Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi proses perundingan gencatan senjata perang Korea. Perang Korea mengalami keadaan stagnasi pada pertengahan tahun 1951 yang akhirnya mendorong negara-negara yang terlibat dalam Perang Korea untuk memulai proses perundingan untuk mengakhiri perang. Melalui metode peneletian sejarah dengan desain deskirptif, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses perundingan untuk mengakhiri perang melibatkan banyak kepentingan bagi negara-negara yang terlibat dalam perang. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan serta kondisi politik Amerika Serikat, Uni Soviet, Cina, termasuk juga Korea Utara dan Korea Selatan memberikan pengaruh besar terhadap proses perundingan yang diadakan sejak pertengahan tahun 1951 . Kebijakan serta kondisi politik negara-negara tersebut akhirnya menjadi faktor-faktor penghambat serta pendukung bagi jalannya perundingan-perundingan yang berakhir dengan perjanjian gencatan senjata pada tanggal 27 Juli 1953.

---

This thesis discusses the factors that influenced the negotiation process of the Korean War armistice. Korean War experienced a state of stagnation in the mid-1951 that finally pushed the countries involved in the Korean War to begin the negotiation process to end the war. Through a historical research with descriptive research design, this study suggests that the negotiation process to end the war involved a lot of interest from the countries involved in the war. The answer to all problems in this study shows that political policies and conditions of the USA, USRR, China, as well as North Korea and South Korea, gave great influences on the negotiation process, which began in mid-1951. Policy and political conditions of these countries eventually become limiting factors as well as support for the course of negotiations that ended with the armistice agreement on July 27, 1953."

"Perang Korea 1950-1953 menyebabkan kekacauan di Korea Selatan baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial. Selain masyarakat Korea Selatan pada umumnya, anak-anak merupakan korban yang paling menderita akibat perang. Tidak sedikit anak-anak yang terlantar di jalanan dengan keadaan yang memprihatinkan. Mereka kelaparan dan kedinginan, serta luka di tubuhnya. Bahkan, di antara mereka tidak sedikit yang akhirnya meregang nyawa. Dalam kondisi seperti itu, militer Amerika Serikat memberikan berbagai macam bantuan kepada masyarakat Korea Selatan, tidak terkecuali khusus bagi anak-anak yang menjadi korban perang. Kontribusi tersebut didukung oleh PBB, para misionaris Amerika, chaplain atau tentara pastor, berbagai macam organisasi Kristen di Amerika, serta pemerintah Korea Selatan. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini akan membahas peran kaum militer Amerika Serikat terhadap anak-anak Korea Selatan dalam Perang Korea. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan menggunakan dokumen digital sebagai sumber data primer. Hasil dari penelitian ini adalah bantuan militer Amerika Serikat terhadap anak-anak Korea Selatan dalam masa Perang Korea bersifat kemanusiaan dan difokuskan pada penyembuhan trauma fisik dan psikis yang diwujudkan dengan upaya evakuasi, pengelolaan bantuan untuk panti asuhan, serta dukungan moral.

---

The 1950-1953 Korean War caused chaos in South Korea in terms of political, economic and social aspects. Apart from South Korean society in general, children were the victims who suffered the most from the war. Thousands of children were displaced on the streets with a state of concern. They were starving and cold with wounds on their bodies. In fact, lots of them ended up dying. In such conditions, the US Armed Forces provided various kinds of assistances to the people of South Korea, especially to the children who were also the victims of the war. The contribution was supported by United Nations, American missionaries, chaplains, various Christian organizations in America, and South Korean government. In this connection, this research will discuss the role of the United States Armed Forces towards South Korean children in the Korean War. The method used in this study is the historical method with digital documents as the primary data source. The results of this study explain that the aid rendered by the United States Armed Forces towards South Korean children, victims of the Korean War, was a humanitarian aid that was focused on the childrens physical and psychological trauma healing. They rescued and cared for the children, contributed to help the orphanages, and showered the children with moral supports."

