Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris atas suatu teori Pollution Haven Hypothesis (PHH) yang membahas dampak perdagangan internasional terhadap kualitas lingkungan. Pada penelitian ini, digunakan variabel ekspor-impor sebagai pendekatan variabel perdagangan internasional serta tingkat emisi CO2 sebagai pendekatan variabel tingkat kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan data panel dengan mengambil sampel negara-negara anggota APEC dengan rentang waktu penelitian pada tahun 1991-2010. Data dianalisis dengan menggunakan metode Fixed Effect, dan menggunakan variabel exspor dan impor dari sektor emisi tinggi sebagai variabel penguji teori PHH. Meskipun berdasarkan hasil regresi, ditemukan bukti yang lemah adanya teori PHH yang berlaku di negara anggota APEC, namun berdasarkan hasil analisa data tidak ditemukan adanya teori PHH, sehingga dapat dikatakan bukti atas teori PHH pada negara-negara anggota APEC masih ambigu. Selain itu, pada penelitian juga dimasukkan faktor sistem politik, tingkat korupsi, dimana berdasarkan hasil regresi, sistem politik dan ketimpangan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat emisi CO2, sedangkan untuk tingkat korupsi tidak terbukti berpengaruh terhadap tingkat emisi CO2 di negara anggota APEC.

---

This study aims to demonstrate empirically on a theory of Pollution Haven Hypothesis (PHH), which discusses the impact of international trade on environmental quality. In this study, the export-import variable is used as a variable approach to international trade and the level of CO2 emissions as the variable approaches the level of environmental damage. This study uses panel data by taking a sample of APEC member countries with the study period in 1991-2010. Data were analyzed by using Fixed Effect, and uses a variable export and import of high-emissions sectors as variable theory PHH testers.

Although based on the regression results, found a weak evidence of the existence of PHH prevailing theory in APEC member countries, but based on the results of the data analysis did not reveal any PHH evidence, so it can be said the existence of PHH theory in APEC member countries are still ambiguous. In addition, the study also included the political system factors, the level of corruption, which is based on the results of the regression, the political system and inequality significantly influence the level of CO2 emissions, while the level of corruption has not been proven to affect the level of CO2 emissions in APEC countries."

"Tesis ini menganalisis apakah Indonesia adalah pollution haven bagi partner dagangnya, dengan menggunakan analisis input output dari tahun 2000 hingga 2014. Pollution haven hypothesis dapat diuji dengan menghitung berapa banyak emisi karbon yang akan meningkat jika ekspor meningkat sebesar satu juta US dolar, dan berapa banyak polusi yang akan berkurang jika mengimpor produk yang tidak lagi diproduksi di Indonesia. Selama periode pengamatan, temuan menunjukkan bukti yang beragam. Pada awal 2000 dan setelah 2012, Indonesia bukanlah pollution haven, sedangkan dari tahun 2003 hingga 2011 menunjukkan bahwa pollution haven hypothesis kemungkinan besar terjadi di Indonesia.

---

This thesis examines whether Indonesia is a pollution haven for its trade partners from 2000 to 2014 by applying an input-output analysis. The pollution haven can be tested by calculating how much carbon emissions will increase if exports increase by one million dollars, and how much pollution would reduce due to importing products that are not produced in Indonesia. During the observation period, the findings show mixed evidence. In the early 2000s and after 2012, Indonesia was not a pollution haven, whereas the evidence from 2003 to 2011 shows that the pollution haven hypothesis was most likely correct in Indonesia."

"Perdagangan merupakan salah satu faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi negara ASEAN. Namun, terdapat konsekuensi lingkungan seiring dengan peningkatan aktivitas perdagangan. Penelitian ini menginvestigasi dampak dari perdagangan bebas terhadap emisi CO2 pada negara-nagara ASEAN-5, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Penelitian ini mempertimbangkan adanya efek langsung dan tidak langsung dari perdagangan bebas terhadap emisi CO2, dimana pada efek tidak langsung dibagi menjadi efek skala, efek komposisi, dan efek teknik. Selain itu, penelitian ini juga menginvestigasi perbedaan dampak langsung dari perdagangan intra dan inter ASEAN-5. Dengan menggunakan metode Fixed Effect, penelitian ini menemukan bahwa terdapat pergerakan berbentuk S pada efek skala dan pergerakan berbentuk U pada efek komposisi. Selain itu, secara umum terdapat deteriorasi emisi CO2 akibat efek langsung dan perbaikan lingkungan akibat efek teknik.

