Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tesis ini akan dibahas mengenai penggunaan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan yang tidak sesuai dengan isi daripada surat kuasa tersebut. Padahal dengan diaturnya secara jelas mengenai isi dari suatu surat kuasa, maka tindakan yang tidak dikuasakan kepada penerima kuasa tidak dapat dilaksanakan oleh penerima kuasa atau dengan kata lain bahwa perbuatan hukum yang tidak dimuat di dalam suatu surat kuasa adalah batal demi hukum. Dengan menganalisa studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 666/PID/B/2012/ PN.JKT.PST, yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena terbukti melakukan tindakan penipuan dan pemalsuan. Adapun surat kuasa tersebut dengan sengaja dibuat oleh pihak yang ingin memperkaya diri sendiri dengan menggunakan kop surat dan logo perusahaan yang lama, padahal perusahaan telah beralih kepada pihak lain karena pemindahan seluruh hak atas saham perseroan. Dasar pemindahan hak atas saham ini adalah dengan keputusan sirkuler yang mengesampingkan ketentuan mengenai menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dan mengatur pengalihan secara langsung tanpa melalui Direksi Perseroan. Kasus ini dianalisis secara eksplanatoris analitis yang mana penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat penelitian eksplanatoris, dengan menggunakan cara analisis data secara kualitatif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan penalaran deduktif yang mengandung kebenaran koheren. Kesimpulan dari tesis ini adalah penyelenggaraan RUPS diluar rapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai implikasi hukum dengan adanya cacat yuridis di dalam surat kuasa.

---

This thesis will discuss about the use of power of attorney issued under the hand that does not comply with the content rather than the power of attorney. And with the regulation clearly about the contents of a power of attorney, then the action is not authorized to receiver power can not be implemented by the proxyin other words that the legal act that is not contained in a letter of authority is null and void. By analyzing case study of Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 666/PID/B/2012/ PN.JKT.PST, that convicted the defendant for committing acts of fraud and forgery. The power of attorney is deliberately created by those who want to enrich themselves by using the old letterhead and the old logo of the company, whereas the company has switched to other parties for the transfer of all rights over the shares of the company. The basis transfer of these shares is the circular resolutionwhich override the provisions of the offer prior to the existing shareholdersand arrange transfer directly without going through the Board of Directors. This caseis analyzed where the explanatory analytical study of this thesis is a normative legal research explanatory researchby using qualitative data analysis. This normative legal research uses deductive reasoning containing coherent truth. The conclusion of this thesis is the implementation of a general meeting of shareholders outside the meeting in accordance with the provisions of Article 91 of the Company Law and legal protection of third parties as legal implications with the juridical defect in the power of attorney."

"Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak bisa melakukan kegiatannya sendiri sehingga memerlukan wakil yang disebut organ perseroan. Salah satu organ perseroan adalah Direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta mewakili perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan mengambil tindakan terkait managemen dan kepemilikan dari perusahaan serta mengadakan perjanjian perikatan antara perseroan dengan pihak lain dan sebaliknya sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Tugas-tugas yang dibebankan kepada direksi dalam menjalankan aktivitas Perseroan Terbatas sangatlah banyak dan dalam kondisi tertentu mungkin terjadi Direktur tidak dapat menjalankan kewenangannya sehingga kewenangan direksi dalam mengurus perseroan dikuasakan kepada pihak lain. Pemberian kuasa direksi ini merupakan hal yang umum pada masa sekarang ini, dan merupakan hal yang penting dalam aktivitas bisnis perseroan. Namun meskipun dibolehkan dalam pasal 103 Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT) nomor 40 Tahun 2007 hal ini tidak diatur secara terperinci sehingga dalam pelaksanaan pemberian kuasa direksi masih terdapat permasalahan mengenai kategori dan batasan kewenangan yang dapat dialihkan oleh Direksi kepada pihak lain.Hal ini terlihat dari kasus Sengketa Pengambilalihan Saham PT Sima Bintang Niaga di mana telah terjadi penggunaan surat kuasa Direksi untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk mengetahui dan menganalisa hal-hal tersebut, dilakukan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

