Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perencanaan pengembangan kawasanminapolitan di Kabupaten Sukabumi, dimana kawasan minapolitan masih belumoptimal karena masyarakat nelayan yang masih banyak miskin. Penelitian inidigunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancaramendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwaperencanaan secara menyeluruh dibuat dalam dokumen perencanaan masterplanyang melibatkan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, PemerintahKabupaten, Swasta, dan masyarakat dan menunjukkan adanya koordinasi vertikaldan horizontal dalam perencanaannya. Terdapat permasalah dalam perencanaantersebut yaitu partisipasi masyarakat nelayan khusunya nelayan buruh yang masihkurang dan terdapat ketidaksesuaian terkait dengan rencana pembangunan jalantol Jakata ? Bogor ? Ciawi dan Palabuhanratu. Pengembangan yang dilakukanmengarah pada industrialisasi dengan pembangunan melalui zona inti dan zonapendukung. Namun pembangunan masih belum maksimal karena masih terdapatkendala seperti infrastruktur yang belum maksimal, akses peminjaman modalyang masih sulit dan budaya masyarakat nelayan yang tidak disiplin

---

ABSTRACTThis paper discusses about the development planning of Minapolitan area inSukabumi, which Minapolitan still not optimal because many fishermen are stillpoor. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews andliterature study. The results showed that the plans are made in the master planwhich involves the central government, provincial government, local government,private, and society. it shows that there are vertical and horizontal coordination inplanning. There are problems in the planning that is about participation offishermen is still less, especially fishermen who work to other fishermen and thereis a mismatch between the master plan and the RTRW of provincial and districtrelated to the plan construction of toll roads Jakata - Bogor - Ciawi andPalabuhanratu. Development conducted with a focus on industrialization, withthe construction of the core zone and the supporting zone. But development is stillnot maximal because there is some constraints like infrastructure is still notmaximal, access to capital lending is still difficult and fishermans cultureundisciplined"

"This paper is based on an observation on mollusc's life in mangrove forest of sepanjang Island, Sumenep Regency, east Java. a total of 25 species of molluscs that belong to 12 families was found in the Island. However only 19 species were used to found in Sepanjang's mangrove, others were immigrants from the sea. This paper also discusses the mollusc's density, reproduction conservation and potency."

"Lake area , such as Klakah , Ranu Gedang and Ranu Segaran , is the past settlements area which occupied by people since the neolithic period which were marked by the use of square pickaxe artifact. Activity in ranu region continu until the next period which is characterized by the existence of megalithics monuments, the remains of on old temple, and tomb from the early days of the entry of Islam, even now, the location of ancient settlements are still used as a residential location."

"Mangrove memiliki peranan yang sangat besar, terutama bagi pulau kecil seperti Pulau Panjang yang rentan akan pengaruh arus dan gelombang. Penelitian mengenai perubahan mangrove di Pulau Panjang dilakukan untuk mengetahui perubahan distribusi area dan kerapatan tajuk mangrove selama kurun waktu 17 tahun (1991-2008) melalui interpretasi citra Landsat yang dikaitkan dengan variabel perkembangan jumlah penduduk, perubahan penutup lahan dan kondisi fisik perairan Pulau Panjang. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif secara keruangan, terungkap bahwa mangrove di Pulau Panjang terus mengalami degradasi, baik dari segi luas area maupun kerapatan tajuknya, akibat dari peningkatan abrasi pantai, pertambahan jumlah penduduk dan konversi area mangrove, yang terutama terjadi di bagian luar area mangrove yang berbatasan dengan lahan terbangun maupun lahan terbuka.

---

Mangroves has very important function, especially for isle like Panjang Island which susceptable from wave and current influence. The research about mangroves change at Panjang Island is done to detect distribution change area and coronet closeness mangrove during range of time 17 year (1991-2008) pass image landsat interpretation relating with citizen total development variable, land cover change and waters physical condition in Panjang Island. By using qualitative descriptive analysis method according to spatial, revealed that is mangrove at long island then experiences degradation, either from vast aspect area also the coronet closeness, effect of enhanced abrasi coast, citizen total increase and conversion area mangrove, most off all happen at exterior area mangrove that abut on tune awaken also opened tune."

