Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Depok pada PDAM Depok tertuang dalam Perda No. 14 Tahun 2012. Perusahaan ini baru berdiri pada tahun 2011 sehingga pelayanan air bersih di Depok disediakan oleh dua PDAM, yaitu Depok dan Bogor. Tujuan penelitian diarahkan untuk mengetahui alasan Pemerintah Kota Depok memberikan investasi serta dampak kebijakan penyertaan modal pada PDAM Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Data juga diperoleh dari data sekunder berupa kajian pembuatan peraturan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa alasan kebijakan Pemerintah Kota Depok memberikan dana penyertaan modal karena pengembangan jaringan yang diarahkan untuk motif ekonomis, yaitu tercapai pelayanan dan keuntungan. Pemerintah Kota, DPRD, dan PDAM Depok merupakan aktor dalam perumusan peraturan daerah ini. Para aktor yang terlibat lebih cenderung pada model rational actor yang mendasarkan keputusan pada perhitungan kebutuhan investasi sesuai business plan perusahaan. Para aktor mengharapkan kebijakan penyertaan modal ini dapat meningkatkan jumlah pelanggan sehingga dapat mewujudkan target cakupan layanan MDG's.

---

Capital Addition of Local Government in Depok was given through Local Regulations Number 14/2012 about Capital Addition for Local Water Enterprise. This company was just formed on 2011 with the result that clean water services in this area were provided by both Depok and Bogor. The aim of this paper is to know about the dominant motive of Local Government invests capital addition to Local Water Enterprise in Depok and the effect of this local regulation. This paper is qualitative research with collecting data methods used in depth interview. The research also used secondary data from report study of making local regulation. This research showing that the reason of local government invests some moneys for this company is to development purposes with economic motives for public service targets and profitable concern. Former of this regulation is consists of Local Government, Local Legislative, and Local Water Enterprise in Depok. Those actors are closely use rational actor models because this local regulation was decided by calculating investment needed based on company?s business plan. Those actors were expected that capital addition?s regulation can increase the quantity of customer, thus can realize the MDG's target of service coverage."

"Kebijakan penyertaan modal Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya yang terbaru tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018. Setiap tahunnya Perumda Pembangunan Sarana Jaya mengalokasikan dana penyertaan modal paling besar untuk proyek rumah DP 0 Rupiah. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dana penyertaan modal tiap tahunnya pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam proyek rumah DP 0 Rupiah serta dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukan bahwa Pemprov DKI Jakarta memberikan dana penyertaan modal ini karena proyek rumah DP 0 Rupiah dinilai memiliki banyak manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat, dan proyek ini secara finansial membutuhkan dana yang besar, sehingga diharapkan dana penyertaan modal ini dapat mempercepat Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam menyelesaikan proyek rumah DP 0 Rupiah. Namun memasuki tahun ketiga, pembangunan rumah DP 0 Rupiah ini masih jauh dari target yaitu baru terbangun 780 unit hunian dari target 50.000 unit hunian.

---

A new Capital Addition of Local Government in Jakarta was given through Local Regulation Number 11/2018 about Capital Addition for local property enterprise. Each year the local property enterprise allocates the largest capital investment for housing projects with Down Payment (DP) 0 Rupiah. The aim of this paper is to know about the dominant motive of local government provide capital addition funds annually to local property enterprise in a house project DP 0 Rupiah, and the effect of this local regulation. This paper uses a post-positivism approach with collecting data methods used in depth interviews and literature studies. This research showing that the reason local government provides this capital investment for this enterprise because the DP 0 Rupiah house project is considered to have many benefits that will be obtained by the community, and this project financially requires large funds. So it is hoped that this capital investment can accelerate local property enterprise in completing a home project DP 0 Rupiah. However, entering the third year, the construction of the DP 0 Rupiah house is still far from the target, namely only 780 residential units have been built from the target of 50,000 residential units.

"

"Skripsi ini membahas tentang formulasi suatu kebijakan publik yaitu Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2011 tentang pendirian PDAM Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi pemerintah daerah Kota Depok mencetuskan ide untuk mendirikan PDAM Kota Depok pada tahun 2011 dan meneliti mengapa kebijakan ini belum dapat terimplementasi. Melalui pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan melakukan analisis terhadap proses formulasi dengan menggunakan tipikal model formulasi kebijakan yang ada dalam proses formulasi ini dan berbagai alasan yang membuat kebijakan ini belum terimplementasi. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi yang dilakukan melalui empat tahap dengan tipikal model formulasi yaitu model campuran antara model elite dan model kelembagaan. Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan kebijakan ini belum terimplementasi adalah belum adanya landasan hukum untuk mengambil alih aset yang dimiliki Kota Depok di PDAM Tirta Kahuripan dan manajemen organisasi yang belum disusun strukturnya.