"Jurnal ini membahas tentang latar belakang keterlibatan dan peran yang diberikan oleh Australia dalam Perang Korea. Penelitian ini adalah penelitian sejarah yang dilakukan dengan desain deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa alasan mendasar keterlibatan Australia dalam Perang Korea adalah politik luar negeri Australia, yaitu forward defense terhadap bahaya kuning (yelow peril) yang dilanjutkan dengan adanya bahaya merah (red peril) atau bahaya komunis yang menyebar di dunia. Berlatarbelakang alasan tersebut akhirnya Australia terlibat dalam Perang Korea dengan mengirimkan sejumlah bantuan militer kepada Korea Selatan.

---

The focus of this study is about background of Australia’s involvement and role in Korean War. This research is historical descriptive interpretive. The result of this research shows that the main reason of Australia’s involvement in Korean War is it’s foreign policy, a forward defense toward yelow peril and red peril, known as communist threat all over the world. Based on that reason, Australia decided to get invoved in Korean War by sending a number of military aid to South Korea.;The focus of this study is about background of Australia’s involvement and role in Korean War. This research is historical descriptive interpretive. The result of this research shows that the main reason of Australia’s involvement in Korean War is it’s foreign policy, a forward defense toward yelow peril and red peril, known as communist threat all over the world. Based on that reason, Australia decided to get invoved in Korean War by sending a number of military aid to South Korea."

"Skripsi ini membahas tentang politik luar negeri RRC di tahap awal, khususnya tentang keterlibatan Cina dalam Perang Korea 1950-1953. Dengan menelaah karakteristik politik luar negeri RRC, skripsi ini menjelaskan lebih lanjut mengenai persepsi Cina atas Perang Korea, serta bagaimana usaha Cina untuk mencapai tujuan atau kepentingan nasionalnya dalam konflik internasional tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Cina dalam Perang Korea telah membawa serangkaian dampak yang sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan politik luar negeri RRC selanjutnya, khususnya pada periode 1954-1957.

---

The focus of this study is on early Chinese foreign policy, especially its relation to China’s involvement in Korean War 1950-1953. By describing the characteristic of Chinese foreign policy, this study tries to define China’s perception about Korean War. In addition, this study attempt to explain about China’s effort to make its national goals or interests coming true in the middle of this international conflict. Some data in this study show that China’s involvement in Korean War causes some impact which could give an influence toward the next Chinese foreign policy, especially in period of 1954-1957."

"Dalam perang sipil Angola terjadi pada 11 November 1975 terdapat tiga kelompok besar dalam politik Angola yaitu MPLA, FNLA dan UNITA. Dukungan Uni Soviet terhadap MPLA merupakan sebuah kebijakan melawan kekuatan Imperialis Barat di Afrika. Penelitian ini merupakan penelitan sejarah. pendekatan teori intervensi Jean-Sebastien Rieux tentang Intervensi pihak ketiga dalam konflik Internasional digunakan untuk membahas kasus bantuan Uni Soviet dalam perang sipil Angola. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengungkap bagaimana kebijakan Uni Soviet didalam konflik tersebut. Hasil penulisan menunjukan keterlibatan Uni Soviet dalam perang sipil Angola, merupakan satu kebijakan luar negeri Uni Soviet untuk perluasan pengaruh di Afrika.

---

Angola's civil war occurred on November 11th 1975. There are three large Angola's politician groups: MPLA, FNLA, and UNITA. This conflict evolved into an international conflict when nations like USA, and USSR are involved. This paper is a historical research. Jean-Sebastien Rieux's Intervension theory used in this paper to discuss the USSR's aid in Angola's civil war. The objective is to reveal clearer and thoroughly. The result shows that USSR's involvement in Angola's civil war was one of USSR's foreign policies."

