Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 115144 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Sangat menarik mengikuti pemilihan presiden di Amerika Serikat tahun 2008 ini. Sistem demokrasi di AS dalam pemilihan presiden yang menggunakan sistem penyaringan yang cukup panjang, telah menghasilkan calon-calon presiden yang berkualitas. Primary election ysng dilaksanakan oleh masing-masing partai, memiliki rentang waktu yang cukup lama. Hal yang menarik adalah kampanye dari masing-masing partai (Republik dan Demokrat) lebih mengutamakan pada program-program yang ditawarkan dan mencoba menghindari serangan-serangan pribadi terhadap calon-calon lain. Dalam kampanye, tiap partai memiliki tim ahli psikologi massa (Psikologi sosial). Catharsis merupakan pengalihan 'figure transference' kepada figur lain yang memiliki kemiripan fisik, mental, dan perilaku, oleh seseorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami keterikatan emosional kepada figur tersebut .... "
IKI 5:25 (2008)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"Intense rivalry between the president and congress is inevitable in presidential electoral system that can produce divided party control of the two branches. Cooperation may be more likely when both the president and congress are of the some party. The give-and-take between national and local representation, deliberation and efficiency, openness and accountability, specific interests and the "public good" ensures a certain amount of confrontation between congress and the president. As we have seen, their relation are shaped by an amalgam of factors: constitutional design, dlifferet constituencies, different terms of office, weak political parties, divided party control of government, ongoing competition for power, and pluralism. Although the rivalry and conflict between Congress and the president are inherent in the US's Presidential system of government, president must find support in Congress and members must seek assistance from the White House. To succeed in office every president must surmount the constitutional and political obstacles to pass their legislative program and establish a working relationship with Congress. Separation of powers and the division of political control between president and congresses do not present an insurmountable barrier to good public policy making. Presidents need to lead both public opinion and a consensus among the policy communities in Congress to solve the problems that are so readily visible. Overcoming divided government, changing public opinion, building consensus, and establishing the nation's policy priorities."
JUIPJPM
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Rossiter, Clinton, 1917-1970
Jakarta: Badan Penerbit Masa, 1960
355.03 ROS dt (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Wildan
"Pertarungan presiden tahun 2008 tidak hanya menjadi sejarah, tapi juga menciptakan antusiasme dan ketertarikan yang tinggi terhadap politik. Bagaimana pun juga, ini menjadi pertarungan yang berbeda dalam sejarah Amerika. Skripsi ini melihat pada satu kandidat, Barack Obama. Orang Afrika-Amerika pertama calon presiden dari partainya menghadapi John McCain dari partai Republik dalam pemilihan umum. Skripsi ini menganalisa strategi pencitraan diri Barack Hussein Obama dalam penealonan sebagai presiden Amerika Serikat. Sebagai model perubahan, Obama muncul sebagai jawaban bagi Warga Amerika Serikat yang menginginkan agar presiden baru tidak lagi berasal dari partai yang sama setelah hampir dua periode 2000-2008 jabatan presiden dari partai Republik. Selain itu faktor ekonomi serta popularitas yang buruk dari presiden pendahulu. Obama mampu merangkul semua lapisan dan telah mengumpulkan lebih dari 270 electoral vote dan memenangkan 52,63 persen popular vote.

