Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tiap jenis perjanjian mempunyai persyaratan yang berbeda yang dapat melahirkan perjanjian tersebut. Perjanjian yang dicapai dengan kata sepakat yang disampaikan dengan sikap diam dapat menimbulkan akibat hukum pada masing-masing pihak. Akibat-akibat yang ditimbulkan ini beragam tergantung jenis perjanjian apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Skripsi ini membahas tentang putusan hukum di tingkat Kasasi Mahkamah Agung antara PT. Dwi Damai dengan PT. Philips Indonesia yang melakukan Perjanjian Distributor secara diam-diam. Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan perjanjian secara diam-diam dalam hukum Indonesia. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian distributor merupakan perjanjian konsensual yang dapat dilahirkan melalui perjanjian diam-diam. Dengan demikian PT. Dwi Damai dan PT. Philips Indonesia telah terikat oleh perjanjian distributor yang dilakukan secara diam-diam.

---

Each type of agreement has its requirements that create the agreement itself. The agreement that based on silent agreement could have many legal consequences toward the parties. This legal consequences appear based on the type of agreement the parties perform. This study discusses Indonesian High Court Decision between PT. Dwi Damai and PT. Philips Indonesia that perform Distributor Agreement by silent agreement. The purpose of this study is to discover silent agreement legal standing based on Indonesian law system. The study will employ normative-juridical method. The result of this study show that distributor agreement is a consensual agreement which can created by silent agreement. Therefore PT. Dwi Damai and PT. Philips Indonesia have been attached by distributor agreement made by silent agreement."

"Skripsi ini membahas mengenai pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak dengan studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 2583/K/PDT/2013, mengenai pembatalan perjanjian sewa menyewa secara sepihak atas tanah milik negara yang terletak di Kompleks Kali Besar Timur No. 31, Jakata barat. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, apakah pembatalan perjanjian dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum meskipun terdapat hubungan kontraktual diantara kedua belah pihak. Kedua, pelaksaanan putusan hakim terkait dengan kasus pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak tersebut. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada hukum positif atau norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1266 KUHPerdata, yaitu harus dengan itikad baik dan dimintakan kepada hakim pengadilan negeri. Sehingga tindakan pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum meskipun terdapat hubungan kontraktual diantara kedua belah pihak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa putusan hakim terkait dengan pembatalan perjanjian secara sepihak telah tepat tetapi dasar pertimbangan dan amar putusannya kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

The researched focused on the termination of an agreement made by unilaterally with the case study of the supreme court's decision No. 2583/K/PDT/2013 regarding the termination of a lease agreement made by one party involved for a state owned land which located in Kompleks Kali Besar Timur No. 31, West Java. This research would focus on two main issues. First, whether a lawsuit could be made regarding the termination of the said agreement as an act of tort despite the contractual terms between both parties. Second, the implementation of the supreme court's decision regarding that said termination. This research used judicial-normative method that refers to positive law or written norms law.

The research showed that, termination of an agreement has to be made in accordance to Article 1338 KUHPerdata and Article 1266 KUHPerdata, which is made with the best interest of parties involved and appealed to the district court's judge. So that a lawsuit can be made for that kind of termination. This research also showed that the supreme court's judge decision regarding said termination has been right, although there's some fallacy in the injuction and consideration made by the judges."

"Dalam suatu perkawinan suami istri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan selanjutnya disahkan pada pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri ini ada yang dicatatkan pada pengadilan negeri bukan pada pegawai pencatat perkawinan. Permasalahan yang dikemukakan pada skripsi ini bagaimana keberlakuan perjanjian perkawinan yang didaftarkan kepada pengadilan negeri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum tertulis atau kepustakaan. Pokok hasil dari penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa perjanjian perkawinan yang dicatatkan pada pengadilan negeri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tetap berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanian perkawinan tersebut namun bagi pihak ketiga perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku dan tidak dapat mengikat pihak ketiga.

---

In a marriage husband and wife can make a marriage agreement. Marriage agreement must be made in written form and subsequently registered by marriage officer. There are marriage agreement that made by husband and wife that registered on district court but not registered by marriage officer. The main issue in this thesis is what is the law effect of Marriage Agreement Registered on District Court After Act No. 1 year 1974 about Marriage. The research method used in this thesis is a juridical normative research, namely study of written law and literature. The result of this research are the marriage agreement that registered on district court have a legal concequences to husband and wife who made the marriage agreement but the marriage agreement do not have any legal consequences to third party."