---

As a legal entity, a limited liability company a is unable to do its business activities by itself and therefore needs representatives to do it. Director is one of its representative organs who is responsible and fully liable to do all the necessary activities related to the company and manage the company for the interest of and in accordance with the purpose and objectives of the company. Director is also entitled to represent the company within and outside the court of law and to take all acts concerning both the management and the ownership of the company and to bind the company with other parties and vice versa as stated in the Articles of Association of the company. Managing daily business activities of the company is a huge task and in certain condition a director may not be able to do his authority and therefore he or she may give the authority to other party. The used of a power of attorney is common nowadays and is important in business activities and even though it is governed in article 103 the Law of Republic Indonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, the regulation does not provide details explanation as well as the procedures concerning the power of attorney given by the director of a company. This has lead to many problems in terms of the framework and limitation of the authorities that can be given to other party. One of the case related to the power of attorney given by a director to a third party is shown in the controversy of the transfer of shares of PT Sima Bintang Niaga whereby the power of attorney given by the director was used to do the legal action of notifying the shareholders for a General Meeting of Shareholders. The method used in analysing this research is a juridical normative method with statute approach."

"ABSTRAKPeran notaris dalam rangka pembuatan akta pendirian perseroan terbatasyang menggunakan surat kuasa diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Penggunaan suratkuasa pendiri dalam rangka pendirian perseroan terbatas adalah hal yang biasadalam praktek, akan tetapi di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor58.PK/PID.SUS/2011, Surat Kuasa Nomor 031/765.A/VI/06/Ekon tanggal 12Juni 2001 yang digunakan dalam rangka menandatangani akta pendirian PT.Selayar Marine Industri Nomor 3 Tanggal 12 Juni 2001, dibuat dihadapan RidwanZainuddin, SH, Notaris di Selayar cacat hukum karena Pendirian PT. SelayarMarine Industri (PT. SMI) tidak memenuhi prosedur dan bertentangan denganPeraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Daerah PadaPihak Ketiga (Perda Nomor 7/1997). Surat Kuasa tersebut digunakan terdakwa IIbertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Selayar gunamenandatangani akta pendirian PT. SMI. Pemerintah Kabupaten Selayarbertindak selaku pemilik dan pemegang saham sebesar 70% (tujuh puluh persen)saham. Berdasarkan Pasal 5 Perda Nomor 7/1997 seharusnya sebelum mendirikanperseroan terbatas harus terlebih dahulu dibuatkan perjanjian dasar mendirikanperseroan terbatas antara Pemerintah Kabupaten Selayar dengan pihak ketiga atauswasta dan dibuatkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal PemerintahKabupaten Selayar dengan pihak swasta, akan tetapi terdakwa II langsungmenghadap kepada Notaris dan sama sekali tidak mematuhi Perda Nomor 7/1997.Pendirian PT. SMI merugikan Pemerintah Kabupaten Selayar karena PT. SMIseharusnya tidak pernah didirikan bahkan tindakan penyetoran APBD tahunanggaran 2001 sebagai setoran modal Pemerintah Kabupaten Selayar adalahtindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat yuridisnormatif,bersifat deskriptif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder.Hasil penelitian menyarankan agar Notaris sebagai jabatan yang berwenangmembuat akta pendirian perseroan terbatas wajib bertindak profesional dan cermatagar tidak terdapat kesalahan pada aktanya dan tidak menyebabkan kerugian padapihak-pihak yang berkepentingan.

