Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberlakuan sistem jaminan kesehatan secara nasional, diprediksi akan meningkatkan lonjakan kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan, baik berupa dokter pribadi, klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Agar lonjakan ini dapat terkendali dan beban layanan setiap fasilitas kesehatan dapat tetap terjaga keseimbangannya, diperlukan sistem rujukan dan regionisasi layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan model rujukan dan regionisasi dengan memperhatikan aspek spasial, meliputi sebaran populasi dan sebaran fasilitas kesehatan serta aksesibilitasnya. Aksesibilitas diwakili oleh waktu tempuh terpendek antara lokasi populasi dengan lokasi fasilitas kesehatan. Penentuan prioritas rujukan menggunakan indeks peluang berbasis Model Huff, dengan waktu tempuh terpendek dan ketersediaan tenaga medis (dokter, perawat, bidan) sebagai parameter ketertarikan. Cakupan wilayah studi meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

---

The implementation of nation-wide health care insurance system in Indonesia, is expected to lead to a surge in access to health facility services, including private doctors, clinics and hospitals. In order to keep the high demand under control, a referral and regionization system for health care acess is required. This study uses a referral and regionization modeling with attention to spatial aspects, including the distribution of the population and health care facilities, and accessibility among them, which is represented by the shortest travel time between population location and health care facility location. Prioritization of referrals utilizing access probability index based on Huff model, with the shortest travel time and the availability of medical personnel (doctors, nurses, midwives) as the parameter of attractiveness. Scope of the study area includes Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung and Kabupaten Bandung Barat."

"Adanya penambahan jumlah peserta ASKESKIN di Kota Tangerang dari quota yang ditetapkan Departemen Kesehatan RI yaitu sebesar 134.438 jiwa peserta menjadi 245.628 jiwa setelah pendataan yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang (Rekapitulasi Kartu Multiguna per Kecamatan tahun 2008). Oleh karena itu Pemerintah Kota Tangerang meningkatkan jumlah anggaran untuk pemberian jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat miskin yang pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.516.359.752,- menjadi Rp. 4.000.000.000,-. Dimana pemberian jaminan pembiayaan kesehatan dengan Kartu Multiguna anggarannya 100% berasal dari APBD Kota Tangerang. Dengan Kartu Multiguna ini diharapkan 15% dari jumlah penduduk Kota Tangerang masih tergolong penduduk miskin dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang kualitasnya sama dengan yang diquotakan Departemen Kesehatan RI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Program Kartu Multiguna bagi masyarakat miskin di Dinas Kesehatan Kota Tangerang di tahun 2008 pada bidang kesehatan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang bulan Mei dan Juni 2008. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis sistem yang mencakup faktor input, proses, dan output. Faktor input terdiri dari tenaga, dana, sarana dan metode. Faktor proses terdiri dari validasi data, pembuatan SKB antara Dinkes Kota Tangerang dan Rumah Sakit, penerbitan surat jaminan, utilisasi review, verifikasi klaim, dan pembayaran klaim. Faktor output mencakup utilisasi pelayanan kesehatan oleh peserta pemegang Kartu Multiguna pada bulan Januari-April 2008. Penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara mendalam dengan para informan, observasi, serta pengumpulan data sekunder Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Selanjutnya dilakukan tahap analisis data yang kemudian dibahas dengan menganalisis hasil yang disesuaikan dengan teori yang ada. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Kartu Multiguna bagi masyarakat miskin masih mengalami beberapa kendala. Diantaranya kurangnya jumlah tenaga pelaksana, pembuatan SKB antara Dinkes Kota Tangerang dan Rumah Sakit, dan verifikasi klaim. Kurangnya jumlah tenaga pelaksana Kartu dirasa kurang efisien karena dengan banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan membuat beban kerja petugas menjadi bertambah, sehingga petugas membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu dengan banyaknya pekerjaan cukup menguras energi petugas sehingga membuat petugas menjadi kurang fokus dengan pekerjaannya. Dalam pembuatan SKB antara Dinkes Kota Tangerang dan Rumah Sakit belum ditemukan aturan yang berkaitan dengan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen tagihan klaim Rumah Sakit serta aturan yang berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan Kartu Multiguna oleh pemegang kartu Multiguna. Dalam proses verifikasi klaim diketahui terkadang ditemukan beberapa ketidaklengkapan dokumen dari rumah sakit yang akan diverifikasi, sehingga petugas yang menangani pelaksanaan Program Kartu Multiguna di Dinas Kesehatan Kota Tangerang harus menghubungi pihak rumah sakit dan mengembalikan dokumen-dokumen tersebut agar dilengkapi, tetapi terkadang pihak rumah sakit memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikannya lagi ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah menambah jumlah tenaga pelaksana Program Kartu Mutiguna, mengadakan pelatihan untuk petugas agar pelaksanaan program menjadi lebih terarah, menambah sarana dan prasrana, perlu dibuat adanya aturan yang berkaitan dengan pemakaian Kartu Multiguna agar tidak disalahgunakan oleh pemegang Kartu Multiguna, Perlu adanya ketentuan yang disepakati bersama antara pihak Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit yang mengatur tentang ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen pengajuan klaim oleh Rumah Sakit."

