Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSektor informal yang berada pada kota besar khususnya Jakarta menimbulkan permasalahan. Dengan penempatannya yang tidak tertata, keberadaan sektor informal kerap tidak sesuai dengan perencanaan penataan rung kota dari pemerintah. Dalam menyelesaikan permasalahan ini kerap kali pemerintah melakukan penggusuran paksa. Di sisi lain sektor informal juga berperan dalam menjaring tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Sementara munculnya sektor informal di perkotaan bukan akibat dari kekalahan mereka bersaing memenuhi kebutuhan hidup saja namun ternyata kemunculan ini merupakan pengaruh peran pemerintah juga. Pembelajaran tentang sektor informal dalam tulisan ini bertujuan untuk memahami definisi sektor informal dan menjelaskan kriteria-kriteria penting yang perlu diperhatikan dalam membedakan sektor informal dengan sektor formal. Penelitian ini juga disertai studi kasus mengenai pedagang stasiun yang masuk ke dalam kategori sektor informal di perkotaan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara memahami bagaimana perlakuan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari kehadiran sektor informal di perkotaan.

---

ABSTRACTThe existence of informal sectors in big cities, especially Jakarta does create problems. The disorganized placement is one of the crieteria of the informal sector, since it?s not accordance with the urban planning made by the government. In order to solve these problems, the action of forge destruction is usually taken. On the other hand, the informal sector is actually helps in decreasing the unemployed. Meanwhile, the existence of them in big cities is not only caused by their unability to compete in fulfilling their needs, but also caused by the regulations the government made. The goal of this study about the informal sectors is to get better understanding of definition of it and obtain the important criterias to differentiate with formal sectors. It is also completed with a case study about street vendors surrounding and or near by the station, which is included as an urban informal sector. It is done in order to wisely decide how to handle the problems occured by the existence of informal sectors in urban context."

"This research lifts up issues on forced eviction as an impact of green space policy, with the case study of forced eviction in BMW?s Park. The research views forced eviction in Taman BMW through human rights aspect, where the notions of human rights is to make sure that every citizen secures guarantee of human rights from the state. To find data of this research the researcher did the field research by interacted with the subject and interviewed the expert from National Commission of Human Rights and Jakarta?s Law Aid Foundation. This research uses descriptive qualitative approach, where the data were collected by using literature study, interview, observation and interaction to whom are appropriate to this research. In conclusion, this research found that forced eviction happened in BMW?s Park gives a lot of victim of human rights violation and the state is charge, of the human rights violation."

"Pemilihan indikator kota merupakan sesuatu yang belum pemah dilakukan oleh pihak Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Pemilihan indikator kota sangat panting untuk mengetahui efek yang timbul akibat kegiatan yang dikerjakan oleh pihak pemerintah. Oleh karena itu pemilihan terhadap indikator harus dilakukan oleh para ahli perkotaan yang memiliki kemampuan dalam bidang masing-masing.Dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process, pemilihan terhadap indikator dapat dilakukan dengan memberikan bobot melalui perbandingan berpasangan dari masing-masing indikator.Penelitian dilakukan pada indikator sektor kesehatan sebagai studi kasus dengan cara memilih dan memprioritaskan indikator tersebut oleh ahli perkotaan. Kemudian dilanjutkan dengan merating ahli perkotaan berdasarkan kriteria Curriculum Vitae Standar.Hasil akhir dari penelitian ini adalah prioritas dan bobot dari indikator sektor kesehatan yang telah dipilih oleh Ahli Perkotaan, dan kriteria. Ahli Perkotaan berdasarkan kriteria Curriculum Vitae Standar. Prioritas dan bobot dari indikator sektor kesehatan diperlukan dan digunakan pihak pemerintah dalam hal perencanaan.

---

Selecting city indicators is a task that has not been carried out by The Regional government of DKI Jakarta Province. Selecting city indicators is important to see the effect from the activities that regional govemment do in the city. Because of that reason, the selection of city indicators must be donc by the City’s Experts with the expertise in their fields.

By using Analitycal Hierarchy Process, selecting the indicators is carried out with giving weight and doing pairwise comparison between the indicators involve.

This research was conducted in selecting and prioritizing indicators in the health sector as a case and thc selection was done by thc City’s Experts. The research continued by rating the City’s Experts with standard cuniculum vitae as the rating criteria.

Final result of this research is the priority and weight of indicators for the health sector that has been selected by City’s Experts, and the City’s Experts criteria based on the criteria from standard curriculum vitae. Priorities of the indicators can be used bythe govemment to make plan."

