Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang sangat mewah jika ditinjau dari fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan pemerintah menetapkan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang mewah sebagai pajak non final, dasar pertimbangan pemerintah melakukan perubahan atas peraturan yang mengatur mengenai batasan nilai jual barang yang dianggap barang sangat mewah serta penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditinjau dari fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dihasilkan kesimpulan bahwa dasar pertimbangan pemerintah menetapkan Pajak Pengahsilan Pasal 22 atas barag sangat mewah sebagai pajak non final adalah berkaitan dengan tujuan pemerintah yaitu mengumpulkan data Wajib Pajak yang dianggap memiliki penghasilan tinggi karena mampu membeli barang sangat mewah. Pertimbangan pemerintah merubah batasan nilai jual barang yang tergolong barang sangat mewah adalah karena dengan batasan nilai jual sebelumnya Wajib Pajak yang terjaring masih sangat sedikit. Jadi, kaitan antara penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang sangat mewah dengan fungsi pajak adalah lebih ke arah fungsi regulerend, walaupun sebenarnya fungsi budgeter tetap terwujud dari pajak yang dihasilkan dengan tarif lima persen.

---

This study discusses about the application of Income Tax Article 22 of very luxurious goods if the terms of the tax function is the function of budgetary and regulerend function. Concern of this research is the consideration of the government establishes Income Tax Article 22 of very luxurious goods as non-final tax, the basic consideration of the government changes the rules governing the restrictions of the sale value of goods that are considered very luxury goods and its relation with budgetary functions and regulerend function. The method used is qualitative method. The qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews.

The result shows that the resulting conclusion that the government sets the basic considerations Income Tax Article 22 of very luxurious goods as non-final tax is related to the goals the government set this rule, which collects data Taxpayers who are considered to have a high income because of being able to buy very luxurious goods. Meanwhile, the government changed the basic considerations limit the sale value of goods that can be classed as very luxurious goods is due to the sale value of the previous limit taxpayer who netted still very little. Therefore, the link between the application of Article 22 of Income Tax on very luxurious goods with the tax function is more towards regulerend function, although the actual budgetary functions remain materialized from taxes generated at the rate of five percent."

"ABSTRAKLatar belakang pemerintah dalam menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah adalah untuk mendorong industri properti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berdasarkan tujuan yaitu deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implikasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa implikasi atas kebijakan ini. Implikasi bagi pemerintah adalah adanya isu tax expenditure, namun kebijakan ini bukan merupakan tax expenditure dan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat. Implikasi bagi Wajib Pajak dapat mengurangi beban pajak, sedangkan implikasi bagi industri properti adalah adanya peningkatan penjualan hunian sangat mewah, namun hal ini belum dapat terlihat.

---

.The government’s background in issueng the rate reduction policy of Income Tax Article 22

regarding sales of luxurious residential is to encourage the property industry. This research

uses qualitative approach and categorized as descriptive research based on its purpose. Data

collection techniques that used are through literature study and in-depth interviews The

results of the research found that there are implications related to this policy. The implications

for the government side are there is a tax expenditure issue, while this policy is not classified

as a tax expenditure and the fulfillment of public housing needs. The implication for

taxpayers’ side is the reduction of the tax burden, while the implication for the property

industry’s side is the increase in sales of luxurious residential, but this has not been seen

"

"Skripsi ini membahas evaluasi kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang-barang sangat mewah. Analisis dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan publik menurut William Dunn. Studi fokus kepada evaluasi kebijakan sesuai kriteria efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang sangat mewah belum memenuhi kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu pada indikator efektif, efisien, responsivitas, dan ketepatan.

---

This study discusses Evaluation of Income Tax Article 22 Policy on Very Luxury Goods. The analysis is based on the evaluation criteria of public policies according to William Dunn. Researchers focused on policy evaluation criteria for effectiveness, efficiency, responsiveness, and appropriateness. This research was conducted with a qualitative approach. This study conclude that the policy of Article 22 of Income Tax on very luxury goods does not meet the public policy evaluation criteria, namely on indicators of effective, efficient, responsiveness, and appropriatness."

"Adanya keinginan untuk mencapai target penerimaan pajak, dan keinginan untuk meningkatkan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak mendorong pemerintah dalam memformulasikan kebijakan penurunan ambang batas dalam pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan penurunan ambang batas dalam pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Hasil penelitian adalah proses formulasi kebijakan ini melewati empat tahap proses formulasi, yaitu identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi masalah kebijakan, dan desain kebijakan. Akan tetapi, kebijakan ini dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan seperti tidak sesuai dengan kebijakan PPnBM atas hunian mewah, dan adanya potensi mendistorsi pasar. Saat kebijakan dirumuskan, sudah selayaknya perumus mempertimbangkan dampak yang tidak diinginkan dan cara mengatasinya. Kemudian saat public hiring dilakukan, semua stakeholder harus diikutsertakan.

