Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Suku Cadang Pesawat komersial di Indonesia ditinjau dari prinsip kesederhanaan dan prinsip pertumbuhan ekonomi & efisiensi, dan untuk memberikan alternatif kebijakan pengenaan Bea Masuk yang dapat mendukung industri penerbangan. Penelitian kuantitatif ini bersifat deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika ditinjau dari prinsip simplicity, kebijakan BMDTP belum sepenuhnya memenuhi prinsip simplicity. Jika ditinjau dari prinsip economic growth and efficiency, kebijakan BMDTP belum sepenuhnya memenuhi kedua prinsip economic growth and efficiency. Kemudian, berdasarkan analisis antara kebijakan tarif 0% dengan kebijakan BMDTP yang sudah mengalami penyempurnaan di hampir setiap tahapan, kebijakan BMDTP yang sudah mendapatkan penyempurnaan merupakan kebijakan yang paling mendekati kebijakan pajak yang baik karena dapat mendukung perekonomian nasional tanpa ada pihak yang dirugikan.

---

This study aims to evaluate the policy of government-borne import duties on commercial aircraft part in Indonesia in terms of the simplicity principle and economic growth and efficiency principle. This study also aims to give alternative for import duties policy which can support airlines industries. This is a descripitive quantitive research using in-depth interview with informan. The study design used in this research is survey method by using a questionnaire.The result of this study indicate that in terms of the simplicity principle, the policy of government-borne import duties is not fully meet the simplicity principle. In terms of the economic growth and efficiency principle, the policy of government-borne import duties is not fully meet the economic growth and efficiency principle. Then, based on analysis between 0% tariff policy with the policy of government-borne import duties that has improvements in nearly every stage, the policy of government-borne import duties that has improvements is the good tax policy as it supports the national economy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor ditinjau dari lima dimensi, yaitu prinsip simplicity and process, performance, content, economic growth and efficiency, effect of policy, dan memberikan alternatif kebijakan bea masuk yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jika kebijakan ini belum memenuhi keempat dimensi, yaitu simplicity and process, performance, content dan effect of policy. Adapun alternatif pengenaan bea masuk yang tepat hingga saat ini berupa kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan perbaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama dari segi penerbitan aturan serta koordinasi yang terjalin antarpihak guna mencapai hasil kebijakan yang maksimal.

---

This study aims to evaluate government?s policy about Borne Import Duties on Goods and Materials to Make Automotive?s Component using five dimensions, they are simplicity and process, performance, content, economic growth and efficiency, effect of policy, and providing the proper alternative of duties policy. This study uses descriptive quantitative methods and uses literature study and indepth interview for collecting the data.The result shows that this policy does not fulfill four of dimensions, it is simplicity and process, performance, content dan effect of policy. Until these days, the proper alternative of import duties on automotive component uses Borne Import Duties policy which is continuously improved regarding to the regulations, especially on policy publishing and coordination on every party, so the highest result of this policy is achievable."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan fiskal berupa insentif fiskal bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan pesawat terbang bagi perusahaan penerbangan komersial tahun anggaran 2011 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah dan kendala yang dihadapi oleh implementors dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi implementors menyebabkan realisasi bea masuk ditanggung pemerintah sangat rendah dan hanya dimanfaatkan oleh dua airlines.

---

This thesis focused on implementation of the fiscal policy of customs duties borne by the government on import of materials and goods for aircraft, specially for commercial airlines for fiscal year 2011 at supervisory and services office of customs and excise medium type customs soekarno hatta. The purpose of this thesis are to know implementation of this policy and implementors?s constraints faced in its implementation. This research uses qualitative approach through field study and literature study for data collection techniques. The research result shows that the realization of this policiy is totally low and are merely used by two airlines."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan fiskal berupa insentif atau fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan dan perbaikan perkeretaapian untuk tahun anggaran 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menggambarkan implementasi kebijakan mengalami kegagalan akibat adanya kendala yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan sehingga menyebabkan realisasi bea masuk ditanggung pemerintah tidak diserap seluruhnya.

---

This research contains the evaluation of the policy of customs duties borne by the government on import of goods and materials for train manufacture and repair for fiscal year 2011. This descriptive research uses qualitative approach through field and literature study for data collection techniques. The result describes the policy implementation which was failed because of the obstacles were faced by implementor so that the realization of this policy is not entirely absorbed."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis implementasi kebijakan implementasi kebijakan bea masuk 0 atas impor suku cadang dan komponen perbaikan/pemeliharaan pesawat terbang serta implikasinya terhadap produktivitas PT GMF AeroAsia. Penelitian kuantitatif ini bersifat deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang sudah diimplementasikan tersebut sudah berjalan dengan baik. Kemudian berdasarkan analisis terjadi peningkatan jumlah sumber daya manusia, raw material, modal dan volume pelayanan PT GMF AeroAsia setelah kebijakan tersebut diimplementasikan.