---

ABSTRACTThe role of the notary in order to making the Deed of Establishment of theLimited Liability Company by the Power of Attorney is stipulated by Article 8paragraph (3) of the Law Number 40 Year 2007 concerning Limited LiabilityCompanies. The use of the Power of attorney of the founder, practically, isordinary process, but in the Supreme Court Judgement Number58.PK/PID.SUS/2011, the Power of Attorney Number 031/765.A/VI/06/Ekondated on June 12nd 2001 which used in order to signing the Deed of Establishmentof PT. Selayar Marine Industri Number 3 dated on June 12nd 2001, executedbefore Ridwan Zainuddin, SH, Notary in Selayar is legal defect because theEstablishment of PT. Selayar Marine Industri (PT. SMI) isn’t in accordance withthe prevailing procedurs and contrary to the Regional Regulation Number 7 Year1997 concerning the Regional Capital Participation in Third Party (Reg Number7/1997). That power of attorney is used by defendant II acting for and on behalf ofthe Goverment of Selayar Regencyto signing the Deed of Establihsment of PT.SMI. The Government of Selayar Regency acting as shareholder who own 70%(seventy percent) shares. In accordance with Article 5 Reg Number 7/1997 shouldbefore establishing the limited liabilities company, The Government of Selayarmust be first entered into the basic aggrement of establishing the limited liabilitiescompany between the Government of Selayar Regency and third party and issuedthe Regional Regulation concerning the Government of Selayar Regency CapitalParticipation in Third Party, but the defendant II directly before the Notary andobey the Reg Number 7/1997. The Establishment of PT SMI is disadvantage forthe Government of Selayar Regency because PT. SMI should never beenestablished even the payment of the APBD year 2001 as paid up capital iscorruption. This research is a legal research of yuridis-normative and descriptifand the data are used the secunder data. The conclusion of this research issuggesting Notary as an authorized functional for making the Deed ofEstablishment of the Limited Liability Companies by acted professionally andcarefully so there are no mistakes in the Deed and not accusing the disadvantegesto the related parties."

"Dalam kegiatan pinjam meminjam (pemberian kredit), jaminan merupakan faktor yang sangat penting bagi Kreditur untuk mendapatkan kepastian dilunasinya hutang oleh Debitur. Jaminan yang umumnya dikehendaki dalam praktek adalah yang berbentuk jaminan kebendaan berupa tanah berdasarkan pertimbangan nilai benda jaminan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), tanah dan benda-benda yang berkaitan atas tanah dijaminkan dengan suatu lembaga jaminan Hipotik. Dalam praktek Hipotik saat itu, jarang sekali para pihak menempuh pembebanan Hipotik secara langsung, yang hampir selalu terjadi adalah melalui kuasa memasang Hipotik. Namun, pada dasarnya Surat Kuasa Memasang Hipotik hanya merupakan sarana ke arah pembebanan Hipotik. Kreditur baru akan memasang Hipotik apabila ada indikasi Debitur akan cidera janji. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa melalui kuasa memasang Hipotik, Kreditur dapat sewaktu-waktu memasang Hipotik pertama, kedua, dan seterusnya. Selain itu pula, proses penandatanganan Akta Hipotik sampai dengan keluarnya sertipikat Hipotik memerlukan waktu yang lama serta biaya yang mahal. Sesuai dengan Pasal 1168 KUH Perdata, pembebanan Hipotik hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkuasa memindahtangankan benda yang dibebani Hipotik, dan menurut Pasal 1171 KUH Perdata hanya dapat dilakukan dengan suatu akta otentik (akta Notaris). Agar dapat dijadikan sebagai alas hukum yang sah, terhadap pembebanan Hipotik harus dilakukan pendaftaran pada Badan Pertanahan untuk dibuatkan aktanya, dan kemudian dibuatkan sertipikatnya. Sertipikat inilah yang kemudian menurut hukum dapat digolongkan sebagai suatu lembaga jaminan yang dapat dieksekusi secara serta merta untuk memperoleh pelunasan hutang Debitur. Tanpa dilakukannya pendaftaran, Hipotik/Hak Tanggungan tidak memiliki kekuatan hukum apapun baik terhadap Kreditur ataupun pihak ketiga."

"Salah satu Hak yang dimiliki oleh Pemegang Saham adalah Hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS/ RUPSLB yang dapat dilakukan secara langsung oleh pemegang saham atau dengan memberikan kuasa kepada Direksi atau pihak lain. Dalam Putusan yang dianalisis oleh penulis yakni Putusan Nomor 94/pdt.g/2017/pn.lbp, Pemegang saham telah mencabut surat kuasa yang diberikan kepada direksi, namun tanpa sepengetahuannya, direktur melakukan hibah saham menggunakan surat kuasa yang telah dicabut tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta hibah saham, akibat hukum terhadap akta hibah saham yang dibuat berdasarkan alas hak yang tidak sah dan tanggung jawab PT terhadap kerugian yang disebabkan oleh direksi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris dalam proses pembuatan Akta Hibah Saham memiliki peran yang sangat penting sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1682 KUHPerdata bahwa suatu hibah hanya dapat dilakukan dengan akta notaris. Akta hibah saham yang dibuat berdasarkan alas hak yang tidak sah menimbulkan akibat hukum akta tersebut dapat dibatalkan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan. Terdapat teori Piercing The Corporate Veil yang menyatakan bahwa terdapat pertanggung jawaban tidak terbatas apabila perbuatan yang dilakukan berdasarkan itikad buruk organ perseroan. Terhadap Putusan Nomor 94/pdt.g/2017/pn.lbp hakim menyatakan perseroan dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, seharusnya dalam kasus tersebut PT tidak dikenakan tanggung jawab karena tidak terpenuhinya unsur kesalahan dan didukung dengan teori Piercing The Corporate Veil yakni yang bertanggung jawab ialah pihak yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu direktur dan dewan komisaris.

