Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fisherman housing are area occupied bye fisherman on side of coastal area. As a coastal area. Always as have disaster. So, first of all need some housing arrangement concept for the fisherman housing. The results of research find out a fisherman housing concept that based of disaster. It take the case study in pasie nan tigo Kota Padang. "

"Recently the problem of garbage in Indonesia metropoliss become important attention,because effect of which is generated from management of bad garbage can generate various accident like floods stuffed up aqueducts by thrown garbage to river and aqueducts,various disease able to be generated by happing of garbage in any place...."

"Salah satu setu yang dimiliki Kota Depok adalah Setu Rawa Besar yang berlokasi di pusat Kota. Kondisi kawasan Setu Rawa Besar dari tahun ke tahun semakin menurun kondisi fisiknya, misalnya luas perairannya menyusut akibat pengurugan, pembangunan tempat pemukiman dan tingginya tingkat pencemaran, baik yang dihasilkan oleh masyarakat sekitarnya maupun industri skala rumahan yang berlokasi disekitar setu.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk menghasilkan data tentang partisipasi masyarakat sekitar setu dalam pelaksanaan konservasi beserta hambatan atau faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang diperoleh melalui para informan. Pemilihan informan dilakukan dengan "purposif" yang terdiri atas pengurus lembaga, tokoh masyarakat dan wakil yang bermukim di tiga RW, masing-masing RW 14, 20 dan 13. Kegiatan pengumpulan data menggunakan teknik "in-depth interview" dan studi dokumentasi, sehingga saling melengkapi dan dapat menangkap fenomena sosial sebagai bentuk jawaban yang diberikan informan.Upaya "pelestarian lingkungan" yang pernah dan telah dilakukan berbagai pihak dengan berbagai kegiatan melalui penyadaran masyarakat akan arti penting konservasi, namun disayangkan dalam prakteknya kegiatan yang diklaim sebagai kegiatan "pelestarian lingkungan" tersebut hanya sebatas pada kegiatan proyek padat karya dan pelaksanaan bakti sosial pembersihan setu yang hanya bersifat seremonial saja tanpa adanya kegiatan yang berkelanjutan. Akibatnya pelaksanaan kegiatan "konservasi" tersebut disinyalir kurang mendapat respon dan partisipasi aktif secara penuh dari masyarakat.Hasil penelitian menunjukan bahwa rangkaian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan konservasi secara umum dapat digolongkan menjadi dua bentuk. Bentuk pertama bersifat edukatif, yaitu kegiatan sosialisasi, kampanye, aksi bersih kawasan, penghijauan, pelatihan konservasi untuk anak usia sekolah dan pembenahan TPA sampah. Kegiatan yang bersifat edukatif mempunyai tujuan memberikan proses pembelajaran kepada masyarakat akan tujuan diselenggarakannya kegiatan konservasi lingkungan di Setu Rawa Besar. Partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam kegiatan ini masih terbilang minim, sedangkan bentuknya berupa sumbangan tenaga, pemikiran dan materi, mengingat sasaran dari kegiatan ini adalah warga yang berasal dari golongan ekonomi lemah yang bermukim di sekitar setu . Para partisipan diberi layanan berdasarkan rancangan dan aturan kegiatan yang diselenggarakan. Jumlah peserta yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini Iebib didominasi oleh generasi muda, alasannya mereka lebih mudah menerima pemikiran dan masukan dari pihak Iuar. Dibandingkan dengan warga maupun generasi orang tuanya yang secara umum lebih sulit rnenerima pemikiran dari luar, atau biasa disebut "primitif ' atau kampungan. Kaum muda yang ikut berpartisipasi dibentuk agar dapat mempengaruhi pola pikir keluarga maupun lingkungan di sekitar tempat tinggalnya berdasarkan pengetahuan yang didapat setelah mengikuti kegiatan konservasi.Bentuk kedua bersifat rekreatif, yaitu lomba dayung perahu atau kano. Kegiatan yang bersifat hiburan selalu ramai diikuti oleh peserta yang ikut berpartisipasi, hal ini sesuai dengan asumsi bahwa hiburan dan rekreasi berlaku bagi segala kelas dan golongan masyarakat. Minat warga yang ingin mengikuti kegiatan tersebut terlihat semenjak penyusunan rencana kegiatan lomba tersebut baru dirancang, mereka turut serta semenjak penyusunan acara lomba, pelaksanaan dan penutupannya. Partisipasi yang terjalin melebihi partisipasi pada kegiatan yang bersifat edukatif (bentuk pertama). Kualitas partisipasi yang lebih baik terlihat dari cara berpartisipasi, partisipan yang dapat menyumbangkan pemikiran maupun dana terutarna dari warga yang tergolong mampu, lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan partisipan yang hanya dapat memberikan sumbangan tenaga saja.Pelaksanaan kegiatan yang mengandalkan partisipasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan konservasi di Setu Rawa Besar, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, meliputi faktor komunikasi, faktor kepemimpinan dan faktor pendidikan. Penjabarannya adalah sebagai berikut : (a) Faktor komunikasi, kurangnya komitmen dalam menjaga kelestarian Iingkungan setu dapat pula disebabkan oleh adanya kecemburuan antar warga sekitar setu terhadap usaha "pengaplingan" wilayah perairan setu untuk budidaya perikanan yang dilakukan oleh warga yang tergolong mampu namun berdomisili jauh dari Setu. (b) Faktor kepemimpinan, masyarakat sekitar setu didominasi oleh pendatang sehingga sangat heterogen Dalam kondisi demikian akan sulit memunculkan sosok pemimpin yang dapat dijadikan panutan karena sebagian dari mereka tidak mau mengakui pemimpin yang tidak berasal dari golongannya walau telah mempunyai kemampuan dan dedikasi terhadap masyarakat Iuas sekalipun. (c) Faktor pendidikan, pendidikan formal yang rendah masih mendominasi masyarakat di sekitar Setu Rawa Besar. Kondisi yang demikian mengakibatkan mereka mempunyai pengetahuan yang minim mengenai pentingnya kegiatan pelestarian Iingkungan, sehingga didikan para orang tua kepada anak- anaknya sedikit sekali menjangkau nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup.Berdasarkan ringkasan hasil penelitian tersebut, maka disarankan untuk mencoba membangun relasi dan bekerja sama dengan berbagai instansi yang terkait dengan program pelestarian lingkungan, misalnya Dinas Pertanian, PU Pengairan, Lingkungan Hidup dan Iainnya, sehingga diharapkan pemerintah Kota Depok akan Iebih peduli terhadap upaya perlindungan aset-aset lingkungan yang dimilikinya. Kegiatan konservasi harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, karena kegiatan apapun yang diselenggarakan dilingkungan masyarakat sekitar setu haruslah sedapat mungkin memiliki nilai ekonomis jika ingin melibatkan atau partisipasi dari masyarakat setempat. Hal yang mendasarinya adalah kondisi masyarakat yang masih serba kekurangan dan dilator belakangi pula oleh pola hidup yang kurang peduli, baik terhadap sesama warganya maupun terhadap kelestarian lingkungan hidupnya sendiri."

"ABSTRAKIndonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, dan kurang lebih 17.508 pulau. Dua pertiga atau sekitar 62% (± 3,1 juta km2) dari keseluruhan wilayah Indonesia berupa perairan laut. Wilayah laut ini meliputi 0,3 juta km2 (5,17%) perairan teritorial dan 2,8 juta km2 (48,28%) perairan nusantara. Berdasarkan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982), Indonesia diberi hak kewenangan memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km2 (46,55%).Di wilayah pesisir dan laut Indonesia terdapat bentukan-bentukan terumbu karang yang luas, ekosistem hutan mangrove yang luas dan berbagai ekosistem pesisir lainnya seperti padang lamun, pantai pasir, pantai berbatu. Di samping itu peran lain dari wilayah pesisir adalah sebagai kawasan wisata, budidaya perikanan, usaha penambangan, pelabuhan, transportasi dan sebagainya. Keadaan demikian menyebabkan banyaknya penduduk yang hidup di daerah pesisir, sehingga tingkat eksploitasi sumber alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) di daerah pesisir menjadi tinggi, yang disertai dengan turunnya kualitas Lingkungan.Sementara itu, wilayah pesisir juga memiliki berbagai peranan penting bagi kelestarian fungsi ekosistem alam dan kehidupan umat manusia. Misalnya, dari segi biogeofisik sebagai daerah penyangga bagi kehidupan aneka ragam biota laut; secara ekologis merupakan tempat berkembangnya berbagai jenis ikan, udang dan biota laut lainnya, dan secara hidrologis berperan sebagai kelestarian sumber tanah dan air di daratan dan kepentingan lainnya.Pengertian wilayah pesisir dan laut yang mencakup semua aspek yang terkandung di dalamnya masih sulit dilakukan. Namun demikian penelitian ini mencoba mengambil pengertian; bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan atau kegiatan manusia di darat.Dilihat dari segi pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia dihadapkan kepada suatu dilema. Di satu pihak beberapa kawasan pesisir telah dimanfaatkan secara intensif sehingga telah melampaui daya dukungnya seperti tangkap lebih dan pencemaran. Di pihak lain pemanfaatan wilayah pesisir dan laut belum optimal bahkan di beberapa wilayah belum dijamah sama sekali.Permasalahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut adalah disebabkan oleh meningkatnya kegiatan sektor pembangunan, baik oleh Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kegiatan pembangunan tersebut di samping belum dilakukan secara terkoordinasi, juga belum sepenuhnya memperhitungkan dampak lingkungan. Sebagai akibat dari kegiatan tersebut potensi sumberdaya laut semakin menurun, seperti kerusakan terumbu karang, menurunnya luas hutan mangrove, gejala penangkapan sumberdaya perikanan yang berlebihan (over fishing) dan pencemaran perairan laut. Apabila ditinjau dari aspek pengelolaan wilayah pesisir dan laut, salah satu penyebab permasalahan ini adalah belum adanya Kelembagaan Nasional dan Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang secara khusus mengkoordinasikan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir. Sementara instansi yang terkait dalam pengelolaan tersebut cukup banyak, seperti Departemen Pertanian, Kehutanan, Perhubungan, Perindustrian, Pariwisata dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Pekerjaan Umum, Pertahanan Keamanan, Kantor Menteri Negara Lingkungan HidupBapedal, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, LIPI, dan lainnya.