Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perpajakan atas Jaminan Hari Tua di Indonesia memiliki perbedaan yang jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Di samping itu, Peraturan perpajakan atas pembayaran jaminan hari tua memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga dapat mempengaruhi take home pay pensiunan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan program jaminan hari tua dan perbandingan perlakuan perpajakan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penyusunan skripsi ini adalah dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Perbedaan tujuan sistem jaminan sosial menyebabkan perbedaan perlakuan atas perpajakan atas jaminan hari tua di negara-negara ASEAN.

---

Taxation on Provident Fund in Indonesia has a Difference compared to ASEAN countries. Besides, Tax regulations on provident fund withdrawal have significant changes, thus affecting pensioners? take home pay. The purpose of this study is to describe provident fund program and compare it with ASEAN countries. This study uses qualitative approach. Data assembling technique used in this study is library research and thorough interviews. Differences on social security?s purpose and system caused differences with taxation treatment on provident fund in Indonesia andASEAN countries."

"ABSTRAKJaminan Kesehatan Sosial Nasional Indonesia saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan melalui Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Sejak beroperasinya dari tahun 2014, Dana Jaminan Sosial Kesehatan selalu mengalami defisit dan akhirnya harus dibantu oleh pemerintah dengan subsidi dari APBN. Pola tersebut tentu tidak sehat dan berlawanan dengan prinsip jaminan sosial yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yakni kegotong-royongan. Penyesuaian daripada tariff iuran Dana Jaminan Sosial yang dikelola Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan sudah dicoba dilakukan namun mendapat tentangan dari masyarakat. Sistem National Health Insurance di Taiwan pernah mengalami masalah yang sama di tahun 2006. Namun pada saat itu, di samping melakukan penyesuaian iuran, pemerintah Taiwan juga memberikan insenti pajak penghasilan dimana iuran NHI yang dibayarkan sendiri oleh pekerja boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Dengan insentif tersebut, pemerintah Taiwan dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian atas iuran NHI tanpa resistensi dari masyarakat. Tesis ini menganalisa perkembangan jaminan kesehatan sosial di Indonesia dan di Taiwan serta perlakuan daripada peraturan perpajakan terhadap iuran Dana Jaminan Sosial tersebut. Hasil penelitian menunjukkan pembuat kebijakan di Indonesia masih belum berpikir untuk memberikan insentif pajak karena sifat iuran yang sudah dipaksakan tidak memerlukan lagi fasilitas berupa insentif. Pemikiran ini berbeda dengan pembuat kebijakan di Taiwan yang menggunakan insentif pajak untuk meningkatkan social feasibility masyarakat terhadap penyesuaian nilai iuran jaminan kesehatan, serta sebagai instrumen supply side tax policy untuk menjaga daya konsumsi masyarakat.

---

ABSTRACTIndonesia's National Social Health Insurance is currently managed by the Indonesian Social Security Administration of Health through the Social Security Fund for Health. Since its operation from 2014, the Social Security Fund for Health always suffers deficits and ultimately must be assisted by the government with subsidies from the state budget. This pattern is certainly not efficient and contrary to the principle of social security which is mutual cooperation between people. In the past time, the adjustment of the contributions rate has been attempted by the government but it got a resistance from the public. The National Health Insurance system in Taiwan had experienced similar problems in 2006. But at that time, in addition to adjusting the contributions rate, the Taiwanese government also provided income tax incentives in which NHI contributions paid by employees is treated as tax deduction for the taxable income. With these incentives, the Taiwanese government can make adjustments to NHI contributions rate without notable resistance from the public. This thesis analyzes the development of social health insurance in Indonesia and in Taiwan as well as the treatment of the tax regulations on the Social Security Fund. The results show that policy makers in Indonesia do not think of providing tax incentives because the contributios have already been forced and it no longer needs the facilities in the form of tax incentives. While in the other hand, Taiwanese policy makers use tax incentives to increase the social feasibility of the public towards the policy of the adjustment of the Social Security Fund contributions, as well as the supply side tax policy instrument to safeguard people's consumption power. "

