Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan publik bukan hanya terbatas pada memberi ‘iklan’. Pelayanan itu terutama harus memberikan kail dan mengajar orang untuk sendiri mengail. Terlalu sering pelayanan publik hanya menjadi ajang memberi ajang memberi ikan dan bukannya kail (contoh: bantuan langsung tunai). Yang lebih parah lagi adalah pelayanan public menjadi pemerasan, karena dijadikan peluang bagi pejabat untuk menuntut pelayanan terlebh dahulu sebelum melayani rakyat yang wajib ia layani. Praksis ini turut mengakibatkan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi biaya tinggi, yang sangat membebani masyarakat. Terlalu banyak yang yang harus dikeluarkan dunia usaha untuk pelayanan-pelayanan public. Pengeluaran itu dikompensasi dengan harga jual yang meroket tinggi …. "

"ABSTRAKPermasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk mencari penyebab keterlibatan seorang wanita sebagai pelacur dalam kepelacuran lesbian; penyebab bertahannya wanita itu sebagai pelacur lesbian; kemungkinan pelacur lesbian tersebut melepaskan diri dari kepelacuran lesbian; serta pola pemerasan dalam kepelacuran lesbian. Ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian deskriptif dengan pendekatan mengenai Pola Pemerasan Dalam Kepelacuran Lesbian Wilayah Jakarta Pusat, 1987-1989 ini. Kedua teknik itu adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lakualitatif Di pangan terdiri atas observasi terlibat, wawancara tak berstruktur, dan wawancara berstruktur. Penelitian ini memperlihatkan adanya dua pola kepelacuran lesbian, yakni kepelacuran lesbian di mana pelacur berada di bawah kekuasaan germo, calo, dan atau sautener. dalam upaya mencari pemelacur, dan pelacuran lesbian di mana pelacur tidak berada di bawah kekuasaan germo, calo dan atau soutener. Individu-individu yang menjadi pelacur lesbian kaadanya keterlibatan germo, calo, dan atau soutener adanya rena kemudian bertahan menjadi pelacur lesbian karena unsur paksaan yang disertai ancaman kekerasan dari germo, calo, dan atau soutener, yang mengambil keuntungan dari kepelacuran lesbian. Di samping itu ada pula yang menambahkannya dengan alasan mencari uang; mencari uang sambil mencari pemenuhan kebutuhan biologis; mencari pemenuhan kebutuhan biologis sambil mencari uang; upaya pemenuhan kebutuhan biologis yang dipandang tidak beresiko sambil mencari uang; dan mencari uang sambil mencari pemenuhan kebutuhan biologis yang dipandang tidak beresiko oleh mereka. Sedangkan individu-individu yang menjadi pelacur lesbian tanpa di bawah kekuasaan germo bertahan menjadi pelacur lesbian karena alasan pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan mencari pemenuhan kebutuhan ekonomi sekaligus mencari pemenuhan kebutuhan biologis, yang tidak jauh berbeda dengan penyebab mereka menjadi pelacur lesbian."

"Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak di bidang penerimaan dari tahun ke tahun semakin berat. Untuk mensukseskan penerimaan pajak ini pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berupaya semaksimal mungkin, diantaranya mereformasi peraturan perpajakan, meningkatkan sarana dan meningkatkan Sumber Daya Manusianya. Namun demikian suksesnya penerimaan pajak tidak semata-mata tanggung jawab DJP namun juga peran serta kesadaran masyarakat dalam memenuhi ketentuan peraturan pajak.Salah satu kewajiban wajib pajak adalah melaksanakan pembukuan atau pencatatan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang. Akan tetapi berdasarkan data yang ada, ternyata kesadaran wajib pajak untuk memenuhi ketentuan pembukuan atau pencatatan masih rendah, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui adanya kendala yang dihadapi oleh wajib pajak.Penelitian ini dilakukan dengan cara survey melalui kuesioner dan wawancara langsung yang diarahkan untuk mengetahui kendala wajib pajak dalam memenuhi kewajiban penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Kuesioner dan wawancara dilakukan kepada 80 orang wajib pajak yang dianggap dapat mewakili 100 wajib pajak besar tetap dan 100 wajib pajak besar lainnya. Data kualitatif dari jawaban responden diolah menjadi data kuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi dan dianalisis secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan kendala yang dihadapi wajib pajak adalah tidak tersedianya waktu dan tenaga, tempat menyimpan dokumen pembukuan atau pencatatan, kemampuan melaksanakan pembukuan, skala bisnis dan sistim penjualan, tingkat kesadaran wajib pajak, kurangnya bimbingan pemeriksa, sosialisasi peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan penerapannya serta kurangnya tenaga ahli atau konsultan pajak di Cianjur. Untuk itu direkomendasikan agar DJP memperhatikan hambatan yang dihadapi wajib pajak orang pribadi dengan cara mempermudah peraturan dan pelaksanaannya, memberikan bimbingan dan penyuluhan, serta kerja sama dengan instansi lainnya dalam hal ini lembaga pendidikan untuk mencerdaskan wajib pajak guna meningkatkan peran sertanya dalam pembiayaan pembangunan nasional. Selain itu kepada wajib pajak seyogyanya berupaya untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pembukuan atau pencatatan dan kepatuhannya."

