Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejarah latar belakang Aceh sampai dengan pada masa penjajahan Belanda yang dilanjutkan dengan masa penjajahan Inggris mempunyai berbagai versi yang berbeda. Pada thaun 2005, konflik di Aceh yang telah berlangsung sejak 1976, secara de facto kedua pihak antara GaM dan pemerintah RI telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) RI-GAM di Helsinski. Di sisi lain keberadaan MoU Helsinki telah membuat pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat banyak, sangat mengikat, dan menguntungkan pihak GAM. Kinerja gubernur provinsi NAD semakin tidak mencerminkan representasi pemerintah pusat di daerah. Merujuk Undang – Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 6,7, dan 8, maka TNI AD merasa perlu untuk mengambil langkah pemikiran dan pengembangan konsepsi strategik secara sistematis dan komprehensif-integral, dalam rangka menjaga keutuhan wilayah kedaulatan RI …. "

"Resolusi perdamaian melalui MoU Helsinski secara signifikan telah mengurangi ekskalasi konflik di Aceh dan cahaya perdamaian sudah memancarkan sinarnya di Bumi Serambi Mekah, biarlah cahaya tetap terang benderang dan jangan sampai redup bahkan hilang. Artinya proses perdamaian positif harus terus diupayakan diupayakan secara maksimal dan jangan sampai konflik itu kembali di bumi Aceh, karena telah menimbulkan banyak korban, seperti nyawa, harta benda dan hancurnya fasilitas umum, serta mengancam terjadinya disintegrasi bangsa …. "

"Negara bangsa yang dicirikan oleh adanya rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan internasional perlahan mulai kehilangan fungsinya. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, pertanyaan yang muncul adalah benarkah globalisme telah mereduksi kedaulatan suatu negara. Menjawabnya dengan memahami pemikiran kenichi ohmae dalam The End of The Nation State dengan 4"I". Pertama, pasar-pasar modal dikembangkan sebagai mekanisme yang luas untuk melampaui batas nasional. "I" kedua, industri juga jauh lebih global dalam orientasi sekarang. "I" yang ketiga, teknologi informasi memungkinkan sebuah perusahaan untuk beroperasi di berbagai belahan dunia. "I" keempat. Dengan akses informasi, keinginan membeli tidak lagi dikondisikan larangan pemerintahan untuk membeli produk asing. Maslah yang dihadapi sekarang adalah lemahnya komitmen pada nilai dasar, berujung pada tiga masalah pokok bangsa, 1, merosotnya wibawa negara, 2, melemahnya perekonomian negara, 3, intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Oleh karena itu, penggunaan istilahrevolusi mental oleh presiden Republik Indonesia Joko Widodo, tidak berlebihan sebab Indonesia memerlukan terobosan budaya memberantas praktik buruk yang sudah lama. Fenomena ini memperkuat alasan pentingnya program bela negara pemerintahan yang diselenggarakan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. Pesan moral penting dalam merespon globalisme ini sebenarnya bukan pada setuju atau tidak setuju, tetapi lebih bagaimana mempersiapkan warga negara untuk menghadapi globalisasi tanpa menggadaikan kedaulatan "

"JKUNIND"