Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Halal dan Haram bagi muslim merupakan masalah yang sangat krusial karena menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah hablumminallah Oleh karena itu informasi kehalalan suatu produk sangat penting bagi konsumen muslim Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hak atas informasi bagi konsumen muslim dalam Undang Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara Berdasarkan penelitian diketahui bahwa hak atas informasi bagi konsumen muslim dilindungi dengan pengaturan Sertifikasi Halal untuk produk halal serta kewajiban pencantuman informasi tidak halal dalam produk tidak halal Konsumen yang hak atas informasinya tidak terpenuhi dapat melakukan upaya hukum melalui jalur perdata pidana dan administrasi.

---

, Halal and Haram for muslims is crucial issue because it rsquo s regarding relationship between human and Allah hablumminallah Therefore information on the halal status of product is vital for muslim consumers This research aims to analyze protection of right to information for muslim consumers which regulated at Act Number 33 of 2014 about Halal Product Guarantee This thesis uses juridic normative research method with literature study and interview Based on the research right to information for muslim consumers is protected by Halal Certificate for halal product and obligation to put non halal information at non halal product Consumer who don rsquo t get right to information is able to do legal remedies through private law criminal law and or administrative law ]"

"Skripsi ini membahas mengenai peraturan-peraturan terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jaminan produk makanan halal di Indonesia dan keberlangsungan pelaksanaan dari peraturan-perturan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, penelitian kepustakaan dengan cara menelaah norma hukum tertulis berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa pemerintah telah berupaya melalui peraturan-peraturan terkait perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan halal di Indonesia meskipun memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya, berupa penerapan sanksi bagi produsen yang melanggar peraturan label produk makanan halal belum cukup tegas.

---

His Thesis is focusing on regulations regarding legal protection for the consumers about Halal Edibles Certainty in Indonesia, about the application of the regulations, and about Institutions focusing on legal protection for muslim consumer rsquo s right regarding Halal Edibles. The method used in this research is Juridical Normative which uses Primary Data through interview, and also Secondary Data by using Literature Studies. This research concludes that regulations on legal protection for muslim consumer rsquo s right regarding Halal Edibles in Indonesia are finely tuned, although there are some weaknesses. That is found the imposition of legal and sanctions enforcement for the Edible Producers whom broke the law of label for Halal Edibles is not firm enough."

"ABSTRAKPentingnya kehalalan pangan yang tidak dikemas seperti pangan yang dijual di sebuah restoran menjadikan sertifikat halal restoran sebagai jaminan kehalalan pangan yang diproduksi di restoran. Sertifikat halal restoran yang bersifat sukarela menjadikan belum maksimalnya jaminan bagi konsumen muslim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat halal restoran erat kaitannya dengan hak-hak konsumen muslim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berimplikasi pada kewajiban pelaku usaha restoran untuk melakukan keterbukaan informasi seputar kehalalan pangan yang diproduksinya dan menjaga kehalalan pangan yang memang ditujukan untuk konsumen muslim.

---

ABSTRACTThe importance of the halal food that is not packaged as food sold in a restaurant make halal certificate of restaurants as a guarantee of the halal food produced in the restaurants. The certificate of halal restaurants which is voluntary make inadequate guarantee for moslem consumers. This research is the juridical normative research. The results showed that the certificate of halal restaurants closely related to the right of moslem consumer rights as stated in article 4 of Act No. 8 of 1999 on consumers protection and get an obligation to restaurant business players to give the disclosure of information about halal status of their food produced and maintain the halal food that is intended for Muslim consumers."

"Karakteristik e commerce yang berbeda dengan perdagangan konvensional menjadikan e-commerce sebagai sesuatu yang masih baru dan belum banyak dipahami bagi sebagian masyarakat Indonesia. Melihat fenomena bisnis e-commerce yang pesat maka sangat penting menempatkan konsumen sebagai subjek yang sangat erat kaitannya dengan bisnis e-commerce.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dari UU Perlindungan Konsumen dan UU Perdagangan sebagai acuan melihat perlindungan konsumen dalam perdagangan e-commerce. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat beberapa faktor yang menghambat keberlangsungan kegiatan e-commerce di Indonesia sehingga diperlukan campur tangan pemerintah diperlukan fungsi pengawasan yang lebih efektif dikarenakan karakteristik e-commerce yang berbeda dengan perdagangan konvensional.