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aspek hukum dan kelembagaan serta sektor pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan taut, dengan mengambil studi kasus wilayah pesisir di Teluk Arnbon Dalam, Kotamadya Arnbon, Propinsi Maluku. Hipotesis penelitian yang digunakan adalah : " Adanya berbagai kepentingan memanfaatkan sumberdaya alam pesisir dan taut yang terbatas di Teluk Ambon Dalam telah mengakibatkan tumpang tindih tanggungjawab kelembagaan yang mengelola sumberdaya alam, sehingga penggunaan lahan pesisir dan sumberdaya kelautan tidak sesuai dan serasi dengan peruntukan dan daya dukungnya".Studi dilakukan di kawasan pesisir dan taut Teluk Ambon Dalam dengan difokuskan kepada pengumpulan data dan informasi melalui: (i) Pengkajian kebijakan Pemerintah dalam pembangunan wilayah pesisir dan taut yang dimuat dalam GBHN, Repelita VI Nasional, Pala Dasar Pembangunan Daerah, Repelita Daerah serta fungsi dan tugas instansi terkait lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; (ii) Mengumpulkan data dan informasi tentang aktivitas pembangunan di wilayah pesisir, meliputi: potensi aktivitas pembangunan, kondisi lingkungan, Peraturan Perundangundangan, sosial-ekonomi penduduk, tingkat pendidikan dan sosial budaya masyarakat; dan (iii) Pengamatan langsung ke lapang untuk melakukan wawancara semi terstruktur terhadap pengambil kebijakan pada instansi Pemerintah dan masyarakat.Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, meliputi kajian terhadap: (i) Aktivitas pembangunan yang ada (Existing Development Activities), (ii) Analisis Keserasian antar sektorlkegiatan Pembangunan (Compatibility Analysis), dan (iii) Analisis Fungsi dan Wewenang Kelembagaan.Hasil penelitian di Teluk Ambon Dalam menunjukkan bahwa pada saat ini telah berkembang berbagai kegiatan pembangunan seperti, perikanan tangkap, budidaya perikanan, pariwisata, pelabuhan, pangkalan angkatan laut, konservasi alam, industri, pertanian, pertambangan, energi, industri kayu dan perumahan. Namun atas dasar segi kesesuaian yang ideal (ekologis), maka pembangunan sektoral yang dapat dikembangkan di Teluk Ambon Dalam adalah Perikanan Tangkap, budidaya perikanan, pariwisata, pelabuhan/perkapalan, konservasi alam, lahan industri, pertanian dan perumahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari segi ekologis keruangan, pesisir Teluk Ambon Dalam telah jenuh dan relatif tidak dapat lagi menampung pengembangan sektoral. Hal ini diperkuat oleh adanya kerusakan lingkungan di wilayah pesisir ini, seperti pencemaran, sedimentasi, dan kerusakan fisik habitat.Terjadinya tumpang tindih dan pengembangan pembangunan sektor yang saling merugikan yang menimbulkan konflik di Teluk Ambon Dalam disebabkan karena kurang jelasnya tugas dan wewenang sektor, belum terkoordinasinya pelaksanaan tugas antar sektor serta belum jelasnya peran Pemerintah Daerah di wilayah pesisir dan laut.Penanggulangan permasalahan di atas dalam jangka pendek, perlu dikembangkan sistem pengelolaan yang bersifat terpadu di wilayah pesisir dan laut, melalui adopsi model pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang dilakukan mulai dari proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan. Sedangkan untuk jangka panjang diperlukan adanya restrukturisasi kelembagaan instansi Pusat dan Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.Untuk mendukung terlaksananya pengelolaan terpadu di wilayah pesisir, diperlukan adanya wadah yang berfungsi sebagai koordinator pengelolaan, dengan anggota semua instansi dan lembaga masyarakat yang mempunyai kegiatan di wilayah pesisir dan laut dan memiliki ciri-ciri produktivitas dan kelestarian fungsi.Prinsip-prinsip keterpaduan yang perlu dikembangkan di Teluk Ambon Dalam adalah: Pertama, Prinsip keterpaduan antara tata lingkungan daratan dengan wilayah pesisir dan laut yang dapat mencerminkan perlindungan dan pelestarian lingkungan. Kedua, Pembentukan suatu wadah koordinasi yang bersifat integral antara instansi Daerah dan antara Pusat dan Daerah untuk mengatur kembali tumpang tindih pemanfaatan lahan dan untuk memelihara kelestarian lingkungan Teluk Ambon. Ketiga, Perlu diprioritaskan perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun.

