Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 215135 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lusi Ambarwati
Kebijakan pemerintah Australia dalam agenda nasional kebijakan anti rokok studi kasus kebijakan tobacco plain packaging act 2011 di Australia pada Tahun 2010-2013 = The Australian government role in national policy agenda tobacco control a case study policy of tobacco plain packaging act 2011 in Australia the Year 2010-2013 / Lusi Ambarwati
"This study explains about the process of policy formulation also the political dynamics in the making of Tobacco Plain Packaging Act 2011. The Tobacco policy itself is the final series of the national agenda in Australian anti-smoking policy. Using the concept of political ideology, Australian parliamentary system, 􀁄􀁏􀁖􀁒􀀃􀀺􀁌􀁏􀁏􀁌􀁄􀁐􀀃􀀧􀁘􀁑􀁑􀂶􀁖􀀃􀁓􀁘􀁅􀁏􀁌􀁆􀀃􀁓􀁒􀁏􀁌􀁆􀁜􀀃􀁗􀁋􀁈􀁒􀁕􀁜􀀏􀀃this result find that the success of the formulation of Tobacco Plain Packaging Act 2011 policy is determined by few 􀁉􀁄􀁆􀁗􀁒􀁕􀁖􀀃 􀁖􀁘􀁆􀁋􀀃 􀁄􀁖􀀃 􀁓􀁒􀁏􀁌􀁗􀁌􀁆􀁄􀁏􀀃 􀁖􀁗􀁕􀁈􀁑􀁊􀁗􀁋􀀃 􀁒􀁉􀀃 􀁗􀁋􀁈􀀃 􀁇􀁒􀁐􀁌􀁑􀁄􀁑􀁗􀀃 􀁓􀁄􀁕􀁗􀁜􀀃 􀁄􀁏􀁖􀁒􀀃 􀁗􀁋􀁈􀀃 􀁊􀁒􀁙􀁈􀁕􀁑􀁐􀁈􀁑􀁗􀂶􀁖􀀃 commitment itself that is eager in realizing a prosperous country with a high health status of the society.
Skripsi ini menjelaskan bagaimana proses perumusan kebijakan serta dinamika politik dalam pembuatan kebijakan Tobacco Plain Packaging Act 2011. Kebijakan tersebut merupakan rangkaian akhir dari keseluruhan agenda nasional dalam kebijakan anti rokok di Australia. Dengan menggunakan konsep ideologi politik, sistem parlementer Australia serta teori kebijakan publik oleh William Dunn, penulis menemukan bahwa keberhasilan proses perumusan kebijakan
Tobacco Plain Packaging Act 2011 di parlemen dipengaruhi oleh faktor kekuatan politik dari partai penguasa serta komitmen dari pemerintah Australia sendiri yang ingin mewujudkan negara yang sejahtera melalui status kesehatan masyarakat yang tinggi."
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S60808
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wira Zia Akbara
The people of Australia-Australia's multicultural policy masa pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard: Studi implementasi kebijakan terhadap kelompok muslim di Australia pada tahun 2010-2013 = The people of Australia-Australia's multicultural policy during Prime Minister Julia Gillard's administration policy implementation: Study regarding muslims residing in Australia from 2010-2013
"Tugas Karya Akhir (TKA) ini membahas tentang The People of Australia Australia's Multicultural Policy pada masa pemerintahan Perdana Menteri Australia, Julia Gillard tahun 2010-2013. Kebijakan tersebut diimplementasikan dan memberikan dampak terhadap kelompok-kelompok yang ada di dalam negeri termasuk diantaranya adalah kelompok Muslim yang menjadi sorotan karena jumlahnya yang sudah tidak lagi sedikit, tetapi mengalami dampak yang tidak biasa dalam lingkup lapisan masyarakat Australia. Hal tersebut terjadi karena adanya berbagai isu global/external issue yang berkembang di Australia mengenai kelompok Muslim. Untuk menjelaskan implementasi dan dampak kebijakan ini, penulis menggunakan teori multikulturalisme liberal. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan dokumen. Kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai harapan karena adanya external issues yang berkembang seperti terorisme, identitas, dan kewarganegaraan.