"Penelitian ini membahas mengenai optimalisasi portofolio empat instrument investasi utama pada Program JHT BPJS Ketenagakerjaan yaitu deposito, obligasi, saham dan reksadana. Riset dimulai dengan mengumpulkan data mengenai maksimal penjaminan bunga deposito, yield obligasi pemerintah seri benchmark, indeks LQ 45, dan indeks reksadana saham. Analisis dilakukan melalui tahap-tahap menghitung return dan standar deviasi masing-masing instrumen investasi, mencari korelasi dan kovarian, menentukan portofolio optimal dan menentukan kurva efficient frontier. Langkah selanjutnya adalah menentukan bobot dari masing- masing instrumen investasi yang akan dimasukkan dalam portofolio. Berdasarkan hasil perhitungan (return) dan risiko (risk), maka portofolio yang optimal bagi program JHT adalah dengan melakukan perubahan komposisi dari keempat instrumen yang membentuk portofolio. Terjadinya perubahan komposisi sehingga porsi deposito menjadi 34,69%, saham menjadi 21,68%, obligasi menjadi 39,45%, dan reksadana menjadi 4,18%. Dengan kombinasi portofolio optimal tersebut akan menurunkan risiko dari 6,12% menjadi 2,69% dan imbal hasil (return) menurun dari 10,34% menjadi 10,23%.

---

This study discusses the optimization of a portfolio of four main investment instrument at JHT Program in BPJS Ketenagakrjaan ; deposits, bonds, stocks and mutual funds. Research begins with collecting data on the maximum guarantee on deposits, government bond yield benchmark series, LQ 45, and index mutual fund shares. The analysis was conducted through the stages of calculating return and standard deviation of each investment instrument, looking for correlation and covariance, determine the optimal portfolio and determine the efficient frontier curve. The next step is to determine the weight of each investment instrument that will be included in the portfolio. Based on the calculation (returns) and risk (risk), then the optimal portfolio for JHT program is making changes to the composition of the four instruments that make up the portfolio. Changes in the composition so that the portion of deposits to 34.69%, 21.68% shares to bonds be 39.45%, and mutual funds to 4.18%. With the combination of optimal portfolio will reduce risk of 6.12% to 2.69% and the yield (return) decreased from 10.34% to 10.23%."

"Skripsi ini membahas tentang analisis pengenaan Pajak Penghasilan terkait pembayaran Jaminan Hari Tua yang dilakukan oleh PT Jamsostek (Persero) selaku badan yang ditunjuk pemerintah sebagai badan penyelenggara jaminan sosial ditinjau dari asas kepastian hukum serta kendala yang ditmbulkan karena diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008, namun tidak dibarengi dengan Peraturan Pemerintah yang terkait pembayaran Jaminan Hari Tua. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam penentuan dasar pengenaan pajak terkait pembayaran Jaminan Hari Tua. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan apakah dasar pengenaan Pajak Penghasilan atas pembayaran Jaminan Hari Tua yang dibayarkan oleh PT Jamsotek berdasarkan PP 149 Tahun 2000, masih sesuai dengan asas kepastian hukum. Selain itu juga Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Jamsostek. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 149 Tahun 2000 tentang Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua masih sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan dasar pengenaan pajak penghasilan atas pembayaran Jaminan hari Tua yang dilakukan oleh PT. Jamsostek (Persero), serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Jamsostek Persero adalah tidak adanya kepastian aturan yang mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan atas pembayaran Jaminan Hari Tua saat awal mula diberlakukan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, namun kendala tersebut dapat diselesaikan oleh PT Jamsostek Persero