"Baik dalam dunia usaha atau pun kehidupan sehari-hari, perjanjian merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari baik di dalam ataupun diluar wilayah Indonesia. Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang mengakibatkan pihak tersebut untuk terikat dan tunduk secara hukum kepada ketentuan-ketentuannya. Dalam pembentukannya, kesepakatan merupakan suatu unsur essensial, sehingga, dengan adanya kesepakatan, lahirlah suatu perjanjian. Akan tetapi, bentuk dari kesepakatan tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sehingga, kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu bentuk kesepakatan yang tidak banyak diketahui masyarakat adalah persetujuan secara diam-diam. Persetujuan secara diam-diam dapat mengakibatkan suatu pihak untuk terikat pada suatu perjanjian, meskipun pihak tersebut telah berdiam diri. Untuk memperluas pengetahuan masyarakat terkait hukum perjanjian, dengan menggunakan metode penilitian yuridis normatif, penulis akan mengkaji mengenai hukum perjanjian secara umum serta penerapan dan implikasi dari persetujuan secara diam-diam terhadap keabsahan suatu perjanjian dalam hukum Indonesia dan hukum Inggris.

---

Both in the business world and in everyday life, a contract is something that cannot be avoided both inside Indonesia and Internationally. A contract is an agreement between two or more parties which results in these parties being legally bound and subject to its terms. In its formation, agreement is an essential element, so that, with an agreement, a contract is born. However, the form of the agreement is not explicitly regulated in laws and regulations, in effect agreements can be made in various ways. One form of agreement that is not widely known by the public is acceptance by silence. According to the principle of acceptance by silence, in certain circumstances, a party can be legally bound by a contract, even though the said party had remained silent. To broaden public knowledge regarding contract law, using normative juridical research methods, the author will examine the contract law in general and the application and implications of acceptance by silence to the validity of an agreement in accordance with Indonesian law and English law."

"Tesis ini membahas mengenai beberapa klausul spesifik dalam Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma dengan menggunakan asas proporsionalitas sebagai landasan utama untuk menilai apakah perjanjian tersebut telah mengakomodir kepentingan para pihak secara fair. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dengan menggunakan metode yuridis-normatif, dimana dari data sekunder yang ada dilakukan analisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hubungan kemitraan inti-plasma ini para pihak berada dalam 'posisi tawar' yang tidak seimbang, sehingga pada tahap pra kontrak asas proporsional tidak terpenuhi, sedangkan pada tahap pembentukan kontrak terdapat klausul yang memenuhi asas proporsionalitas, namun ada pula yang tidak memenuhi asas proporsionalitas. Pada akhirnya penulis menyarankan bahwa, diperlukan intervensi pemerintah untuk mengefektifkan program kemitraan inti-plasma ini, selain itu perlu adanya pembekalan wawasan akan aspek-aspek hukum kontrak serta konsekueansinya bagi para peternak/petani plasma, serta perlu dibentuk suatu organisasi peternak/petani plasma sebagai wadah advokasi/pendampingan para anggotanya.

---

This thesis discusses about some specific clause in the 'Inti-Plasma' Partnership Agreement using 'the proportionality principle in commercial contract' as the primary basis for asessing whether the agreement has accommadate the interests of the parties fairly. This research is an explanatory research which use 'juridical-normative' format were collected the data from the seccondary data which analysed by qualitative methods. The conclusion from this study is, in the 'inti-plasma' relationship the parties are in a unbalance bargaining position,so that in the stage of 'pre-contract' , that principle are not met, while at the stage of 'formation of contracts' there are some clauses that met and does not met with that principle. In the end, the researcher suggest that government intervention is needed to streamline the 'inti-plasma partnership program' eficienly, in addition to the need for debriefing the ranchers/farmers about any aspects of contract law and its consequences for their bussiness relation, beside that it's need to set up an organization of ranchers/farmers as a forum to accommodate the inspirations and the interests of its member, so that through these forum can provide safeguards provisions for a fair contract although the contract was made in the standard agreement."

