Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mandatory spending pemerintah yang terdiri dari kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN-D, penyediaan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), penyediaan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD, dan penyediaan Dana Otonomi Khusus untuk provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data panel melalui perhitungan Random Effect Model (REM) dengan memasukkan unsur time lag atau jeda waktu. Berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui bahwa anggaran pendidikan belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia, selanjutnya pada komponen dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia. Untuk anggaran kesehatan, anggaran melalui belanja pemerintah pusat memiliki pengaruh positif, sementara anggaran daerah belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia. Sementara itu Dana Otonomi Khusus (DOK) belum memiliki pengaruh terhadap IPM Indonesia.

---

The objectives of the study is to determine the effect of government mandatory spending which consists of the obligation to provide education budget by 20 percent of APBN-D, providing equalization funds in the form of the Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), and Dana Alokasi Khusus (DAK), provision on health budget by 5 percent of APBN and 10 percent of APBD, then the provision of Dana Otonomi Khusus (DOK) for Aceh, Papua and West Papua on Indonesia?s Human Development Index ( HDI ). This study uses panel data analysis through the calculation of Random Effects Model (REM) by incorporating the elements of time lag.Based on regression analysis results, it is known that the education budget has not had an influence on Indonesia's HDI, then the component of balance funds consisting of the Dana Alokasi Umum (DAU) and Dana Alokasi Khusus (DAK) has a positive impact, while Dana Bagi Hasil (DBH) do not yet have impact on Indonesia?s HDI. For the health budget, the budget through central government spending has a positive effect, while local government budgets have not had an influence on Indonesia's HDI. Meanwhile Dana Otonomi Khusus (DOK) has not had an influence on Indonesia's HDI."

"Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah. Meningkatnya kemiskinan menyebabkan berbagai masalah sosial yang merugikan. Meskipun angka kemiskinan Indonesia telah menurun selama beberapa tahun terakhir, sisa kemiskinan perlu dikurangi. Untuk memerangi kemiskinan, pemerintah harus memberlakukan undang-undang dan inisiatif yang sesuai. Tiga faktor penentu utama yang mempengaruhi kemiskinan adalah kesehatan dan pendidikan serta pengangguran, dua kategori yang merupakan komponen Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menyusun analisis data panel dengan metode General Least Square Regression menggunakan STATA dengan data 32 provinsi (tidak termasuk Kalimantan Utara dan DKI Jakarta) di Indonesia untuk tahun 2010 sampai 2019. Temuan penelitian adalah bahwa pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

---

Poverty is one of the benchmarks for socio-economic conditions in assessing the success of development carried out by the government in an area. The rise in poverty leads to a wide range of detrimental social issues. Even though Indonesia's poverty rates have decreased over the past few years, specifically from 2010 to 2019, the residual poverty needs to be reduced. To combat poverty, the government should enact the appropriate laws and initiatives. Three of the key determinants influencing poverty are health and education as well as unemployment, two of the categories which are components of Human Development Index. Thus, this research aims to analyze the impact of unemployment, government expenditure, and human development index on poverty in Indonesia. This research arranged panel data analysis with General Least Square Regression using STATA with the data of 32 provinces (excluding North Kalimantan and DKI Jakarta) in Indonesia for the year 2010 to 2019. The finding is that open unemployment, government expenditure and HDI has significant impact on poverty."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis sentimen pengguna Twitter terkait penghapusan wajib belanja dalam RUU Kesehatan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa sentimen dari kalangan profesi kesehatan masyarakat cenderung menolak kebijakan ini. Selain itu, mandatory spending dalam konteks UHC penting untuk membiayai program implementasi UHC. Studi terdahulu hanya berfokus pada program jaminan kesehatan dalam melaksanakan implementasi UHC yang dimana pada studi sebelumnya juga Aktor-aktor berdasarkan studi terdahulu umumnya merupakan tenaga kesehatan yang terdampak RUU tersebut. Sehingga penelitian ini akan mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya dengan memfokuskan perdebatan publik terhadap wacana yang akan muncul dalam isu mandatory spending dalam RUU Kesehatan. Penelitian ini menggunakan penelitian digital dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik crawling pada Google Collab. Data yang diperoleh dari proses crawling peneliti analisis dengan tweet-count dan user-count dari proses kemudian akan dianalisis dengan melalui tahapan preprocessing, seperti: false folding, cleansing, tokenization, normalization, stopword removal, dan stemming. Hasil mining data penelitian ini menghasilkan temuan beberapa aktor dominan seperti: @DrEvaChaniago, @Berlianidris, dan @MarimarAuw. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan beberapa temuan seperti wacana mandatory spending pada RUU Kesehatan berimplikasi terhadap perdebatan netizen di media sosial dan terdapat aktor yang mendorong sebuah aksi penolakan. Hasil framing/leading wacana aktor dominen disebabkan kepemilikan terhadap beberapa modal, yaitu: background sesuai isu kesehatan, followers Twitter yang banyak, dan aktif dalam me-reply dan retweet isu yang populer. Klasifikasi data wacana yang peneliti kumpulkan, menghasilkan sebanyak 62,4% opini negatif, 29,3% opini positif, dan 8,3% opini netral terhadap pengesahan RUU Kesehatan.