---

This thesis deals with analysis related to the imposition of income tax payments Old Aged Benefits by PT Jamsostek (Persero) as a government-appointed bodies as providers of social security agencies in terms of the principle of legal certainty and the constraints that ditmbulkan since enactment in 2008 of Law Number 36 Year, but not accompanied by the relevant government regulation Old Days Security payments. This has resulted in uncertainty in determining the tax base related to the Old Days Security payments. The objective is to clarify whether income tax base for the payment of Old Aged Benefits paid by PT Jamsotek based PP 149 of 2000, still in accordance with the principle of legal certainty. It is also to explain the constraints faced and the steps carried out by PT Jamsostek. This study was a descriptive qualitative research. Based on the research results can be stated that the Government Regulation no. 149 of 2000 on revenue of Severance Money, Money Ransom Pensions, and Benefits or Old Aged Benefits is still in accordance with the Principle of Legal Certainty and have permanent legal force which may form the basis of income tax for the payment of Old Aged Benefits made by PT. Jamsostek (Persero), and the constraints faced by PT. Jamsostek Persero is no certainty about the rules governing the imposition of income tax for the payment of Security Day at the beginning of the Old Law applied the Income Tax No. 36 of 2008, but these constraints can be solved by PT Jamsostek Persero"

"Tesis ini membahas mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Kanada dalam membuat peraturan domestik tentang e-commerce. Disamping itu juga membahas tentang hak pemajakan (taxing right) yang dimiliki oleh Indonesia atas kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Research In Motion (RIM) sebuah perusahaan Kanada yang melakukan transaksi e-commerce di Indonesia dikaitkan dengan tax treaty antara kedua negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian karya akhir ini adalah deskriptif analisis, pertama-tama penulis menguraikan definisi e- commerce, kemudian diuraikan aspek-aspek perpajakan dalam transaksi cross border e-commerce. Dan langkah yang terakhir diuraikan jenis-jenis dan karakteristik transaksi e-commerce. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku literatur, jurnal, paper, tax treaty, UU Perpajakan dan sebagainya. Hasil penelitian menyarankan agar pihak fiskus sebagai pihak pembuat peraturan, membuat aturan secara komprehensif tentang e-commerce sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara Kanada dan memberikan pelatihan dengan pendekatan case law untuk membekali fiskus dalam menganalisa transaksi e- commerce agar hak pemajakan Indonesia atas penghasilan offshore e-commerce tidak hilang.

---

This thesis discusses about the steps that have been carried out by Indonesia and Canada in making domestic regulation of e-commerce. Besides, it also discusses about the rights of taxation (taxing rights) owned by Indonesia on business activities conducted by Research In Motion (RIM) a Canadian company that conduct e-commerce in Indonesia associated with the two countries's tax treaty.

The research method used in this thesis is a descriptive analysis, the authors first describe the definitions of e-commerce, later described the tax aspects of cross border transactions of e-commerce. And the last step described the types and characteristics of e-commerce transactions. While data collecting technique used is through literature study (library research) by reading and studying a number of literary books, journals, papers, tax treaty, tax bill etc.

The research results suggest that the tax authorities as the regulator, making comprehensive rules about e-commerce as has been done by the Canadian state and provide training to case law approach to equip the tax authorities in analyzing e-commerce transactions for Indonesian taxing right on offshore e -commerce income is not lost."

"Surplus Bank Indonesia menjadi objek Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Huruf s Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam implementasinya, perbedaan karakteristik BI dengan bank konvensional dapat menimbulkan kendala, mengingat tujuan tunggal BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang muncul dalam implementasi perlakuan PPh atas surplus BI dan memberikan rekomendasi kebijakan bedasarkan pajak penghasilan atas bank sentral di negara lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik analisis data kualitatif, dimensi waktu cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan kendala-kendala dalam perlakuan PPh atas surplus BI ini antara lain adalah ketidaksesuaian penggunaan prinsip matching cost against revenue untuk menghitung pengurang PPh BI dan cara perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang memberatkan karena penerimaan Bank Indonesia yang fluktuatif. Rekomendasi kebijakan bedasarkan Bank of England yang mengecualikan pajak penghasilan atas penerimaan yang didapat dari tugasnya dalam menerbitkan banknotes dan terpisahnya pembukuan atas tugas-tugas yang terkait penerbitan uang dan tugas-tugas lainnya.