"Penafsiran suatu perjanjian atau kontrak yang didalam KUHPerdata diatur melalui Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 masih diperlukan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, mengingat perbedaan penafsiran dalam menjalankan isi perjanjian atau kontrak dapat berakibat pemenuhan prestasi sebagaimana telah dirumuskan dalam perjanjian atau kontrak tersebut menjadi berjalan tidak lancar atau terhambat. Dengan adanya penafsiran perjanjian atau kontrak diharapkan maksud para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak tersebut dapat dipertemukan, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam pemenuhan isi perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Hasil penelitian menyarankan agar dalam merumuskan perjanjian atau kontrak hendaknya para pihak yang terlibat harus memperhatikan kata-kata dan maksud yang tersirat didalam perjanjian atau kontrak tersebut sehingga perjanjian atau kontrak yang dibuat isinya jelas, mudah dipahami serta tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Akan tetapi, apabila masih terdapat perbedaan penafsiran diantara para pihak yang terlibat didalam perjanjian atau kontrak hendaknya penafsiran terhadap isi perjanjian atau kontrak tersebut tetap dilakukan secara adil dan berpedoman pada peraturan yang ada sehingga pelaksaan isi perjanjian atau kontrak tersebut dapat terlaksana dengan baik.

---

The interpretation of agreement or contract in Civil Code which have been set in Article 1342 until Article 1351 still be needed for parties involved. In view of the differences in interpretation of the contents in the contract or agreement this can cause misunderstandings and obstructing the fulfillment of achievements which have been formulated in that agreement or contract. The agreement or contract interpretation can give a good meaning for the parties in that agreement or contract so there will be a clear understanding to fulfill the agreement. This research is using literature study of juridical-normative.

The result of this research needs to be that the parties has to know carefully the meaning of the words or content of the agreement or contract in order to be clearly or easily understood and could not have any different interpretation. But, if there still are different interpretations between parties involved in that agreement or contract, it should be fair and guided by the existing rules in the interpretation of the agreement or contract content so the implementation of the agreement or contract content can be concluded properly."

"[Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan masyarakat sangat erat kaitannya denganperjanjian. Namun tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa perjanjianmerupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi hukum bagi parapihak yang melakukannya. Perjanjian secara hukum diatur di dalam Buku Ke IIIKitab Undang-undang Hukum Perdata pada bab berjudul ?Tentang Perikatan?.Perjanjian memiliki aspek dengan berbagai macam aspek teori yang luas didalamnya yang kemudian membentuk unusr-unsur, hingga syarat bagaimanadikatan sah. Salah satu teori ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdatadan berkembang adalah yaitu teori perjanjian diam-diam (Silent Agreement).Eksistensi dan keberadaan Silent Agreement memang ada dan diatur di dalamHukum Perdata Indonesia. Namun sayangnya hal ini tidak diatur secara eksplisitdan mendasar, hingga kerap kali penggunaannya dalam keperluan hukum,Berdasarkan permasalahan tersebut maka permasalahan yang akan diteliti olehpenulis dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan secara umum tentangperjanjian secara umum di dalam Buku ke-III Kitab Undang-undang HukumPerdata, bagaimana pengaturan tentnag perjanjian diam-diam dalam Hukumperdata Indonesia, dan penerapan teori perjanjian diam-diam (Silent agreement) didalam gugatan pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2178K/Pdt/2008 Dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 1023 K/Pdt/2011;In daily life, the society?s life has the closest connection with agreement. Howevernot many poeple know that agreement is a legal action which has legalconsequence for the parties who do it. Agreement is legally regulated in the BookIII of Civil Code in a chapter with the title ?About Contract.? Agreement hasaspects with various aspects of the comprehensive theory in it which later formedelements, including requirement in order to be said valid. One of the available andgrowing theories in the Civil Code is the theory of Silent Agreement (PerjanjianDiam-Diam). The existence of Perjanjian Diam-Diam is existed and regulatedunder the Indonesian Civil Law. Unfortunately, this mater is not explicitly andfundamentally regulated, so that most of the time its usage in legal purpose, eitherused in an argument of lawsuit or anything else, becomes inappropriate. Based onsuch issue then the problems that will be researched by the author in thisundergraduate thesis are on how the regulation in general regulated the agreementin Book III of Civil Code, how the regulation on silent agreement is regulated byIndonesian Civil Law, and the applicability of silent agreement (Perjanjian Diam-Diam) theory in the lawsuit of the Supreme Court Decision of the Republic ofIndonesia No. 2178 K/Pdt/2008 compared with the Supreme Court Decision ofthe Republic of Indonesia No.1023 K/Pdt/2011, In daily life, the society’s life has the closest connection with agreement. Howevernot many poeple know that agreement is a legal action which has legalconsequence for the parties who do it. Agreement is legally regulated in the BookIII of Civil Code in a chapter with the title “About Contract.” Agreement hasaspects with various aspects of the comprehensive theory in it which later formedelements, including requirement in order to be said valid. One of the available andgrowing theories in the Civil Code is the theory of Silent Agreement (PerjanjianDiam-Diam). The existence of Perjanjian Diam-Diam is existed and regulatedunder the Indonesian Civil Law. Unfortunately, this mater is not explicitly andfundamentally regulated, so that most of the time its usage in legal purpose, eitherused in an argument of lawsuit or anything else, becomes inappropriate. Based onsuch issue then the problems that will be researched by the author in thisundergraduate thesis are on how the regulation in general regulated the agreementin Book III of Civil Code, how the regulation on silent agreement is regulated byIndonesian Civil Law, and the applicability of silent agreement (Perjanjian Diam-Diam) theory in the lawsuit of the Supreme Court Decision of the Republic ofIndonesia No. 2178 K/Pdt/2008 compared with the Supreme Court Decision ofthe Republic of Indonesia No.1023 K/Pdt/2011]"