This thesis examines The People of Australia - Australia's Multicultural Policy during Prime Minister Julia Gillard's Administration from the year 2010 - 2013. This policy had quite a large impact to various communities in Australia, particularly towards the muslim community. Especially considering the large number of muslims in Australia and also, global issues and / or external factors that Australia faces regarding the muslim community. To examine the implementation and impact the policy has on the muslim community in Australia, this paper uses the liberal mulitculturalism theory. The research method used in this paper was a qualitative study of literature and documents regarding the policy itself. After careful examination and research, this paper concludes that The People of Australia - Australia's Multicultural Policy did not run as smoothly as was expected outcome due to global issues and / or external factors that was developing, such as terrorism, identity and citizenship. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Anggrita Murti
Policy Integration Promosi Keterlibatan Masyarakat dalam Upaya Pengendalian Tembakau di Tingkat Kementerian/Lembaga = Policy Integration Promotion of Community Involvement in Tobacco Control Efforts at the Ministry/Agency Level
"Penelitian ini mengkaji policy integration pada kebijakan promosi keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian tembakau di tingkat kementerian/lembaga. Fokus penelitian yakni pada integrasi lintas kementerian pada kebijakan-kebijakan yang bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Analisis didasarkan pada teori policy integration oleh Cejudo dan Michel (2021) yang mencakup dimensi policy frame (goals dan formal responsibilities), dimensi authority (information, resources, responsibilities, dan inclusion or exclusion of new agencies), serta dimensi information (goals, instruments, target populations, dan inclusion or exclusion of new policies). Hasil penelitian menunjukkan bahwa policy integration dalam kebijakan promosi keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian tembakau di tingkat kementerian/lembaga belum memadai, terutama dalam dimensi policy frame dan information. Fragmentasi kepentingan antar kementerian dan persepsi peran yang terbatas mengakibatkan bauran kebijakan tidak koheren, sementara kerangka koordinasi inklusif untuk pengoperasian program pada masing-masing kementerian tidak tersedia. Di sisi lain, terdapat dimensi authority yang menunjukkan potensi lebih besar dalam mendukung policy integration melalui pengaturan fungsi Kementerian Koordinator dan penguatan peran Kementerian Kesehatan sebagai leading sector.
This study examines policy integration in the policy of promoting community involvement in tobacco control efforts at the ministry/agency level. The focus of the research is on cross-ministerial integration of policies aimed at encouraging active community participation as stipulated in Government Regulation No. 28 of 2024 on the Implementation Regulation of Law No. 17 of 2023 on Health. This research uses a post-positivist approach with data collection techniques through literature studies and in-depth interviews. The analysis is based on the theory of policy integration by Cejudo and Michel (2021) which includes the policy frame dimension (goals and formal responsibilities), the authority dimension (information, resources, responsibilities, and inclusion or exclusion of new agencies), and the information dimension (goals, instruments, target populations, and inclusion or exclusion of new policies). The results show that policy integration in the policy of promoting community involvement in tobacco control efforts at the ministry/agency level is inadequate, especially in the policy frame and information dimensions. The fragmentation of inter-ministerial interests and perception of limited roles have resulted in an incoherent policy mix, while an inclusive coordination framework for program operations in each ministry is not in place. On the other hand, there is an authority dimension that shows greater potential in supporting policy integration through regulating the functions of the Coordinating Ministry and strengthening the role of the Ministry of Health as the leading sector."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aulia Shifa Hamida
Desain Implementasi Kebijakan Intervensi Nudge dalam Pengendalian Tembakau pada Perokok Anak di Indonesia Ditinjau dari Konsep Nudge dan Teori Kognitif Sosial = Design of Nudge Intervention Policy Implementation of Tobacco Control among Child Smokers in Indonesia from the Perspectives of Nudge Concept and Social Cognitive Theory
"Penelitian ini bertujuan untuk mendesain kebijakan nudge Indonesia saat ini terhadap pengendalian tembakau dari perspektif Konsep Nudge dan Teori Kognitif Sosial, melalui pemahaman persepsi anak-anak perokok terhadap rokok, emosi yang mereka rasakan ketika merokok, dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi perilaku merokok mereka; dan sejauh mana pemerintah telah mengambil kebijakan pencegahan dan penanggulangan dalam menghadapi fenomena merokok pada anak. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 61 responden yaitu perokok anak di rentang usia 13-15 tahun dengan metode purposive sampling, dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik survei melalui penyebaran kuesioner online dan melakukan wawancara. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis naratif dengan mencoba memahami sudut pandang individu dan bagaimana responden memaknai dan mengkonstruksi makna pengalamannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua sebagai perokok aktif sangat berpengaruh terhadap perilaku merokok pada anak yang menjadikan kedua orang tuanya sebagai role model. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah pembuat kebijakan dalam pengendalian tembakau untuk mempertimbangkan aspek individu dan unit keluarga sebagai suatu kesatuan yang mempengaruhi fenomena merokok pada anak.
