Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mengangkat tema wacana pluralisme dalam pemberitaan mengenai die Mannschaft pada media massa. Die Mannschaft adalah sebutan untuk kesebelasan nasional sepak bola Jerman. Die Mannschaft dewasa ini memiliki banyak pemain berlatar belakang diaspora, seperti Mesut Ӧzil dan Jerome Boateng. Pemain-pemain berlatar belakang diaspora tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perjalanan die Mannschaft pada kurun waktu tahun 2006-2010 dan dianggap dapat merepresentasikan pluralisme Jerman. Dengan menggunakan analisis deskriptif dan metode studi pustaka terhadap 6 artikel yang menjadi korpus data, ditemukan bahwa pluralisme yang terjadi pada die Mannschaft merupakan pluralisme yang telah mengalami konstruksi karena memiliki kepentingan tertentu dibaliknya. Pluralisme tersebut bertentangan dengan pluralisme yang seharusnya terjadi pada masyarakat.

---

This thesis focuses on a discourse analysis of pluralism about die Mannschaft in the mass media. Die Mannschaft is a term for Germany?s football national team. Today, Die Mannschaft has several players with diaspora-background, e.g Mesut Ӧzil and Jerome Boateng. These players have a quite huge contribution in the journey of die Mannschaft in year 2006 to 2010 and to be considered as representation of Germany's pluralism. Using analytical descriptive and literature study methodology, this thesis shows that the representation of pluralism in Die Mannschaft has been constructed due to a certain interest behind it. That kind of pluralism is contradicted to the pluralism that commonly happen in the society."

"Sosok pembaruan dalam agama Islam seperti Nurcholis Madjid yang menuangkan pemikirannya tentang pluralisme agama mendapat berbagai tanggapan dari berbagai kalangan, karena dari pemikirannya ini banyak gagasan tentang pluralisme agama dan dikembangkan menjadi banyak pemahaman kepada masyarakat tentang pluralism agama. Salah satu gagasannya yang terkenal bahwa tidak ada sekularisme dinegara ini, sanpai Nurcholis Madjid membuat sebuah selogan yang menyatakan “Islam Yes! Negara Islam No. hasil pemikiran ini yang mengakibatkan banyak pihak yang tidak sependapat dengan gagasannya. Orang yang tidak sependapat dengan gagasannya seperti M.Rasjidi yang mengkritik pemikiran Nurcholis Madjid dalam sebuah buku yang beliau karang dengan judul Koreksi terhadap Nurcholis Madjid tentang sekularisasi(1977), dan pemikiran yang Nurcholis Madjid kembangkan cenderung pengaruh dari pendidikan dan akademinya dan beliau beranggapan bahwa pandangan masyarakat tetang agama pada saat itu masih juhud.maka dari itu masyarakat butuh informasi untuk lebih jelas dan mengetahui pemikiran Nurcholis Madjid, terutama tentang pluralisme agama. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif dan analisis yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, karya ilmiyah dan sumber yang lain.

---

The figure roforms in islam as well Nurcholis Madjid that translates thought on teligious pluralism have various responses fromdifferent circies because of this thought are many ideas about pluralism religion and developed to many understanding to the community about religious pluralism on of the ideas that well-known that there is no sekuralisme in this. To thought is that can lead to many parties that do not agreewith his ideas. Those who do not agreewith his ideas such as M Rasjidi who crosize academy Nurcholis Madjid in a book that he coral reefs with the title of correction against Nurcholis Madjid about Hangover (1977) and ideas that Nurcholis Madjid developtend to be the influence of education and academyand he thought that the views of the peoples of the religion at that time were juhud. Because of that people need moreinformation is clear and know thought Nurcholis Madjid. Especially about religious pluralism. The writing is using this method descriptive and analysts are taken from a variety of cources such as books published scientific papers and other sources."

"Keberagaman sosio - kultural yang dimiliki oleh bangs aIndonesia, di samping menjadi kebanggan dan potensi kekayaan yang tak ternilai, tetapi juga mengandung potensi konflik yang amat besar...."