---

This study aims to analyze the sentiment of Twitter users regarding the elimination of mandatory spending in the Health Bill. Previous studies have shown that sentiment from the public health profession tends to reject this policy. In addition, mandatory spending in the context of UHC is important to finance UHC implementation programs. Previous studies only focused on health insurance programs in implementing UHC where in previous studies the actors based on previous studies were generally health workers affected by the bill. So that this study will fill the void from the previous research by focusing the public debate on the discourse that will arise in the issue of mandatory spending in the Health Bill. This study uses digital research with a data collection method using crawling techniques on Google Collab. The data obtained from the crawling process of the researcher analyzes with the tweet-count and user-count of the process will then be analyzed through preprocessing stages, such as: false folding, cleansing, tokenization, normalization, stopword removal, and stemming. The results of data mining this study resulted in the findings of several dominant actors such as: @DrEvaChaniago, @Berlianidris, and @MarimarAuw. Based on the results of this study, several findings were obtained, such as the discourse of mandatory spending on the Health Bill has implications for the debate of netizens on social media and there are actors who encourage an action of rejection. The results of framing/leading the discourse of the dominant actor are due to ownership of several capital, namely: background according to health issues, many Twitter followers, and active in replying to and retweeting popular issues. The classification of discourse data collected by the researcher resulted in 62.4% negative opinions, 29.3% positive opinions, and 8.3% neutral opinions against the ratification of the Health Bill."

"Penelitian ini meneliti dampak dari pengeluaran pendidikan pemerintah terhadap kesenjangan pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah. Alokasi yang tepat khususnya pada sektor pendidikan diharapkan dapat mendorong pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Berdasarkan penelitian menggunakan data level provinsi di Indonesia dengan periode 2003 sampai dengan 2011 dan menggunakan fixed effect model, peneliti menemukan bahwa kenaikan anggaran pendidikan samapai dengan 20% mampu untuk mengurangi Koefisien Gini sebesar 1,601. Oleh karena itu kebijakan ini mampu untuk mengurangi kesenjangan pengeluaran antar rumah tangga di Indonesia. Temuan lainnya, dampak desentralisasi pengelolaan dana pendidikan secara statistik tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa baik dana pendidikan dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dampak pengeluaran pendidikan pemerintah terhadap kesenajang pengeluaran ruamh tangga relatif sama.

---

This study investigates the impact of government education spending on expenditure inequality in Indonesia. Since the government of Indonesia has limited resources to finance public sector, right budget allocation on public sector, particularly education is expected to encourage reducing poverty and inequalities. By investigating data across provinces in 2003-2011 using fixed effect model, this study finds that increase in the proportion of the education spending up to 20% of the government budget are able to reduce gini coefficient by 1.601. Therefore, this policy are able to reduce expenditure inequality among households in Indonesia. Another finding is that the impact of dezentralization of the education spending on expenditure inequality is statistically insignificant. It means that wether the manager of education funds is central governmnet or local government, the impact of education spending on expenditure inequality among households is relatively the same."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan mandatory spending bidang pendidikan terhadap efisiensi belanja daerah di bidang pendidikan. Dalam menganalisis hubungan antara mandatory spending dan efisiensi belanja daerah, studi ini menggunakan teori terkait earmarking terutama model debate prevention yang menyatakan bahwa institusi pemegang dana earmark cenderung tidak efisien dalam melaksanakan belanjanya. Dengan data pendidikan yang diagregasi pada level kabuapten/kota sepanjang tahun 2016-2019 studi ini menemukan hasil yang mengkonfirmasi teori tersebut yaitu daerah-daerah yang memenuhi pengalokasian mandatory spending secara rata-rata memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah dibanding daerah-daerah yang belum/tidak memenuhi mandatory spending.