---

This thesis discusses the formulation of public policy is a Regional Regulation No. 10 of Depok in 2011 on the establishment of PDAM in Depok City. This study aims to determine and analyze the things that are behind the regional government of Depok City PDAM had the idea to establish the city of Depok in 2011 and examines why this policy can not be implemented.

Through the approach used in this study is a qualitative approach, researchers can learn and perform analysis on the process of formulation by using a typical model of policy formulation is in the process of this formulation and a variety of reasons that make this policy has not been implemented.

The results of this study is the formulation process carried out through four stages of a typical model of the mixed model formulation of the elite models and institutional models. Meanwhile, things that cause this policy has not been implemented is the absence of legal basis to take over the Depok City?s assets held in PDAM Tirta Kahuripan and organizational management structure that has not been compiled."

"Penyertaan modal mempunyai pengertian yang sama dengan investasi. Pertama, investasi berarti pembelian saham, obligasi, dan benda-benda tidak bergerak setelah dianalisis akan menjamin modal yang diletakkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Kedua, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda- benda untuk dijual) dengan modal berupa uang. Dalam rangka menambah modal di dalam suatu BUMD, Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat melakukan penyertaan modal. Penyertaan modal tersebut berasal dari APBD tahun berjalan dari Pemerintah Daerah yang dituangkan di dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyertaan modal wajib memuat tujuan penanaman modal yant tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai tujuan yang dimuat dalam suatu Perda Penyertaan Modal yang dikaitkan dengan tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Penulis juga meneliti salah satu tujuan dari penyertaan modal yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2016 yang bertujuan untuk menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan pada suatu bank yang diteliti berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Dalam tulisan ini penulis juga meneliti apakah tindakan penyertaan modal dapat dirasakan oleh masyarakat di dalam suatu daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif (doktriner). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini sering disebut pula penelitian hukum kepustakaan.

---

Capital participation has the same definition as investment. First, investment means that the purchase of stock, obligation and immovable properties that have been analyzed will guarantee the invested capital and will give satisfactory results. Second, in economics theory, investment means purchase of production tools (including goods for sale) with capital in the form of money. In oreder to increase the capital in BUMD (Regional Owned Company), according to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government states that Local Government is able to make capital participation. The capital participation comes from the current year's APBD from the regional government as outlined in the regional regulation. Regional Regulations governing capital participation must contain the investment objectives as stated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment. In this study, the authors examine the objectives contained in the Capital Participation Regulation associated with the objectives contained in the Investment Law. The author also examines one of the objectives of capital participation that stated in Depok City Regional Regulation Number 4 of 2016 which aims to become a determinant shareholder that examined based on Bank Indonesia Regulation Number 12/23 / PBI / 2010 concerning the Fit and Proper Test. In this paper the author also examines whether the act of capital participation can contribute to the community in an area. The research method used in research is normative legal research (doctrinaire). Normative legal research is legal research that is carried out by examining library materials or secondary data. This normative legal research is often called literature law research."

"Industri 4.0 mendorong pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok untuk menyesuaikan kemampuan dan keterampilannya dengan kebutuhan pada era tersebut. Perusahaan telah mengembangkan sejumlah teknologi informasi untuk mendukung dan meningkatkan produktivitas pekerja dalam mengatasi tanggung jawab dan pelanggan, tetapi nilai rata-rata keluhan pelanggan per bulan meningkat setiap tahun karena kesalahan administratif pekerja dan terdapat tekanan tersendiri dari kehadiran kompetitor lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kesiapan sikap SDM PDAM Tirta Asasta Kota Depok dalam menghadapi Industri 4.0. Data penelitian dikumpulkan melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Populasi penelitian ini adalah 257 pegawai PDAM Tirta Asasta Kota Depok, serta sampelnya berjumlah 71 orang yang terbagi dalam sembilan Bagian. Survei menggunakan skala Likert untuk melihat kesiapan sikap SDM PDAM Tirta Asasta Kota Depok. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui sejauh mana kesiapan sikap SDM PDAM Tirta Asasta Kota Depok dalam menghadapi Industri 4.0, serta dianalisis dengan uji H-Kruskal Wallis untuk mengetahui perbedaan kesiapan antara atasan dan bawahan. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pegawai perusahaan tersebut memiliki tingkat kesiapan yang Tinggi dalam menghadapi Industri 4.0. Kesiapan tersebut ditunjukkan dari keyakinan individu yang Tinggi juga pada setiap dimensi penelitian. Motivation to Learn menjadi komponen perubahan Industri 4.0 yang sering mendapatkan respon positif, sedangkan Ability to Work Under Pressure menjadi komponen perubahan Industri 4.0 yang sering mendapatkan respon negatif dari pegawai PDAM Tirta Asasta Kota Depok pada setiap dimensi penelitian. Tingkat kesiapan antara atasan dan bawahan juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam menghadapi Industri 4.0