"Kesehatan gigi dan mulut di Indonesia hingga saat ini masih merupakan permasalahan yang belum kunjung usai. Sebanyak 57,6% penduduk Indonesia yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulutnya, baru terdapat 10,2% penduduk yang memperoleh perawatan dari tenaga medis gigi. Tesis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kepemilkan jaminan kesehatan meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut ke tenaga medis gigi di Indonesia tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data Riskesdas terintegrasi Susesnas tahun 2018 dengan desain studi potong lintang. Permodelan menggunakan instrumental variabel digunakan karena adanya endogenitas pada variabel kepemilikan jaminan kesehatan. Hasil penelitian turut membandingkan besaran pengaruh antara kepemilikan jaminan kesehatan JKN dan Non-JKN.

---

Dental and oral health in Indonesia is still an unsolved problem. As many as 57.6% of the Indonesian population who have dental and oral health problems, only 10.2% of the population receive treatment from dental medical workers. This thesis aims to prove that health insurance ownership increases the utilization of dental and oral health services to dental medical workers in Indonesia in 2018. This study uses integrated data from Riskesdas and Susesnas 2018 with a cross sectional study design. For modeling, instrumental variables is used because of the endogeneity of the health insurance ownership variable. The results of the study also compare the magnitude of the effect between the JKN and Non-JKN health insurance ownership."

"Skripsi ini membahas tentang hubungan faktor-faktor utilisasi pelayanan kesehatan dengan lama hari rawat inap di PT. Bosowa Asuransi selama periode Januari-Oktober 2015 dengan menggunakan metode kuantitatif dan design penelitian cross sectional. Teknik pengumpulan data dengan data primer yang diperoleh dari data sekunder dari report klaim PT. Bosowa Asuransi kemudian diambil data khusus klaim rawat inap. Hasilnya diperoleh bahwa usia, jenis kepesertaan dan klasifikasi penyakit memiliki hubungan yang signifikan terhadap lama hari rawat, yaitu memiliki nilai p-value ≤0,05 sementara jenis kelamin, kelas perawatan dan tipe PPK tidak berhubungan signifikan secara statistik dengan lama hari rawat, yaitu memiliki nilai p-value > 0,05.

---

This study discusses the relationship factors of health service utilization by long days of hospitalization in health insurance participants PT. Bosowa Insurance during the period from January to October 2015 by using a quantitative method and cross sectional study design. Based on collection techniques derived from secondary from the report claim PT. Insurance Bosowa then taken specific based on hospitalization claims. The result showed that age, the type of membership and classification of the disease has a significant relationship to the length of stay, which has a p-value ≤0,05 while gender, class and type provider care not statistically significantly associated with length of stay, which has p-value> 0.05."

"Pola pembayaran pelayanan persalinan pervaginam normal yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan adalah dengan cara nonkapitasi yakni sebesar Rp.600.000. Fasilitas Kesehatan sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan diharuskan memberikan pelayanan kesehatan sesuai perjanjian kerjasama dan tanpa menarik iur-biaya. Penarikan iur-biaya yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan mitra kerja BPJS merupakan salah satu tindakan kecurangan (fraud). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor kebutuhan finansial menjadi pendorong bagi klinik mitra kerja BPJS Kesehatan untuk menarik iur biaya pada peserta BPJS Kesehatan. Pegawasan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, DinKes, serta Kementrian Kesehatan belum dilakukan secara optimal dan penggunaan sanksi seperti yang tertuang didalam PMK No. 36 Tahun 2015 juga belum dilakukan sepenuhnya. Berdasarkan hasil tersebut penulis menyarankan untuk dilakukannya analisis unit cost terkait pelayanan persalinan pervaginam normal dan ditingkatkannya pengawasan oleh BPJS Kesehatan dan semua pihak yang terkait untuk menjamin fasilitas pelayanan kesehatan sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

