Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAK Penelitian ini memberikan gambaran mengenai fungsi investor relations yang dijalankan di Bank Indonesia. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai strategi-strategi investor relations yang dilakukan Bank Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Penelitian dikembangkan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik wawancara mendalam, dengan bantuan hasil observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Bank Indonesia, fungsi investor relations terbagi menjadi dua, yaitu fungsi business unit yang dijalankan oleh Investor Relations Unit, dan fungsi manajemen hubungan yang dijalankan oleh Departemen Komunikasi. Strategi dari Investor Relations Unit berupa kebijakan-kebijakan yang mendukung posisi Indonesia di Masyarakat Ekonomi ASEAN, sementara strategi dari Departemen Komunikasi berupa strategi komunikasi dari kebijakan yang dikeluarkan departemen lain di Bank Indonesia.

---

ABSTRACT

;"This study provides the insights of the investor relations function that"

"exists in The Central Bank of Indonesia. This study also provides the insights of the strategies of investor relations that the Central Bank of Indonesia take in facing the upcoming ASEAN Economic Community. This study was developed with a qualitative approach by using in-depth interview, and was completed by the result of observation. The result of the study shows that in The Central Bank of Indonesia, investor relations function was divided in two categories, the function as a business unit that is managed by Investor Relations Unit and the function of relationship management that is managed by Department of Communication. The strategies of Investor Relations Unit are in the form of policies that will strengthen Indonesia?s value in ASEAN Economic Community, while the strategies of Department of Communication are in the form of communication plans of the policies that other departments within The Central Bank of Indonesia create.", "This study provides the insights of the investor relations function that"

"exists in The Central Bank of Indonesia. This study also provides the insights of the strategies of investor relations that the Central Bank of Indonesia take in facing the upcoming ASEAN Economic Community. This study was developed with a qualitative approach by using in-depth interview, and was completed by the result of observation. The result of the study shows that in The Central Bank of Indonesia, investor relations function was divided in two categories, the function as a business unit that is managed by Investor Relations Unit and the function of relationship management that is managed by Department of Communication. The strategies of Investor Relations Unit are in the form of policies that will strengthen Indonesia’s value in ASEAN Economic Community, while the strategies of Department of Communication are in the form of communication plans of the policies that other departments within The Central Bank of Indonesia create."]"

"ABSTRAKSeiring dengan berlakunya ASEAN Economic Community (AEC), terdapat dorongan integrasi pasar modal antar Negara anggota ASEAN. Indonesia didorong untuk ikut ambil bagian salah satunya dengan mengikuti ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS). Suatu wadah investasi kolektif yang didasarkan oleh mekanisme Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (Reksa Dana KIK) di pasar modal Indonesia. Perlindungan hukum terhadap pemegang unit penyertaan atau investor menjadi isu penting dalam implementasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara ketentuan ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dan hukum pasar modal Indonesia terhadap perlindungan Investor.

---

ABSTRACT

The enactment of ASEAN Economic Community (AEC) encourages the integration of capital markets among the members of ASEAN countries. Indonesia urged to take part in one of the integration which is ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS). ASEAN CIS is an investment schemes that based on mutual funds in Indonesia Capital Market law. The legal protection for unitholders or investor is an important issue in this implementation. This research aims to analyse the correlation between ASEAN Capital Market Forum (ACMF) regulation

and the regulation on Indonesia capital market law regarding the investor protections"

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 maka pasar barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara akan terintegrasi menjadi satu membentuk suatu pasar regional yang menghilangkan hambatan arus barang dan jasa secara administrasi dan hukum. Akan tetapi hingga berlakunya MEA belum ada suatu instrumen ataupun otoritas yang mengatur dan menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk mengetahui langkah apa yang harus ditempuh dalam menghadapi MEA.Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang mencolok dari otoritas pengawas persaingan usaha di ketiga negara karena masing-masing negara saling melengkapi dalam bidang Hukum Persaingan Usaha. Dalam menghadapi MEA negara-negara di ASEAN perlu melakukan harmonisasi Hukum Persaingan Usaha serta membentuk suatu otoritas yang bertugas menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.