"Perang selama ini dalam pemikiran masyarakat awam dikenal sebagai suatu peristiwa yang memilukan, tidak adil, dan sebagai sebuah tragedi kemanusiaan. Namun, perang sebenarnya dapat menjadi suatu peristiwa yang adil. Dalam upaya mencapai keadilan tersebut, Agustinus mencetuskan sebuah teori yang mengatur apa saja yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang berperang, yang dikenal sebagai Just War Theory. Ada pun teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh Michael Walzer pada abad 20. Just War Theory yang dikembangkan oleh Walzer ini menjadi alat analisis yang akan penulis pergunakan untuk membuktikan pelaksanaan Perang Dunia II di Eropa sebagai sebuah perang yang adil.

---

War is commonly known as an event that only brings misery, injustice, and a tragedy of humanity. But, war actually can become an event which is just. In order to make war as a just war, Augustine arranged some theories that can make a war become a just war, which is known as “Just War Theory”. In the 20th century, Michael Walzer has successfully developed the just war theory into a whole new level. In my opinion, this theory can become an instrument to prove that there are justice that contained in World War II in European Region, and this war is a just war that happened in the 20th century."

"Tulisan ini akan membahas isu kematian dalam puisi berjudul Geomeun Siniyeo yang diakibatkan oleh Perang Korea. Isu kematian akibat depresi dalam puisi Geomeun Siniyeo berbeda dengan keinginan mati secara umum, yaitu seperti bunuh diri. Penyair justru meminta bantuan Dewa untuk mencabut nyawanya. Dari puisi Geomeun Siniyeo, penulis berargumen bahwa isu kematian yang berbeda itu disebabkan oleh jiwa penyair yang telah mati. Sedangkan studi terdahulu mengatakan bahwa penyair menjadi saksi atas kematian orang lain akibat perang sehingga timbul keinginan untuk mati. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan membaca teliti setiap bait pada puisi, memaknai simbol, membaca studi terdahulu yang membahas puisi Geomeun Siniyeo, dan mencari informasi terkait kesehatan mental rakyat Korea pada masa Perang Korea. Selain itu, penulis juga mencari informasi terkait wishes to die, mencari informasi mengenai depresi, dan kemudian mengaitkan isu kematian dengan depresi. Dengan menggunakan teori fenomenologis penulis berusaha menemukan deskripsi sistematis dan faktual terhadap puisi tersebut.

---

This paper will discuss the issue of death in a poem titled Geomeun Siniyeo caused by the Korean War. The issue of death due to depression in Geomeun Siniyeo is different from the general death wish, which is suicide. The poet actually asks God 39;s help to take his life. The author argues that this kind of death issue is caused by the soul of a dead poet. While previous study says that poet witnessed the deaths of others due to war that arises the desire to die.

The method used in this paper is by perusing each verse on poetry, interpreting symbols, reading previous studies that discuss Geomeun Siniyeo poem, and seeking information related to the mental health of Korean people during the Korean War. The author also looking for information related to wishes to die, looking for information about depression, and then linking the issue of death with depression. By using phenomenological theory the author tries to find a systematic and factual description of the poem."