---

The Characteristics of e-commerce which is different from the conventional trade making e-commerce as something that is new and has not been understood for some people in Indonesia Looking at the phenomenon of e-commerce businesses are rapidly it is important to put the consumers as a subject that is closely associated with the e-commerce business.This research is a normative legal research of the Consumer Protection Act and the Trade Act as a reference to see consumer protection in e commerce trading.The Results of this study concludes that there are several factors that hamper the sustainability of e commerce activities in Indonesia so that required government intervention it is necessary that the supervisory function over due to the characteristics of e commerce that is different from the conventional trade."

"Perkembangan teknologi telah memudahkan proses penggandaan dari sebuah karya tulis bahkan mengalihwujudkan kedalam bentuk yang berbeda. Perlindungan atas hak cipta pun harus selaras dengan perkembangan teknologi saat ini untuk memaksimalkan hak ekonomi yang seharusnya diperoleh pencipta mengingat sifat droit de suite yang dimilikinya. Hak ekonomi penulis sebagai pencipta dapat dihasilkan melalui penerbitan; penggandaan; hingga penyewaan ciptaan. Dimungkinkan adanya suatu pemecahan Hak Cipta agar Pencipta mendapatkan keuntungan yang lebih atas karyanya. Penelitian yuridis normatif ini akan menguji apakah pasal 9 Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sudah memenuhi kriteria kelengkapan Hak Ekonomi yang seharusnya didapatkan penulis. Penelitian ini juga menjadikan dua kasus pelanggaran Hak Cipta, yaitu kasus adaptasi Novel relatif tidak terkenal ke sinetron tanpa izin di MNC TV dengan judul berbeda dan pembajakan bit standup comedy yang dialami penulis sekaligus standup comedian Pandji Pragiwaksono, untuk melihat bentuk perlindungan dan metode pengindentifikasian pencurian hak cipta yang tepat sehingga memudahkan pengindentifikasian apakah karyanya dibajak atau tidak. Penelitian ini juga mengkaji sarana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta untuk mendapat perlindungan hukum atas dugaan pembajakan ini, baik preventif ataupun represif, dan menganalisis peran Lembaga Manajemen Kolektif serta model kerjasama yang terbaik antara penulis dengan penerbit atau calon pemegang hak cipta lainnya.

---

The development of technology has facilitated the duplication process of a paper and even changes it into a different media. Protection of copyright must be in tune with the current technological developments to maximize the economic rights that have accrued creators due to the nature of the droit de suite.

Economic rights of the author as the creator may be generated through the publishing; duplicating; into leasing creation. It is also possible for a disability of Copyright, which the Creator has the right to breaks down elements of Copyright and gain more profit of his/her work. This normative juridical study will test whether Article 9 of the Copyright Act No. 28 of 2014 has met the standard criteria of Economic Rights which should be obtained by the author. The study also analyze two cases of violation of copyright, namely the case of novel adaptation that relatively unwell known into film without permission on MNC TV with a different title and piracy of standup comedy bit experienced by Pandji Pragiwaksono, to see a proper form of protection and methods of identification on copyright theft, making it easier for authors to conclude whether or not his/her work have been hijacked.

This study also examines the means of legal action that can be acted by the creators to get legal protection for alleged piracy, whether preventive or repressive, and analyze the role of Collective Management Institution then give suggestion about the most effective coorporation between author and publishers or other copyright holder candidates."

"Meningkatnya kesadaran mengenai produk halal dan standar dalam proses produksinya, membuat sertifikasi halal menjadi perhatian dalam perkembangan industri halal. Dalam menghadapi tantangan dan persaingan global, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berimplikasi akan diwajibkannya sertifikasi halal. Kondisi masih rendahnya tingkat partisipasi, kesadaran maupun pengetahuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terhadap sertifikasi halal, membuat dibutuhkannya upaya dalam mempersiapkan penerapannya. Berangkat dari permasalahan tersebut, skripsi ini bertujuan untuk membentuk struktur hirarki pemecahan masalah yang ada dan menentukan prioritas alternatif terbaik yang dapat dilakukan.Dengan menggunakan metode analytic hierarchy process AHP, data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara dan pengisian kuesioner perbandingan berpasangan oleh para ahli pada bidang halal, UMKM dan pelaku usaha yang termasuk user yang akan terkena dampak langsung. Berdasarkan hasil analisis perhitungan AHP, menunjukkan bahwa kriteria pada struktur hirarki terdiri dari kesadaran 0.422 , pengetahuan 0.223 , aksesibilitas 0.210 , dan sistem produksi 0.145 yang berurutan berdasarkan besaran bobot pertimbangannya. Sedangkan alternatif yang menjadi prioritas dalam pemecahan masalah terkait yaitu, pemberian sosialisasi 0.417, pembinaan dan pendampingan 0.269, penyediaan pusat informasi yang harmoni dan transparan 0.196, dan penyediaan lembaga advokasi 0.118 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif yang sebaiknya diprioritaskan yaitu pemberian sosialisasi dengan perolehan nilai akhir terbesar dibandingkan alternatif lainnya.