"Tesis ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang menganalisa klausula arbitrase dalam judul tesis ini berfokus untuk menjawab apakah klausula arbitrase yang terdapat dalam judul (Indonesia) sudah cukup mengakomodir dalam penggunaan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa dan memudahkan proses penyelesaian sengketa asuransi kebakaran di Indonesia. Kajian pustaka dijadikan dasar dalam penelitian guna penulisan tesis ini. Dari hasil yang diperoleh dengan menganalisis data serta norma, diperoleh gambaran mengenai kelebihan-kelebihan dari arbitrase dibandingkan dengan pengadilan umum dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Dari penelitian ini dapat dilihat bagaimana klausula arbitrase yang terdapat dalam tidak atau belum mengakomodir kemudahan untuk proses penyelesaian sengketa asuransi. Ketidakjelasan atau ambiguitas kurang terperincinya klausula arbitrase dalam polisnya telah menimbulkan perbedaan penafsiran yang justru menyebabkan terjadinya sengketa (kesulitan) dalam menentukan cara/forum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, yang ternyata menyebabkan berlarut-larutnya proses penyelesaian sengketa (perdagangan). Sengketa yang timbul dari pelaksanaan putusan No:46/pdt.6/1999/Jakarta Selatan yang mencantumkan klausula arbitrase di dalamnya, sebagaimana telah ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) bahwa para pihak dalam perjanjian kehilangan haknya untuk membawa sengketanya ke pengadilan umum dan pengadilan umum yang bersangkutan dilarang menerima dan wajib menolak permohonan sengketanya, ternyata masih saja kasus arbitrase yang bersangkutan diterima oleh pengadilan umum. Dari hasil anallisis kasus yang ada penulis menyarankan bagaimana dapat dilakukan pembenahan dalam penyusunan klausula-klausula arbitrase yang ada di dalam perjanjian, Indonesia dengan memperhatikan elemen-elemen esensial yang harus ada dalam suatu klausula arbitrase. Memperhatikan sikap hakim (pengadilan) yang masih menerima kasus sengketa perjanjian dagang yang telah mencantumkan klausula arbitrase, perlu diadakan sosialisasi UU no. 30 Tahun 1999 tersebut terhadap masyarakat umumnya dan kepada para hakim khususnya dalam menyikapi kasus sengketa yang timbul dari perjanjian yang telah memiliki klausula arbitrase supaya kelebihan-kelebihan arbitrase benar-benar efektif.