The 2008 presidential race has been historic, but it has also created an enthusiasm and a higher degree of interest in politics. At least in part, how this race is different from others in America's history. This thesis looks at one candidate, Barack Obama. The first African American to be his party?s presidential nominee face Senator John McCain of the Republican party and the first woman presidential candidate Hillary Clinton in the general election. This thesis analyzes the strategy of personal image Barack Hussein Obama in his candidacy as president of the United States. As a model of change, Obama emerged as an answer to the citizens of the United States who wants the new president will no longer come from the same party after nearly two periods 2000- 2008 presidency from the Republicans. in addition to economic factors and poor popularity of presidential predecessors. Obama is able to embrace all walks of life and has collected more than 270 electoral votes and won 52.63 percent of popular vote."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Arum Diah Purwoningrum
"ABSTRACT
Penelitian ini membahas tentang keputusan yang dibuat oleh U.S. Supreme Court dalam menyelesaikan kasus sengketa pemilihan presiden tahun 2000. Untuk dapat menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsep judicial activism, konsep Mahkamah Agung sebagai pembuat kebijakan nasional, enam gagasan politik dan Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat, dan konsep Federal Supreme Court berdasarkan The Federal Papers. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bahwa para hakim di U.S. Supreme Court dapat membuat keputusan politis karena peran mereka sebagai salah satu bagian dari cabang kekuasaan politik di pemerintahan. Dengan menggunakan fungsi politik mereka yang konstitusional, U.S. Supreme Court mencegah pelanggaran konstitusi dengan mengakhiri sengketa kasus pemilu Bush v. Gore. Penelitian ini menunjukan bahwa U.S. Supreme Court menggunakan fungsi politik mereka pada sengketa pemilihan presiden tahun 2000 guna mempertahankan peran mereka untuk memastikan bahwa Konstitusi tidak dilanggar dalam cara apapun, dan agar kasus tersebut tidak mencapai ranah Kongres. Fakta bahwa Bush v. Gore tidak memiliki preseden sebagai rujukan untuk penyelesaian kasus, membuat U.S. Supreme Court memiliki alasan untuk membuat keputusan politis dengan menggunakan judicial activism. Keputusan tersebut diambil guna membuat hukum dan preseden baru dari kasus Bush v. Gore, dan menjadikannya sebagai landmark case.

ABSTRACT
This research analyses the ruling decision that of the U.S. Supreme Court on settling the Presidential / General Election dispute in the year 2000. This research analyses the issues of judicial activism, Supreme Court as a national policy maker, six notions of political, and the Federal Supreme Court concept according to the Federal Papers. This reseach argues that the justices of U.S. Supreme Court could make such political decision because their role as a part of political branch of the government. By using its constitutional political function, the Supreme Court prevents a violation of the constitution by putting an end to the Bush v. Gore dispute. This research shows that the U.S. Supreme Court had to exercise their political function on presidential election dispute by the year 2000 in order to maintain their role to make sure that the Constitution is not being violated in any way, and to avoid this case from reaching the Congress. The fact that Bush v. Gore does not have a precedent to refer to, makes the U.S. Supreme Court had their reason to make a political decision by using judicial activism. The action was taken in order to make a new law and new precedent so that the Bush v. Gore can be deemed as a landmark case."
2016
S63767
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ni Putu Elvina Suryani
"Tesis ini membahas perubahan kebijakan AS terhadap terorisme melalui kacamata sekuritisasi untuk dapat memahami mengapa dan bagaimana perubahan sekuritisasi terjadi di negara tersebut pada masa Pemerintahan George W. Bush dan Barack H. Obama Tahun 2001-2012. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat variasi sekuritisasi terorisme yang terjadi pada masa Pemerintahan Bush dan Obama. Variasi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terkait dengan elemen-elemen sekuritisasi. Hasil penelitian juga menyarankan untuk dilakukannya pengembangan teori sekuritisasi secara lebih luas lagi sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai panduan pembelajaran bagi negara dalam menghadapi ancaman terorisme.

This thesis discussed the change of U.S. policy to terrorism through the lens of securitization in order to be able to understand why and how securitization change happened in U.S. during the George W. Bush and Barack H. Obama Administrations in 2001-2012. This research is descriptive-comparative research with qualitative approach. From the result of this research, there is variation of terrorism securitization during Bush and Obama Administrations periods. This variation is influenced by number of factors which are related with the elements of securitization. The result also suggested to develop securitization theory more broadly therefore it could be used as a study reference for countries in responding the terrorism threat.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Napang, Marthen
Makasar: Yusticia Press, 2005
324.631 973 NAP p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nungky Kusumawardhani
"ABSTRAK
Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang menyebabkan dukungan pemilih Latino terhadap Donald Trump pada Pemilu Presiden AS tahun 2016. Pemilu AS 2016 tidak bisa dilepaskan dari hegemoni neoliberal. Masyarakat AS tersegmentasi ke dalam kelas penguasa dan subaltern, begitu juga dengan kelompok Latino. Lebih jauh, penelitian ini menjabarkan secara kualitatif dua faktor yang memengaruhi dukungan pemilih Latino terhadap Trump yaitu faktor identifikasi partai dan orientasi isu dengan mengacu kepada kerangka teori perilaku memilih oleh Hugh Bone dan Austin Ranney. Penelitian ini menemukan bahwa dalam faktor identifikasi partai, Latino Evangelikal Protestan dan Mainline menunjukkan identifikasi kuat dengan Partai Republik. Selain itu, terdapat dukungan Latino konservatif terhadap Trump pada Pemilu Presiden AS 2016. Kemudian berdasarkan segmentasi kelas ditemukan bahwa kelas elit Latino di AS adalah orang-orang Kuba yang melarikan diri ke AS dan memiliki identifikasi yang kuat dengan Partai Republik. Sedangkan masyarakat Latino kelas bawah yang mendukung Trump berasal dari daerah pedesaan dan menderita false consciousness. Kemudian dalam faktor orientasi isu, terdapat tiga isu yang secara signifikan memengaruhi dukungan Latino terhadap Trump yaitu isu ekonomi, imigrasi dan aborsi.