---

Increasing awareness about halal products and standards in their production process, making halal certification as a concern in the development of halal industry. In facing the challenges and global competition, the Government of Indonesia issued the Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2014 about Halal Product Guarantee which implies the mandatory of halal certification. The low level of participation, awareness and knowledge of micro, small and medium entrepreneurs SMEs towards halal certification, makes it necessery to prepare its implementation. Departing from the problem, this thesis aims to form the hierarchy structure of problem solving and determine the best alternative priority that can be done.

By using analytic hierarchy process AHP method, the collected data is the result of interview and filling of pairwise comparison questionnaires by experts in halal, SME and business actor including user that will be affected directly. Based on the results of AHP calculation analysis, indicating that the criteria in the hierarchical structure consist of awareness 0.422, knowledge 0.223, accessibility 0.210, and production system 0.145 sequentially based on the weighting scale of consideration. While the priority alternatives in problem solving are socialization 0.417, coaching and mentoring 0.269, provision of harmony and transparent information center 0.196, and provision of advocacy institutions 0.118. So it can be concluded that the alternative should be prioritized is the provision of socialization because the greatest value of the end compared to other alternatives."

"Tesis ini membahas tentang Jaminan Pertanggungan Wajib Penumpang Ojek Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dengan pokok permasalahan kesatu Bagaimanakah Kepesertaan Pengemudi Ojek Online Dalam Pertanggungan Wajib Penumpang Berdasarkan UU No.33/1964, kedua Bagaimanakah Jaminan dan Santunan Pertanggungan terhadap Penumpang dan Pengemudi Ojek Online berdasarkan UU No.33/1964 dan UU No.34/1964 tentang Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan terhadap Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif atau doktrinal, dengan tipe penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder dengan teori kausalitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ojek Online tidak termasuk dalam definisi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.33/1964 dan UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini berkorelasi bahwa penumpang ojek online tidak mendapatkan hak atas pembayaran ganti rugi jika mengalami kecelakaan lalu lintas jalan karena dikategorikan bukan sebagai penumpang yang diwajibkan membayar iuran wajib sehingga tidak berhak mendapatkan santunan. Apabila ojek online baik pengemudi dan penumpang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan (ditabrak kendaraan lain) maka dikualifikasikan ke dalam sepeda motor pribadi dan dapat diberikan santunan berdasarkan UU No.34/1964. Adapun yang menjadi saran dari penulisan ini adalah amandemen ketentuan mengenai kendaraan bermotor berdasarkan UU No.22/2009 dan UU No. 33/1964.

---

This thesis discusses the Compulsory Coverage Guarantee for Online Ojek Passengers Based on Act No. 33/1964 concerning Compulsory Passenger Accident Coverage Funds with the first main issue being How is the Participation of Online Ojek Drivers in Compulsory Passenger Coverage Based on Act No. 33/1964, secondly How is the Insurance Guarantee and Compensation for Online Ojek Passengers and Drivers based on Act No. 33/1964 and Act No. 34/1964 concerning Road Traffic Accident Funds for the Risk of Road Traffic Accidents. The method used is normative juridical, with a descriptive analytical research type using secondary data with causality theory. The results of this research indicate that online motorcycle taxis are not included in the definition of public motorized vehicles as regulated in Article 1 of Act No. 33/1964 and Act No.22/2009 concerning Road Traffic and Transportation, this correlates with the fact that online motorcycle taxi passengers do not have the right to compensation payments if they experience a road traffic accident because they are not categorized as passengers who are required to pay mandatory fees so they are not-entitled to compensation. If an online motorcycle taxi driver and passenger are victims of a road traffic accident (hit by another vehicle) then they qualify as private motorbikes and can be given compensation based on Act No.34/1964. The suggestion in this writing is an amendment to the provisions regarding motorized vehicles based on Act No.22/2009 and Act No.33/1964."