---

One of the rights owned by the shareholders are the right to attend and make decisions in the GMS/EGMS, that can be done directly by the shareholders or by providing assistance to the Directors or other parties. In the ruling that will be analyzed by the author, are the decision No. 94/PDT. G/2017/PN. Lbp, there was a condition that the shareholder has revoked the power of attorney given to the directors, but without the knowledge of shareholders as the Author, the director has made a share grant using the letter of power of attorney that has been revoked. There are 3 problems that will be examined in this research, first the role and responsibility of the notary in the creation of the Stock Grant deed, second legal consequences to the stock grant deed which is made based on illegal rights and third the responsibility of PT to the loss caused by the directors. This research uses normative legal research and this type of research is descriptive of analytical. The results of this study conclude that the Notary in the process of making a Share grant dees has a very important role as stated in article 1682 of the Civil Code that a grant can only be done by notarial deed. The deed of a stock grant carried out based on illegitimate rights creates a legal effect, that the subjective element (agreement) not fulfilled as in article 1320 Civil Code so that the grant deed can be canceled by filing a lawsuit against the court. There is a theory of Piercing The Corporate Veil which stated that there is not a limited liability when the deed is done based on the bad faith of the company's organs or shareholders. The verdict No. 94/PDT. G/2017/PN. Lbp judges stated that the company is responsible and declared to have committed the act against the law, should in such cases be applied the theory of Piercing The Corporate Veil which the responsible party is the one who performs the deed, namely the director."

"Dalam perjanjian jual beli tanah, biasanya Penjual memberikan kuasa kepada Pembeli untuk menandatangani Akta Jual Beli. Jika tanah objek pemberian kuasa merupakan harta bersama, maka pemberian kuasa harus dengan persetujuan pasangan. Pemberian kuasa sering kali tidak dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana kuasa diberikan secara sepihak oleh suami yang tidak jujur perihal status perkawinan dan kedudukan tanah objek pemberian kuasa. Penerima kuasa ialah Direktur yang ternyata juga mewakili Perseroan Terbatas selaku Pembeli pada saat penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan PPAT. Selain itu, pemberian kuasa tidak dimuat dalam Akta Kuasa Untuk Menjual, melainkan dalam klausul di Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Setelah suami meninggal dunia, istri menggugat PPAT, Pembeli dan Kantor Pertanahan setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keabsahan pemberian kuasa dari Penjual yang mengaku tidak menikah kepada Perseroan Terbatas untuk menandatangani Akta Jual Beli tanah objek harta bersama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 909/PK/PDT/2020 dan menganalisis perlindungan hukum bagi para ahli waris terhadap tanah yang telah dijual kepada Pembeli dengan menggunakan data identitas yang tidak benar dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 909/PK/PDT/2020. Jenis penelitian, yaitu penelitian yuridis normatif dan tipe penelitian yakni penelitian eksplanatori. Pemberian kuasa melanggar syarat kesepakatan dan syarat suatu sebab yang halal, dan hak para ahli waris tidak terlaksana dan hak Pembeli yang beriktikad baik tidak boleh dieliminasi lagi, sehingga yang mesti bertanggung jawab adalah suami. Notaris dan PPAT sebaiknya memverifikasi data-data secara digital dan para penghadap mempelajari formalitas dan persyaratan pemberian kuasa lebih dahulu.

