Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan UU No. 28 Tahun 2009 terkait pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di perusahaan kontaktor pertambangan, yaitu PT ABC. Analisis yang dilakukan mengenai pengaruh penerapan UU No. 28 Tahun 2009 terhadap kepatuhan perpajakan, pengakuan biaya pajak, serta manajemen aset tetap berupa alat berat/besar di PT ABC. Data yang dianalisis terdiri atas data pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2005-2014 terkait masa sebelum dan sesudah penerapan UU No. 28 Tahun 2009. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penerapan UU No. 28 Tahun 2009 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak PT ABC karena secara umum PT ABC berkomitmen untuk memenuhi kewajiban terkait administrasi perpajakan. Penerapan UU No. 28 Tahun 2009 berpengaruh signifikan terhadap pengakuan biaya pajak dan manajemen aset tetap terkait alat berat/besar PT ABC. Terdapat pencatatan dan pengakuan atas biaya kepatuhan pajak dan pembentukan dana cadangan yang sebelum penerapan undang-undang tidak dibuat oleh PT ABC. Selain itu, PT ABC mengelola database alat berat/besar secara khusus setelah penerapan undang-undang ini.

---

This paper aims to determine the application of the Act No. 28 of 2009 related to the management of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle in mining contractor company, PT ABC. The analysis conducted on the effect of the application of the Act No. 28 of 2009 for tax compliance, cost of taxation recognition, and fixed asset management in the form of heavy equipments in PT ABC. Data were analyzed consists of the data of motor vehicle tax and transfer tax on motor vehicle years 2005-2014 related to before and after the application of the Act No. 28 of 2009. The conclusion of this paper is the implementation of the Act No. 28 of 2009 has no significant effect on tax compliance of PT ABC because in generally PT ABC is committed to meet its obligations related to tax administration. Application of the Act No. 28 of 2009 significantly influence the cost of taxation recognition and fixed asset management related heavy equipments of PT ABC. There is a recording and recognition of tax compliance costs and the establishment of a reserve fund that before the application of the law is not made by PT ABC. In addition, PT ABC managing database of heavy equipments specially after the adoption of this law."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraa Bermotor II Di DKI Jakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah sejak penerapan tarif progresif PKB banyak Wajib Pajak yang melaporkan kendaraan yang telah dijual agar kendaraan tersebut diblokir guna menghindari tarif progresif. Akibatnya pembeli kendaraan bekas tidak dapat meminjam KTP untuk mengurus pajak kendraan dan harus melakukan balik nama sehingga penerimaan BBN-KB II di DKI Jakarta menjadi semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan BBN-KB II di DKI Jakarta adalah hukum pajak, tingkat pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor baru, tingkat kesadaran Wajib Pajak, dan penerapan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor.

---

This paper discusses about Analysis Application Progressive Tariff of Motor Vehicle Tax To Receipt Used Motor Vehicle Title Transfer Tax in Jakarta. The research is qualitative research using descriptive analysis. The result is that since the application of progressive tariff of Motor Vehicle Tax, many tax payers who report that the vehicle has been sold to be blocked in order to avoid progressive tariff. As a result, used second vehicle buyers can not borrow identity cards to pay vehicle tax and have to do rename, so receive BBN-KB II in Jakarta be increasing. Factors that influence the acceptance of BBN-KB II in Jakarta are tax law, the growth rate of new vehicle ownership, the level of taxpayer awareness, and application progressive tariff of Motor Vehicle Tax."

"Skripsi ini membahas mengenai latar belakang diberlakukannya kebijakan insentif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta dan meninjau kebijakan ini dari sisi pengendalian eksternalitas negatif. Kebijakan insentif pajak BBNKB atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didasari oleh tingginya polusi udara di Jakarta yang disebabkan kendaraan bermotor konvensional dan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, serta pengambilan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Melalui penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan insentif pajak BBNKB adalah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan dalam mengatasi permasalahan udara dan menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta kebijakan tersebut merupakan suatu kebijakan yang dapat mengendalikan eksternalitas negatif dari polusi udara yang dihasilkan kendaraan bermotor konvensional.