---

Trade is an important factor for the economic growth of ASEAN countries. However, there are environmental consequences as trade activities increase. This research investigates the impact of free trade on CO2 emissions in ASEAN-5 countries: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. This study considers the direct and indirect effects of free trade on CO2 emissions, where the indirect effects are divided into scale effects, composition effects, and technical effects. In addition, this study also investigates the differences in the direct impact of intra and inter ASEAN-5 trade. Using the Fixed Effect method, this study found that there is an S-shaped movement on the scale effect and a U-shaped movement on the composition effect. In addition, as general there are deterioration of CO2 emissions due to direct effects and environmental improvements due to technical effects."

"Skripsi ini bertujuan untuk melihat pengaruh sektor pariwisata yang diukur dengan penerimaan devisa pariwisata, terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di jangka panjang. Menggunakan data sepanjang periode 1969-2012, dengan metode Vector Autoregression (VAR) yang difokuskan pada pengujian kausalitas Granger dan Impulse Reaction Function (IRF), penelitian ini membuktikan bahwa Tourism-led Growth Hypothesis (TLGH) berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat arah hubungan kausalitas dari penerimaan devisa pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga terdapat hubungan kausalitas dari nilai tukar riil efektif terhadap penerimaan devisa pariwisata. Dari hasil pengujian IRF terlihat bahwa goncangan (shock) pada penerimaan devisa pariwisata maupun nilai tukar riil efektif akan direspon selama beberapa periode awal.

---

This thesis aimed to examine the role of tourism, which measured by tourism receipt, to Indonesia long-run economic growth. Using data through 1969 to 2012, with Vector Autoregression (VAR) method that focused on Granger`s Causality Testing and Impulse Reaction Function (IRF), this study found that Tourism-led Growth Hypothesis occured in Indonesia. The result indicates that there are Granger causality cause from tourism receipt to Indonesia`s economic growth, also from real effective exchange rate to tourism receipt. Result from IRF results confirms that shock from both causes would be responded at least for some begining period."

"Meningkatnya kadar emisi CO merupakan salah satu indikator penurunan kualitas lingkungan. Pembangunan perekonomian suatu negara melalui berbagai sektor sebagai wujud pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain ditopang dari kemampuan dalam negeri, investasi menjadi kerja sama yang baik bagi negara investor maupun negara yang menerima investasi tersebut. Penanaman Modal Asing Langsung atau Foreign Direct Investment dapat diimplementasikan melalui pembangunan perusahaan maupun transfer teknologi yang secara tidak langsung dapat menghasilkan residu yang dapat mencemari lingkungan, salah satunya emisi CO2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penanaman modal asing langsung atau foreign direct investment (FDI) terhadap emisi gas karbon dioksida (CO2) di negara anggota G-20. Data yang digunakan adalah FDI, emisi CO2, GDP per kapita sektor industri dan GDP per kapita sektor transportasi dari negara anggota G-20. Pada penelitian ini menggunakan data panel dengan pendekatan metode Generalized Method of Moments (GMM), periode analisis dari tahun 2005 sampai tahun 2021. Hasil estimasi GMM menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari FDI terhadap emisi CO di negara anggota G20.

---

The increased CO2 indicator is one of the factor environments degrading quality. Economic development of a country through various sectors shows implementation of its governments to build the wellbeing of society. However, the factors it’s not only supported by domestic, investment being the great cooperation between the investor country and the investing country. Foreign direct investment shall be implemented through company development and technology transfer that indirectly results in residues which are able to pollute the environment, one of the causes is CO2. The purpose of this study is to analyze the impact of foreign direct investment carbon dioxide (CO2) emission in the member of G-20 countries. The data collected from this study are, FDI, CO2 emission, GDP per capita of industry sector, and GDP per capita of transportation sector of G-20 member countries. This study utilizes a data panel with Generalized Method of Moments (GMM) method, sampled from analysis period 2005 until 2021. GMM estimates that there are significant impacts of FDI to CO2 emission in members of G-20 countries."