This paper aims to design Indonesia's current nudge policy towards tobacco control from the perspective of the Nudge Concept and Social Cognitive Theory, through holistic understanding children smokers' perceptions of tobacco, the associated emotions when smoking, and the associated people responsible for influencing their smoking behaviour; and the extent to which the government has adopted prevention and control policies in dealing with the phenomenon of smoking in children. This research adopts a qualitative descriptive analysis method. The sample used was 61 respondents, namely child smokers in the age range of 13-15 years using a purposive sampling method. The data collection techniques adopts survey techniques by distributing online questionnaires and conducting interviews. The analytical method in this research adopts narrative analysis by trying to understand the individual's point of view and how respondents interpret and construct the meaning of their experiences. The results of the research show that the role of parents as active smokers greatly influences smoking behaviour in children who see their parents as their role models. This research can be a reference for the policy makers in government in the formulation of tobacco control policy, to consider aspects of the individual and family unit as a holistic unit that influence the phenomenon of smoking in children."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas ndonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Daron Dewata Joyosugito
Analisis agenda-setting rancangan undang-undang pertembakauan sebagai RUU inisiatif DPR RI = Analysis of the tobacco draft law agenda-setting as initiative draft law from DPR RI
"Skripsi ini membahas agenda-setting dalam Rancangan Undang - Undang Pertembakauan sebagai RUU inisiatif DPR RI yang begitu kontras pendapat pro dan kontra akan produk draft RUU ini. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan perencanaan dan penyusunan RUU Pertembakauan ini dipenuhi dengan kejanggalan, khawatirnya apabila ditahap awal sudah janggal RUU ini berujung tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan Negara. Faktor faktor berikut meliputi elemen yang mempengaruhi agenda-setting RUU Pertembakauan, keterlibatan aktor - aktor politik, keseimbangan aspirasi, dan urgensi pertembakauan di Indonesia.
This essay discusses the Tobacco Draft Law agenda setting as initiative Draft from DPR RI which produce contrast opinion between the pros and cons. This research was conducted with qualitative method with descriptive design. Data collection techniques are conducted with in depth interviews, and literature studies. The results showed that in the stages of planning and preparation of this Tobacco Draft Law is filled with violation, worried if the early stage already odd this Bill will produce corrupted regulation. The following elements affecting the agenda setting of the Tobacco Draft law are, the involvement of political actors, the balance of aspirations, and the urgency of tobacco status in Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S69014
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadia Nur Kirana
Analisis Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Kesehatan di Kabupaten Karawang Tahun 2018 = Analysis on the Implementation of Revenue Sharing of Tobacco Excise Policy in Karawang Regency in 2018
"ABSTRAK
Dalam rangka penerapan asas desentralisasi, pemerintah pusat memberikan sebagian sumber keuangan kepada pemerintah daerah, salah satunya adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Penggunaan DBH CHT bersifat earmark dan kebijakan penggunaannya pada tahun 2017 difokuskan pada bidang kesehatan. Pada pelaksanannya, terdapat permasalahan dalam penyerapan DBH CHT berupa rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi di Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT khususnya untuk kesehatan di Kabupaten Karawang dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan DBH CHT di Kabupaten Karawang yang belum optimal disebabkan oleh dua hal, pertama faktor isi kebijakan yang mengatur penggunaan dana secara ketat, kedua dari faktor lingkungan implementasi, terdapat SKPD yang merasa enggan mengelola dana tersebut karena ketatnya peraturan dan pengawasan.