---

ABSTRAK

Institutional Arrangements For Marine And Coastal Resource Management (A Case Study in Ambon Dalam Bay, Ambon Regency)Indonesia is an Archipelagic Nation containing 17,508 islands with a coastline of approximately 81,000 kms. Two third of the area of Indonesia (approximately 5.8 million km2) is marine. This vast area is divided into Territorial Sea (0.3 million km2 or 5.2%) Archipelagic sea (2.8 million km2 or 48.28%) and Exclusive Economic Zone (2.7 million km2 or 46.55%)

Coastal and marine areas of Indonesia contain a wide range of ecosystem type; these support some of the largest and most divers assemblages of coral reefs , mangroves and sea grass in the world. These ecosystem also support a wide range of human activities. Marine transportation, port/harbors, mariculture, tourism, oil and gas production and coastal settlements all depends on coastal and marine ecosystem and resources. The multiple use nature of many coastal resources combined with rapid economic and industrial growth in recent decades has attracted an increasing percentage of the Indonesia population to live in coastal areas. With increasing in population and related direct and indirect use pressures, many coastal and marine resources throughout Indonesia have become depleted and degraded.

Coastal areas, as the interface between land and sea, serve several import biological, physical, economic and social functions and are inter-connected with adjacent terrestrial and marine ecosystems via a range of linking processes. For example, a key bio-geophysic function of coastal areas is to "buffer" the impact of land activities on marine areas and vice versa. Via physical and ecological processes and pathways, coastal ecosystems regulate the input of nutrients and sediments to marine waters. Many global studies have shown that the maintenance of these ecosystems and their component processes is required if the functions they serve are to be sustained.

Since function and processes of coastal ecosystems are broad and complex, an holistic approach to coastal and marine resource management is required. This study thus proposes that such an approach requires the definition of the coast as a road ecotone which extends from the inland limit of marine ecosystems on land systems to the seaward limit of land influences on marine ecosystems.

Management of coastal and marine areas poses a particular dilemma in the context of sustainable development due largely to uneven nature of coastal and marine resource exploitation throughout the archipelago. In many areas coastal and marine resources, particularly fisheries, have been overexploited beyond sustainable use (carrying capacity) limits. In other areas various resources remain unutilized or under-utilized, often due to access or technological constraints.