---

This thesis is written based on the research that analyzes the arbitration clauses in the court. This thesis is focused on answering whether the arbitration clause contained in the court is sufficient to accommodate the use of arbitration as a way of disputes resolution and facilitate the process dispute reolution in Indonesia or not. Literature review of the research is the basis in this research in order to write this thesis.

From this research we can see how the arbitration clauses the court contained is not (yet) able to accommodate the effectiveness of dispute settlement process. Vagueness or ambiguity and the lacking of the details in the arbitration clauses the ineffectiveness on the dispute settlement process. The disputes arising from the implementation of that includes the arbitration clauses in it, as determined by Law No:46/pdt.6/1999/Jakarta Selatan (Arbitration Law) that the parties in the contractlose their right to take the disputes to the general court and relevant court is barred from receiving and shall dispute settlement reguest, apparently there still disputes case is accepted by the general court.

From the results of the analysis of the case, the author suggest the improvements can be made in darfting the arbitration clauses in the agreements, especially in the court view of the elements that essential to exist in an arbitration clause. Noting the attitude of the judge (general court) that is still receiving the contract disputes cases which its includes the arbitration clauses, it is necessary to socializw the Law No. 30/1999 (Arbitration Law) to the public generally and especially to the judges in dealing with the disputes arising from agreements which have arbitration clauses so that the advantages of the arbitration van be really effective."

"Penulisan hukum ini membahas mengenai akibat hukum dari pengalihan benda yang masih dijaminkan oleh Debitur tanpa sepengetahuan Kreditur yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 840 K/Pdt/2005 tertanggal 26 April 2006. Pada penulisan hukum ini penulis menjabarkan mengenai kedudukan Pembeli Tanah yang dijaminkan pada Perjanjian Kredit antara Penjual dan Bank sebagai Kreditur. Tidak adanya perlindungan hukum yang pasti bagi pihak Pembeli dan resiko yang akan timbul bagi para pihak mengakibatkan pengalihan tersebut sepatutnya dilakukan dengan sepengetahuan dan sesuai prosedur yang disetujui oleh Kreditur. Penulisan hukum ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif analitis, jenis data berupa data sekunder, alat pengumpulan data berupa studi dokumen, sedangkan pengolahan dan analisis data berdasarkan pendekatan yuridis normatif.

---

This Thesis concerned about the legal impact of the transfer of an object that still being pledged by the Debtor without the acknowledgement of the Creditor, in connection with the Verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 840 K/Pdt/2005 dated April 26, 2006. On this Thesis, the Author describes about the status of the Purchaser of a land that being pledged by a Loan Agreement between the Seller and the Bank as the Creditor. The absence of certain legal protection for the Purchaser and the potential arising risk on the Parties causes such transfer deservedly conducted with the acknowledgement and with the procedure approved by the Creditor. The form of this Thesis is a normative juridical study, with descriptive analytical study typology, secondary type data, collection data tools such as documents studies, while the processing and data analysis."

"Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi mendorong pemerintah untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan nasional di bidang pembangunan. Salah satunya memanfaatk:an tanah ulayat yang pada dasarnya merupakan kepunyaan masyarakat hukum adat. Menurut hukum adat Minangkabau, tanah ulayat memiliki sifat kolektif, dimana peruntukkaffi.?ya ditujukan bagi kesejahteraan komunitas pemilik tanah ulayat. Pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan oleh pemilik tanah ulayat, pemerintah maupun pihak investor/pengusaha. Bagi pihak investor yang melakukan pemanfaatan tanah ulayat di "Ranah Minang" ini, harus melewati prosedur sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Yaitu meminta kesepakatan seluruh anggota pemilik tanah ulayat dengan menuangkannya dalam suatu perjanjian pemanfaatan.

---

The rapidly of economic development is the reason for government to have increase the national income. One of the act is using ulayat land that basically prescriptive law society as the owner. According to the Minangkabau prescriptive law society, ulayat land has collectiveness at ownership, that is priority to fullfil needed of community ulayat land owner. The owner of ulayat land, government and investor can do utilizing the ulayat land. For investor who utilize ulayat land in "Ranah Minang", have to performed by all procedures according to Minangkabau prescriptive law. That is ask all of community who authorized the ulayat land with a pattern of utilization agreement."