---

The purpose of this research is to discuss the background of transfer of motor vehicle title fee incentive policy implementation on battery-based electric vehicle in Jakarta and to review the policy from the negative externalities point of view. this BBNKB incentive policy for battery electric vehicle is brought upon because of the high pollution in Jakarta caused by conventional motor vehicles, which then encourage people to use battery electric vehicle. this research uses a qualitative-descriptive approach, with data collection methods using library research, interviews and field research, and using a qualitative technique for data analysis. Through this research, it is concluded that the BBNKB tax incentive policy acts as a follow up to the presidential regulation Number 55 year 2019 regarding the acceleration of the battery electric vehicle program for transportation with a purpose to overcome air problems and attracting people’s interest to shift from using conventional vehicles to electric vehicles. Furthermore, this policy is the answer to control negative externalities from air pollution produced by conventional motor vehicles."

"ABSTRAKBBNKB II adalah salah satu jenis pajak daerah. Karena saat ini masih banyak kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemilik yang sekarang dan juga untuk mendukung penerapan tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, pemerintah Jawa Barat membuat suatu kebijakan untuk mengatasi isu-isu tersebut yaitu berupa pembebasan BBNKB II. Kota Depok yang terletak di Propinsi Jawa Barat, turut melaksanakan kebijakan tersebut. Disisi lain pembebasan BBNKB II dapat menimbulkan hilangnya potensi pajak BBNKB II bagi propinsi Jawa Barat dan juga khususnya bagi Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil dan temuan dari penelitian ini adalah, mengetahui latar belakang dibuatnya kebijakan pembebasan BBNKB II di Kota Depok, melihat proses implementasi dan mengetahui dampak kebijakan pembebasan BBNKB II terhadap sistem administrasi perpajakan di Samsat Kota Depok.

---

ABSTRACTThe BBNKB II was one of the local taxes. Because of nowdays there are still many of motor vehicle ownership are not comply with the current owner and also to support the application of progressive tarrifs for the second or more motor vehicle ownership, so that the government of West Java Province has made a policy to handle that issues. Depok Town which is one of town in West Java Province is also carry out the policy. The exemption of BBNKB II which held in West Java Province could make potential tax loss generally for West Java Province itself and particularly for Depok Town. This research is using qualitative method with library research and field research by doing in-depth interview to collect its data. Finding and results of this research were, discover the purpose from the exemption of BBNKB II and also to look at the implementation process and reveal the impact from the exemption of BBNKB II policy to the tax administration system at Samsat in Depok Town."

"Laporan magang ini membahas tentang praktek transaksi hubungan istimewa dalam pengenaan pajak pertambahan nilai yang terjadi pada proses produksi dan distribusi kendaraan bermotor roda empat di PT. ABC Tbk dan perusahaan afiliasinya. Analisis transaksi penyerahan menggunakan data ? data primer yang diperoleh langsung dari PT. ABC Tbk sebagai distributor tunggal kendaraan merek DEF. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa transaksi hubungan istimewa dalam proses produksi dan distribusi kendaraan rentan terhadap penetapan harga transfer tidak wajar sehingga pembayaran pajak tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