---

Bank Indonesia’s income becomes the object of Income Tax based on Article 4 Paragraph 1 Letter s Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008. In its implementation, the different characteristics of BI with conventional banks can cause constraints, given the sole purpose of BI is to achieve and maintain the stability of the rupiah. The purpose of this study is to describe the constraints that arise in the implementation of the treatment of income tax on BI surplus and provide recommendation policy based on income tax on central banks in other countries. This research uses a qualitative approach, qualitative data analysis technique, cross-sectional time dimension with data collection technique in the form of a literature study and in-depth interview. The result of the research shows that the obstacles in the treatment of Income Tax on BI surplus include the mismatch of the use of matching cost against revenue principle to calculate the deduction of PPh BI and the calculation of the Income Tax Article 25 installment which is burdensome due to the fluctuating acceptance of Bank Indonesia. Bank of England-based policy recommendations that exclude income tax on receipts earned from its duties in issuing banknotes and separate bookkeeping of tasks related to the issuance of money and other tasks."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dasar argumentasi Direktorat Jenderal Pajak bahwa piutang tak tertagih pada PT BNI, Tbk tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto serta mengetahui upayaupaya yang dilakukan PT BNI, Tbk dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan pihak DJP mengenai perlakuan perpajakan atas piutang tak tertagih.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif. Data diperoleh dengan wawancara secara mendalam. Berdasarkan peraturanperaturan perpajakan yang berlaku saat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau yang telah dihapus bukukan oleh PT BNI, Tbk dapat dibiayakan sepanjang piutang tersebut berasal dari transaksi bisnis wajar sesuai dengan usaha perbankan dan Bank telah melakukan upaya penagihan yang maksimal atau terakhir.

---

This thesis aims to identify and analyze difference arguments of Directorate General of Taxesthat the non-performing loans at PT BNI,Tbkcan not be expensed from gross incomeand to determine the efforts that will be undertaken by PT BNI,Tbk in the face of disagreements with the Directorate General of Taxes regarding the tax treatment of non-performing loans.

This research method is descriptive interpretive. The data are collected by means of deep interview. In conclusion, according to the applicable regulations of taxation, uncollectible loans or non-performing loans write off by PT BNI,Tbk can be recognized as long as the receivable are from fair transactions in accordance with banking business and Bank has made maximum and final efforts to collect the receivable."

"[ABSTRAKTesis ini membahas hubungan antara kesenjangan penghasilan dan rasio pajak dengan menggunakan data World Development Indicators di 12 negara sejak tahun 1999 sampai dengan 2010. Untuk menganalisis pengaruh rasio pajak terhadap kesenjangan penghasilan, rasio pajak dibagi menjadi tiga jenis, yaitu rasio pajak total, rasio pajak langsung, dan rasio pajak tidak langsung. Diindikasikan bahwa pajak tidak langsung berpengaruh secara positif terhadap kesenjangan penghasilan di negara-negara tersebut.Tesis ini membahas hubungan antara kesenjangan penghasilan dan rasio pajak dengan menggunakan data World Development Indicators di 12 negara sejak tahun 1999 sampai dengan 2010. Untuk menganalisis pengaruh rasio pajak terhadap kesenjangan penghasilan, rasio pajak dibagi menjadi tiga jenis, yaitu rasio pajak total, rasio pajak langsung, dan rasio pajak tidak langsung. Diindikasikan bahwa pajak tidak langsung berpengaruh secara positif terhadap kesenjangan penghasilan di negara-negara tersebut.

---

ABSTRACTThis paper discusses the relationship between income inequality and tax ratio using World Development Indicators data in 12 countries from 1999 until 2010. To analyze the effect of tax ratio on income inequality, tax ratio is divided into three types, which are total tax ratio, direct tax ratio, and indirect tax ratio. It is indicated that indirect tax positively affects income inequality in those countries.;This paper discusses the relationship between income inequality and tax ratio usingWorld Development Indicators data in 12 countries from 1999 until 2010. Toanalyze the effect of tax ratio on income inequality, tax ratio is divided into threetypes, which are total tax ratio, direct tax ratio, and indirect tax ratio. It is indicatedthat indirect tax positively affects income inequality in those countries, This paper discusses the relationship between income inequality and tax ratio usingWorld Development Indicators data in 12 countries from 1999 until 2010. Toanalyze the effect of tax ratio on income inequality, tax ratio is divided into threetypes, which are total tax ratio, direct tax ratio, and indirect tax ratio. It is indicatedthat indirect tax positively affects income inequality in those countries]"