---

Industry 4.0 encourages employees of the Regional Drinking Water Company (PDAM) Tirta Asasta in Depok City to adapt their abilities and skills to the needs of that era. The company has developed a number of information technologies to support and improve worker productivity in dealing with responsibilities and customers, but the average monthly rate of customer complaints increases every year due to employee administrative errors and the pressure from the presence of other competitors. This study aims to analyze the readiness of PDAM Tirta Asasta Depok City's HR attitude’s in facing Industry 4.0. The research data were collected through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The population of this research is 257 employees of PDAM Tirta Asasta Depok City, and the sample is 71 people divided into nine sections. The survey uses a Likert scale to see the readiness of the HR attitude’s of PDAM Tirta Asasta Depok City. The data were analyzed descriptively to determine the extent of the readiness of PDAM Tirta Asasta Depok City's HR attitudes in facing Industry 4.0, and analyzed with the H-Kruskal Wallis test to determine the difference in readiness between superiors and subordinates. The results showed that most of the company's employees actually have a high level of readiness to face Industry 4.0. This readiness is shown from high individual confidence in each dimension of the study. Motivation to Learn is a component of change in Industry 4.0 which often gets positive responses, while Ability to Work Under Pressure is a component of change in Industry 4.0 which often gets negative responses from employees of PDAM Tirta Asasta Depok City on every research dimension. The level of readiness between superiors and subordinates also does not show a significant difference in facing Industry 4.0."

"Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok merupakan pelayanan barang publik yang bertugas dalam penyediaan air bersih. Sebagai penyedia layanan PDAM dituntut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas selama 24 jam setiap harinya. Dalam memberikan pelayanan terdapat keluhan dari pelanggan golongan IIIB yakni air keruh dan kenaikan tarif pelayanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Kualitas Pelayanan pada PDAM Tirta Asasta Kota Depok Golongan IIIB. Metode yang digunakan adalah metode campuran (mix method). Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah Stratified Random Sampling. Kualitas Pelayanan diukur berdasarkan enam dimensi yang dikemukakan oleh Christian Gronroos: (1) Professionalism and Skills; (2) Attitudes and Behavior; (3) Accesbility and Flexibility; (4) Reability and Trustworthiness; (5) Recovery; dan (6) Reputation And Credibility. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada PDAM Tirta Asasta golongan IIIB adalah Negatively Confirm Quality atau Bad Quality.

---

Regional Water Company (PDAM) Tirta Asasta Depok which provides clean water as public goods. As provider PDAM is expected to fulfill customers needs with hight quality 24/7. However, there are some complaints occured from IIIB customers on turbid water and increase of service cost. This thesis aimed to describe service quality of Regional Water Company (PDAM) Tirta Asasta Depok Class IIIB. The method used in research is mix method. The techniques used in this research was quality and quantity with data collection using in-dept interviews and questionnaire research guided. The techniques of data collection is stratified random sampling techniques. Christian Gronroos’s six dimensions of service quality were used : (1) Professionalism and Skills; (2) Attitudes and Behavior; (3) Accessibility and Flexibility; (4) Reability and trustworthiness; (5) Recovery; and (6) Reputation And Credibility. The results showed that the PDAM Tirta Asasta’s service quality is Negatively Confirm Quality (Bad Quality)."