---

This paper aims to study the effect of mandatory spending policy on local government spending efficiency especialy in education sector. We used debate prevention model in the earmarking literature to study the effect of mandatory spending that suggest institutions that have an earmark budget have tendency to make inefficient spending. Using data related to education sector aggregated at district/city level from 2016 to 2019, the result shows that district/city which are complied with minimum spending criterion at average have level of efficiency lower than district/city which are not complied with the minimum spending criterion."

"Dengan tingkat belanja yang sama di bidang pendidikan atau kesehatan, beberapa daerah memiliki pencapaian IPM yang baik sementara daerah lainnya mengalami ketertinggalan. Hal tersebut menunjukkan terdapat faktor lain yang mempengaruhi pencapaian IPM. Human Development Report 2016 secara khusus menekankan bahwa Indonesia harus memberikan perhatian serius terhadap mekanisme akuntabilitas lokal. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimanakah peran akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Dengan menggunakan Hausman Taylor estimator, penelitian ini menguji peran akuntabilitas dan pengeluaran publik menggunakan data panel tingkat kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja publik secara tersendiri tidak berkorelasi signifikan terhadap IPM. Namun, ketika tata kelola dilibatkan, belanja kesehatan publik efektif dalam meningkatkan IPM di daerah yang akuntabilitasnya baik, dan sebaliknya tidak efektif di daerah dengan akuntabilitas yang rendah.

---

With the same level of spending in the field of education or health, some regions have good HDI achievements while some other regions are lagging behind. This shows that there are other factors that contribute to the achievement of the HDI. The Human Development Report 2016 specifically emphasizes that Indonesia must improve service delivery and give serious attention to local accountability mechanisms. This raises the question of how the role of local government accountability for human development in Indonesia. Using Hausman Taylor estimator, we estimate the effect of public spending and accountability from the district panel data in Indonesia over the period 2012-2016. The results in this paper suggest that public expenditure alone is not sufficient in achieving human development outcome. However, when governance is involved, public expenditure in the health sector is effective in increasing HDI in districts with high local government accountability, and vice versa is not effective in districts with low accountability."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja fungsipendidikan, belanja fungsi kesehatan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah,pertumbuhan ekonomi daerah, jumlah penduduk dan jenis pemerintahan daerahterhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian ini merupakanpenelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dan model regresi randomeffects melalui aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasibelanja fungsi pendidikan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah, danpertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.Realisasi belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadapIPM, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM sertaperbedaan jenis pemerintahan mempengaruhi IPM suatu daerah

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of the budget realization, regional fiscalautonomy, local economic growth and government size against HDI in Indonesia.This research is a quantitative research using panel data with random effectsmodel on Eviews version 9. The analysis shows that the expenditure in education,capital expenditures, regional economic growth and regional fiscal autonomy hasa positive and significant effect on the HDI. Expenditures in health does not effecton the HDI, and the total population has a significant negative effect on the HDI,as well as differences in the type of government has a significant effect on theHDI."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas dampak belanja pemerintah untuk sektor pendidikan kabupaten/kota terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu model regresi data panel dari data populasi kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk sektor pendidikan memberi dampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, baik pada tingkat SMP maupun SMA. Belanja pemerintah untuk pendidikan dalam bentuk transfer pusat ke daerah untuk guru dan Bantuan Operasional Sekolah memengaruhi kualitas pendidikan di tingkat SMP. Sedangkan di tingkat SMA, belanja pemerintah untuk sektor pendidikan melalui belanja DAK fisik dan belanja daerah untuk fungsi pendidikan memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas pendidikannya.

---

This study aim to look the impact of the realization of government spending on the education sector in on the quality of education in Indonesia. This study using a quantitative approach, namely panel data regression models from population data of districts/cities in Indonesia during 2013-2018. The results of the study indicate that the realization of government spending for the education sector has an impact on the quality of education in Indonesia, both at the junior and senior high school level. Government spending on the education sector in the form of Intergovernmental Fiscal Transfer (IFT) for teachers and School Operational Assistance affects the quality of education at the junior secondary level. While at the high school level, government spending on the education sector through Special Allocation Funds (DAK) and regional education function spending has an impact on improving the quality of education."