"Perang Korea adalah perang yang dimandatkan antara Korea Utara dengan dukungan Uni Soviet melawan Korea Selatan dengan dukungan Amerika Serikat. Latar belakang perang Korea dapat diselidiki pada pemisahan Korea oleh AS dan Soviet pada pendudukan mereka di Semenanjung Korea pada akhir Perang dunia II.Kebijakan pendudukan AS dan Soviet kepada dua Korea ditandai oleh perbedaan ideologi dan sistem politik, perpecahan antara kekuatan kiri dan kanan yang mendalam di semenanjung Korea dan konsolidasi pemisahan wilayah lebih lanjut. Kaum kiri dalam kasus Korea tidak termasuk komunis, karena kiri lebih beraliran sosialis nasionalis dan kelompok non-eksterm kanan. Walaupun begitu perbedaan ini tidak secara ketat berlaku karena kiri sering juga dianggap komunis. Kanan jelas merujuk kepada kaum kapitalis nasionalis.Bersama dengan pertentangan ideologi, friksi antara kekuatan yang menentang kekuatan eksternal dengan kekuatan yang mendukungnya membentuk secara fundamental sebab konflik.Lebih dari itu, perbedaan kebijakan luar negeri AS dan Uni Soviet kepada selatan dan utara Korea setelah okupasi mereka menjadi bagian esensial sebab perang.Kebijakan luar negeri AS dan Uni Soviet kepada Korea bersifat inkonsisten dan kurang sungguh-sungguh. Eropa sebagai pintu depan sementara Asia, khususnya Korea adalah pintu belakangnya. Pernah AS menganggap Korea tidak lebih dari tambahan untuk keamanan dan pertahanan Jepang. Dengan kata lain, Korea dikeluarkan dari daftar target area kebijakan besar AS dan hanya sebagai sasaran kedua dari politik luar negeri AS. Hal ini sebagian karena jarak yang jauh antara kedua Negara dan sebagian lagi karena asumsi secara strategik Korea hanya bernilai kecil.Perbedaan yang tajam terjadi dengan Soviet. Secara historis Soviet mempunyai kepentingan yang dalam di Korea, untuk melindungi Soviet dari serangan luar. Semenanjung Korea, khususnya Korea utara telah menjadi vital bagi kepentingan ideologi dan sasaran strategik Soviet demi untuk melindungi hak yang telah ia dapatkan dari Manchuria sebagai hasil dari deklarasi perang melawan Jepang di akhir Perang Dunia II. Hal ini dilakukan setelah Soviet megalami hubungan sulit dengan pengaruh AS di Jepang dan Korea Selatan, dan pengaruh Komunis yang tumbuh di Cina. Dalam pengertian ini, kebijakan Soviet kepada Korea Utara tetap konsisten dari awal.Pendudukan Soviet di Utara Korea dan kemudian bantuan program kepadanya merupakan bagian dari usaha untuk menciptakan pengkalan di Korea Utara untuk digunakan sebagai penyebaran kepentingannya dan pengaruh ideologinya di tempat lain di Timur jauh. Rezim Korea Utara sejak awal mengikuti Soviet, rezim Korea Utara adalah wakil Soviet yang memerintah Korea utara demi melayani sasaran dan kepentingan nasional Soviet. Fakta bahwa Kim II Sung dan pengikutnya adalah wakil Soviet karena terdiri dari orang-orang yang diundang Moskwa untuk pelatihan politik saat perang Dunia II dan mereka mempunyai kewarganegaraan Soviet adalah hal penting dari teori ini (kekuasaan wakil). Soviet membiarkan wakilnya memaksa dan menguasai partai, komite rakyat dan angkatan bersenjata Korea utara dengan ancaman kekerasan, dan kemudian memasukkan wilayah Korea Utara dalam lingkup pengaruh Soviet.Kebijakan Soviet kepada Korea Utara dengan menjadikan rezim Korea utara menjadi ultra kiri, agresif dan provokatif. Adalah karena penagruh dari kebijakan Soviet, Korea Utara memaksakan kebijakan dasar demokratik untuk megkomuniskan selatan Korea. Skema Soviet untuk menjadikan utara Korea menjadi pangkalan strategik melawan AS tepat sama sengan kebijakan dasar demokratik Kim II Sung yang bertujuan untuk menyiapkan revolusi komunis di selatan.Hal ini oleh Soviet dan AS wujudkan pada pembentukan dan karakteristik kekuasaan politik di Korea utara dan Korea selatan; organisasi kekuatan angkatan bersenjata dan akumulasi kapasitas perang di Korea utara dan Korea selatan; dan menciptakan kondisi untuk invasi ke selatan Korea dan utara Korea. Kebijakan politik luar negeri AS dan Soviet dari tahun 1945-1950 mengalami pasang surut yang akan berpengaruh besar bagi pecahnya perang tahun 1950. baik AS dan Soviet mempunyai maksud imperialis guna melindungi keamanan nasional mereka atas nama perwalian."