"Emisi CO2 merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca. Lebih dari 70 persen total emisi gas rumah kaca di dunia dihasilkan dari konsumsi rumah tangga. Sektor energi menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca di Indonesia. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari penggunaan energi pada rumah tangga di Indonesia meningkat 17,19 persen dari tahun 2000 hingga 2016. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ukuran dan struktur rumah tangga memengaruhi emisi CO2. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan ukuran dan struktur rumah tangga dengan emisi CO2 yang dihasilkan di Indonesia. Emisi CO2 yang dihitung pada penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu berdasarkan jenis bahan bakar yang dikonsumsi (bensin, solar, LPG, dan minyak tanah) dan berdasarkan penggunaan bahan bakar itu (transportasi dan memasak).Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019 dengan rumah tangga yang mengonsumsi paling tidak satu jenis bahan bakar yaitu bensin, solar, LPG, dan minyak tanah sebagai unit analisis. Pengukuran emisi CO2 mengikuti pedoman dari International Panel of Climate Change (IPCC) tahun 2006 dengan menggunakan tier 1 dan pedoman perhitungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Analisis regresi berganda dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian. Penemuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dan struktur rumah tangga memengaruhi emisi CO2. Ukuran rumah tangga berhubungan positif dengan emisi CO2 dari memasak atau dari LPG dan minyak tanah tetapi berhubungan negatif dengan emisi CO2 dari transportasi atau dari bensin dan solar. Hal itu menunjukkan bahwa perlakuan sharing goods berbeda-beda. Struktur rumah tangga berhubungan positif terhadap emisi CO2. Hal itu menunjukkan bahwa ada perbedaan perilaku antara anggota rumah tangga usia produktif dengan non produktif.

---

Carbon dioxide (CO2) emissions are the biggest contributor to greenhouse gas emissions. More than 70 percent of the total greenhouse gas emissions in the world are generated from household consumption. The energy sector is the biggest contributor to greenhouse gas emissions in Indonesia. Greenhouse gas emissions resulting from energy use in households in Indonesia increased by 17.19 percent from 2000 to 2016. Previous studies have shown that household size and composition affect CO2 emissions. This study aims to invetigate the relationship of household size and composition with CO2 emissions produced in Indonesia. CO2 emissions calculated in this study can be divided into 2, based on the type of fuel consumed (gasoline, diesel, LPG, and kerosene) and based on the purpose of consuming the fuel (transportation and cooking). This study uses the 2019 National Socio-Economic Survey (Susenas) data with households consuming at least one type of fuel, namely gasoline, diesel, LPG, and kerosene as the unit of analysis. The measurement of CO2 emissions follows the guidelines of the International Panel of Climate Change (IPCC) in 2006 using tier 1 and calculation guidelines from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). Multiple regression analysis was performed to answer the research objectives. The findings of this study suggest that household size and composition affect CO2 emissions. The household size is positively related to CO2 emissions from cooking or from LPG and kerosene but is negatively related to CO2 emissions from transportation or from gasoline and diesel. This shows that the treatment of sharing goods varies. The household composition is positively related to CO2 emissions. This shows that there are differences in behavior between members of productive and non-productive age households."

"Polusi merupakan masalah serius yang dialami oleh Indonesia saat ini, terutama beberapa tempat di kota besar yang memiliki aktifitas sehari-hari yang tinggi polusi sudah tidak dapat terhindarkan. Transportasi, sebagai salah satu penopang berjalannya ekonomi, merupakan salah satu penyumbang emisi CO2 terbesar dari segi jumlah. Atas dasar polusi yang sudah tidak terbendung lagi, solusi untuk menangani permasalahan mendesak untuk dilakukan. Solusi yang diberikan dan didukung oleh pemerintah diantaranya adalah pengembangan dan produksi mobil listrik, meskipun pengembangan mobil listrik belum menemukan titik untuk dapat dilakukannya produksi masal, prototipe yang ada sudah cukup menjamin perkembangan mobil listrik di masa yang akan datang sehingga pemerintah dapat menjamin bahwa produksi masal akan mulai dapat dilakukan pada tahun 2017. Selain pengembangan, pemerintah juga melakukan kerjasama dengan perusahaan luar Indonesia untuk memproduksi mobil listrik di dalam negeri. Produksi sudah dilakukan sejak pertengahan 2013. Solusi untuk menggunakan mobil listrik sebagai solusi isu lingkungan yang ada sudah tepat, hal ini dapat dibuktikan dengan penghitungan jumlah emisi CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan BBM dan dibandingkan apabila dengan menggunakan kendaraan listrik. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan standar dari Departement of Environment , Food, And Rural Affairs 2010 (DEFRA 2010).