---

The focus of this report is about analyzing the related party transaction in terms of value added tax treatment that occurs in four-wheeled motor vehicles in PT. ABC Tbk and affiliation companies. The primary sources of this observation are based on internal data which obtained directly from PT. ABC Tbk, the sole distributor of DEF vehicles. The result of this study shows that related party transactions in production and distribution process is susceptible to the unfair transfer pricing practice."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pajak pigouvian dari pajak terkait kendaraan bermotor di Indonesia. Pajak terkait kendaraan bermotor yang dibahas dalam studi ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor PKB untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB , dan progresivitas PKB untuk untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Dengan menggunakan data panel dari 31 provinsi di Indonesia pada tahun 2010 hingga tahun 2014, studi ini menggunakan metode regresi fixed effect untuk melihat pengaruh dari pajak terkait kendaraan bermotor dan dinamikanya terhadap pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor per rumah tangga di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa PKB, BBNKB, dan progresivitas PKB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor per rumah tangga sedangkan PBBKB tidak memiliki pengaruh yang jelas. Meskipun demikian, ketika pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor per rumah tangga dipisahkan antara kendaraan bermotor jenis mobil dan sepeda motor, ditemukan bahwa pajak terkait kendaraan bermotor cenderung lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor per rumah tangga untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor dibandingkan kendaraan bermotor jenis mobil. Pada akhirnya, studi ini merekomendasikan penyesuaian tarif pajak terkait kendaraan bermotor untuk sepeda motor dan mobil dalam rangka penanganan isu equity dan meningkatkan efektivitas fungsi pajak pigouvian dari pajak terkait kendaraan bermotor.

---

This study aims to identify pigouvian tax function of vehicle related taxes in Indonesia. The vehicle related taxes which being discussed in this study are vehicle tax for first vehicle ownership or locally known as Pajak Kendaraan Bermotor, vehicle purchase tax or locally known as Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, fuel tax, and vehicle tax progressivity for more than one vehicle ownership. Using panel data from 31 provinces in Indonesia between 2010 and 2014 with fixed effect regression method, this study specifically tried to identify national scale impact of vehicle related taxes on vehicle quantity growth per household in Indonesia.

This study found that vehicle tax, vehicle purchase tax, and vehicle tax progressivity had a negative and significant while fuel tax had unclear impact on vehicle quantity growth per household in Indonesia between 2010 and 2014. Further, this study disaggregated vehicle quantity growth per household into vehicle quantity growth per household for car and vehicle quantity growth per household for motorcycle. After disaggregating vehicle quantity growth per household, this study discovered that vehicle related taxes are more effective in reducing motorcycle quantity growth rather than car quantity growth.

This findings leads into a main policy recommendation Vehicle related taxes adjustment in order to handle equity issue and to improve the effectiveness of vehicle related taxes in Indonesia both for car and motorcycle."

"Jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat dapat menimbulkan eksternalitas negatif. Salah satu eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh meningkatnya kendaraan bermotor tersebut ialah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan memiliki dampak buruk bagi kehidupan di bumi, khususnya bagi manusia. Salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor ini adalah dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Di Indonesia sendiri, kendaraan ramah lingkungan yang sudah diregisterasikan kepemilikannya adalah kendaraan bermesin hybrid dan berbasis listrik. Atas kepemilikan kendaraan ramah lingkungan tersebut, pemerintah mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menjelaskan bagaimana analisis kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan ramah lingkungan dan alternatif kebijakan bagi kendaraan ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam. Pemerintah sebaiknya membedakan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor antara kendaraan ramah lingkungan dengan kendaraan berbahan bakar fosil pada umumnya. Hal ini mengingat bahwa pencemaran lingkungan yang dihasilkan kendaraan ramah lingkungan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil pada umumnya. Selain itu, alternatif kebijakan dapat diberikan dari segi tarif Pajak Kendaraan Bermotor, bobot dalam Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

---

The increase of vehicles can cause negative externalities. One of the negative externalities is environmental pollution. The environmental pollution gives bad impact for the entire world, especially for human. One of the efforts to reduce environmental pollution is using green vehicles.

In Indonesia, green vehicles that have been registered are hybrid and electric vehicles. The ownership of it, the government imposes a Motor Vehicle Tax. This research describes how the analysis Motor Vehicle Tax policy for green vehicles and the alternative policies for it.

This research uses descriptive qualitative method. The collecting data technique is in-depth interviews. Government policies should distinguish between the Motor Vehicle Tax green vehicles with fossil-fueled vehicles. The alternative policies for green vehicles can be given in Motor Vehicle Tax Rates, 'bobot' in the Tax Base and Motor Vehicle Sale Value."