---

The desire to achieve the target of tax revenue, and improving tax compliance control lead the government to formulate the Policy of Threshold Reduction in Income Tax Article 22 Collection on a Very Luxurious Residential Sales. This research is a qualitative research aimed to describe and analyze the process of Policy Formulation of Threshold Reduction in Income Tax Article 22 Collection on a Very Luxurious Residential Sales. The results showed that the process of this policy formulation through four stages : problem identification, agenda setting, policy problem formulation, and policy design. However, this policy still has some shortcomings. Those are the overlap between luxury tax and super-luxury tax, and the potential to distort the market. When this policy is being formulated, the formulator supposed to consider the unwanted impacts and the strategies to overcome them. Then during the public hiring, all the stakeholder supposed to be involved."

"Penelitian ini membahas peraturan pengecualian pemungutan PPh (Studi Kasus Pada PT. XYZ) ditinjau dari asas compliance cost. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ditinjau dari asas compliance cost pengecualian pemungutan PPh yang dialami oleh PT. XYZ tidak berjalan dengan seharusnya. Ditinjau dari aspek compliance cost masih terdapat kekurangan dalam hal komunikasi, sumberdaya, birokrasi, dan disposisi.

---

This research addresses the regulation of income tax exemptions (case study on PT. XYZ) based on compliance cost principle. This study used a qualitative approach with the types of descriptive research. This research concluded that income tax exemptions that is experienced by PT. XYZ doesn't carry out like it should. Based on compliance cost principle, there is still contained some shortcomings in communication, resources, birocration, and disposition."

"Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui justifikasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah. berikutnya juga membahas mengenai dasar pemikiran dalam penetapan objek dari pajak ini dan juga meninjau Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini apabila dilihat dari konsepsi penggolongan pajak. Penelitian ini menggunakan kualitatif pada pertanyaan pertama dan kedua, sedangkan untuk pertanyaan ketiga menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi literatur, penelitian lapangan dan juga dengan wawancara mendalam.Hasil dari penelitian ini adalah justifikasi pemerintah dalam kebijakan ini adalah didasari karena rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penentuan objek pajaknya yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah efek barang tersebut terhadap pasar apabila barang tersebut dijadikan objeknya dan juga beberapa pertimbangan dari sifat barang-barang yang akan dikenakan seperti harga, konsumen barang tersebut, keberadaan barang tersebut di pasaran dan sebagainya. Sedangkan dalam pengujiannya terhadap konsepsi penggolongan pajak kebijakan ini tidak memenuhi karakteristik Pajak Langsung yang merupakan dasar dari Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini lebih cocok dan memenuhi kriteria dari cukai (Excise).

---

The focus of this research is to know the justification of government in the Income Tax Policy Article 22 on Very Luxurious Goods. The next focus is to know the government consideration in determining an object of the Income Tax Article 22, and to observe this policy toward the conception of classifying tax. These researches use a qualitative approach for the first and second questions, whereas the third questions use a quantitative approach. The collecting data method which is used in this research is study literature, field research and indepth interview. Base at it?s purposive, this research includes in descriptive research.

The result from this research is, in this policy the justification of government based on the low of consciousness taxpayer to complete their tax duty. In determining the tax object which becomes the government consideration is the effect of those goods toward a market if those goods become an object and also some consideration from the goods characteristic which imposition like price, the consumer, the existence of goods in market and etc. While, the test toward classifying tax conception policy is unqualified to the direct tax which become the basic from Income Tax and Income Tax Policy Article 22 about very luxurious goods is more suitable and qualify the criteria from excise."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik swasta oleh PT PLN (Persero) serta dampak-dampak yang ditimbulkan bagi Independent Power Producer (IPP) dan PT PLN (Persero). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik swasta oleh PT PLN (Persero) belum memenuhi asas kepastian hukum. Selain itu, pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik tersebut menimbulkan beban material pada IPP dan PT PLN (Persero).

---

This study aims to analyze the application of the certainty of law principle in the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity by PT PLN (Persero) and the impacts on the Independent Power Producer (IPP) and PT PLN (Persero). This research uses descriptive quantitative research approaches and data collection techniques such as depth interviews and literature reviews.

The result of this research is the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity by PT PLN (Persero) does not meet the requirements of certainty of law principle. In addition, the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity raises the material costs for the IPP and PT PLN (Persero)."