"Daerah propinsi Lampung terletak di ujung Selatan Pulau Sumatera dengan luas wilayah 35.376,50 Km2. Propinsi ini memiliki penduduk sebanyak 6.178.092 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 1991/Km2 (hasil sensus 1990). Dari jumlah penduduk tersebut diperkirakan penduduk asli suku bangsa Lampung (etnik Lampung) sekitar 30 %, sedangkan lainnya adalah penduduk pendatang yang sebahagian besar menetap di Lampung melalui program transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarsa dari Pulau Jawa dan Bali. Disamping itu penduduk pendatang juga berasal dari migrasi lokal dari Sumatera Selatan, Sumateera Barat dan Sumatera Utara, serta migran dari daerah-daerah lainnya. Penduduk asli daerah Lampung terbagi dalam dua golongan adat budaya dan dialek bahasa (sub-etnik Lampung), yaitu masyarakat adat "pepadun" dan masyarakat adat "pesisir atau peminggir_". Selain perbedaan bahasa, kedua golongan masyarakat adat ini memiliki sistem dan struktur kekerabatan yang berbeda satu sama lain (Hilman Hadikusuma, 1989: 117-118). Terbaginya penduduk asli Lampung dalam dua golongan adat dan penduduk pendatang yang berasal dari berbagai daerah terutama Jawa, Bali dan bahagian lain Sumatera sendiri, menunjukkan bahwa daerah Lampung memiliki masyarakat yang majemuk (plural society). masyarakat majemuk sebagaimana dikemukakan oleh Furnivall (1940) dalam Usman Pelly, yaitu : "Kehidupan masyarakat berkelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi mereka terpisah-pisah karena perbedaan sosial dan tidak tergabung dalam sebuah unit politik".(Pelly Usman, 1993: 187). Kemajemukan masyarakat terutama dilihat dari keanekaragaman suku bangsa (kelompok etnik) melahirkan keanekaragaman kebudayaan (cultural pluralism). Hal ini tergambar secara jelas sebagaimana dinyatakan oleh Fredrik Barth dalam membahas mengenai etnik sebagai berikut : "Definisi yang ideal memang tidak berbeda jauh dengan yang umum kita kenal, yaitu bahwa suku bangsa = budaya = bahasa; sedangkan masyarakat = suatu unit hidup terpisah dari unit lain." (Barth, 1988: 11). Definisi tersebut dikritik sendiri oleh Barth, karena menurutnya kurang dapat mengamati fenomena-fenomena kelompok etnik secara keseluruhan serta posisi mereka dalam kehidupan masyarakat dan budaya. "

"Pembahasan akan pluralisme hukum di Indonesia tidak akan terlepas dari diskursus mengenai Hukum Antar Tata Hukum Intern (HATAH). Dalam era Indonesia modern, salah satu kasus yang berkaitan dengan HATAH ialah pembahasan mengenai Instruski Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975. Setidaknya ada pembahasan yang berkaitan dengan HATAH. Satu, bercampurnya hukum adat dan hukum negara dalam kapasitas seorang Sultan Hamengkubuwono yang merangkap sebagai Gubernur Provisni Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemimpinKasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dua, substansi dari instruksi tersebut yang menggunakan istilah Warganegara Indonesia Pribumi dan Non-Pribumi, sebuah pembedaan yang erat kaitannya dengan penggolongan penduduk era kolonial. Tulisan ini akan membahas permasalahan pertama yang berujung pada pengkualifikasian apakah instruksi tersebut merupakan sebuah hukum dalam sistem hukum nasional maupun adat. Kemudian, penulis juga menelusuri kaitan dari pendikotomian tersebut dengan konsep penggolongan penduduk zaman Hindia Belanda. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan dalam pencarian data yang hasilnya ditampilkan secara deskriptif. Tulisan ini berkesimpulan bahwa instruksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai sebuah hukum dalam sistem hukum nasional namun ia merupakan bagian dari hukum adat. Selain itu, penggunaan istilah Warganegara Indonesia Pribumi dan Non-Pribumi memiliki kaitan yang erat dengan sejarah penggolongan penduduk masa Hindia Belanda.

---

The discussion of legal pluralism in Indonesia is inseparable from Internal Conflict of Law (HATAH) studies. In modern Indonesia, one of the cases related to HATAH is the discussion on Vice Governor of the Special Region of Yogyakarta Instruction No. K.898/I/A/1975. There are two aspects that correlate with HATAH. First, the Sultan Hamengkubuwono's capacity which embodies national legal system and adat law as the leader of both Yogyakarta Province and Yogyakarta Sultanate. Second, the use of Native and Non-Native Indonesian terms within the Instruction, a distinction related with population group system of the colonial. This thesis will qualify whether the instruction can be constituted as law from national and/or adat legal system perspectives, alongside with elaboration on correlation of such dichotomy with population group system. In analyzing these problems, the author used normative research methods with literature studies for data gathering technique which then presented descriptively. This thesis finds the instruction cannot be considered as a law within national legal system but a law in Yogyakarta Sultanate's adat law. In addition, this paper also reaches the conclusion that the use of the terms Natives and Non-Natives Indonesian is related to the history of population grouping during the Dutch East Indies.

"

"Penelitian ini merupakan suatu penelitian tentang bentuk-bentuk keragaman aturan hukum yang terdapat dalam lingkungan pemukiman rumah susun. Dalam kaitan dengan poko penelitian ini, masalah utama perkotaan yang dihadapi oleh kota-kota di dunia termasuk Jakarta adalah pertambahan penduduk yang kurang terkendali, pertumbuhan kota yang serba cepat dan kompleks dalam hal pengembangan fungsi-fungsi sebagai pusta dari berbagai kegiatan yang kesemuanya belum dapat tertampung secara semestinya di ruang-ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegaitan tersebut. Salah satu upaya pemerintah DKI Jakarta dalam mengatur ruang wilayahnya yaitu dengan mengadakan penataan pada pemukiman kumuh."

"The idea of education based on pluralism leads the students to have good character, a positive attitude and to respect what may be different from what they personally hold. In itself, there is indeed a difference. In the face of such a difference, our attitude should be that of understanding, acceptance and to do what is fair on the of proportionate the other hand basis discrimination is to do an injustice towards an individual or a group in society just because that individual or group is different in se. There is also a difference that comes from a specific personal attitude or conviction. This difference is related to differing outlooks and ways of life that are embraced and live by someone.... "