ABSTRACT
Central government provides some financial resources to local governments, such as The Revenue Sharing of Tobacco Excise (DBH CHT). In 2017, the use of DBH CHT was focused on health sector. However, in the implementation stage, there is a low absorption of the budget that occurs in Karawang Regency. Therefore, this thesis aims to analyze the implementation of DBH CHT policy and the factors that influence the implementation of the policy, especially in health sector. The research is conducted through post-positivist approach utilizing in-depth interview and literature studies to the data collection technic. The results of this study indicate that the implementation of DBH CHT policy in Karawang Regency is not optimal is caused by two things, first the content of policy which regulate the use of DBH CHT strictly, secondly from the context of implementation, there are implementers who feel reluctant to manage these funds due to strict regulations and supervision.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Patricia Citra Pramesthi
Analisis Implementasi Kebijakan Fiskal dan Non Fiskal dalam Pengendalian Konsumsi Tembakau di Indonesia (Studi Komparasi dengan Negara Filipina) = Analysis of the Implementation of Fiscal and Non-Fiscal Policies in Controlling Tobacco Consumption in Indonesia (A Comparative Study with the Philippines)
"Dalam rangka mengendalikan angka prevalensi tembakau, Indonesia dan Filipina menerapkan kebijakan fiskal (cukai tembakau, pajak rokok, Earmarked tax dari cukai dan pajak rokok, serta PPN pada produk tembakau) dan non-fiskal (peringatan kesehatan bergambar, kawasan tanpa rokok, pembatasan penjualan, dan promosi produk tembakau) sesuai dengan anjuran dari WHO melalui FCTC. Meskipun begitu, Indonesia belum berhasil menurunkan angka prevalensi merokok, yang mana kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi di Filipina. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan di kedua negara dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan paradigma post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di Indonesia belum mampu menurunkan angka prevalensi merokok seperti yang terjadi di Filipina karena adanya perbedaan antara kepentingan yang memengaruhi (latar belakang kebijakan) yang bertolak belakang dengan implementasi kebijakan, tidak adanya pembatasan interaksi dengan industri tembakau sebagai strategi pihak yang terlibat, serta tingkat kepatuhan yang masih rendah. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu melakukan beberapa hal seperti penyelarasan latar belakang dengan implementasi kebijakan, melakukan pembatasan interaksi dengan industri tembakau sebagai strategi aktor yang terlibat, penguatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, membuat kebijakan yang lebih teknis dan mudah diakses oleh masyarakat, menerapkan sanksi yang tegas dan adil, dan mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pengendalian tembakau. Hal ini diperlukan agar kebijakan fiskal dan non-fiskal di Indonesia dapat berjalan secara optimal seperti di Filipina.
fiscal policies (tobacco excise, cigarette taxes, earmarked taxes from tobacco excise and cigarette taxes, and VAT on tobacco products) and non-fiscal policies (health warnings with images, smoke-free zones, restrictions on sales, and tobacco product promotion) in accordance with WHO recommendations through the FCTC. However, Indonesia has not succeeded in reducing smoking prevalence rates, a situation that contrasts with the situation in the Philippines. This study aims to analyze the implementation of policies in both countries and identify lessons that Indonesia can learn. The approach used in this study is quantitative with a post-positivism paradigm and a descriptive research type. The results indicate that the implementation of policies in Indonesia has not been able to reduce smoking prevalence rates as in the Philippines due to differences in the interests influencing (policy background) which contradict the policy implementation, the lack of restrictions on interactions with the tobacco industry as a strategy for the involved parties, and the still low compliance levels. Therefore, the Indonesian government needs to take several actions, such as aligning the background with policy implementation, limiting interactions with the tobacco industry as a strategy for involved actors. Additionally, strengthening oversight of policy implementation through the establishment of a special committee, increasing the budget, and providing information and reports on the use of allocated funds to the public is needed. Furthermore, the Indonesian government also needs to create more technical and accessible policies for the public, apply firm and fair sanctions, and allocate a specific budget for tobacco control. This is necessary so that fiscal and non-fiscal policies in Indonesia can be implemented optimally, as in the Philippines.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tedy Septian
Pengaruh kebijakan earmarking cukai hasil tembakau terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia = The effect of the tobacco excise earmarking policy on public health services in Indonesia
"Dalam praktik desentralisasi, Dana Bagi Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) diberikan kepada daerah penghasil cukai dan/atau tembakau dengan tujuan sebagai salah satu sumber pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penggunaan utama dana ini oleh pemerintah daerah adalah untuk penyediaan supply side sektor kesehatan diantaranya pengadaan fasilitas kesehatan. Peningkatan anggaran DBH CHT setiap tahunnya belum diiringi dengan memadainya jumlah fasilitas kesehatan. Menggunakan data sekunder tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2018-2020, studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan DBH CHT terhadap jumlah fasilitas kesehatan di daerah. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah model regresi Negative Binomial. Hasil validasi awal menunjukan bahwa daerah penerima DBH CHT mengalami peningkatan jumlah fasilitas kesehatan dibandingkan daerah nonpenerima. Hal ini didukung dengan hasil regresi yang menunjukan bahwa DBH CHT mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah fasilitas kesehatan di level kabupaten/kota. Diharapkan proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kebijakan DBH CHT dapat dikelola dan diawasi dengan lebih baik agar manfaatnya dapat dirasakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat.