Various studies identified that the major problem facing coastal and marine management in Indonesia is the sectorally-oriented development approach which has been used by government agencies, private sector investors and local communities. Development activities throughout the archipelago have, in general, not been well coordinated, nor have they adequately taken into account the environmental impact of development. As a consequence resources have not been optimally utilized and, in many cases, have been degraded as a result of development activities. That degradation can be described in terms of both loss of ecosystem quantity (e.g. over harvesting of fisheries) and loss of quality (e.g. pollution of coastal waters by industry).

Contemporary coastal management practice now recognizes the important of adequate institutional arrangement that provide the authority and allocate responsibility for co-ordination of resource planning and management. However, at present in Indonesia there are many sectors (e.g. agriculture, forestry, transportation, industry, tourism, telecommunication, mining, public work, defense, environmental management and research) and levels (national, provincial, sub-regional and local) of government which act independently or in an uncoordinated manner in coastal and marine resources management.

The aim of this study is to review legal and institution arrangements and approach that are used in coastal and marine resource management. The study focuses on a case study of Ambon Dalam Bay (Teluk Ambon Dalam) in Ambon Regency, the capital of Maluku Province in Eastern Indonesia. The hypothesis of the study is that because of the uncoordinated and overlapping responsibilities of agencies involved in management of this area, resources are not being used optimally or sustainably.

The data and information for this study was collected from :

1. Reviews of government policy and planning documents and guidelines, including National Policy Guidelines (GBHN), the Sixth Five Years National Development Plan (REPELITA VI), Regional Policy Guidelines (Pola Dasar), the Sixth Five Year Regional Development Plan (REPELITADA), and overview of the role and function of various government agencies.

2. Data and information obtained as part of development activities including information on potential development options, environmental conditions, regulations, community/socio-economic studies; and

3. Field observations and survey interviews (using a semi-structural approach) of the local decision-maker and community leader.

This information was analyzed by descriptive and matrix-based methods which sought to assess (i) existing development activities and responsibilities for development control; (ii) the compatibility of existing development activities with sectoral objectives and (iii) improved institutional arrangements for coastal and marine resource management.

The case study analysis of Ambon Dalam Bay revealed that development activities have expanded considerably over time, both in terms of the area subject to development and in terms of the types of activities undertaken within development areas. These have led to physio-chemical, ecological and socio-economic change in the Bay and around the foreshores. These changes have also generated increasing conflict between resource uses.

Based on results of the compatibility analysis it was observed that activities which are most suitable for Ambon Dalam Bay are :

a) Fish catching/aquaculture;

b) Nature conservation;

c) Industrial development (indemnified areas)

d) Agriculture; and

e) Settlement/housing

When these most suitable activities were compared with the existing development pattern in the Bay area, it was concluded that developments within coastal areas of Ambon Bay currently exceed the carrying capacity of the Bay. Furthermore. it was noted that the overlapping jurisdiction of sectoral agencies have led to conflicting and inappropriate resource use. This is considered to be due largely to the fragmentation of administrative responsibilities and to the lack of clearly defined management authority. These problems are exacerbated by uncertainty about the roles and responsibilities of government agencies at all levels, especially at the local government level.

In order to overcome this problem in the short term, an integrated and systematic approach to coastal and marine resources management has to be imposed. This process should begin with identification and agreement on problems, development of spatial an/or resource use plans which better reflect the sustainable use limits of Bay resources, clarification of management responsibilities and institutional restructuring to facilitate plan implementation and evaluation. This process can be supported by adoption of integrated coastal zone planning and management (ICZPM) principles, including:

a. integrated of environmental management both terrestrial and marine ecosystems to ensure that resource uses within these areas sustainable;

b. establishment of a Co-ordinating board which involves regional and national agencies in Maluku Province and which embraces in the interest of all stakeholders in the Bay, including government agencies, private sector interests and NGOs so at to achieve a more effective balance between economic development and environmental quality; and

c. to define and then conserve andlor rehabilitate key ecosystems in the Bay - the initial priorities identified in this study included mangroves, coral reefs and seagrass ecosystems.