"Salah satu inovasi yang dilakukan para penyedia jasa asuransi ini adalah dengan menggabungkan dua keuntungan yang akan diterima nasabah dengan hanya menggunakan aspek investasi dan proteksi dalam satu jenis produk asuransi dengan tetap mengutamakan pemberian jasa penangguhan risiko, yang dikenal dengan produk Unit Link. Perlindungan hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah dan diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penyesuaian antara dasar hukum yang menjadi landasan bagi masyarakat dengan kenyataan di lapangan haruslah memiliki korelasi yang kuat, agar masyarakat sebagai pemakai jasa asuransi dapat menempatkan diri dalam mempertahankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Unit link memberikan manfaat hasil investasi dari premi yang ditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam unit, kinerja imbal hasilnya tergantung pada kinerja subdana investasi unit link yang dipilih nasabah sesuai dengan kondisi pasar saham dan pasar uang. Konsumen dilindungi oleh hukum dan memiliki hak paling tinggi dalam hal perusahaan asuransi mengalami pailit, hal ini terbukti telah diaturnya hak-hak konsumen yang merupakan kewajiban pelaku usaha dalam, kewenangan supervisi OJK, layanan pengaduan konsumen, program penjaminan polis dan penyelesaian sengketa di luar peradilan dan melalui BMAI.

---

Unit link is part of the innovation of the insurance product that combine the aspects of life insurance protection and investments benefit in one package, on which the risks aspect is taken into account within the product. The consumer protection in this context refer to any activities or actions given by the government in accordance to the rights and obligations based on the prevailing laws and regulations. In ideal ways, the positive laws shall have a strong correlation with the implementation. So that, the society as the policy holders could deserve their rights and obligations as stipulated under the prevailing laws and obligations. Unit link provides life insurance protection and investment gain from the insurance premium paid here in after referred as unit, where the return of investment is based on the current market performance of the stock exchange and money market. In regards with the customer protection on the products, unit link policy holders are protected by law and owns the paramount rights in the event of default of the insurance company or in the event of insolvency. The consumer protection aspects particularly on the consumer?s rights (including unit link policy holders) and the obligations of the business owner (including insurance company), policy protection programme, customer hotline for complaints and the dispute settlement through litigation and Insurance Mediation Institution Indonesia against unit link policy holders are governed under the Consumers Protection Law Number 8/1999, Financial Services Authority Law Number 21/2011 and Insurance Law Number 40/2014."

"ABSTRAKSebagai negara dengan penduduk Muslim lebih dari 200 juta penduduk, banyak penelitianmengungkapkan bahwa Indonesia merupakan pasar potensial bagi produk halal. Sejauh ini, daribeberapa penelitian yang telah dilakukan, label halal pada produk perawatan pribadi yang halal PCP halal ternyata kurang terlalu dipedulikan sebagai atribut penting bagi umat Muslim yangsering menggunakan produk tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukanfaktor-faktor intensi beralih yang memengaruhi umat Muslim Indonesia untuk menggunakanPCP yang halal. Dengan menggunakan model jalur regresi, penelitian ini mengonfirmasihipotesis hubungan antara religiositas, sikap, dan niat konsumen untuk beralih beberapa klasterkonsumen dengan menggunakan teori gaya pengambilan keputusan. Sebagai hasil, penelitian inimenunjukan bahwa religiositas dan gaya pengambilan keputusan tidak secara kuat menjelaskansikap konsumen terhadap PCP halal secara bersamaan. Teori Consumer Style Inventory CSI oleh Sproles dan Kendall 1986 membantu menunjukkan keragaman pengambilan keputusankonsumen Muslim Indonesia terhadap PCP halal, bahkan klaster-klaster ini tidak membuatperbedaan dalam sikap terhadap pembelian PCP halal. Data yang dikumpulkan melalui teori CSIdan dianalisis menggunakan Principal Component Analysis PCA menghasilkan enam gayaalamiah pengambilan keputusan konsumen Muslim Indonesia mengenai pembelian PCP. p.p1 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Helvetica.

---

ABSTRACT Many research reports that Indonesia, home of more than 200 million Muslims, to be the bigpotential market for halal products. However, few studies have been conducted to understand theconsumers rsquo switching intention to use halal personal care product halal PCP . Halal label on PCPis less concerned as an important attribute even tough Muslims consume PCP as frequent as foodsand beverages. This study aims to find the switching intentions rsquo determinant factors that influenceIndonesian Muslim to use halal personal care product. This study uses a path model regression toconfirm hypothetical relationships between consumers rsquo religiosity, attitude and intention to switchfor each consumers rsquo cluster using decision making style theory. This research shows thatreligiosity and decision making style do not strongly explain consumers rsquo attitude towards halalpersonal care product simultaneously. The original theory of Consumer Style Inventory CSI bySproles and Kendall 1986 helps showing diversity of Muslim consumers decision makingtowards halal PCP, even these clusters makes no differences in Muslim attitude towards halal PCPpurchase. The original data collected based on CSI theory and analyzed using PrincipalComponent Analysis PCA produces six original Indonesian Muslim consumers rsquo decision makingstyle regarding PCP purchasing. p.p1 margin 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px font 10.0px Helvetica "