"Implementasi otonomi daerah memberikan Jawa Barat kewenangan untuk mengelola pendapatannya melalui PKB. Salah satu sumber PAD yang signifikan adalah pajak daerah, khususnya PKB. Terdapat kebijakan khusus pada PKB yang mengharuskan Jawa Barat mengalokasikan minimal 10% dari dana PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009. Penelitian ini menganalisis evaluasi kebijakan earmarking tax atas pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat saat berlakunya Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah telah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai dimensi evaluasi kebijakan menurut Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi efektivitas, pengalokasian dana untuk PKB di Jawa Barat berkontribusi meningkatkan kualitas infrastruktur jalan sebagai dampak terhadap tujuan adanya pengalokasia dana earmark PKB. Secara efisiensi, sumber dana earmarking PKB berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan belanja terkait infrastruktur jalan di provinsi di Jawa Barat. Lalu dimensi kecukupan, kebijakan pembagian hasil PKB sebesar 30% ke kabupaten/kota berkontribusi untuk mendanai berlanja akibat eksternalitas negatif kendaraan bermotor di masing-masing kabupaten/kota. Dimensi perataan, Jawa Barat melakukan pengalokasian dana earmark PKB di tingkatan kabupaten/kota sesuai jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya di masing-masing kabupaten/kota dan adanya bantuan keuangan tambahan dari pemerintah. Dimesi responsivitas, rencana program infrastruktur jalan di Jawa Barat merupakan hasil dari musrenbang yang memang alokasi dananya salah satunya dari earmark PKB. Terakhir, ketepatan dana pengalokasian earmark KB berkontribusi untuk mendukung tujuan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Jawa Barat yang telah ditetapkan. Adapun dampak berlakunya UU No.1/2022 terhadap kebijakan earmarking PKB di Jawa Barat di antaranya penurunan penerimaan PKB di tingkat provinsi dan meningkatkan kemandirian fiskal di tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat.

---

The implementation of regional autonomy has granted West Java the authority to manage its revenues through locally generated income (PAD). One significant source of PAD is local taxes, particularly the Motor Vehicle Tax (PKB). Specific policy dictates that West Java must allocate a minimum of 10% of PKB funds for road development and/or maintenance, as well as improving public transportation modes and facilities, in accordance with Law No. 28 of 2009. This study analyzes the evaluation of earmarking policy on motor vehicle tax in West Java under the Local Tax and Retribution Law. It evaluates the policy across several dimensions: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness as delineated by Dunn (2018). This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through document analysis and in-depth interviews. Findings indicate that in terms of effectiveness, earmarking PKB funds in West Java has contributed to enhancing road infrastructure quality as intended. In terms of efficiency, earmarked PKB funds effectively meet the needs for infrastructure spending across the province. Regarding sufficiency, allocating 30% of PKB revenues to districts/cities helps finance mitigating negative externalities of motor vehicles in each area. In terms of equity, West Java distributes earmarked PKB funds to districts/cities based on their vehicle tax contributions, supplemented by additional financial assistance from the provincial government when necessary. In terms of responsiveness, road infrastructure planning in West Java reflects priorities set through Musrenbang, including allocations from PKB earmarks. Finally, the accuracy of earmarked PKB allocations supports the established goals of road development and maintenance in West Java. The enactment of Law No. 1/2022 has resulted in decreased PKB revenues at the provincial level and enhanced fiscal autonomy at the district/city level in West Java."

"Skripsi ini membahas tentang penambahan unsur Dasar Pengenaan Pajak kendaraan bermotor yang dilihat dari sisi penggunaan kendaraan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian berupa,tingkat penggunaan kendaraan jika dilihat dari sisi teori perpajakan hal tersebut dapat dimungkinkan untuk dimasukkan kedalam unsur Dasar Pengenaan Pajak kendaraan bermotor. Namun pada implementasinya sangat sulit dilaksanakan karena tidak sesuai dengan asas kesederhanaan pajak, yaitu wajib pajak yang akan membayar pajak diharuskan membawa kendaraannya untuk penghitungan pajaknya, serta terdapat biaya pungut yang tinggi dalam implementasinya seperti biaya penambahan jumlah pegawai, biaya pengadaan segel odometer, dan biaya pengecekan odometer.

