Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada akhir tahun 2015 kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mulai berlaku bagi seluruh negara anggota ASEAN. Dengan pemberlakuan tersebut maka pasar ASEAN akan berubah menjadi daerah dengan perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang meningkat secara tajam. Hal tersebut akan menciptakan persaingan usaha di antara Negaranegara anggota ASEAN. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia dan peraturan-peraturan pelaksanannya, Indonesia telah mengatur mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh advokat lokal dan advokat asing yang ingin bekerja di firma hukum Indonesia. Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, para pelaku usaha juga diwajibkan untuk tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dewasa ini, sudah banyak terdapat firma hukum lokal yang berafiliasi dengan firma hukum asing, namun regulasi yang mengatur mengenai kerjasama atau afiliasi tersebut belum ada. Dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat diatas hal-hal lainnya (welfare state). Oleh karena itu pemerintah harus mengamandemen undang-undang yang ada atau membuatkan undang-undang baru yang mengatur mengenai kerjasama atau afiliasi tersebut agar persaingan usaha antara firma hukum lokal yang terafiliasi firma hukum asing dengan firma hukum lokal tanpa afiliasi dapat dilakukan dengan sehat dan kondusif.

---

By the end of 2015, ASEAN Economic Communiy (AEC) will take effect for all country members of ASEAN. With such effect, ASEAN market in selling goods, services, investments, skilled labours and capital flows will increase incisively. The mentioned matters will create competitions among the country members of ASEAN. As stated in the Law number 18 of 2003 on Advocate, Indonesia Advocate Code of Conduct and the implementing regulations, Indonesia has set of conditions that must be fulfilled by both local and foreign advocate before working in Indonesia law firms. In conducting business activities in Indonesia, all entrepreneurs should obey the Law number 5 of 1999 on The Prohibition of Monopolistic Practices and Unhealthy Competition in Business and all its implementing regulations. Nowadays, there are many local law firms affiliated with foreign law firms, however, there are no regulations governing the procedures for such cooperation or affiliation. Expressly stated in the Constitution of 1945, that the country shall prioritize the people’s welfare above all other things (welfare state). Therefore, the government should amend the existing laws or enacted new laws to govern such affiliation in order to keep the competitions between local law firms and local law firms affiliated with foreign law firms can be conducted in legal will and conducive."

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 maka pasar barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara akan terintegrasi menjadi satu membentuk suatu pasar regional yang menghilangkan hambatan arus barang dan jasa secara administrasi dan hukum. Akan tetapi hingga berlakunya MEA belum ada suatu instrumen ataupun otoritas yang mengatur dan menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk mengetahui langkah apa yang harus ditempuh dalam menghadapi MEA.Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang mencolok dari otoritas pengawas persaingan usaha di ketiga negara karena masing-masing negara saling melengkapi dalam bidang Hukum Persaingan Usaha. Dalam menghadapi MEA negara-negara di ASEAN perlu melakukan harmonisasi Hukum Persaingan Usaha serta membentuk suatu otoritas yang bertugas menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.

---

By the enactment of the ASEAN Economic Community (AEC) in the end of 2015, the market for goods and services in the Southeast Asia region will be integrated together to form a regional market that eliminates barriers to the flow of goods and services in administration or law. But until the entactment of the MEA there is no instrument or authority to regulate and enforce the Competition Law in the ASEAN region.This thesis using normative juridical research method, which is explanatory descriptive. This thesis analyizes the comparison of competition law supervisory authorities in Indonesia, Singapore, and Malaysia to determine what steps should be taken in facing the MEA.The results from this study is that there is no significant difference from the regulatory authorities of competition in the three countries because each country complement each other in the field of Competition Law. In facing MEA, ASEAN countries need to harmonize Competition Law and establish an authority that is in charge of enforcing the Competition Law in the ASEAN region."

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 maka pasar barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara akan terintegrasi menjadi satu membentuk suatu pasar regional yang menghilangkan hambatan arus barang dan jasa secara administrasi dan hukum. Akan tetapi hingga berlakunya MEA belum ada suatu instrumen ataupun otoritas yang mengatur dan menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan otoritas pengawas persaingan usaha di Indonesia, Singapura, dan Malaysia untuk mengetahui langkah apa yang harus ditempuh dalam menghadapi MEA. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang mencolok dari otoritas pengawas persaingan usaha di ketiga negara karena masing-masing negara saling melengkapi dalam bidang Hukum Persaingan Usaha. Dalam menghadapi MEA negara-negara di ASEAN perlu melakukan harmonisasi Hukum Persaingan Usaha serta membentuk suatu otoritas yang bertugas menegakkan Hukum Persaingan Usaha di kawasan ASEAN.