"Penelitian ini membahas mengenai pengawasan dalam rangka optimalisasi fungsi regulerend. Regulerend dibutuhkan untuk rnengendalikan reklame agar tidak merusak estetika kota dan keamanan reklame. Pesatnya pertumbuhan ekonomi sebanding lurus dengan pertumbuhan reklame di Jakarta. Oleh karena itu pengawasan diperlukan untuk rnengendalikan fungsi ini agar berjalan optimal.Skripsi ini rnengangkat dua permasalahan yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalarn rangka optimalisasi fungsi regulerend dan kendala yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini rnenunjukan bahwa pengawasan sudah semakin membaik dengan berdirinya Unit Pelayanan Pajak Daerah sehingga pengawasan sernakin dekat dengan objek reklame. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pengawasan seperti kurangnya pengolahan data yang baik.This thesis discusses supervision in order to optimize regulerend function of advertising tax. Regulerend function required to make sure that the advertising billboards do not disturb the beauty of the city and for the security of the billboard itself The rapid economic growth comparable to the growth of advertising in Jakarta. Therefore, supervision is needed to control these functions in order to run optimally.

This thesis is raised two issues, namely the supervision carried out by Dinas Pelayanan Pajak Jakarta in order to optimize the regulerend function and the constraints faced. The approach used in this study is a qualitative approach with qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the control is much improved with the establishment of UPPD, which is closer to the object. In addition, there are still many obstacles such as lack of oversight in the implementation of the integrity of the data information."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan penetapan tarif cukai hasil tembakau melalui PMK 167/PMK.011/201. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan penetapan tarif cukai ditinjau dari fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Dalam rangka memenuhi fungsi budgetair pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau jenis sigaret rata-rata sebesar 12 %. Untuk hasil tembakau selain sigaret tidak mengalami perubahan. Pembatasan produksi hanya ditujukan untuk jenis Sigaret Kretek Tangan golongan II dan III dalam rangka pemenuhan fungsi regulerend. Dalam penetapan kebijakan ini terdapat kendala berupa protes dari pengusaha pabrik jenis Sigaret Kretek Tangan yang merasa keberatan atas besaran kenaikan tarif cukai dan tidak dilakukan sosialisasi sebelumnya oleh pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai besaran tarif cukai dan batasan jumlah produksi hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Tangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penetapan tarif cukai hasil tembakau melalui PMK 167/PMK.011/2011 lebih memprioritaskan fungsi budgetair dibandingkan dengan fungsi regulerend.

---

This thesis discusses the tax rate assignment policy for the result of tobacco based on the PMK 167/PMK.011/2011. This study aims to evaluate the tax rate assignment policy in terms of the functions budgetair and regulerend functions. In order to meet the Government's budgetair function to raise the tobacco tax rate results of sigaret on average by 12%. However, has not changed non-sigaret tobacco. Production restrictions only aimed at different types of Kretek Hand Sigaret groups II and III in order to fulfill functions regulerend. Setting this policy has obstacle regarding protest of entrepreneurs of Kretek factory hand Sigaret objected quantity rate increase taxes and not done previously by the socialization of the Directorate General of customs and Excise concerning the Customs quantities and limits the amount of tobacco production types of Kretek Sigaret hands. This research is a qualitative descriptive research. The results showed that the tax rate assignment policy for the result of tobacco through the PMK 167/PMK.011/2011 more prioritize the functionality of budgetair compared to regulerend function."

"Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PT DDD Indonesia selaku perusahaan produksi makanan ringan tentunya sering melakukan transaksi impor barang. Transaksi atas Impor Barang yang terjadi antara PT DDD Indonesia dengan perusahaan lain dikenakan PPh 22. Melalui perhitungan dan pelaporan yang baik, maka perusahaan dapat dikatakan telah memenuhi peraturan yang berlaku guna untuk meningkatkan anggaran pembangunan nasional Pemerintah. Melalui laporan magang ini akan diketahui mengenai penerapan PPh 22 yang dilakukan oleh perusahaan seperti pencatatan, perhitungan, serta pengkreditan dan pelaporannya. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah Perusahaan telah melaksanakan pelaporan PPh 22 atas impor barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki oleh PT DDD yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban PPh 22, yaitu belum adanya kontrol atas dokumen-dokumen yang terlampir dalam website perusahaan logistik sehingga menghambat proses pelaporan.

---

Article 22 Income Tax is a form of tax deduction or tax collection that is carried out by one party to the Taxpayer related to goods trading activities. PT DDD Indonesia, as a multinational food and beverage company often conducts goods import transactions. Transactions on Goods Import that occur between PT DDD Indonesia and other companies is the subject of PPh 22. Through good calculation and reporting, the company have complied with applicable regulations to help in increasing the Government's national development budget. Through this internship report, it will be known about the application of Income Tax 22 carried out by the company such as recording, calculation, crediting, and reporting. The conclusion of this report is that the PPh 22 reporting on the import of goods in accordance with the applicable laws and regulations. However, there is still weakness that can be corrected by PT DDD related to the fulfillment of PPh 22 obligations, that is the lack of control over the documents attached to the logistic company's website, thus hampering the reporting process."