"ABSTRAKDaya tarik perkotaan telah mendorong terjadinya urbanisasi yang ditandai dengan perpindahan penduduk dan perubahan kegiatan dari pertanian menjadi non pertanian. Secara fisik hal ini terlihat dari perembetan lahan terbangun ke wilayah pinggiran perkotaan. Sebagai daerah pinggiran Kota Jakarta, Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan yang tinggi dan alih fungsi lahan yang meluas. Sebagai wilayah penyangga, perkembangan wilayah perkotaan di Kabupaten Bogor tentu harus dikendalikan karena pertumbuhan perkotaan yang terjadi di wilayah ini tentu akan berdampak pada munculnya dampak negatif seperti berkurangnya lahan pertanian produktif. Penurunan jumlah lahan pertanian produktif ini tentu akan berdampak pada menurunnya jumlah produksi pangan dan mengakibatkan semakin lebarnya kesenjangan kebutuhan pangan yang harus dipenuhi. Tingginya konversi lahan menjadi lahan terbangun mendorong perlunya upaya pengendalian perkembangan lahan terbangun di Kabupaten Bogor. Untuk itu dalam penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai pola perkembangan lahan terbangun dan pengaruhnya terhadap lahan pertanian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lahan terbangun.Penelitian ini bersifat experimental research dengan menggunakan teknik penelitian spatial statistik yang merupakan kombinasi pemanfaatan data statistik yang terdistribusi secara spasial yang ditampilkan dan dianalisis dengan menggunakan perangkat Sistem Informasi Geografis (SIG). Beberapa teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, analisis spasial, analisis korelasi dan anaisis kebijakan. Penelitian ini menggunakan data citra satelit LANDSAT dengan periode perekaman antara 2000, 2005 dan 2010. Untuk data sekunder penelitian ini menggunakan basis data Potensi Desa (PODES).Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa pola perkembangan lahan terbangun di wilayah perkotaan memiliki laju konversi dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (14% per tahun dan indeks sprawl sebesar 3,61) sehingga ini akan mendorong perubahan lahan terbangun yang cukup pesat. Tetapi berdasarkan hasil uji korelasi, perkembangan lahan terbangun yang tinggi tersebut ternyata tidak memiliki hubungan korelasi terhadap penurunan jumlah luas lahan pertanian. Hal ini disebabkan kemampuan elastisitas lokasi lahan pertanian yang cenderung berpindah dan/atau meningkat luasannya pada daerah peralihan dan zobikotdes. Selain itu, faktor yang mempengaruhi pola perkembangan lahan terbangun secara berurutan tingkat pengaruhnya adalah (1) Ketersediaan jalan; (2) Kepadatan Penduduk, (3) Kesesuaian Lahan; (4) Rasio Jalan per luas lahan terbangun; (5) Rasio fasilitas kesehatan; (6) Jumlah Fasilitas Ekonomi; (7) Rasio jalan per penduduk (8) Jumlah Penduduk dan (9) jumlah rumah tangga pengguna listrik PLN.

---

ABSTRACTThe attractiveness of urban areas, has led to the occurrence of urbanization that is marked by the movement of population and activity changes from agricultural to non-agricultural. Physically , it is seen from the spillovers of built up area to the urban fringe areas. As a suburb of Jakarta , Bogor Regency influenced by high growth rates and widespread land conversion. As a buffer area , development of urban areas in Bogor Regency necessarily have to be controlled due to urban growth that occurred in the region will certainly have an impact on the emergence of negative impacts such as reduced productive agricultural land. The decrease in the number of productive agricultural land will certainly decrease the amount of food production and lead to the widening gap of food needs. The high conversion of land into built-up areas, requiring the need to control the development of the built up area in Bogor Regency. For that in this study will analyze the patterns of development of the built up area , and its effect on agricultural land as well as to identify the factors that influence the development of the built up area.This study is an experimental research study using spatial statistical techniques that combine the use of statistical data that are spatially distributed and displayed and analyzed using the Geographic Information System (GIS). Some of the analytical techniques used in this research is descriptive statistical analysis, spatial analysis, correlation analysis and policy analysis. This study uses LANDSAT satellite image data with recording period between 2000, 2005 and 2010. This study used secondary data obtained from the Village Potential data (PODES).Based on the results of this study found that the pattern of urban development in Bogor Regency has a high conversion rate and population growth (14 % per year and the sprawl index by 3.61 ) so that this will encourage changes in the built up area quite rapidly. But based on the results of the correlation, the correlation between the development of the built up area to decrease the amount of agricultural land showed no significant value. This happens due to the elasticity of the location capability of agricultural land is likely to shift and / or increase its range in the "daerah peralihan" and zobingkotdes. In addition , factors that influence the development of the built up area in sequence rate effect is (1) Availability of roads , (2) Population Density , (3) Land Suitability ; (4) Ratio Road to the extensive built-up area ; (5) Ratio of facility health, (6) number of facilities Economics ; (7) Ratio of road per resident (8) population and (9) the number of household users of electricity."

"Kampung pesisir seperti di Kamal Muara, Jakarta Utara, menghadapi masalah yang sangat kompleks karena terancam kenaikan permukaan air laut, pasang surut air laut, dan keberadaan muara sungai dan delta, yang menyebabkan risiko tinggi terhadap banjir. Kendati demikian masyarakat kampung tetap hidup di tengah banjir yang melanda kampungnya dengan beradaptasi. Hanya saja, adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat belum mampu mengurangi risiko secara signifikan. Untuk mengurangi risiko, diperlukan upaya peningkatan kapasitas adaptif masyarakat dan lingkungannya, melalui desain kampung yang adaptif. Desain yang adaptif didasarkan pada karakter hidup dan adaptasi masyarakat yang ada, diharapkan mampu menciptakan masyarakat dan lingkungan yang resilient baik secara fisik, sosial maupun ekonomi.

---

Coastal Kampung such as in Kamal Muara, North Jakarta, facing a very complex problem due to the threat of sea level rise, high tides, and the existence of estuaries and deltas, which causes a high risk of flooding. Yet people still live in Kampung by adapting to the flood. However, the adaptation actions have not been able to reduce the risk significantly. To reduce the risk, it needs to increase the adaptive capacity of the communities and the environment as well, through the design of adaptive Kampung. The adaptive design is based on the existing adaptation character of the community, is expected to create resilient communities, in terms of physically, socially and economically."