In the implementation of decentralization, the Tobacco Product Excise Sharing Fund (DBH CHT) is given to excise and/or tobacco producing regions with the aim of being one of the sources of funding for the National Health Insurance (JKN) program. The main use of these funds by local governments is to provide the supply side of the health sector including the provision of health facilities. The annual increase in the DBH CHT budget has not been followed by an adequate number of health facilities. Using secondary data at the provincial and district levels in Indonesia in 2018-2020, this study aims to determine how the DBH CHT policy influences the number of health facilities. The analytical method used in this study is Negative Binomial regression model. The result of the initial validation shows that the DBH CHT recipient regions have increased the number of health facilities compared to non-recipient regions. This is supported by the regression results which show that the DBH CHT have a positive impact on increasing the number of health facilities at the district levels. It is hoped that the process of planning, budgeting and implementing the DBH CHT policy can be better managed and monitored so that the benefits can be felt in improving health services in the community."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Ismail
Sengketa perdagangan Indonesia - Amerika Serikat dalam kasus Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act: analisis two-level games theory = Indonesia - United States Trade Disputes in the case of Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act: analysis of two-level games theory
"

Amerika Serikat mengesahkan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) di tahun 2009, dan UU ini menjadi awal mula sengketa perdagangan Indonesia-Amerika Serikat. Pasalnya FSPTCA ini merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap rokok kretek asal Indonesia. Indonesia meresponnya dengan upaya diplomasi bilateral maupun multilateral dengan mensengketakannnya ke dalam Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). Amerika Serikat diputus bersalah oleh panel maupun Badan Banding karena FSPTCA sebagai tindakan yang melanggar prinsip non-diskriminasi WTO serta agar Amerika Serikat segera mematuhi rekomendasi panel maupun Badan Banding. Namun hingga batas tertentu, Amerika Serikat tak kunjung mematuhinya, hingga Indonesia meminta otorisasi DSB WTO untuk melakukan retaliasi. Namun retaliasi sesuai dengan otorisasi DSB WTO tidak terjadi, melainkan yang terjadi adalah retaliasi dalam bentuk penandatanganan Moratorium of Understanding/MoU (mutually agreed solution) untuk mengakhiri sengketa perdagangan FSPTCA. Penelitian tesis ini bertujuan untuk menjelaskan alasan pemerintah Indonesia tidak melakukan retaliasi sesuai otorisasi DSB WTO tetapi memilih retaliasi dengan menandatangani MoU (mutually agreed solution). Dalam menjawab pertanyaan tersebut, tesis ini menggunakan model analisa dari two-level games theory. Penggunaan teori ini bertujuan untuk memahami interaksi antar aktor nasional (level II) dan internasional (level I) serta belum ada penelitian terdahulu dengan unit analisanya Indonesia dianalisis menggunakan two-level games theory. Temuan dalam penelitian ini mengidentifikasi bahwa FSPTCA bersifat politis, totally banned, melanggar prinsip national treatment. Temuan penting lainnya adalah bahwa Indonesia tidak melakukan retaliasi sesuai otorisasi DSB WTO terhadap Amerika Serikat, dikarenakan Amerika Serikat menawarkan MoU dengan poin sesuai kebutuhan Indonesia yang dianggap lebih signifikan bagi Indonesia.    

