Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In the face of economic downturn, the Government of Indonesia decided to bail out Bank Century in November 2008. This decision has triggered pros and cons leading to the use of Hak Angket by the parliament. Was it correct to deem a small bank with bad reputation in the past as having an industry-wide systematic impact? During the course, are there any miscalculation, mishandling and violations against the law? What does this mean to the future of Indonesia's democracy? This paper argues that the use of Hak Angket and its accompanying results may pave the way to a more promising check and balances mechanism and hence strengthening the culture of democracy in Indonesia. "

"Penjelasan Pasal 3 Angka 7 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan bahwa yang dimaksud dengan " Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku....."

"Perekonomian kawasan Asia Tenggara, tidak terkecuali Indonesia baru saja mengalami gejolak, terutama menyangkut masalah nilai tukar masing-masing mata uang. Nilai tukar Baht-Thailand, Ringgit Malaysia maupun Rupiah Indonesia melemah. Dibandingkan dengan posisi awal tahun, saat ini Rupiah sempat terdepresiasi oleh dollar (US 5) Iebih dari 50 % (Kompas, 08 Oktober 1997).Dalam perkembangan selanjutnya perekonomian Indonesia ternyata semakin parah. Masalah kepercayaan terhadap kredibilitas pemerintah sangat menentukan sentimen pasar. Adanya kerusuhan dengan puncaknya terjadi pada pertengahan Mei 1998 rnemperparah keadaan ekonomi. Pergantian tampuk kekuasaan dari pemerintahan orde baru ke pemerintahan "Reformasi" pun belum mampu mengembalikan kepercayaan pasar.Mengikuti fenomena (gejolak) yang menimpa perekonomian kawasan Asia Tenggara tersebut, masalah fundamental ekonomi (Economy Fundamental) muncul. Sebagai contoh, Baht Thailand dan Rupiah Indonesia sama-sama melemah sampai titik yang sangat rendah."

"Pembangunan ekonomi sebuah Negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. Salah satu lembaga keuangan yang memegang peran sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah lembaga yang disebut bank. Bank memiliki fungsi intermediasi. Fungsi ini adalah upaya maksimal Bank untuk menyalurkan dana yang dikumpulkannya dari masyarakat guna menggerakkan sektor ekonomi riil.Lembaga Bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, tidak akan lepas dari apa yang disebut sistem perbankan. Sistem perbankan merupakan suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Dalam menjalankan usahanya lembaga bank dapat menjadi bank gagal (failure bank). Kegagalan ini disebabkan disebabkan tata kelola usaha perbankan yang buruk, lemahnya aspek pengawasan serta adanya manipulasi (fraud) data baik keuangan maupun non keuangan. Kelahiran bank gagal ini dapat memberi dampak sistemik atau tidak berdampak sistemik pada sistem keuangan dan sistem ekonomi suatu Negara.Untuk menangani Bank gagal dalam sistem perbankan, dibutuhkan suatu sistem hukum yang kuat. Menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga pilar yang sangat penting dalam sistem hukum yang harus bersinergi, yaitu struktur hukum (structure), substansi hukum (substance) dan kultur/budaya hukum (culture). Selain memperhatikan apakah sistem hukum dalam menyelesaian masalah suatu bank gagal dalam sistem perbankan, sepatutnya kita pun harus memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Aspek tersebut adalah aspek institusi keuangan, aspek pasar keuangan, aspek sistem pembayaran, aspek sektor riil dan aspek psikologi pasar.

---

The main purpose of economic development in any country is surely to achieve and maintain societal prosperity through considerable economic growth and equitable income distribution. One particular financial institution holding a central role in supporting such economic growth is the institution referred as Bank. Banks hold the function of intermediation, to which refers to it's maximum effort and capacity to channel funds collected from a larger society to advance real economic sectors.In conducting this intermediation function, Banks are integrated from what is called the banking system. Banking system is a system that concerns everything relating to banks, including institutional aspects, business activities, as well as the manner and process of conducting its business activities as a whole. In conducting its business banking institution may face the threat of bank failure. This failure is caused due to the lack of good governance of the banking sector, poor supervision and manipulation (fraud) of data both financial and non financial. Bank failures can result systemic or non systemic impact upon the financial system and economic system of a country.To handle bank failures in the banking system, a strong and comprehensive legal system is imperative. According to Lawrence M. Friedman, there are three very important pillars in the legal system that must be synergistic, ie the legal structure, the substance of the law and legal culture. In addition to having a great consideration about the legal system in solving the problems of bank failures in the banking system, we should also pay close attention to the interrelated macroeconomic and microeconomic aspects that includes aspects of financial institution, financial markets, payment system, real sector and market psychology."