"Luasan daerah otonom terformulasi dalam penentuan batas-batas daerahnya. Penentuan batas-batas yang dimaksud harus mampu menggapai apa yang disebut oleh Hoessein (1993) sebagai Catchment area yakni luas wilayah yang optimal bagi layanan, pembangunan, penarikan sumberdaya, partisipasi dan kontrol baik masyarakat maupun birokrasi. Namun demikian penataan batas daerah semata,tidak mampu menjawab keinginan yang tinggi untuk menciptakan masyarakat madani (civil society) di tingkat lokal. Untuk itu diperlukan suatu "tata organisasi' daerah.Penelitian ini mengupas tata organisasi dan batas daerah yang berangkat dan konsep "catchment area" tersebut. Berdasarkan kajian teoritis, ditemui aspek-aspek sosio-administratif dan ekonomi-geografis sebagai pembentuk proses "catchment area" di daerah. Aspek pertama terdiri dari: kohesi masyarakat, fungsi birokrasi dan efisiensi administrasi pemerintahan daerah; sedangkan aspek kedua terdiri dari: kegiatan ekonomi di Daerah., keadaan permukaan daerah dan penarikan sumber-sumber pajak baik potensiil maupun secara riil. Tipe penelitian ini adalah deskriptif -analitis bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, studi pustaka dan analisa data sekunder --termasuk foto- dan observasi lapangan dengan lokasi penelitian di Daerah Kota Depok. Pertimbangan lokasi di daerah ini antara lain daerah ini telah diangkat statusnya menjadi Daerah Otonom yang semula bagian dari Kabupaten Bogor yang sebelumnya melakukan perluasan wilayah; dan dilakukan pada saat transisi UU Pemerintahan Daerah dari UU No. 5 Tahun 1974 ke UU No. 22 Tahun 1999.Hasil penelitian menunjukkan adanya bukti yang kuat di Daerah Kota Depok tidak cukup terjadi "catchment area". Dan aspek-aspek yang berpengaruh, baik sosio-administratif maupun ekonomi-geografis daerah ini kurang memiliki kemampuan untuk menciptakan "catchment area". Bahkan kondisi geografis tata guna lahan menunjukkan adanya "dis-catchment area".Ada beberapa saran/rekomendasi dan hasil penelitian ini yang mampu disumbangkan dalam dua kategori: pertama, kelompok tata batas antara lain: perlu ditinjau kembali peraturan perundangan yang mengatur perihal penataan batas daerah kota di Indonesia dengan mendasarkan pada terciptanya "catchment area" yang lebih komprehensif, batas-batas yang tercipta di Depok yang tidak mendasarkan pada adanya pembentukan "community" di Depok harus ditengarahi dengan kebijakan-kebijakan lokal yang berorientasi pada masyarakat, seperti sosialisasi Pemerintahan Depok, menciptakan visi kebersamaan sebagai warga Depok, dan ikut sertanya partisipasi masyarakat yang lebih luas di berbagai sektor. Diperlukan visi pembangunan yang terfokus pada kompetensi lokal dengan mengupayakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi.Kedua, kelompok tata organisasi yakni, antara lain: sebagai unsur birokrasi pemerintahan daerah, pembentukan dinas-dinas harus didahului dengan analisis beban tugas secara seksama. Jika kecamatan dan kelurahan sebagai basis yurisdiksi kerja cabang-cabang dinas bagi dinas yang tidak hanya di Kantor Pusat (headquarters) pemerintahan daerah, maka terlebih dahulu pembentukan kecamatan dan kelurahan harus berdasarkan kondisi riil kepadatan penduduk, keadaan geografi, aktivitas penduduk, tingkat kebutuhan, dan rentang kendali operasional dan analisis beban tugas lainnya. Memfokuskan kerja pelayanan dinas-dinas yang ada dan juga kecamatan yang terbentuk di Kota Depok, sangat kondusif jika kerja birokrasi tujuan-ganda baik kecamatan maupun kelurahan diarahkan ke upaya membangun dan mengembangkan "sistem informasi masyarakat kota", sehingga penetrasi politik birokrasi ini dapat ditekan sekecil mungkin."

"PT Asta Kriya adalah salah satu UMKM yang bergerak di bidang suvenir kerajinan tradisional Indonesia dan berdiri dibawah naungan Yayasan Darma Bhakti Astra (YDBA). Penelitian ini dilakukan pada UMKM PT Asta Kriya menggunakan metode business coaching, dimana Penulis akan berdiskusi dan mengamati proses produksi secara langsung di PT Asta Kriya. Permasalahan yang terjadi pada PT Asta Kriya berdasarkan hasil diskusi dengan pemilik dan pengamatan langsung, adalah tidak tertatanya area kerja dengan baik dan terjadinya penumpukan produk semi-finished di area kerja. Jika hal ini terus dibiarkan, maka potensi terjadinya pemborosan di area kerja PT Asta Kriya akan meningkat. Permasalahan tersebut muncul karena tidak adanya sistem yang mengatur tata letak area kerja dan pengawasan persediaan produk semi-finished. Pelaksanaan penerapan konsep 5S di area kerja PT Asta Kriya bersifat kualitatif dengan melihat perbedaan sebelum dan sesudah pelaksanaan. Dari hasil pelaksanaan 5S di dalam business coaching ini, area kerja PT Asta Kriya terlihat lebih tertata dengan adanya pemilahan barang-barang yang tidak terpakai, pengelompokan produk semi-finished, dan pemberian floor marking di area kerja. Pengawasan produk semi-finished dilakukan dengan membuat kartu stok untuk produk semi-finished untuk mengawasi aktivitas keluar-masuk produk.