---

By the enactment of the ASEAN Economic Community (AEC) in the end of 2015, the market for goods and services in the Southeast Asia region will be integrated together to form a regional market that eliminates barriers to the flow of goods and services in administration or law. But until the entactment of the MEA there is no instrument or authority to regulate and enforce the Competition Law in the ASEAN region.This thesis using normative juridical research method, which is explanatory descriptive. This thesis analyizes the comparison of competition law supervisory authorities in Indonesia, Singapore, and Malaysia to determine what steps should be taken in facing the MEA.The results from this study is that there is no significant difference from the regulatory authorities of competition in the three countries because each country complement each other in the field of Competition Law. In facing MEA, ASEAN countries need to harmonize Competition Law and establish an authority that is in charge of enforcing the Competition Law in the ASEAN region."

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 maka pasar barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara akan terintegrasi menjadi satu membentuk suatu pasar regional yang menghilangkan hambatan arus barang dan jasa secara administrasi dan hukum. Akan tetapi hingga berlakunya MEA belum ada suatu instrumen ataupun otoritas yang mengatur dan menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk mengetahui langkah apa yang harus ditempuh dalam menghadapi MEA. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang mencolok dari otoritas pengawas persaingan usaha di ketiga negara karena masing-masing negara saling melengkapi dalam bidang Hukum Persaingan Usaha. Dalam menghadapi MEA negara-negara di ASEAN perlu melakukan harmonisasi Hukum Persaingan Usaha serta membentuk suatu otoritas yang bertugas menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.

---

By the enactment of the ASEAN Economic Community (AEC) in the end of 2015, the market for goods and services in the Southeast Asia region will be integrated together to form a regional market that eliminates barriers to the flow of goods and services in administration or law. But until the entactment of the MEA there is no instrument or authority to regulate and enforce the Competition Law in the ASEAN region. This thesis using normative juridical research method, which is explanatory descriptive. This thesis analyizes the comparison of competition law supervisory authorities in Indonesia, Singapore, and Malaysia to determine what steps should be taken in facing the MEA. The results from this study is that there is no significant difference from the regulatory authorities of competition in the three countries because each country complement each other in the field of Competition Law. In facing MEA, ASEAN countries need to harmonize Competition Law and establish an authority that is in charge of enforcing the Competition Law in the ASEAN region."

"Tesis ini membahas mengenai perkembangan perusahaan industri jasa intelijen privat (IJIP) di Indonesia, dalam rangka menghadapi ancaman dan tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai dampak diberlakukannya MEA di kawasan Asia Tenggara. Tesis ini melakukan analisis dengan membentuk skenario penguatan terhadap IJIP di Indonesia, guna menghadapi ancaman dan tantangan ini. Tesis ini merupakan produk akademik yang menggunakan metode riset intelijen kualitatif, dengan studi kasus peran PT. WCG sebagai bagian dari IJIP dalam menghadapi perkembangan dan kebutuhan akan industri jasa intelijen privat di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan PT. WCG mampu menjadi kekuatan dalam mengimbangi IJIP di Indonesia yang masih didominasi asing.

---

This thesis discusses about the development of the private intelligence service industries (IJIP) in Indonesia, in order to deal with the threats and challenges faced by Indonesia as a result of the implementation of the AEC in Southeast Asia. This thesis conducted an analysis by formed a strengthening scenario of the private intelligence service industries in Indonesia, in order to face the threats and challenges that comes.

This study is an academic product that used a qualitative intelligence research, which analyzes the role of PT. WCG as a part of a private intelligence service industries in facing development and the need for the private intelligence service industries in Indonesia as the case study. The results of this study showed that PT. WCG is able to become a force to counterbalance the private intelligence services industries in Indonesia whose still dominated by foreign companies."

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 tuntunan terhadap arsiparis pun ikut mengikat. Arsiparis Indonesia harus mampu bersaing dengan sumber daya kearsipan dari sesama negara ASEAN agar dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri. salah satu cara pembuktian bahwa arsiparis mempunyai kompetensi dalam bidang kearsipan adalah dengan sertifikasi arsiparis."

"Penelitian ini berfokus pada faktor pemerintahan Jokowi-JK dalam mengoptimalkan energi dalam interaksi masyarakat ASEAN 2015. Adanya niat kuat dalam bentuk kebijakan dapat menjadi arah baru dalam melahirkan kepentingan nasional Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan kebijakan energi Jokowi-JK dalam implementasi pemanfaatan energi nasional.Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang mengolah data primer dan sekunder dari bahan bacaan dan wawancara, Informan yang diwawancara sebanyak tiga Orang yang terdiri dari Unsur Pemerintah, Legislatif, dan Pengamat. Penelitian ini selanjutnya menunjukkan hasil bahwa adanya langkah langkah kebijakan dari pemerintahan Jokowi-JK dapat memberikan harapan dalam penempatan energi sebagai bagian dari modal Indonesia dalam interaksi masyarakat ekonomi ASEAN.