"ABSTRAKKinerja Bank Pembangunan Daerah BPD dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk faktor keuangan, makroekonomi, sosial, dan politik. Kinerja BPD tersebut diukur dengan menggunakan profitabilitas ROA dan ROE , efisiensi BOPO , dan bank risk NPL dengan total 1144 observasi. Teknik estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Generalized Method of Moment GMM untuk menganalisis data yang didapatkan dari Bank Indonesia, World Bank, BPS, dan Otoritas Jasa Keuangan OJK selama periode observasi 2005 ndash; 2015. Hasilnya menunjukkan bahwa ROA secara positif dipengaruhi oleh bank size, net interest margin, non-interest margin, government expenditure, bank listed, dan latar belakang professional dari gubernur. Selanjutnya ROE secara positif dipengaruhi oleh bank size, net interest margin, non-interest income, capital adequacy ratio, government ownership pada BPD, unemployment, bank listed, dan latar belakang professional dari gubernur. Kemudian BOPO secara negatif dipengaruhi oleh interest income, unemployment, dan real GDP growth. Sedangkan bank risk secara negatif dipengaruhi oleh interest income dan joint ownership. Berkenaan dengan factor politik, penelitian ini menemukan bahwa periode pemilihan kepala daerah akan mendorong peningkatan profitabilitas, namun jika gubernur terpilih adalah incumbent yang menjabat pada periode pertama, maka hal ini cenderung akan menurunkan profitabilitas dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah apapun latar belakang dari gubernur akan menurunkan bank risk, namun demikian hanya gubernur yang memiliki latar belakang professional termasuk militer yang secara konsisten akan meningkatkan profitabilitas dan menurunkan bank risk dalam jangka panjang. Penelitian ini menemukan adanya trade-off terkait pencapaian yang ingin dicapai oleh BPD. Jika BPD ingin mengejar pertumbuhan profitabilitas yang cepat, maka trade-off adalah meningkatkanya inefisiensi dan bank risk. Sedangkan jika yang ingin dicapai adalah efisiensi yang tinggi dan bank risk yang rendah, maka BPD harus menghadapi potensi perlambatan pertumbuhan profitabilitas dalam jangka panjang. Dengan kata lain, terdapat tingkat profitabilitas tertentu yang dapat dicapai oleh BPD dengan potensi inefisiensi dan risiko yang masih dapat dimitigasi.

---

ABSTRACTRegional Development Bank BPD performance is affected by several factors including financial, macroeconomic, social, and political factors. BPD performance itself is measured by profitability ROA and ROE , efficiency BOPO , and bank risk NPL with 1144 total observations. The research employs Generalized Method of Moment System to analyze the data obtained from Bank Indonesia, World Bank, BPS, and Otoritas Jasa Keuangan 2005 2015. The result shows that ROA is positively influenced by bank size, net interest margin, non interest income, government expenditure, publicly listed, and professional background of governor. Meanwhile ROE is positively determined by bank size, NIM, non interest income, CAR, government ownership of BPD, unemployment, being publicly listed, and professional background of the governor. Moreover, BOPO is negatively affected by interest income, unemployment, and real GDP growth. Meanwhile bank risk is negatively affected by interest income and joint ownership. In terms of political factors, it is found that the period of election would drive higher profitability, however if the elected governor was an incumbent governing in the first period of its leadership, the profitability tended to decrease in the long run. Moreover, any background of the governor will reduce bank risk, however it was only professional background including military that would consistently drive higher profitability and reduce risk in the long run. The research found trade off regarding which performance BPD intends to prioritize. If it prioritizes profitability, then the trade will be inefficiency and high risk. Instead, higher efficiency and lower risk may not compensate the increase in profitability. In other words, there is certain level of profitability BPD could achieve with certain level of inefficiency and risk. "

"Skripsi ini membahas mengenai pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) sebagai salah satu perwujudan peranan Bank Indonesia sebagai lender of last resort dan secara khusus membahas tentang pemberian FPJP kepada Bank Century yang marak diperdebatkan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku antara lain berupa perubahan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, pengajuan permohonan repo aset, nilai capital adequacy ratio (CAR) Bank Century dan nilai agunan yang diajukan Bank Century tidak memenuhi ketentuan minimal 150% dari plafon FPJP. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian FPJP kepada Bank Century telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

This thesis analyzes the legal aspects of the injection of short-term liquidity facility as one of the realization of Bank Indonesia?s role as lender of last resort, taking its focus on the injection of short-term liquidity facility entrusted by Bank Indonesia to Bank Century on November 14th, 2008 and November 18th, 2008 with amounted to Rp 689.394.000.000,00 and eventually paid back on February 11th, 2008. The decision by Bank Indonesia received numerous responses from the public, mostly questioning the legality of the action taken.

This thesis uses juridical norms approach as research implementation method as well as qualitative method in data assessment.

The end result of this thesis found that allegations directed to Bank Indonesia and Bank Century not having fulfilled their respective duties of prudence are false."