---

ABSTRAKThis research focused on implementation of the zero rate import duties policy on aircraft part and component for repair and or maintanance and it rsquo s implication to PT GMF AeroAsia rsquo s productivity. This is a descripitive quantitive research using in depth interview with informan. The result of this study indicate that the policy is successfully implemented. Then, based on analysis there is an increasingon human resource number, raw material, capital, and services volume after the policy is implemented. "

"Penelitian yang membahas kebijakan fasilitas pajak bagi industri grafika masih relatif minim. Padahal industri grafika merupakan industri yang sangat strategis untuk mewujudkan kawasan Indonesia Print City. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan bea masuk dan PDRI terhadap industri grafika ditinjau dari prinsip kepastian dan prinsip pertumbuhan ekonomi & efisiensi serta untuk menganalisis fasilitas pajak apa yang dibutuhkan bagi industri grafika. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ketidakjelasan justifikasi kebijakan bea masuk terhadap mesin cetak konvensional dan kebijakan bea masuk yang berlaku tidak memenuhi prinsip efisiensi. Fasilitas yang dibutuhkan bagi industri grafika adalah insentif bea masuk 0% dan subsidi bunga.

---

Research that discusses the policy of tax facilities for the graphic industry is limited. Whereas graphic industry is a very strategic industry to realize the Indonesia Print City region. By using qualitative approach, this research aims to analyze the evaluation of import duties and tax in term of imports towards graphic industry in terms of the certainty principle and economic growth and efficiency principle as well as to analyze the tax incentives needed for the graphic industry. The result shows that (1) the policy of import duties on graphic industry has not certain justification for conventional printing presses and the policy of import duties does not meet the principle of efficiency. (2) Incentive required for the graphic industry are zero-rate import duties and interest subsidy."

"Industri komponen kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian penting untuk membangun industri kendaraan bermotor dalam negeri yang stabil dan mandiri. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor. Setelah kebijakan tersebut berjalan dari tahun 2008, pagu anggaran yang telah dialokasikan setiap tahunnya belum terserap secara optimal yaitu dengan rata-rata realisasi sebesar 30,55 dengan realisasi tertinggi mencapai 67,81 pada tahun 2016. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sektor industri komponen kendaraan bermotor, alasan realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sektor industri tersebut masih belum optimal, dan harmonisasinya dengan upaya meningkatkan kemandirian dan daya saing industri komponen nasional. Penelitian ini menggunakan metode post-positivism dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data yang berasal dari studi lapangan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam hal sumber daya, disposisi, dan birokrasi dalam proses implementasi kebijakan ini. Realisasi yang belum optimal terjadi karena keterlambatan peraturan-peraturan pelaksana, perubahan permintaan pasar, dan kondisi ekonomi dalam negeri maupun global. Mengenai harmonisasi kebijakan dengan peningkatan daya saing dan kemandirian industri, kebijakan ini perlu dilakukan secara selektif dan limitatif.

---

Automotive components industry is one of the important parts to build a stable and independent motor vehicle industry. Therefore, the government issued a Government Borne Import Duty policy on the import of goods and materials for the manufacture of motor vehicle components.After the policy was implemented from 2008, the budget ceiling allocated annually has not been optimally absorbed with the average of realization is 30,55 with the highest realization reached 67,81 in 2016.

This study aims to analyze the implementation of the Government Borne Import Duties in the in the automotive component industry, the reasons for the realization of Government Borne Import Duties are stil not optimal, and its harmonization with the efforts to increase the independence and competitiveness of national vehicle component industry.

This research used a post positivism method by using data collecting techniques in the form of literature study and field study. Data derived from field studies were obtained through in depth interviews with the informants involved in the policy.

The results of this study indicate that there are some problems in terms of resources, disposition, and bureaucracy in the implementation process. The realization which has not been optimal occurs because the regulations of this policy are late issued, changes in market demand, and domestic and global economic conditions. Regarding the harmonization of policies with competitiveness and independence of industry, this policy needs to be done selectively and limitatively."

"Produk Baja hot rolled plate merupakan produk baja utama yang digunakan ssebagai bahan baku industri manufaktur perkapalan. Kebutuhan produk baja hot rolled plate di dalam negeri selain dipenuhi oleh produk dalam negeri, juga dilakukan impor. Selain itu, dengan adanya indikasi dumping untuk produk baja hot rolled plate yang berasal dari China, Singapura, dan Ukraina, Pemerintah mengeluarkan kebijakan tindakan remedies pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dengan periode pengenaan selama lima tahun. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis evaluasi kebijakan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk baja hot rolled plate ditinjau dari prinsip efektivitas, responsivitas, ketepatan, kecukupan, kesamaan, dan efisiensi serta mengapa hanya ketiga negara tersebut yang dikenakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pandangan post-positivism. Hasil dari penelitian ini bahwa berdasarkan teori evaluasi dunn yang ditinjau dari prinsip efektivitas, responsivitas, ketepatan, kecukupan, kesamaan dan efisiensi bahwa kebijakan BMAD terhadap impor baja hot rolled plate dinilai belum dapat memenuhi nilai prinsip tersebut. Selanjutnya pengenaan BMAD terhadap Impor baja hot rolled plate kepada China, Singapura, dan Ukraina disebabkan karena produsen China, Singapura dan Ukraina telah terbukti melakukan praktek dumping. Lalu Jepang sendiri tidak dikenakan BMAD dikarenakan terdapatnya kepentingan nasional sehingga tidak dikenakan BMAD

