada posisi pertama. Sistem multi partai memaksa partai-partai untuk berkoalisi di mana koalisi diyakini menjadi harga mati karena sulit untuk mencapai suara mayoritas tunggal. Kepentingan kekuasaan dan ekonomi, atau istilahnya siapa mendapatkan apa menjadi sangat prinsip. Bipolarisasi partai berbasis agama dan partai non-agama kian sulit diidentifikasi, aliansi parpol bertujuan semata-mata maraup sebanyak-banyak suara. Bagi parpol kecil, kompetisi ini akan sangat bergantung dari setiap kalkulasi yang ditimbulkan parpol besar di tengah keinginan parpol kecil untuk tetap mempertahankan eksistensi mereka."

"Jika memotret panggung demokrasi Indonesia, terutama pelaksanaan Pemilu 2009, menyangkut proses yang mengawalinya, dapat ditebak seperti apa wajah yang akan tampil pada pemilu 2009. Uraian dalam tulisan ini mencoba memvisualisasikan bayangan pemilu 2009, apakah menarik dilihat atau malah sebaliknya? Teori ‘primacy and recently effect’ yang diperkenalkan oleh Bill Lucas ‘ dalam prinsip penting memori, … Anda cenderung mengingat hal yang terdapat di bagian awal dan bagian akhir’ membuktikan bahwa masyarakat memang mengingat bagian awal acrobat politik yang buram, tetapi sekaligus juga mengingatkan bagian akhir acrobat politik yang indah (happy ending) …. "

"Masyarakat pemilih di Kabupaten Bandung merupakan bagian yang berperan penting dalam penentuan dan penyelenggaraan kehidupan bernegara mengingat Indonesia merupakn negara demokrasi. Namun keterlibatan warga negara dalam politik pada pemilu maupun pemilukada tidak terlepas dari status ekonomi dan kualitas partai. Faktanya partisipasi politik menunjukkan belum optimal dengan keragaman status sosial ekonomi. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan warga negara terhadap partai politik yang disebabkan tidak jelasnya garis ideologi partai, masih berperannya budaya paternalistik dan tidak dilaksanakannya pendidikan politik dan perpolitikan oleh partai politik."

"Faucets democracy that is currently underway has given a tremendous eflect in many aspects,especially in the context of political and press freedom. These two aspects are very concerned whenwe noticed lately. However, the dynamics of the political parties have become food for the print andelectronic media in any preaching. No exception is mass media attention in every event of political contestation at all levels, both at the provincial, district / city. Role of the press as a means ofpolitical communication to form a self-image of the candidate is believed to bring sufficient influenceon the preferences of voters in 26 districts / cities in West Iava Province. This study aims todetermine how the frame (framing) reporting by mainstream media outlets that the authors considerto have influence in the province of West Iava. Media is used as an analytical tool is Mind andSeputar Indonesia West java edition. Both authors use this medium as an analysis of the materialbecause it has a special column that reported the development of the West Iava guvernour election."

"Diskursus ketatanegaraan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai bangunan demokrasi. Keberadaan DPR di Indonesia dengan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah merupakan salah satu wujud demokrasi. Dengan pendekatan historis yuridis tulisan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa politik hukum undang-undang lembaga perwakilan tersebut cenderung terus memperkuat fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah dengan menyediakan penambahan instrumen yang dapat digunakan oleh badan legislatif sebagai institusi dan anggota DPR secara individu untuk melakukan fungsi pengawasan. Kecenderungan politik hukum tersebut sesuai dengan cita-cita demokrasi di Indonesia yang menginginkan representasi rakyat dalam konteks perwujudan kedaulatan rakyat dalam badan perwakilan, namun tidak menghilangkan daya kritis rakyat kepada penguasa."

"Karakter negara kepulauan seperti Indonesia mengandung potensi disintegrasi yang tinggi, dengan minimal mengandung potensi fragmentasi dan atau kontraksi negara yang sangat tinggi pula. Dapat dilihat dari upaya pemekaran wilayah (administratif) yang menggebu-gebu, untuk tingkat provinsi ke bawah. Diselenggarakan pemilihan umum pada berbagai jenjang, mulai dari nasional hingga pemilihan kepala daerah (pilkada), sebagai ajang konpetisi terbuka. Secara hipotesis maupun faktual, potret seperti itu menimbulkan serangkaian pertanyaan mengenai instrumen apa yang dapat meredusir dan meredam kecenderungan fragmentasi sosial-politik, sekaligus meningkatkan ketahanan nasional yang mana salah satu cara yang dapat ditempuh melalui pemanfaatan iptek, khususnya teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Pada akhirnya, sistem sebagus apapun tidak ada yang sempurna. Semua akan kembali kepada manusia yang membangun, menerapkan, dan memanfaatkan perangkat lunak dan perangkat keras dalam kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi, termasuk iptek, bagi peningkatan ketahanan nasional yang muaranya adalah kemaslahatan publik. "