---

In the land sale and purchase agreement, usually gives the seller the power to the buyer to sign the sale and purchase deed. If the object of the power of attorney is a joint property, then the power of attorney must be with the consent of the spouse. The granting of power of attorney is often not carried out according to statutory provisions, where power is given unilaterally by a dishonest husband regarding marital status and the position of the land object of the power of attorney. The recipient of the power of attorney is the Director who apparently also represents the Limited Liability Company as the buyer at the time of signing the sale and purchase deed before the PPAT. In addition, the grant of power of attorney is not contained in the deed of authorization to sell, but in a clause in the deed of binding sale and purchase agreement. After the husband died, the wife sued the PPAT, the buyer and the local Land Office. This study aims to identify the validity of the power of attorney from the seller who claims to be unmarried to a limited liability company to sign the deed of sale and purchase of joint property objects in the Supreme Court Decision No 909/PK/PDT/2020 and analyze the legal protection for the heirs of the land that has been sold to the buyer by using incorrect identity data associated with the Supreme Court Decision No 909/PK/PDT/2020. The type of research is normative juridical research and the type of research is explanatory research. The granting of power of attorney violates the terms of the agreement and the terms of a lawful cause, and the rights of the heirs are not implemented and the rights of the buyer in good faith cannot be eliminated again. So it is the husband who must be responsible. Notaries and PPATs should verify the data digitally and the parties to study the formalities and requirements for granting power of attorney in advance."

"Meningkatnya dinamika dan mobilitas masyarakat yang terus berkembang pada saat ini, mengakibatkan seseorang tidak dapat mengurus sendiri segala kepentingannya. Salah satu jalan keluar yaitu dengan adanya pemberian kuasa kepada pihak lain. Melalui kuasa ini, seseorang dapat diwakili oleh orang lain dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Hal mewakili dewasa ini dianggap sudah lumrah dilakukan. Pengaturan mengenai kuasa saat ini terdapat dalam pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 KUHPerdata. Dalam beberapa pasal tersebut, mengatur mengenai pemberian kuasa hingga bagaimana suatu kuasa dapat berakhir. Dalam pasal 1813 KUHPerdata memberikan salah satu ketentuan berakhirnya kuasa yaitu dengan meninggalnya pihak pemberi kuasa maupun penerima kuasa. Dalam kasus yang dibahas oleh Penulis, pemberi kuasa dalam hal ini terdiri dari 3 (tiga) orang ahli waris dan penerima kuasa adalah seorang ahli waris lainnya. Pemberian kuasa ini melalui akta notaris yang bertujuan untuk menjual sebidang tanah warisan yang dimiliki bersama sama oleh para pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dalam perkembangannya beberapa pemberi kuasa meninggal dunia dan penerima kuasa baru melakukan jual beli setelah beberapa pemberi kuasa tersebut meninggal. Menurut penulis, akta kuasa untuk menjual ini batal demi hukum karena berdasarkan ketentuan pasal 1813 KUHPerdata dengan meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian pemberian kuasa, mengakibatkan berakhirnya kuasa. Selain itu, seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa setelah akta kuasa berakhir juga menjadi batal demi hukum, karena dianggap tidak ada alas hukum untuk melakukan tindakan penguasaan lagi.

---

Dynamics and mobility of society are always increased at nowdays, it give the result in a person can not take care themselves for all their needs. One way out is with the delegation of authority to another party. Through this power, a person can be represented by another person in performing a legal act. Representing another person authority for nowdays is commonplace. The regulation of the power contained in article 1792 to article 1819 of the Civil Code. In some article, the regulation provide the ends of power of attorney. In article 1813 of the Civil Code said that a mandate shall terminate as follows due to death either the mandator or the mandatary. In this case, the mandator are consists of 3 ( three ) persons heirs and the mandatary is one of the heirs too . This power made by a notarial deed which aims to sell a plot of inheritance land and shared equally for all the parties. The following years, 2 (two) persons of mandator was died and the mandatary recently sold that inheritance land after the death of mandator. According to the authors opinion , power to sell the deed is null and void because it is based on the provisions of Article 1813 of the Civil Code said that a mandate shall terminate as follows due to death either the mandator or the mandatary . In another way, all legal actions undertaken base of authorized certificate authority after ending also null and void, because there is no legal base for that action."