"Kerajaan Jepang yang sejak akhir abad ke-19 telah berkembang menjadi negara modern, sudah memperlihatkan sifat-sifat imperialismenya.Negara itu telah mulai dengan ekspansinya untuk menguasai negara-negara tetangganya di daratan Asia, dimulai berturut-turut dari Manchuria, Korea dan China. Rupanya Jepang telah menganggap dirinya sebagai pemimpin Asia dan menghendaki agar seluruh bangsa Asia berhimpun dibawah pimpinan Jepang untuk bersama-sama menentang hegemoni bangsa Barat atas bangsa Asia.Pada waktu pecah Perang Dunia Kedua yang dimulai di Eropa, pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerang,pangkalan angkatan laut Amerika di Pearl Harbor, untuk selanjutnya bergerak secara cepat ke selatan untuk mencaplok sejumlah negara di kawasan Asia, diantaranya nusantara Indonesia yang waktu itu bernama Hindia Belanda. Dalam peperangan yang menentukan di pulau Jawa, sejak kapitulasi Belanda pada tanggal 9 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki dan menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda.Seluruh Tentara Hindia Belanda yang disebut KNIL di pulau Jawa menjadi takiukan Jepang, dan anggota-anggotanya, terutama yang berwarga Belanda, dijadikan tawanan perang. Mereka dikurung dalam sejumlah kamp khusus, tidak saja di pulau Jawa, bahkan sampai dibawa ke luar wilayah Indonesia, dimana mereka banyak dipekerjakan sebagai buruh kasar di berbagai proyek pertahanan di tempat-tempat yang mempunyai nilai strategis militer. Tidak hanya anggota militer, Jepang juga menginternir seluruh penduduk warga Belanda dan mengasingkan mereka dalam kamp-kamp tertutup yang dijaga keras oleh tentara Jepang.Sejak dimasukkan dalam kamp-kamp tahanan itulah para penghuni kamp mulai merasakan penderitaan-penderitaan tak terhingga akibat perlakuan Jepang yang diluar perikemanusiaan selama masa pendudukan Jepang hingga akhir perang. Jepang secara terang-terangan telah menunjukkan sikapnya yang anti Barat dan ambisinya untuk menjadi Pemimpin Asia, yang dimanifestasikannya pada perlakuannya terhadap orang-orang Barat yang dapat ditaklukkannya. Pihak Sekutu menamakan para tawanan-perang dan interniran itu APWI.Kapitulasi Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 ternyata belum berarti pembebasan dari penderitaan bagi para tawanan-perang dan interniran yang selama ini hidup dalam kamp-kamp tertutup, karena para penghuni kamp kini terpaksa menghadapi situasi baru yang sama sekali tidak terperkirakan sebelumnya.Bangkitnya bangsa Indonesia untuk merdeka sejak 17 Agustus 1945, telah menggerakkan suatu revolusi yang dahsyat untuk mengusir Jepang dari tanah airnya dan menentang penjajahan kembali oleh Belanda.Sikap anti Belanda dan anti Jepang pada para pemuda pejuang Indonesia telah membawa mereka ke ekses-ekses revolusi, sehingga banyak orang Belanda dan Jepang menjadi sasaran keganasan revolusi. Tentara Sekutu yang datang di Jawa dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang dan memulangkan para tawanan-perang dan interniran Sekutu, telah memicu pecahnya bentrokan-bentrokan fisik berdarah antara para pejuang Indonesia dengan tentara Sekutu yang secara kentara melindungi kembalinya kolonialis Belanda di Indonesia.Pada tahun 1946 persengketaan antara Indonesia dengan Sekutu akhirnya dapat diredakan melalui kerjasama Indonesia dan Sekutu dalam penyelesaian bersama atas pemulangan APWI dari pulau Jawa. Dengan menggunakan aparat POPDA dan dengan segala keterbatasan sarana, pada pertengahan tahun 1946 pemerintah Indonesia berhasil dalam menangani suatu tugas kemanusiaan untuk memulangkan sebanyak 36.280 APWI, yang kebanyakan terdiri dari wanita dan anak-anak.