"

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat persalinan ideal untuk mendapatkan kesehatan optimal bagi ibu maupun bayi. Hampir seluruh ibu di Indonesia telah memiliki akses ke pelayanan kesehatan namun 20% persalinan tidak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Balitbangkes, 2019). Studi ini membahas tentang pengaruh performa dan jenis pelayanan kesehatan ibu terhadap perilaku pemilihan tempat bersalin berdasarkan data SIRKESNAS 2016 dengan analisa regresi logistik. Beberapa temuan diantaranya adalah antenatal care (ANC), program perencanaan persalinan dan asuransi kesehatan memiliki pengaruh signifikan dalam pilihan tempat bersalin. Lebih dalam lagi, pelayanan ANC yang memiliki pengaruh signifikan pada pemilihan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat bersalin adalah tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan ANC, pemeriksaan tekanan darah dan ultrasonografi (USG) maternal. Edukasi kesehatan maternal selama ANC juga memiliki pengaruh pada pemilihan tempat bersalin namun tidak signifikan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan ANC terutama penyediaan tenaga kesehatan yang tepat dan pelayanan pemeriksaan maternal terutama pemeriksaan tekanan darah dan USG serta pelaksanaan program perencanaan persalinan dan peningkatan cakupan asuransi kesehatan hendaknya menjadi konsen utama dalam kebijakan program kesehatan maternal terutama untuk mendorong persalinan di fasilitas kesehatan.

 

---

Health facility is an ideal place for child birth to obtain optimum outcomes for maternal and neonatal health. Most of mothers in Indonesia have access to healthcare but 20% of them do not give birth in a healthcare facility (Balitbangkes, 2019). This study discusses the influence of the maternal health services on choosing a healthcare facility for birth. This research utilized the SIRKESNAS 2016 data and analyzed it using logistic regression. Some findings shown that antenatal care (ANC), birth planning, and health insurance have a significant influence on the decision of a healthcare-facility birth, and the service of ANC particularly the health professional provider and maternal examination such as in the form of blood pressure test and ultrasonography (USG) substantially affect the decision regarding the place of birth. Although maternal education during ANC also influences it, but it statistically has weak significance. Thus, to encourage mother to deliver in a healthcare facility, improving the quality of ANC services including the availability health professional as an ANCs provider, providing blood pressure tests and USG maternal examination, and expanding the coverage of delivery insurance are the prominent concerns for healthcare policy

"

"Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, BUMN adalah termasuk Keuangan Negara, dan Pemeriksaan dan Pengawasan keuangannya dilakukan oleh BPK. Namun dalam pelaksanaannya penugasan khusus kepada BUMN tersebut dialihkan kepada anak perusahaan BUMN. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana kedudukan hukum Anak Perusahaan BUMN dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum atau public service obligation (PSO)? Dan bagaimana Pengawasan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik oleh Anak Perusahaan BUMN? Kedudukan hukum Anak Perusahaan BUMN dalam penyelenggaraan PSO adalah diperlakukan sama dengan BUMN apabila mendapatkan penugasan pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum. Sehingga anak perusahaan BUMN dapat menerima penugasan khusus penyelenggaraan PSO. Saat ini penugasan khusus tersebut diterima oleh PT KCI sebagai sub-kontrak dari PT KAI. Pengawasan Penyelenggaraan PSO oleh Anak Perusahaan BUMN dapat dilakukan oleh BPK dan Inspektorat Jenderal Perhubungan, namun pemeriksaan juga dapat dilakukan oleh Akuntan Publik dan SPIP. Hasil dari pemeriksaan adalah berupa saran/rekomendasi, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Penyelenggara PSO dan/atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila diduga merupakan tindak pidana.

---

The government can give special assignments to SOEs to carry out the public benefit function while still taking into account the aims and objectives of SOE activities. If the assignment is not financially feasible according to the study, the government must provide compensation for all costs incurred by the BUMN including the expected margin. According to the Law on State Finances, SOEs are included in the State Finances, and the Inspection and Supervision of finances is carried out by BPK. However, in the implementation of the special assignment to the BUMN, it was transferred to a BUMN subsidiary. So the question arises how the legal position of SOE Subsidiaries in carrying out public service obligations (PSO)? And what about the Supervision of the Implementation of Public Service Obligations by SOE Subsidiaries? The legal status of SOE Subsidiaries in implementing PSO is treated the same as SOEs if they are assigned by the government or carry out public services. So that SOE subsidiaries can receive special assignments for PSO. At present this special assignment is accepted by PT KCI as a sub-contract from PT KAI. Supervision of the Implementation of the PSO by an SOE Subsidiary can be carried out by the BPK and the Inspectorate General of Transportation, but the inspection can also be carried out by the Public Accountant and SPIP. The results of the examination are in the form of suggestions/recommendations, which will then be followed up by the Organizer of the PSO and/or reported to the authorities if they are suspected of being a criminal offence."