---

The pattern of a normal vaginal delivery service payments paid by BPJS is by nonkapitasi which amounted to 600,000. Health Facility as partners BPJS required to provide appropriate health services cooperation agreement and without cost-sharing. Cost-sharing withdrawals carried out by health care facilities BPJS partners is one act of fraud (fraud). This research was conducted using qualitative method. The research found that the factor of financial needs become the driving force for the clinic BPJS partners to attract participants BPJS cost sharing on health. Supervision conducted by BPJS Health, Health Office, and the Ministry of Health is not optimal and the use of sanctions as stipulated in the Regulation of Healt Minister No. 36 2015 has not been done completely. Based on these results the authors suggest to do the analysis of the unit cost of service related to normal delivery and increased supervision by BPJS Health and all parties concerned to ensure the health care facility as a partner BPJS provide quality services and in accordance with the prescribed rules."

"Di tengah pandemi COVID-19 penyelenggaraan pelayanan publik melakukan penyesuaian berupa pemanfaatan teknologi informasi (online). Salah satunya Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan (Yankesru dan PK) Dinas Kesehatan Kota Depok yang juga melakukan penyesuaian pada Pelayanan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) menjadi online berbasis aplikasi. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan prima pada Pelayanan SJP Online saat pandemi COVID-19 sebagai perwujudan prinsip good governance. Desain penelitian berupa kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah data sekunder. Model evaluasi berupa sistem IPO (Input, Process, dan Output). Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan Pelayanan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online sudah cukup prima sesuai standard pelayanan prima menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 dan Permen PAN dan RB RI Nomor 15 Tahun 2014, meskipun masih terdapat kendala-kendala seperti, kurangnya Pegawai Verifikator Medis dan Penanggungjawab SJP Online, sarana dan prasarana belum memadai, belum disahkannya SOP dan perencanaan kegiatan pelayanan prima, beban moriil bagi pegawai, pemahaman SJP yang belum optimal dari beberapa Pegawai, Puskesmas, dan Masyarakat Wilayah Kota Depok, serta kurangnya sosialisasi fasilitas pengaduan. Meskipun demikian, Seksi Yankesru dan PK terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan pada Layanan SJP Online agar pelayanan prima dapat tercapai seutuhnya.

---

During the COVID-19 pandemic, many public services made adjustments to the online system, including the Service Guarantee Letters (SJP) in the Health Referral System and Health Financing Section that using application-based online. Therefore, this study aims to know the overview of excellent service evaluation in the SJP Online Services in the era of the COVID-19 to realize the principles of good governance. This research uses qualitative methods with descriptive analysis through observation, in-depth interviews, and secondary data analysis. The evaluation model is using an IPO system (Input, Process, and Output). The results found that the excellent service aspects in the SJP Online Services were quite good because most of them were relevant with Law Number 25 of 2009 and Ministerial Regulation Number 15 of 2014. However, there are still problems going on like inadequate of Medical Verification Staff, Coordinator of SJP, and facilities, not yet ratified SOP and planning of excellent service activities, the moral burden felt by officers, the understanding of users and providers are not optimal yet, and complaint facilities are less socialized. Although, the Health Referral System and Health Financing continue to improve the SJP Online Services."