"Ketidaksetaraan gender merupakan masalah yang dihadapi dalam pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2000, Pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender. Dengan strategi pengarusutamaan gender (PUG) diharapkan seluruh komponen pembangunan menjadi sensitif dan responsif terhadap persoalan gender, sehingga akhirnya akan melahirkan kebijakan dan program yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan gender perempuan dan laki-laki. Pemerintah sebagai pelayan publik tentu harus berperan besar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga tercapai masyarakat yang sejahtera. Seiring dengan otonomi daerah, PUG di daerah merupakan suatu langkah yang amat penting mengingat permasalahan gender justru berada dan dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Provinsi Jawa Timur sebagai daerah yang pada tahun 2004-2009 selalu mendapatkan anugerah Parahita Eka Praya yang menandakan bahwa Provinsi Jawa Timur sudah memperlihatkan kelengkapan ideal pelaksanaan IPG, ternyata IPG nya masih cenderung rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Untuk itu, tesis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pendidikan dan kesehatan dari pemerintah dan rumah tangga, serta kredit mikro, kecil dan menengah terhadap pembangunan gender di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data panel dengan estimasi parameter model menggunakan metode efek tetap (MET). Variabel dependen yang digunakan adalah IPG, sedangkan variabel independen adalah proporsi pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan dan kesehatan terhadap total pengeluaran kabupaten/kota, proporsi rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan untuk pendidikan dan kesehatan terhadap total pengeluaran rumah tangga, dan jumlah kredit mikro, kecil, dan menengah. Dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berhubungan positif dan signifikan dengan IPG. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan menunjukkan kontribusi yang terkecil, sedangkan kredit mikro, kecil, dan menengah menunjukkan kontribusi yang paling besar terhadap IPG.

---

Gender unequalities have been a problem for human development in Indonesia. Gender-related Development Index is relatively low than the Human Development Index (HDI). In 2000, government settled Inpres about Gender Mainstreaming (GM). With GM strategy, it is hoped that all component of development become sensitive and responsive gender, and will make public policy and programmes that values the diversity among both women and men needs. Government as public servant have to take a major role on fulfill the basic needs of the people thus achieve prosperous society.

As the regional autonomy, GM in regency/city is important considering gender problems are more perceived directly in peoples daily life. The East Java Province as the province that constantly received the endowment of Parahita Eka Praya on 2004- 2009 as an appreciation for the province that shown an ideal completeness of GM implementation evident a relatively low GDI than other province. This study aims to examines how much education and healthcare spending from government and household, and micro credit effects the GDI on east Java Regency/City.

This study exercise pooled data and estimate model parameters with fixed effect methods (FEM). The dependen variable is GDI, while the independent variables are the proportion of public spending on education and health care, the proportion of household expenditure on education and health care, and micro credit.

The analysis show that all independent variable are related positively and significant to GDI. Public spending on education and health care shows the smallest contribution to GDI, while the highest shown by micro credit."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh anggaran infrastruktur dan anggaran modal manusia ketimpangan di Indonesia menggunakan model koreksi kesalahan vektor (VECM). Data yang digunakan adalah data sekunder di tingkat nasional untuk tahun 1980 sampai dengan 2018 yaitu anggaran pemerintah untuk infrastruktur dan sumber daya manusia, angka inflasi,tingkat pengangguran, dan rasio Gini. Penelitian ini menggunakan anggaran pemerintah untuk infrastruktur dan sumber daya manusia sebagai persentase dari total anggaran pemerintah dan sebagai persentase dari PDB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam istilahAnggaran pendek pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh positif signifikan melawan ketidaksetaraan. Namun, dalam jangka panjang anggaran pemerintah sebesar infrastruktur memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan. Di sisi itu jika tidak, anggaran pemerintah untuk sumber daya manusia dalam jangka pendek akan berpengaruh signifikan negatif terhadap ketidaksetaraan. Namun, dalam jangka panjang anggaran tersebut pemerintah untuk modal manusia telah memperburuk ketimpangan secara signifikan.

---

This study analyzes the effect of infrastructure budgets and human capital budgets inequality in Indonesia using a vector error correction model (VECM). The data used are secondary data at the national level for the years 1980 to 2018, namely the government budget for infrastructure and human resources, inflation rates,

unemployment rate, and the Gini ratio. This study uses the government budget for infrastructure and human resources as a percentage of the total government budget and as a percentage of GDP. The results of this study indicate that in terms The government's short budget for infrastructure has a significant positive effect against inequality. However, in the long run the government budget as large as infrastructure has a significant effect in reducing inequality. On the other hand, if not, the government budget for human resources in the short term will have a significant negative effect on inequality. However, in the long term the government's human capital budget has exacerbated inequality significantly."