Total of References 68 bibliographies (1967-1997)"

"[Tesis ini menganalisis persepsi pemangku kepentingan tentang efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman masyarakat terdampak bencana melalui pendekatan berbasis masyarakat di daerah relokasi dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman masyarakat terdampak letusan Merapi2010 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivisme dengan metode gabungan (mixed method) dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerima manfaat mempersepsikan program relokasi yang dilakukan telah berjalan secara efektif. Akan tetapiterdapat juga kemungkinan-kemungkinan perbaikan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penelitian untukpenerapan di masa yang akan datang. Perbaikan dapat dilakukan pada proses pengambilan keputusan di tingkat masyarakat termasuk menghilangkan elite capture, pendampingan yang lebih intensif dan pengenalan budaya baru di lokasi relokasi. Model mekanisme yang efektif haruslah berpusat pada penghidupan masyarakat, disebut livelihood-centered relocation. Masyarakat akan dengan mudah untuk direlokasi apabila telah mengetahui dengan baik pola penghidupan mereka di daerah relokasi yang baru. Diharapkan penataan permukiman juga akan ditentukan penghidupan para penerima manfaat.

---

This research analyzes the stakeholder perception on the effectiveness of the settlement rehabilitation and reconstruction program of Merapi-eruption impacted community through community-based approach in Sleman District Province of Special Region Yogyakarta. The research paradigm is post positivism with mixed method with descriptive design. The research result presents that the community as the stakeholder perceived the relocation program is effective. The research, however, also presents some opportunities for improvement toward a more effective relocation program in the future. Improvement can be made on decision making process in community level, decreasing of elite capture and

introduction of the new culture of living in relocation site. The research also proposes an effective model of community-based relocation. The model is livelihood-centered relocation. The livelihood is basis for the design of relocation.

planning. Once the community feels comfortable with the future of their

livelihood, the mobilization of the beneficiaries will face less resistance.

Expectedly, the resettlement design will be based on the beneficiaries? livelihood, This research analyzes the stakeholder perception on the effectiveness of the

settlement rehabilitation and reconstruction program of Merapi-eruption

impacted community through community-based approach in Sleman District

Province of Special Region Yogyakarta. The research paradigm is post positivism

with mixed method with descriptive design. The research result presents that the

community as the stakeholder perceived the relocation program is effective. The

research, however, also presents some opportunities for improvement toward a

more effective relocation program in the future. Improvement can be made on

decision making process in community level, decreasing of elite capture and

introduction of the new culture of living in relocation site. The research also

proposes an effective model ofcommunity-based relocation. The model is

livelihood-centered relocation. The livelihood is basis for the design of relocation

planning. Once the community feels comfortable with the future of their

livelihood, the mobilization of the beneficiaries will face less resistance.

Expectedly, the resettlement design will be based on the beneficiaries? livelihood]"

"Makassar city has an enermous potential on marine tourism due to its strategic location in the coastal area of Southern Sulawesi . This reseacrh suggest a conceptual model of sustainable tourism by deciding leading sector and estabilishing a consortium which bear management collaboration."

"Alam di Kabupaten Kebumen. Objek wisata alam yang diteliti meliputi Goa Jatijajar, Goa Petruk, Pantai Petanahan, Pantai Logending, Pantai Karangbolong, dan PAP Krakal. Variabel yang digunakan adalah jumlah pengunjung, atraksi, fasilitas wisata dan aksesibilitas. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dan pendekatan keruangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek wisata dengan tingkat daya tarik tinggi memiliki kecenderungan site attraction yang beragam dan adanya event attraction. Ditunjang pula dengan ketersediaan faslitas yang lengkap, aksesibilitas berupa kelas jalan propinsi dan ketersediaan angkutan umum yang memadai. Hal ini terlihat pada objek wisata Goa Jatijajar. Sedangkan objek wisata dengan tingkat daya tarik rendah mempunyai kecenderungan site attraction yang tidak beragam dan tidak terdapatnya event attraction. Selain itu, ketersediaan fasilitas yang tidak lengkap. Kelas jalan yang menjangkau lokasi wisata merupakan kelas lokal dengan ketersediaan angkutan umum yang kurang memadai. Seperti ditunjukkan oleh objek wisata Goa Petruk, Pantai Karangbolong, dan PAP Krakal.

---

This research purpose is to know the attraction level of natural tourist resorts in Kebumen Regency. Research objects are Jatijajar Cave, Petruk Cave, Petanahan Beach, Logending Beach, Karangbolong Beach, and Krakal Hotspring. The result show that natural tourist resort with high attraction level have some characteristic. They are many site attraction and event attraction, completed with tourist facility and good accessibility. This condition have been showed in Jatijajar Cave. But, natural tourists resort with low attraction have less site attraction and event attraction, uncomplete tourist facility and bad accessibility. They are Petruk Cave, Karangbolong Beach, and Krakal Hotspring."