"

Tesis ini mengenai Yayasan X yang ingin menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan. Yayasan X melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan membuat akta pendirian Yayasan X yang baru dihadapan Notaris R. Pada tahun 2010, Yayasan X kemudian melakukan perubahan anggaran dasar kembali dengan Notaris R. Yayasan X ketika menghadap Notaris R diwakili oleh salah satu pengurusnya berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermaterai. Hal ini kemudian digugat oleh para pengurus Yayasan X lainnya karena perbuatan hukum tersebut menurut keterangan mereka tidak pernah memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan pembuatan akta di hadapan Notaris R. Artikel ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil yang tercantum dalam Putusan Nomor 8/PDT/2019/PT.Bna. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Simpulan tesis ini adalah akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil adalah batal demi hukum. Notaris dalam hal ini agar lebih teliti dalam memeriksa dokumen pendukung dalam pembuatan akta, khususnya anggaran dasar Yayasan yang telah ada sebelumnya.

 

---

This thesis is about Yayasan X which wants to adjust its articles of association with the Foundation Law. Yayasan X made adjustments to its articles of association by making a new deed of establishment for Foundation X before the Notary R. In 2010, X Foundation then made changes to the articles of association again with Notary R. Foundation X when facing Notary R was represented by one of its managers based on the power of attorney below. stamped hands. This was later sued by the other management of Foundation X because the legal act according to their statement never gave him the power to make the deed before the Notary R.This article raises the issue regarding the legal consequences of the deed of amendment to Foundation Xs articles of association which was made based on a power of attorney material defects listed in Decision Number 8 / PDT / 2019 / PT.Bna. The research method used is normative juridical, by analyzing secondary data qualitatively. The conclusion of this thesis is that the legal effect of the deed of amendment to the articles of association of Foundation X which was made based on a power of attorney with material defects is null and void. Notary in this case to be more thorough in examining the supporting documents in making deeds, especially the articles of association of the previously existing foundations.

"

"Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya harus taat hukum, bekerja profesional, memegang teguh sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris. Dalam praktek, adanya akta notaris yaitu akta risalah rapat umum pemegang saham dan atau akta pernyataan keputusan rapat yang menjadi sengketa hukum dan mengandung cacat yuridis yang menjadikan notaris sebagai tersangka. Cacat yuridis suatu akta notaris dapat disebabkan oleh kesalahan notaris yang bersifat administratif, kesalahan profesi, kesalahan perdata dan atau kesalahan pidana. Tidak selalu kesalahan notaris merupakan kesalahan pidana, bisa juga termasuk dalam lingkup kesalahan profesi, kesalahan administratif dan atau kesalahan perdata. Hasil penelitian ini yang didasarkan pada analisis dengan menggunakan 4 posisi kasus terhadap akta risalah rapat dan atau akta pernyataan keputusan rapat yang mengandung cacat yuridis yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan mengakibatkan aktanya batal demi hukum yang penetapannya bersifat declaratoir, dan penerapan sanksi pidana terhadap Notaris. Kesalahan pidana terhadap notaris yang membuat akta risalah rapat dan atau akta pernyataan keputusan rapat harus menggunakan parameter standar pelayanan yang menimbulkan malpraktek atau perbuatan "negligence", doktrin profesi, doktrin perdata dan doktrin pidana. Perbuatan Notaris masuk ruang lingkup hukum pidana terletak pada parameter unsur melawan hukum disertai dengan pertanggungjawaban pidana antara lain berupa unsur kesengajaan termasuk kesengajaan bersyarat (dolus eventualis) dalam melakukan delik dan sanksi pidana merupakan ultimum remedium. Kejahatan dalam profesi Notaris merupakan kejahatan di bidang ekonomi yang dikategorikan white collar crime.