---

Hot Rolled Plate (HRP) is widely used as raw material for ship building. Domestic demand of hot rolled plate fulfilled not only by domestic product but also from import. The government throught the Ministry of Finance also enact anti dumping policy for hot rolled plate steel import from China, Singapuran and Ukraine which ended in 2023. The purpose of this study is to analyze the evaluation of the Anti-Dumping Import Duty policy on the import of hot rolled plate steel products in terms of the principles of effectiveness, responsiveness, accuracy, adequacy, equality, and efficiency. In Addition, to analyze why only these three countries anti dumping policy are imposed in Indonesia. This research was conducted using a qualitative method with post -positivisme perspective. The results of this study based on Dunn evaluation theory in terms of the principles of effectiveness, responsivines, accuracy, adequacy, equality, and efficiency from anti dumping policy show that import of hot rolled plate steel is not able to fulfil the principles. Furthermore, anti dumping policy on import of hot rolled plate to those coutries conducted dumping."

"Perdagangan bebas yang berkembang saat ini mengakibatkan perpindahan barang antar negara menjadi mudah. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan sektor industri dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk impor. Salah satu industri yang diproyeksikan untuk berkembang adalah industri elektronika. Penelitian ini fokus kepada kebijakan bea masuk yang berlaku di industri elektronika dan dievaluasi menggunakan kriteria efektivitas, kecukupan, responsivitas, serta ketepatan khususnya fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya adalah fasilitas BMDTP belum sepenuhnya memenuhi kriteria evaluasi kebijakan sehingga dibutuhkan alternatif kebijakan agar tujuan untuk meningkatkan daya saing industri elektronika dapat tercapai secara maksimal.

---

Current developed free trade situation makes the displacement of goods become easier. Therefore, we need to develope domestic industrial sector in order to compete with imported goods. One of industry that is projected to grow up is electronics industry. This research focus on duties policy that applied in electronics industry and will be evaluated by effectiveness, adequacy, responsiveness and appropriateness criteria, especially duties paid by government (BMDTP). This research was conducted by using qualitative approach. The result is that facility does not meet the criteria of policy evaluation so it needs policy alternative to achieve its purpose."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi dari kebijakan BMTP atas impor produk ubin keramik dilihat dari efektivitasnya. Kebijakan ini diatur dalam PMK No. 110/PMK.010/2018 sebagaimana telah diperpanjang dengan PMK No. 156/PMK.010/2021 tentang Pengenaan BMTP Terhadap Impor Produk Ubin Keramik. Latar belakang kebijakan ini adalah permohonan dari Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) karena terjadinya lonjakan impor ubin keramik yang mengakibat kerugian dalam industri ubin keramik dalam negeri. Penelitian menggunakan metode post positivist dan kuantitatif sebagai pendekatannya dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa kebijakan BMTP atas impor produk ubin keramik ini sudah cukup efektif untuk melindungi industri ubin keramik dalam negeri. Kebijakan ini sudah memenuhi indikator perumusan sebagai kebijakan yang efektif. Kebijakan ini juga memberikan waktu bagi industri dalam negeri untuk memperbaiki kinerja melalui penyesuaian struktural. Namun dalam penerapannya kebijakan belum bisa memberi dampak yang signifikan terhadap lonjakan impor dan ancaman kerugian yang dialami industri ubin keramik dalam negeri.

---

This research discusses the evaluation of the safeguard measure import duty policy on imported ceramic tile products in terms of its effectiveness. This policy is regulated in PMK No. 110/PMK.010/2018 as extended by PMK No. 156/PMK.010/2021 concerning the Imposition of Import Duty on Safeguard Measures Against Imports of Ceramic Tile Products. The background of this policy is a request from the Indonesian Ceramic Association (ASAKI) due to the surge in imports of ceramic tiles which resulted in losses in the domestic ceramic tile industry. The research uses post positivist and quantitative methods as its approach with data collection techniques in the form of literature studies and field studies through in-depth interviews. The results of the study concluded that the safeguard duty policy on imports of ceramic tile products is effective enough to protect the domestic ceramic tile industry. This policy has met the indicators of formulation as an effective policy. This policy also provides time for the domestic industry to improve performance through structural adjustments. However, in its implementation, the policy has not been able to have a significant impact on the surge in imports and the threat of losses experienced by the domestic ceramic tile industry."