ABSTRACT
This study aims to examine the factors that led to the support of Latino voters for Donald Trump in the U.S. Presidential Election of 2016. The 2016 US election can not be separated from neo liberal hegemony. The US society is segmented into the ruling class and subaltern, as well as the Latino group. This study describes qualitatively two factors that affect latino voter support for Trump, i.e. party identification and issue orientation factors with reference to the framework of voters behavior theory by Hugh Bone and Austin Ranney. This study found that in the party identification factor, Latino Evangelical Protestant and Mainline showed strong identification with the Republican Party. In addition, there is conservative Latino support for Trump in the U.S. Presidential Election of 2016. Then based on class segmentation this study found that the elite Latino class in the US were Cubans who fled to the US and had strong identification with the Republican Party. While lower class Latino who support Trump are from rural areas and suffer from false consciousness. In the issue orientation factor, there are three issues that significantly affect Latino support for Trump economic, immigration, and abortion issues."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rita Suswati
"Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana penerapan pemagaran oleh empat presiden Amerika Serikat (AS), yaitu Presiden Bill Clinton, Presiden George W. Bush, Presiden Barack Obama, dan Presiden Donald Trump dalam pidatonya. Pemagaran dalam pidato mereka berfungsi sebagai strategi kebahasaan yang membantu menjelaskan fokus dari kebijakan politik mereka. Pemagaran juga berfungsi membantu penutur dalam menjelaskan dinamika politik yang berlangsung di AS dalam rentang waktu 1993--2021.
Korpus data terdiri dari 28 pidato yang bersumber dari pidato keempat presiden AS. Pidato yang dijaring merepresentasikan kondisi politik, sosial budaya, dan hukum, baik di dalam maupun luar negeri AS. Cuplikan pidato keempat presiden AS menggambarkan dinamika politik di AS yang menjadi polemik nasional dan internasional dalam jangka waktu panjang. Pidato mereka juga menjadi arena tarik-menarik antara presiden dari Partai Republik dan Partai Demokrat
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengacu pada teori pemagaran Hyland (1998a). Teori tersebut membantu untuk menjelaskan bentuk pemagaran yang menguatkan dan melemahkan proposisi dari wacana pidato kebijakan politik keempat presiden AS, kesamaan dan perbedaan fungsi pemagaran, serta membantu menjelaskan dinamika politik di AS.
Temuan yang penting dari penelitian ini adalah bagaimana pemagaran dapat membantu mengonstruksi citra politik seorang pemimpin negara, khususnya keempat presiden AS. Hal itu terlihat pada kecenderungan penggunaan pemagaran judgmental, modalitas, adjektival, dan adverbial oleh keempat presiden AS untuk membangun citra positif sebagai pemimpin yang memiliki keyakinan diri yang tinggi, memiliki kepastian atas komitmen pemerintahannya, memiliki keterandalan dan terpercaya. Selain itu, penggunaan pemagaran dalam pidato-pidato tersebut juga menunjukkan sikap kehati-hatian dalam menghasilkan kebijakan politiknya. Sikap kehati-hatian keempat presiden AS diindikasikan melalui jarangnya penggunaan pemagaran judgmental dengan klausa I promise (hanya muncul pada cuplikan pidato Presiden Bill Clinton. Penggunaan adverbia yang melemahkan proposisi, seperti about dan often, untuk menyamarkan akurasi data frekuensi kemunculannya juga tidak banyak.
Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa latar belakang ideologi partai tidak memberi pengaruh yang signifikan atas kebijakan yang disampaikan oleh penutur. Kendati ideologi partai muncul dalam upaya tarik-menarik kebijakan politik dari keempat presiden AS, desakan publik, intensi pribadi, dan prioritas pemerintah cenderung menjadi sebab munculnya kebijakan baru. Atribut ideologi partai, seperti Alkitab, juga digunakan oleh presiden dari Partai Demokrat dan Partai Republik, yaitu Presiden Barack Obama dan Donald Trump sebagai upaya memuluskan sebuah kebijakan. Presiden Barack Obama mengutip Alkitab dalam upayanya meyakinkan publik atas kebijakan imigran ilegal yang berhak bekerja dan tinggal di AS. Sementara itu, Presiden Donald Trump juga mengutip Alkitab berkaitan dengan kebijakan imigran ilegal dengan tujuan membatasi imigran ilegal bekerja dan tinggal di AS.
Temuan penting lainnya adalah pemagaran dengan variasi yang sama, yaitu pemagaran dengan adjektiva less memiliki fungsi yang berbeda ketika melekat ke dalam konteks. Presiden Barack Obama menggunakan adjektiva less untuk melemahkan proposisi; sedangkan Presiden Donald Trump menggunakan adjektiva less untuk menguatkan proposisi Jadi, pemagaran digunakan untuk menguatkan ataupun melemahkan proposisi dengan intensi tertentu.

This research was conducted to understand how the four Presidents of the United States (US), President Bill Clinton (BC), George W. Bush (GB), Barack Obama (BO), and Donald Trump (DT) implemented hedging in their speeches. The function of hedging as a linguistic strategy helps to explain the focus of each political policy. Furthermore, hedging also help speakers explain the political dynamics that took place in the US in the 1993-2021 time period.
The data corpus consists of 28 speeches sourced from the four US Presidents each year during their administrations. The speeches represent political, socio-cultural and legal conditions, both domestically and internationally in the US. The speeches of the four US Presidents describe the dynamics of politics in the US which has become a national and international polemic for a long period of time. These speeches have also become an attraction between Presidents from the Republican and Democratic parties.
This research used a qualitative descriptive method referring to Hyland's (1998a) hedging theory. This theory helps to explained the forms of hedging that strengthen and weaken the propositions of the political policy speeches of the four US Presidents, the similarities and differences in the functions of hedging, and helps explaining political dynamics in the US.
An important finding of this study is how hedging can construct the political image of a state leader, especially the four Presidents of US. It can be seen in the tendency to use hedging judgmental, hedging modality, hedging adjectival, and hedging adverbial by the four US Presidents, to build a positive image as a leader who has high self-confidence, have certainty over the commitment of their government, a leader who is reliable and trustworthy, and a leader who is very careful in producing their political policies by considering all parties. The watchfulness of the four US Presidents is indicated through the infrequent use of the I Promise clause which only appears in the excerpt of President BC's speech and the use of adverbs that weaken propositions such as about and often to disguise the accuracy of the data with a small frequency of occurrence.
Besides, the party's ideological background does not have a significant influence on the policies conveyed by the speaker. Although the party's ideology appears in efforts to tug-of-war on the political policies of the four US Presidents. However, based on data analysis, it showed that public pressure, personal intentions and government priorities tend to be the cause of the emergence of new policies. Furthermore, party ideology attributes such as the Bible are also used by Presidents from the Democratic and Republican parties, President Barack Obama and Donald Trump, as an effort to pass the policies. President Barack Obama cited the Bible in his efforts to convince the public of the policy of illegal immigrants having the right to work and live in the US. Meanwhile, President Donald Trump quoted the Bible also in relation to illegal immigrant policies with the aim of restricting illegal immigrants from working and living in the US through hate speech.
Another important finding is that the hedge with the same variation, such as the adjectival less which is also used by Presidents Barack Obama and Donald Trump, has a different function when embedded in the context. President Barack Obama used the adjective less to weaken the proposition. Meanwhile, President Donald Trump used the adjective less to strengthen the proposition This shows that the function of hegding in the political discourse of the US President's speeches is used to strengthen or weaken proposition with certain intentions.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2024
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>