---

Allied Prisoners-Of-War And Internees (A.P.W.I.) In Java and Their Repatriation after The End Of The WarThe Japanese Empire that had grown to be a modern country since the end of the 19`h century, had shown its imperialistic character. They began their expansive behavior to conquer neighboring countries in the mainland of Asia, beginning consecutively from Manchuria, Korea, and China. It seemed that Japan had viewed itself as the leader of Asia and wanted to unite the entire nations of Asia under its leadership to challenge the hegemony of the Western Nations over the Asian Nations.At the time the World War II was raging in Europe, on the 8`h of December 1941 the Japanese attacked the United States naval base at Pearl Harbor, in order to be able to move swiftly southward to annex a number of countries in the Asian region, among which was the Indonesian archipelago that was then called the Netherlands-Indies. After a decisive battle in the island of Java, the Dutch colonial army surrendered on the 9`h of March 1942. Since then Japan managed to conquer and control the entire territory of the Netherlands-Indies.The entire Dutch armed forces in the island of Java named KNIL, was captured by the Japanese. Members of the KNIL, especially the Dutch nationals, were made as prisoners of war. They were not only confined in several camps located in Java but also moved to other territories outside of Indonesia, where they were employed as forced labor in many defense projects which has a military strategic value. Not only military members, Japan also interned the entire Dutch citizens and exile them into closed camps, heavily guarded by Japanese soldiers.Since the moment being placed in the prisoner's camps, the Dutch camp occupants experienced immense sufferings as the result of the Japanese inhuman conduct during the time of the Japanese occupation until the end of the war. Japan had blatantly demonstrated its anti-western attitude and ambition to become the leader of Asia, which was manifested on their conduct upon the conquered westerners. The Allies named the prisoners of war and internees as APWI.The surrender of Japan on the 15th of August 1945 was not automatically meant freedom from persecutions for the prisoners of war and internees lived in closed camps, because these camp occupants had still to face other new unpredictable situations outside their camps. The rising spirit of independence among Indonesian people since the 17'h of August 1945, had created a massive revolution to expel Japan from their homeland and to denounce the return of Dutch colonialism.The anti Dutch and anti-Japan attitude on the young Indonesian freedom fighters had lead them to the excess of revolution, so much that a great many Dutch people and Japanese became the target of the savage of revolution. The Allied Forces which had landed in Java with the official task of disarming the Japanese Forces and releasing the prisoners of war and internees, triggered the outbreak of bloody physical clashes with the Indonesian freedom fighters who believed that the Allied Forces were clearly protecting the return of Dutch colonialism.On 1946 the dispute between Indonesia and the Allies was finally subdued through cooperation between Indonesia and the Allies in a joint solution on the repatriation of the APWI from Java. By utilizing the POPDA apparatus within the limitation of the means available, in the middle of 1946 the Indonesian government succeeded in achieving the task for humanity to evacuate as many as 36,280 APWI, who mostly were women and children, to their assembly points in Allied controlled areas."

"Skripsi ini membahas tentang latar belakang keterlibatan Federasi Rusia dalam Perang Sipil di Suriah. Dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, penulis berupaya untuk memahami keterlibatan Federasi Rusia sebagai great power dalam menyelesaikan konflik Perang Sipil di Suriah melalui dokumen-dokumen hasil negosiasi Rusia bersama negara-negara yang terlibat di dalam konflik. Dokumen-dokumen tersebut menyatakan bahwa Perang Sipil di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui proses negosiasi politik di bawah pengawasan PBB untuk mengembalikan stabilitas keamanan. Melalui keterlibatannya dalam Perang Sipil di Suriah, Rusia senantiasa memiliki intensi untuk mempertahankan diri dan kepentingannya dengan menjadi hegemoni dalam sistem internasional.

---

This study disdusses the background ot the involvement of the Russian Federation in Syrian Civil War. Using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis method, the author seeks to understand the involvement of the Russian Federation as a great power in resolving the Civil War conflict in Syria through documents from the Russian negotiations with the countries involved in the conflict. These documents state that the Syrian Civil War can only be resolved through a process of political negotiations under the supervision of the United Nations to restore security stability. Through its involvement in the Civil War in Syria, Russia has the intention to defend itself and its interests by becoming a hegemony in the international system."