---

This research focused on leadership of Jokowi-JK factor in energy optimalized on ASEAN Economic Community. Strong willing to shape a policy could being a new direction to born indonesia national interest. That way, this research will show the policy of Jokowi-JK in implementing national energy resources.This research used qualitative analyzes that has obtain a primer and seconder of data from books and interviews. The informan has interviewed 3 persons by government, member of house representative and observer organ. The results of this research shown to us that steps of Jokowi-Jk policy has a hopes in energy position to being a Indonesia resources in ASEAN economic interaction."

"ABSTRAKSejak 31 Desember 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah secara formal didirikan. Melalui MEA, negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang berlandaskan aturan hukum. Sebagai integrasi ekonomi regional, MEA didirikan dengan dukungan dari berbagai instrumen hukum yang telah disepakati oleh para negara anggota, khususnya ATIGA, AFAS dan ACIA. Mengingat keanggotaan negara anggota ASEAN dalam WTO, mereka juga memiliki komitmen pada sistem perdagangan multilateral WTO untuk memastikan relevansi dan kompatibilitas instrumen-instrumen hukum tersebut dengan aturan dalam WTO. Satu-satunya instrumen hukum pendukung MEA yang telah dinotifikasi kepada WTO adalah ATIGA, berdasarkan Enabling Clause. Penelitian ini meragukan relevansi dari notifikasi ATIGA berdasarkan Enabling Clause sekarang ini, karena terdapat beberapa negara anggota ASEAN yang tidak lagi dapat dikategorikan sebagai negara berkembang. Berdasarkan analisis kompatibilitas, aturan dalam ATIGA dan AFAS cukup sesuai dengan aturan dalam Pasal XXIV GATT 1994 dan Pasal V GATS. Untuk itu penelitian ini mendesak ASEAN untuk menggunakan kewenangannya untuk mengajukan notifikasi kepada WTO atas ATIGA berdasarkan Pasal XXIV GATT 1994, dan atas AFAS berdasarkan Pasal V GATS. Diharapkan dengan diajukannya notifikasi tersebut, negara anggota ASEAN dapat mengambil manfaat dari MEA tanpa mengesampingkan komitmennya pada WTO, dan MEA dapat terealisasikan sebagai pelengkap dalam pencapaian tujuan sistem perdagangan multilateral WTO. Selain itu penelitian ini merekomendasikan ASEAN untuk menjadikan pendekatan yang berlandaskan aturan hukum sebagai karakteristik utama ASEAN dalam merealisasikan MEA. Bila ASEAN terus bergantung pada keinginan politik dari setiap negara anggota atau organ institusional, maka ASEAN akan kehilangan kredibilitasnya sebagai organisasi yang berlandaskan aturan hukum.

---

ABSTRACT

Since 31 December 2015, the ASEAN Economic Community (AEC) has been formally established. Through AEC, the ASEAN member states (AMS) are committed to turn ASEAN into a rules-based single market and production base. As a regional economic integration, AEC is based on legal instruments agreed by the AMS, especially ATIGA, AFAS and ACIA. Considering the position of the AMS as members of the WTO, they are also committed to the multilateral trading system of the WTO to ensure the relevance and compatibility of those legal instruments with the WTO rules. The only legal instrument related to the AEC that has been notified to the WTO is ATIGA, based on the Enabling Clause. The research argues that the relevance of the notification for ATIGA based on the Enabling Clause is questionable, due to the fact that some ASEAN member states no longer fall within the category of developing countries. Based on a compatibility analysis, the provisions in the ATIGA and AFAS are quite compatible with the Article XXIV of the GATT 1994 and Article V of the GATS. With that being said, this research urges ASEAN to utilise its authority to submit notifications to the WTO for ATIGA based on Article XXIV of the GATT 1994, and for AFAS based on Article V of the GATS. The research believes that the submission of the notifications will allow the AMS to gain benefits from the AEC without undermining their commitment to the WTO, and that the AEC will be realised as a complement in achieving the objectives of the multilateral trading system of the WTO. Moreover, ASEAN is recommended to consider the rules-based approach as a primary feature of engagement within ASEAN. If ASEAN keeps relying on the political will of its member states or institutional organs, ASEAN will lose the credibility as a rules-based organisation."