 

The United States ratified the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) in 2009, and this act became the beginning of the Indonesia-United States trade dispute. The FSPTCA is an act of discrimination carried out by the United States against Indonesian clove cigarettes. Indonesia responded with bilateral and multilateral diplomacy efforts by disputing it into the Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). The United States has been found guilty by panel and Appellate Body because the FSPTCA is an act that violates the WTO principle of non-discrimination and so that the United States immediately obey to the panel and Appellate Body recommendations. But to a certain extent, the United States has never obeyed it, so Indonesia has requested DSB WTO authorization to carry out retaliation. However, retaliation in accordance with DSB WTO authorization did not occur, but what happened was retaliation in the form of signing the Moratorium of Understanding/MoU (mutually agreed solution) to end the FSPTCA trade dispute. This thesis research aims to explain the reason of the Indonesian government did not retaliate according to the DSB WTO authorization but chose retaliation in the form of signing the MoU (mutually agreed solution). In answering these questions, this thesis uses an analysis model from the two-level games theory. The use of this theory aims to understand the interactions between national (level II) and international (level I) actors and there have been no previous studies with Indonesia as a unit of analysis analyzed using two-level games theory. The findings in this study identified that FSPTCA was political, totally banned, violate the national treatment principle. Another important finding is that Indonesia did not retaliate according to the authorization of the DSB WTO against the United States, because the United States offered a MoU with points according to Indonesia`s needs which were considered more significant for Indonesia.

 

"
2019
T53291
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Patricia Soetjipto
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan pengendalian dampak Tembakau terhadap kesehatan = Analysis of the factors affecting the making of policies on the control of Tobacco effects on health
"Pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau dipengaruhi oleh faktor diantaranya kesehatan, ekonomi, hukum dan politik. Keempat faktor tersebut merupakan faktor yang saling mempengaruhi didalam membentuk kebijakan pengendalian dampak tembakau. Faktor Kesehatan merupakan faktor yang paling utama dalam pembentukan kebijakan ini. Tingginya prevalensi perokok di Indonesia, perokok dewasa pria maupun wanita, dan terutama perokok remaja dan anak-anak. Rokok menyebabkan sakit dan kematian. Faktor ekonomi tidak seluruhnya mempengaruhi, ekonomi yang terkait beban sakit dan mati saja yang merupakan faktor yang mempengaruhi bagi dibentukan kebijakan ini. Ekonomi terkait pertanian dan industri diatur dalam kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pengendalian tembakau. Faktor hukum merupakan faktor yang harus ada dalam memberikan dasar hukum, payung hukum dan menjadi hukum positif yang ditaati dan melindungi kepentingan kesehatan masyarakat dari dampak buruk rokok. Sedangkan faktor politik merupakan faktor penentu dalam mewujudkan kebijakan pengendalian tembakau. Sedangkan faktor politik merupakan kunci bagi sebuah kebijakan untuk dapat diwujudkan menjadi hukum positif. Proses, persepsi dan komitmen dari pembentuk kebijakan merupakan faktor politik yang sangat mempengaruhi pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau.
The making of policies on the control of Tobacco Effects on Health is affected by various factors, including health, economy, law and politics. Those four factors are mutually affecting in the making of policies on the control of tobacco effects. The health factor is the most dominant factor in this matter, including the high level of smokers? prevalence in Indonesia, adult male and female smokers, and especially teenage and child smokers. Cigarettes cause diseases and death. The economic factor does not entirely affect the policy making, only economic aspects which are related to the burden of illness and death are influential to the policy making. Economic aspects related to agriculture and industry are regulated by policies which are separated from the policies on tobacco control. The legal factor must exist in order to provide legal basis and legal umbrella, and will also become the positive law which must be complied with and will protect public health interest from the negative impacts of cigarettes. Whereas the political factor is a determining factor in realizing policies on tobacco control. The political factor is also a key factor for enabling a policy to become a positive law. The process, perception and commitment of the policy-makers constitute the political factors which greatly affect the making of policies on the control of tobacco effects."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T31521
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>