---

Nowadays polution is a serious problem that occure in Indonesia, especially pleces in some big cities that that has high daily activity, polution something that we cannot avoid. Transportation, as an economical property, is one of the most high contributor in CO2 emissions by its quantity.

In the basis of the case which is explained above, the solution to handle the problem is urgent to be done. The solution provided and supported by the government is including the development and production of electric cars, although the development of electric cars have not come across to a point to be able to do mass production, the existing prototype is sufficient to guarantee the development of electric cars in the future so that the government can ensure that mass production will began to be made in next years.

The solution touseelectric carsas a solution tothe environmentalissuesis precise, this can beproved bycalculatingthe amount ofCO2 emissions produced by the vehicle fuel and compare it with electric vehicles. The calculationis doneusing the standard of theDepartment ofEnvironment, Food, And Rural Affairs 2010 (DEFRA 2010)."

"Wilayah perkotaan Cilacap terdapat beberapa industri besar, permukiman padat, serta padatnya mobilitas kendaraan bermotor yang mengakibatkan peningkatan emisi karbon dioksida. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebaran jumlah emisi karbon dioksida di wilayah perkotaan Cilacap dalam konteks spasial. Dalam penelitian ini dihitung estimasi emisi karbon dioksida menggunakan variabel penggunaan tanah yaitu industri, kendaraan bermotor, aktivitas penduduk, dan lahan pertanian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan keruangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emisi dengan jumlah tinggi terkonsentrasi di bagian Selatan daripada di bagian Utara wilayah perkotaan Cilacap. Hal ini disebabkan di bagian Selatan wilayah perkotaan Cilacap terdapat lebih banyak industri serta lahan terbangun.

---

Cilacap urban area consists of three big industries, crowded housings, and also high vehicle mobility that cause increased the carbon dioxide emission. This research was conducted to analyze the distribution of estimation from carbon dioxide emission at Cilacap urban area in spatial context. In this research was calculated estimation of carbon dioxide emission from land use variables such as industry, vehicle, people activity, and agricultural land. This research used descriptive and spatial analysis method. The result shows that high amount of emission concentrated more on Southern than Northern part of Cilacap urban area. It is because the Southern Cilacap urban area has more industry area and built up area."

"Terjadinya fenomena perubahan iklim didorong oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya emisi GRK oleh kegiatan manusia. Salah satu kegiatan manusia yang mengemisikan GRK adalah kegiatan pengolahan air. Di Kota Bogor terdapat beberapa instalasi pengolahan air (IPA) diantaranya IPA Dekeng dan IPA Cipaku. Tujuan dari studi ini yaitu menghitung emisi GRK dari IPA Dekeng dan IPA Cipaku berdasarkan unit pengolahan, mengidentifikasi unit pengolahan dengan emisi tertinggi, membandingkan emisi dari IPA Dekeng dan IPA Cipaku dengan IPA lain berdasarkan kapasitas IPA, dan mengusulkan upaya reduksi emisi GRK untuk kedua IPA tersebut. Emisi GRK dari pengolahan air dapat dikuantifikasi berdasarkan komponen produksi bahan kimia, transportasi bahan kimia, reaksi bahan kimia, dan penggunaan listrik. Sementara untuk menghitung emisi GRK dapat menggunakan metode faktor emisi. Dari studi ini diperoleh hasil IPA Dekeng rata-rata mengemisikan 195.577 kg CO2eq/bulan dengan emisi spesifik 0,062 kg CO2eq/m3 air yang diproduksi dan IPA Cipaku rata-rata mengemisikan 52.897 kg CO2eq/bulan dengan emisi spesifik 0,079 kg CO2eq/m3 air yang diproduksi. Dari kedua IPA, emisi terbesar berasal dari unit koagulasi dengan persentase terhadap total emisi dari IPA mencapai 84% di IPA Dekeng dan 91% di IPA Cipaku. Kapasitas IPA tidak memiliki pengaruh terhadap emisi spesifik IPA. Yang mempengaruhi emisi spesifik IPA yaitu kualitas air baku, desain IPA, dan lokasi IPA. Apabila dibandingkan dengan IPA lain emisi dari IPA Dekeng dan IPA Cipaku termasuk paling kecil. Untuk mereduksi emisi di IPA Dekeng dan Cipaku, PDAM Tirta Pakuan dapat menerapkan Streaming Current Monitors (SCM) dan pemulihan koagulan yang masing-masing dapat mengontribusikan penurunan emisi sebesar 30% dan 24%The phenomenon of climate change is driven by an increase in the concentration of greenhouse gases (GHGs) in the atmosphere. The increase was caused by increased GHG emissions by human activities. One of the human activities that emit GHG is water treatment. In the City of Bogor, there are several water treatment plants (WTP) including the Dekeng WTP and Cipaku WTP. The purpose of this study is to calculate GHG emissions from the Dekeng WTP and Cipaku WTP based on the treatment units, identify the treatment unit with highest emission, compare the emissions from the Dekeng WTP and Cipaku WTP with other WTPs based on the capacity of the WTPs, and propose efforts to reduce GHG emissions for the two WTPs . GHG emissions from water treatment can be quantified based on components of chemical production, chemical transportation, chemical reactions, and electricity usage. Meanwhile, to calculate GHG emissions, the emission factor method can be used. From this study it was obtained that the average Dekeng WTP emits 195,577 kg CO2eq/month with specific emissions of 0.062 kg CO2eq/m3 of water produced and Cipaku WTP emits 52,897 kg CO2eq/month with specific emissions of 0.079 kg CO2eq/m3 of water produced . Of the two WTPs, the largest emissions came from the coagulation unit with a percentage of the total emissions from WTP reaching 84% in the Dekeng WTP and 91% in the Cipaku WTP. The capacity of the WTPs has no influence on the specific emissions from the WTPs. Those that affect the specific emissions of the WTPs are the quality of raw water, design of the WTPs and location of the WTPs. When compared with other WTPs the emissions from the Dekeng WTP and Cipaku WTP are among the smallest. To reduce emissions in the Dekeng and Cipaku WTP, PDAM Tirta Pakuan can apply Streaming Current Monitors (SCM) and coagulant recovery, each of which can contribute to a reduction in GHG emissions of 30% and 24%."