"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah salah satu perangkat daerah mempunyai fungsi pokok sebagai badan perencanaan pembangunan daerah. Wewenang Bappeda induk sebagai koordinator dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat. Koordinasi merupakan upaya yang sangat penting yang dilakukan oleh Bappeda dan jajarannya daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah. Dengan Adanya permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kendala internal Pelaksanaan koordinasi, koordinasi di internal Bappeda terlihat kurang baik dari kerjasama, komunikasi dan disiplin anggotanya, oleh karena itu penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan koordinasi serta faktor-faktor mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan postpositivist. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari wawancara studi pustaka dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah cukup efektif. Hasil ini diketahui melalui Proses analisis empat dimensi yaitu dimensi koordinasi harus terpusat, koordinasi harus terintegrasi, koordinasi harus berkesinambungan, dan koordinasi harus adamenggunakan pendekatan multi-kelembagaan. Dimensi yang terpenuhi adalah dimensiK oordinasi harus terintegrasi dan koordinasi harus berkesinambungan, sedangkan dua Dimensi lain yaitu dimensi koordinasi harus terpusat dan koordinasi harus menggunakan pendekatan multi-kelembagaan tidak terpenuhi. Faktor-faktor itu Pengaruh ini dianalisis dengan menggunakan teori Hasibuan (2006) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan koordinasi yaitu faktor kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Dari segi faktor kesatuan tindakan, pelaksanaan koordinasi belum terlaksana dengan baik karena adanya perintah tidak ada satupun isu yang dikeluarkan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota kedua departemen di Bappeda kepada instansi di bawahnya. Faktorkomunikasi, pelaksanaan koordinasi sudah dikomunikasikan dengan baik kepada semua pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Faktor ketiga, pembagian kerja juga telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Walikota tertuang dalam Susunan Organisasi Tata kerja masing-masing perangkat daerah. Faktor keempat, yaitu disiplin, menunjukkan Badan-badan dalam proses tersebut belum terpapar pada kemauan dan kecenderungan yang tinggi dari badan-badan tersebut dalam prosesnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

---

The Regional Development Planning Agency is one of the regional apparatuses having the main function as a regional development planning agency. The authority of the main Bappeda as coordinator in the preparation of Regional Government Work Plans greatly influences the development of community welfare. Coordination is a very important effort made by Bappeda and its regional staff in the preparation and implementation of regional development work plans. The existence of regional development problems illustrates internal constraints. The implementation of coordination, coordination within Bappeda looks less good than the cooperation, communication and discipline of its members, therefore this study aims to analyze the implementation of coordination and its factors.

influence it. This research was conducted using a postpositivist approach. The data needed in this study comes from literature and in-depth interviews. The results showed that the coordination implementation of the Regional Government Work Plans by the Regional Development Planning Agency was quite effective. These results are known through a four-dimensional analysis process, namely the dimensions of coordination must be centralized, coordination must be integrated, coordination must be sustainable, and coordination must exist. using a multi-institutional approach. The dimensions that are fulfilled are that the coordination dimension must be integrated and the coordination must be sustainable, while the other two dimensions, namely the coordination dimension must be centralized and the coordination must use a multi-institutional approach is not fulfilled. These factors. This influence is analyzed using the theory of Hasibuan (2006) about the factors that affect the success of the implementation of coordination, namely factors unity of action, communication, division of labor, and discipline. In terms of the unity of action factor, the implementation of coordination has not been carried out properly because there was no single issue issued in the process of drafting the Regional Government Work Plan. said the two departments at Bappeda to the agencies under it. Factor communication, the implementation of coordination has been well communicated to all stakeholders in the preparation of the Regional Government Work Plan. The third factor, the division of labor has also been implemented properly in accordance with applicable regulations The regulations of the Minister of Home Affairs and the Mayor are contained in the Organizational Structure of the work procedures of each regional apparatus. The fourth factor, namely discipline, shows that the Agencies in the process have not been exposed to the high willingness and inclination of these agencies in the process of preparing Local Government Work Plans."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD yaitu dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah untuk dinilai pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah menunjukan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan Pemerintah pusat terutama pada era otonomi daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2006 hingga tahun 2010.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dimana metode yang digunakan adalah Random Effect Method. Hasil pengujian menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah sementara belanja modal dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

---

The purpose of this study is to try to collect empirical evidence related components of local budget which are intergovernmental transfer, capital expenditures, and regional loans its effect on the level of local independence. Degree of independence of the region shows how large an area can manage its own finances without relying on the help of the central government, especially in the era of regional autonomy. The sample used in this study is the Regency / City in Indonesia who regularly report Budget Realization Reports (APBD) from 2006 until 2010.

This research is a quantitative research using panel data where the method used is the Random Effect Method. The test results stated that the intergovernmental transfer positive influence on the level of local independence while capital spending and regional loan has no effect on the level of local independence."