"Penelitian ini membahas tentang perlakuan pajak atas biaya litbang di Indonesia dan membandingkan dengan perlakuan pajak atas biaya litbang di negara lain yang mendapatkan insentif pajak. Tujuan dari penelitian ini memetakan bentuk-bentuk insentif pajak di negara lain, dan membandingkan dengan bentuk perlakuan pajak atas biaya litbang pada industri susu di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk-bentuk insentif pajak di beberapa negara seperti Malaysia , Singapura, India menganut model deduction dalam jumlah yang lebih besar dari Indonesia dan bentuk insentif seperti double deduction di Malaysia dan tax credit seperti di Jepang apabila dibandingkan dengan perlakuan biaya litbang di Indonesia yaitu single deduction lebih menguntungkan secara tax saving apabila diterapkan pada industri susu di Indonesia. Untuk pengeluaran aktiva tetap yang dipakai dalam riset, bentuk insentif seperti penyusutan dipercepat memberikan penghematan pajak di tahun-tahun awal.

---

This study discusses the tax treatment of R D cost in Indonesia and compared with the tax treatment of R D cost in other countries that receive tax incentives. The purpose of this study mapping the forms of tax incentives in other countries, and comparing the shape of the tax treatment of R D cost to the dairy industry in Indonesia. The approach used in this research is descriptive qualitative data collection methods in depth interviews and literature study.The results of this study are the forms of tax incentives in some countries such as Malaysia, Singapore, India is a model of deduction in an amount greater than Indonesia and incentives such as double deduction in Malaysia and the tax credit, as in Japan when compared with the treatment of R D cost in Indonesia single deduction that is more advantageous tax saving when applied to the dairy industry in Indonesia. For expenses of fixed assets used in research, incentives such as accelerated depreciation provides tax savings in the early years."

"Virtual office merupakan layanan yang menyediakan sewa menyewa alamat bisnis, jasa resepsionis, jasa mengangkat dan meneruskan telepon call forwarding , jasa surat menyurat, dan beberapa penyedia memberikan layanan penggunaan ruang meeting. Virtual office sendiri dalam peraturan Pajak Penghasilan belum diatur secara jelas dan tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan virtual office sebagai jasa atau sewa, dan menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan atas virtual office. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa virtual office memenuhi unsur sewa dan jasa. Virtual office memenuhi unsur sewa apabila terdapat penggunaan ruangan sehingga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan. Sedangkan virtual office yang dalam layanannya tidak terdapat penggunaan ruangan termasuk bentuk jasa dan dikategorikan sebagai jasa manajemen. Pengenaan Pajak Penghasilan atas virtual office yang dianggap sebagai jasa tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa manajemen. Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan diskusi dan standarisasi oleh seluruh pihak yang terkait untuk mendefinisikan virtual office secara umum maupun perlakuan dalam Pajak Penghasilan.

---

Virtual office is a service that provides rent of business address, receptionist services, call forwarding services, mailing services, and also provides rent of meeting room for company usage. In term of Income Tax Law, Virtual office has not been set clearly and firmly. This study aims to analyze virtual office treatment for taxing purposes, that is, to be treated as a service or a rent. It also analyzes the imposition of Indonesian Income Tax on virtual office. This study uses qualitative approach with data collection through in depth interviews and literature studies.

The results of this study indicate that the virtual office fulfills the requirement of rents and services. Virtual office can be treated as a rent if there is a room usage and subject to Income Tax Article 4 paragraph 2 on the rent of land and or building. Meanwhile, if the virtual office does not provide room usage, it can be treated as management service. The imposition of income tax on a virtual office which considered as a service, is subjected to Article 23 Income Tax on management service. The suggestion to be given is the need of discussing and standardizing by all parties concerned to define the virtual office in general and also the treatment in income tax."