"ABSTRAKKeberhasilan pembangunan kesehatan yang merupakan penunjang keberhasilanpembangunan nasional sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan danpenganggaran. Namun, dalam prosesnya perencanaan dan penganggaran kesehatantidak lepas dari berbagai kendala dan juga faktor yang mempengaruhi. Kebutuhanakan suatu sistem perencanaan dan penganggaran yang memadai dirasa perlu agarpemanfaatan anggaran dan sumber daya lainnya dapat dilakukan secara efektif danefisien. Penelitian ini bertujuan untuk membangun prototipe sistem pendukungkeputusan dalam proses pengalokasian anggaran bersumber APBN bagi RSUD danDinkes Kabupaten/Kota yang saat ini dialokasikan melalui anggaran DAK Reguler.Metode pengembangan sistem informasi menggunakan pendekatan SystemDevelopment Life Cycle (SDLC) dengan metode prototipe. Hasil pengembangansistem informasi berupa prototipe berbasis online dengan hasil luaran berupametode penentuan alokasi anggaran berbasis equity, equality dan adequacy yangdapat menjadi masukan dalam proses penetapan kebijakan pengalokasian anggaranDAK. Pengembangan prototipe ini menggunakan bahasa pemrograman PHP danbasis data MySQL versi 5.7. Keunggulan prototipe yang dihasilkan yaitu mampumembantu proses penetapan kebijakan dengan memberikan suatu modelpengalokasian anggaran yang objektif berdasarkan pada suatu rumusan, prinsipmaupun kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Keberlangsungan penerapansistem ini memerlukan komitmen serta dukungan dari para stakeholder yang dalamhal ini adalah para pemegang kebijakan di lingkungan Direktorat JenderalPelayanan Kesehatan.

---

ABSTRACTThe successfull of health development which is to support the successfull of nationaldevelopment determined by the quality of planning and budgeting. However, theprocess of health planning and budgeting can not be separated from the effect ofvarious obstacles and factors. The needs of an adequate planning and budgetingsystem is required so the utilization of budget and other resources can be usedeffectively and efficiently. This research aims to develop a prototype of decisionsupport system to support the process of allocation budgeting for hospitals anddistrict / city health offices from the state budget source that is currently allocatedthrough the DAK Regular. The Information system development method is usingSystem Development Life Cycle (SDLC) approach with prototype method. Theresult of the information system development is an online based prototype and theoutput of the system is a method of budgeting allocation determination based onequity, equality and adequacy that can be used as an input for the process of DAKallocation determination. This prototype development is using PHP programminglanguage and MySQL 5.7 database. The advantages of the prototype developmentis able to assist the process of policy determination by providing an objectivebudgeting allocation model based on a formulation, principles and criteria that canbe accounted. The continuous of this system implementation requires a commitmentand support from stakeholders which in this case are policyholders in DirectorateGeneral of Health Services."

"Pelaksanaan program skrining riwayat kesehatan merupakan tindakan preventif yang dilakukan di berbagai negara. Dengan menerapkan skrining riwayat kesehatan diharapkan mampu mencegah sedari dini terjadinya komplikasi serta dampak pembiayaan kesehatan pada penyakit yang dilakukan skrining. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaaan serta determinan dan dampak yang dihasilkan dari program skrining riwayat kesehatan di berbagai negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literature review. Pencarian studi dilakukan melalui online database yaitu PubMed, ScienceDirect, Proquest, dan Wiley Online Library. Terdapat 12 studi yang termasuk ke dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program skrining riwayat kesehatan telah diterapkan di berbagai negara dengan sasaran jenis penyakit yang berbeda-beda, mayoritas menggunakan mekanisme pengiriman undangan yang terbilang cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi skrining. Peran faktor pengetahuan dan kesadaran, dukungan unsur tenaga kesehatan professional, dan status pendidikan peserta sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program skrining kesehatan. Dampak positif yang dihasilkan oleh program skrining adalah menurunkan angka kejadian dan kematian pada penyakit yang dilakukan skrining. Namun, juga didapatkan dampak jangka pendek yang terjadi pada pembiayaan kesehatan di sektor rawat jalan dan rawat inap. Meskipun begitu, dampak pada pembiayaan kesehatan terbilang tidak terlalu signifikan dan masih dapat diatasi.

---

The implementation of a health history screening program is a preventive measure carried out in various countries. By implementing medical history screening, it is expected to be able to prevent early complications and the impact of health financing on diseases being screened.This study aims to describe the implementation as well as the determinants and impacts resulting from health history screening programs in various countries. The method used in this study is the literature review method. Study searches were conducted through online databases such as PubMed, ScienceDirect, Proquest, and Wiley Online Library. There are 12 studies included in this research. The results of this study indicate that a health history screening program has been implemented in various countries with different types of disease targets, the majority of several countries use an invitation of health screening which is quite effective in increasing screening participation. The role of knowledge and awareness factors, support from professional health personnel, and the educational status of participants greatly affect the effectiveness of the implementation of the health screening program. The positive impact generated by the screening program is to reduce the incidence and mortality of the disease being screened. However, there are also short-term impacts that occur on health financing in the outpatient and inpatient sectors. Even so, the impact on health financing is not too significant and can still be overcome."