---

The focus of this study is to discusses the addition of elements of the Tax Base in motor vehicles in terms of the use of the vehicle. This research is a descriptive qualitative research design. The results of this study, the level of use of the vehicle when viewed from the theory of taxation that can be possible to be included into the elements of the Tax Base vehicle. However, the implementation is very difficult to implement because it does not conform with the principle of simplicity of the tax, that is the tax payer will be paying taxes if required to bring the vehicle to the tax, and there is a high collection costs in implementation as costs increase in staff numbers, odometer seal procurement costs, and the cost of clearing odometer."

"Pajak merupakan salah satu bagian terbesar dari penerimaan Negara guna membiayai pembangunan guna kesejahteraan rakyat. Peran pajak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian fungsi investasi pajak yang merupakan modal dari masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan Peraturan Daerah Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor pengendara wajib membayar pajak sesuai dengan jenis kendaraan masing-masing kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Ketentuan mengenai besaran tarif serta mekanisme pembayaran dapat dilihat di dalam peraturan yang berbeda. Adapun aturan hukum terkait dengan pajak kendaraan bermotor selalu berubah tiap tahunnya, mengikuti dinamika pasar yang ada. Akibat rendahnya kesadaran warga DKI Jakarta dlam membayar pajak membuat aparat penegak memberikan “amnesty” kepada para wajib pajak, diantaranya pemotongan denda secara berkala. Penelitian ini menjelaskan bagaimana konsepsi lahirnya kebijakan pengampunan pajak, yang kemudian dianalisis menurut teori Economic Analysis of Law. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah y uridis normatif dengan pendekatan teoritis, yaitu dengan memaparkan konsepsi lahirnya kebijakan pengampunan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lahirnya kebijakan pengampunan pajak dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019 tentang penghapusan sanksi administrasi perpajakan (sunset policy) atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pemutihan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan pengampunan pajak merupakan pilihan terbaik saat itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah, dan solusi yang paling menguntungkan bagi semua pihak, sesuai dengan konsep dasar teori Economic Analysis of Law, yaitu maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiensi

---

Tax is one of the biggest instrument of the government’s income which is used for increasing development in order to make the citizen prosperous. The contribution of tax in development can bee seen from every project held by government in which the government always states that every project is conducted by using tax. Regency-tax (fee to use public facility) are one of important income source that can be used for financing the operation of regency government to reach the wide, real, and responsible autonomy. Therefore, the tax investment function which is the capital of the public and returned to the public can be carried out properly. Based on DKI Jakarta Regulation Number 2 Of 2015 On Vehicle Tax, the rider obligate to pay taxes to the Government of DKI Jakarta. All specifications are at different law including the payment method. While the laws are changing year to year depending on market. As a result of low level of consciousness people paying taxes in DKI Jakarta makes governor have amnesty such as a free fine to those paying taxes. This research explains how the concept of tax amnesty policy, which has been analyzed according to theory of Economic Analysis of Law. The methodology that used in this paper is juridical normative with theoretical approach, which is describing the concept of tax amnesty policy which then analyzed based on legal theory. This paper concludes that the establishment of tax amnesty policy is intended to optimize state revenue and increase economic growth, with the realease Governor Regulation Number 90 of 2019 concerning the elimination of tax administration sanctions (sunset policy) or better known to the public by bleaching by The Provincial Government of DKI Jakarta. The tax amnesty policy is the best option at the time to achieve the objectives expected by the Government and the most favorable solution for all parties, in accordance with the fundamental concept of Economic Analysis of Law theory, which is maximization, equilibrium, and efficiency."