---

PT Asta Kriya is one of the SMEs engaged in the souvenir of Indonesian traditional handicrafts and stand under the auspices of the Foundation Darma Bhakti Astra (YDBA). This research was conducted at SME PT Asta Kriya using business coaching method, where the author will discuss and observe the production process in PT Asta Kriya. Problems that occur at PT Asta Kriya based on the results of discussions with the owner and direct observation, is not well-organized work area and the occurrence of the buildup of semi-finished products in the work area. If this continues to be allowed, then the potential waste in the work area PT Asta Kriya will increase. The problem arises because of the absence of a system that regulates the layout of the work area and the supervision of the inventory of semi-finished products. Implementation of the 5S concept in PT Asta Kriya work area is qualitative by comparing at differences before and after implementation. From the results of the 5S implementation in this business coaching, PT Asta Kriya's work area looks more organized with the sorting of unused items, the classification of semi-finished products, and the provision of floor marking in the work area. Supervision of semi-finished products is done by making a stock card for semi-finished products to supervise inbound and outbound activities of the product."

"[ABSTRAKSebagai Daerah Otonomi Baru, Kabupaten Pangandaran memiliki Pendapatan Asli Daerah yang relatifkecil karena pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal. Pemanfaatan yang optimalmemunculkan industri yang dibangun secara terpadu guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.Metode Penelitian menganalisis data dari studi literatur, FGD, opini pakar untuk mendapatkan industridan prioritasnya, model master plan yang sesuai RTRW, model kelembagaan dan kerjasama. Analisakeekonomian menggunakan analisa cash flow mendapatkan nilai NPV, IRR, POT beserta skenariooptimum untuk dikerjasamakan. Hasil analisis keekonomian KTM di kabupaten Pangandaran selama 30tahun dengan membangun kawasan industri dapat meningkatkan PAD sebesar Rp419 milyar ditambahfasilitas infrastruktur yang selesai dibangun pihak swasta pada tahun ke 9. NPV sebesar Rp875 Milyar,IRR 17,07% dan POT selama 11,44 tahun menjadi skenario ideal untuk kerjasama Private Sector denganBUMD yang menggunakan sistem Revenue Sharing.

---

ABSTRACTa new autonomy region, Pangandaran District’s revenue is relatively low in revenue category becausethey natural resources is not optimal yet in used. The new industry will come if utilization of naturalresources run optimally which is the industry will contribute to leverage to the original district income sothat development programs can be done . Methodology Research analyzed data from literature study,focus group discussions, expert opinions, to get type of industry, priority, a master plan appropriatemodels based on RTRW, institutional models and partnership model. The economic analysis usingdiscounted cash flow analysis to get NPV, IRR,POT along with optimum scenario for partnership. KTM’seconomic analysis results in Pangandaran district for 30 years by build industrial zone can increaserevenue up to Rp419 billion plus infrastructures facilities will submit by private sector in nine year. NPVRp875 billion, IRR 17.07% and POT in 11.44 year as the ideal scenario for Private Sector cooperationwith Public sector that use Revenue Sharing System, a new autonomy region, Pangandaran District’s revenue is relatively low in revenue category becausethey natural resources is not optimal yet in used. The new industry will come if utilization of naturalresources run optimally which is the industry will contribute to leverage to the original district income sothat development programs can be done . Methodology Research analyzed data from literature study,focus group discussions, expert opinions, to get type of industry, priority, a master plan appropriatemodels based on RTRW, institutional models and partnership model. The economic analysis usingdiscounted cash flow analysis to get NPV, IRR,POT along with optimum scenario for partnership. KTM’seconomic analysis results in Pangandaran district for 30 years by build industrial zone can increaserevenue up to Rp419 billion plus infrastructures facilities will submit by private sector in nine year. NPVRp875 billion, IRR 17.07% and POT in 11.44 year as the ideal scenario for Private Sector cooperationwith Public sector that use Revenue Sharing System]"

"Skripsi ini membahas tentang sebaran wilayah banjir tahun 2002,2007 dan 2008 di wilayah Rawa Buaya Jakarta Barat. Curah hujan, topografi dan penggunaanmerupakan variabel yang digunakan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan sebaran wilayah wilayah banjir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran banjir tahun 2002 dan 2007 hampir merata didaerah penelitian meliputi tanggul sungai, dataran banjir dan rawa belakang (back swamp), sementara pada kejadian banjir tahun 2008 sebarannya hanya meliputi dataran banjir dan rawa belakang. Variabel Curah Hujan yang paling mempengaruhi sebaran dan luas wilayah banjir di Rawa Buaya.This research explains about the spread of flood area in 2002, 2007 and 2008 in Rawa Buaya, West Jakarta. The rainfall, topography, and land use are some variables pointed to knowing the difference and the tantamount about the spread of flood area. Research?s result shows that the spread of flood area in 2002 and 2007 nearly flat in the natural leeve, flood plain, and back swamp. While in 2008, the spread covered only in flood plain and back swamp. Rainfall variable influences more to the spread and the flood-breadth-area in Rawa Buaya."