---

A notary as a public official in running his or her position has to obey the law, works professionally, uphold the official oaths and code of ethics of Public Notary Association. In practice, the notarial deed of the minutes of the general meeting of shareholders or a deed of declaration and the decision of the legal dispute and contain a flaw that makes the juridical notary as a suspect. A legal disability may be caused by a public notary who is an administrative error, professional error, mistake or error in civil, criminal as well as administrative law.Public notary mistake is not always the fault of criminal law field of law , it could be included within the scope of professional errors, mistakes or errors of administrative and civil liability. The results of this study is based on an analysis byusing the four position of the cases against the deed or deed of minutes of meetings and statements containing the decision of the legal disabilities that is contrary to the Notary Act and the Limited Liability Company Act and the resulting void deed to be legally canceled the establishment is declaratoir, and the application of criminal sanctions against the notary. Mistakes are made penal to the notary deed or deed of minutes of meetings and the decision of the statements should use the standard of service parameters that lead to malpractice or acts of "negligence", the doctrine of the profession, the doctrine of civil and criminal doctrine. Notary deed into the scope of criminal law lies in the parameters of criminal liability with unlawful element accompanied by criminal responsibility among other thing malicious intent which include dolus eventualis and criminal sanctions is an ultimum remedium. The crime in the profession of notary is a crime in the area of economic crime which categorized as white collar crime."

"Kuasa bertalian dengan adanya asas nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain lebih daripada hak yang dimilikinya, sehingga pemberi kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih daripada hak atau kewenangan yang dimilikinya. Kuasa diberikan melalui tindakan hukum sepihak. Sebagai suatu tindakan hukum, tindakan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan harus hati-hati dan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip reasonable diligent in all circumstances. Pada prinsipnya setiap anggota Direksi berwenang memberikan kuasa kepada karyawan perseroan atau orang lain untuk pengurusan kepentingan perseroan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT dan anggaran dasar. Namun, sifat kuasa yang boleh diberikan Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 103 UUPT adalah "kuasa khusus" untuk melaksanakan pengurusan kepentingan perseroan, dengan demikian kuasa yang dapat diberikan oleh Direksi hanya terbatas pada surat kuasa khusus untuk perbuatan tertentu. Direksi dalam hal ini dilarang atau tidak dibenarkan memberikan kuasa umum. Hasil penelitian menggunakan 2 (dua) posisi kasus. Bentuk cacat hukum kuasa Direksi Perseroan Terbatas disebabkan oleh adanya ketidakwenangan bertindak bagi si penerima kuasa dan isi dari kuasa tersebut bertentangan dengan UUPT dan anggaran dasar perseroan sehingga implikasi hukurnnya mengakibatkan akta kuasa tersebut batal demi hukum. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam hal ini yaitu Bank, terhadap perbuatan hukum yang didasarkan pada kuasa Direksi yang cacat hukum yakni berdasarkan ketentuan Pasal 1873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa bentuk peljanjian kredit yang telah dibuat berdasarkan surat kuasa Direksi Perseroan Terbatas yang cacat hukum, tidak batal demi hukum hanya surat kuasanya yang batal demi hukum, karena perjanjian kredit tersebut tidak mengandung kausa yang terlarang tetapi surat kuasanya yang mengandung kausa terlarang.

---

The power of attorney is related to the principle of nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet, which means that one person could not divert the rights to someone else more than his rights, thus the authorizer could not give his power more than his rights or his authority. The power of attorney is given by the unilateral law of action. As the unilateral law of action, the action is only can be done by the competence person. Board of Directors shall be prudent and full liability to do the management of the companies according to the principle of reasonable diligent in all circumstances. Basically, each member of Board of Directors has the authority to give the power of attorney to the employee or some other person(s) if it is not contrary with Limited Liability Companies Act and the article of associations. Nevertheless, the characteristic of the power of attorney that should be given by Board of Directors based on Article 103 of Limited Liability Companies Act (Law Number 40 of 2007) is a "special power of attorney" to do the management of the companies, thus the power of attorney that can be given by the Board of Directors is confined to special power of attorney for special actions. Board of Directors are not allowed or can not be right to give the general power of attorney.

The end of the research used 2 (two) case position. The form of The power of attorney from the Board of Directors which is having defect in law is caused by the existence of incompetence in act of the attorney and the content of its power of attorney is contrary with Limited Liability Companies Act and the article of associations so that the implication of law has caused the deed is null and void. Law protection for the third party in this case is Bank means the third party which in a good faith toward the power of attorney from the Board of Directors which is having defect in law, based on Article 1873 Indonesian Civil Code that the loan agreement deed and the collateral deed which are made by virtue of the power of attorney from the Board of Directors which is having defect in law are not null and void, only for the power of attorney, and the form of loan agreement afore mentioned is not contain of forbiding motives but only its power of attorney."