"Pengendalian polusi udara adalah salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia, terutama untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Pada dasarnya, upaya ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan pada perintah-dan-kontrol atau instrumen berbasis pasar. Pendekatan pertama dikritik karena dianggap efisien dalam hal biaya dan tidak memberikan insentif bagi pencemar, sedangkan pendekatan kedua dianggap sebaliknya. Salah satu bentuk instrumen berbasis pasar adalah sistem izin polusi yang dapat diperdagangkan. Di Indonesia, hal ini telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan dengan mengamanatkan Peraturan Menteri untuk mengatur hal-hal secara lebih rinci. Sayangnya, masih banyak peraturan yang berpotensi menghambat implementasi sistem perdagangan izin emisi dimulai dengan standar kualitas ambien yang tidak sesuai dengan tingkat kesehatan, penilaian lemah, dan kesalahpahaman denda administrasi. Oleh karena itu, tesis ini mencoba memberikan solusi untuk masalah ini dengan melakukan penelitian yuridis normatif dan melakukan perbandingan dengan praktik di Amerika Serikat dalam Amandemen Undang-Undang Udara Bersih 1990 (CAAA) dengan nama Program Hujan Asam. Hasil Program Acid Rain dapat dikatakan berhasil karena mereka menciptakan kualitas udara yang lebih baik dan membutuhkan biaya yang lebih rendah. Berdasarkan hal ini dan dipandu oleh Program Hujan Asam di Amerika, diharapkan sistem perdagangan izin emisi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil terbaik.

---

Air pollution control is a form of protection of human rights, especially to get a good and healthy environment. Basically, these efforts are divided into two categories, namely based on order-and-control or market-based instruments. The first approach is criticized because it is considered efficient in terms of cost and does not provide incentives for pollutants, while the second approach is considered the opposite. One form of market-based instruments is a pollution permit system that can be traded. In Indonesia, this has been regulated by Government Regulation No. 46 of 2017 concerning Environmental Economic Instruments by mandating Ministerial Regulation to regulate matters in more detail. Unfortunately, there are still many regulations that have the potential to hamper the implementation of the emission permit trading system starting with ambient quality standards that are not in accordance with the soundness level, weak assessment, and misunderstanding of administrative fines.

Therefore, this thesis tries to provide a solution to this problem by conducting normative juridical research and making comparisons with practice in the United States in the Amendments to the Clean Air Act 1990 (CAAA) under the name of the Acid Rain Program. The results of the Acid Rain Program can be said to be successful because they create better air quality and require lower costs. Based on this and guided by the Acid Rain Program in America, it is hoped that the emissions permit trading system in Indonesia will run well and get the best results."