"Pengetahuan merupakan asset organisasi yang penting disamping asset yang lainnya. Organisasi ditantang untuk mampu mengembangkan dan mengelola pengetahuan yang dimilikinya sehingga dapat menciptakan pengetahuan. Organisasi yang secara terus menerus menciptakan pengetahuan dimungkinkan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal yang dinamis. Pengetahuan tersebut diperlukan dalam meningkatkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan kualitas produk atau pelayanan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penciptaan pengetahuan dan kondisi organisasi dalam mempromosikan penciptaannya berlangsung pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma Kota Pontianak. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penciptaan pengetahuan dan kondisi organisasi dalam penciptaannya.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep dan teori dari Nonaka dan Takeuchi (1995). Pengetahuan manusia digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis atau bentuk yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Interaksi antara tacit knowledge dan explicit knowledge merupakan kunci yang dinamis dalam penciptaan pengetahuan organisasi. Tacit knowledge adalah bentuk pengetahuan yang sulit diartikulasikan ke dalam bahasa formal. Ia merupakan pengetahuan personal yang berada (embedded) dalam pengalaman individu dan mencakup faktor-faktor yang tidak berwujud seperti kepercayaan, cara pandang, dan sistem nilai pribadi. Tacit Knowledge merupakan sumber utama keunggulan perusahaan. Sedangkan, explicit knowledge, yaitu jenis pengetahuan yang dapat diartikulasikan kedalam bahasa formal yang mencakup pernyataan atau ungkapan, rumus matematika, spesifikasi, manual dsb. Spiral pengetahuan terjadi melalui interaksi antara tacit knowledge dan explicit knowledge yang kemudian akan melahirkan 4 (empat) proses utama konversi pengetahuan, dimana keempat proses tersebut secara bersama-sarna membentuk kreasi pengetahuan sebagai berikut: (1) dari tacit ke tacit disebut sosialisasi; (2) dari tacit ke explicit disebut eksternalisasi; (3) dari explicit ke explicit disebut kombinasi dan (4) dari explicit ke tacit disebut internalisasi. Sedangkan kondisi kondusif diperlukan untuk memberikan konteks dalam memfasilitasi individu dan kelompok untuk mengkreasikan pengetahuan dan ketrampilan adalah intensi; otonomi; fluctuation dan creative chaos; redudansi, dan requisite variety.Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskripti£ Populasi penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada PDAM pada bagian umum, keuangan, hubungan langganan, distribusi, perencanaan, perawatan, dan produksi yang berjumlah 248 orang. Melalui teknik purposif besar sampel diambil sebanyak 60 orang (24%).Berdasarkan hasil penelitian, penciptaan pengetahuan pada PDAM Tirta Dharma kota Pontianak ditarik kesimpulan bahwa masih lemahnya kreasi pengetahuan karyawan melalui mode internalisasi, eksternalisasi, dan kombinasi dibandingkan dengan mode sosialisasi. Kemudian, kondisi organisasi dalam penciptaan pengetahuan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum organisasi belum memberikan dukungan dalam pengembangan kreasi pengetahuan karyawan ditinjau dari intensi, otonomi, fluctuation dart creative chaos, redudansi , dan requisite variety.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan bahwa untuk memfasilitasi interaksi antara tacit knowledge dan explicit knowledge yang merupakan kunci dalam penciptaan pengetahuan organisasi maka PDAM hendaknya rnenciptakan lapangan interaksi sehingga terjadi dialog dan berbagi pengalaman dan pengetahuan sesama karyawan, dan menyediakan berbagai media baik cetak maupun media teknologi komunikasi dan informasi untuk mendorong interaksi karyawan baik di dalam maupun dengan pihak luar, serta membuat struktur organisasi yang adaptif untuk menghadapai perubahan dan tuntutan masyarakat. Kemudian untuk memberikan kondisi kondusif dalam penciptaan pengetahuan maka perusahaan hendaknya membuat kebijakan tentang visi pengetahuan organisasi, memberikan otonorni kcpada karyawan dalam mengkreasikan pengetahuannya, menciptakan kompetisi internal dan melakukan rotasi karyawan sehingga mereka memahami aktivitas organisasi dari berbagai sudut pandang, dan karyawan hendaknya dapat mengakses serta memiliki akses yang sama terhadap keberagaman informasi dari luar untuk mengatasi kompleksitas lingkungan."