---

By the enactment of the ASEAN Economic Community (AEC) in the end of 2015, the market for goods and services in the Southeast Asia region will be integrated together to form a regional market that eliminates barriers to the flow of goods and services in administration or law. But until the entactment of the MEA there is no instrument or authority to regulate and enforce the Competition Law in the ASEAN region. This thesis using normative juridical research method, which is explanatory descriptive. This thesis analyizes the comparison of competition law supervisory authorities in Indonesia, Singapore, and Malaysia to determine what steps should be taken in facing the MEA. The results from this study is that there is no significant difference from the regulatory authorities of competition in the three countries because each country complement each other in the field of Competition Law. In facing MEA, ASEAN countries need to harmonize Competition Law and establish an authority that is in charge of enforcing the Competition Law in the ASEAN region."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang persiapan para pengusaha gula, khususnya pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dikarenakan iklim persaingan usaha pada industri gula di Inonesia masih condong monopolistik dan oligopolistik, mengakibatkan pengusaha kecil, khususnya petani gula mengalami kesulitan dalam bersaing. Meskipun pemerintah telah menunjuk KPPU melalui Hukum Persaingan Usaha telah melakukan berbagai cara untuk membantu pengusaha kecil melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, namun ternyata hal tersebut dinilai tidak mampu menjawab permasalahan yang ada. Peraturan yang masih memiliki lubang-lubang dan kurangnya aparat penegak hukum, menjadi celah bagi pengusaha besar untuk melakukan perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Sedangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membawa banyak pengusaha-pengusaha asing untuk ikut bermain dalam industri gula nasional. Apabila kondisi saat ini tidak mampu diperbaiki, nasib para pengusaha lokal, khususnya petani dan pengusaha kecil, akan semakin tertekan dan tidak dapat berkompetisi dalam industri gula nasional. Dalam hal ini peran Hukum Persaingan Usaha melalui Undang-Udang No.5 tahun 1999 harus mampu melindungi pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

ABSTRACT

This thesis discussed about preparation of sugar entrepreneurs, particularly small businesses and sugar farmer in facing ASEAN Economic Community 2015. Business competition in the sugar industry in Indonesia was tend to monopolistic and oligopolistic that caused small businesses especially sugar farmers had to struggle to compete. Although the government has appointed KPPU through the Competition Law to perform a variety of ways to help those small businesses, in fact it was judged to be unable to address existing problems. Unfulfilled regulations and the lack of law enforcement officials provided opportunities for larger businesses to make agreements and activities that are prohibited in business competition. This condition coupled with the entry of the ASEAN Economic Community that bring a lot of foreign entrepreneurs in the national sugar industry competition would make the fate of local sugar entrepreneurs, especially the small ones, more depressed and unable to compete in the national sugar industry. In this case, the Competition Law by Law No. 5 Year 1999 should be able to protect small sugar entrepreneurs and also sugar farmers in facing ASEAN Economic Community 2015."

"ABSTRAKASEAN Economic Community AEC merupakan realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Dengan berlakunya AEC, diharapkan kawasan ASEAN menjadi sebuah pasar tunggal dan basis produksi, wilayah yang berdaya saing tinggi, pertumbuhan ekonomi yang setara, dan terintegrasi dengan ekonomi global. Ketika AEC telah terealisasi, di dalam wilayah ASEAN akan terdapat pergerakan yang bebas pada barang, jasa, dan investasi serta lebih bebasnya aliran modal dan tenaga kerja. Guna menjadi wilayah berdaya saing dengan pasar yang berfungsi baik, hukum persaingan usaha perlu berlaku dan efektif. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia akan terlibat dalam liberalisasi pasar yang diakibatkan oleh berlakunya AEC. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh keberlakuan AEC terhadap Indonesia dilihat dari hukum persaingan usaha. Tidak dapat dipungkiri bahwa aliran barang, jasa, dan investasi yang semakin bebas di kawasan ASEAN perlu diantisipasi supaya tidak menimbulkan perilaku monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia melalui penegakkan undang-undang persaingan usaha. Pelaku usaha dan konsumen yang berasal dari Indonesia harus terlindungi dari adanya perilaku usaha yang berpotensi menguasai pasar secara tidak sehat.

---

ABSTRACTASEAN Economic Community AEC is realisation of the end goal of economic integration in ASEAN region. AEC envisions a single market and production base, a highly competitive region, with equitable development, and fully integrated into the global economy. Once AEC is realised, ASEAN will be characterized by free movement of goods, services, and investments as well as freer flow of capitals and skills. In order to be a competitive region with well functioned market, competition law will need to be operational and effective. As one of ASEAN member states, Indonesia will involve in market liberalisation created by ASEAN. By using normative legal research method, this thesis is aimed to identify the impact of implementation of AEC on Indonesia from competition law perspective. It is undeniable that the more liberalised flow of goods, services, and investments in ASEAN must be anticipated so they do not create monopolistic and unfair behaviour in Indonesian market by enforcing Indonesian competition law. The market player and consumer in Indonesia must be protected from market player whose market power will create monopolistic and unfair behaviour."

"Tesis ini membahas mengenai perkembangan perusahaan industri jasa intelijen privat (IJIP) di Indonesia, dalam rangka menghadapi ancaman dan tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai dampak diberlakukannya MEA di kawasan Asia Tenggara. Tesis ini melakukan analisis dengan membentuk skenario penguatan terhadap IJIP di Indonesia, guna menghadapi ancaman dan tantangan ini. Tesis ini merupakan produk akademik yang menggunakan metode riset intelijen kualitatif, dengan studi kasus peran PT. WCG sebagai bagian dari IJIP dalam menghadapi perkembangan dan kebutuhan akan industri jasa intelijen privat di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan PT. WCG mampu menjadi kekuatan dalam mengimbangi IJIP di Indonesia yang masih didominasi asing.

---

This thesis discusses about the development of the private intelligence service industries (IJIP) in Indonesia, in order to deal with the threats and challenges faced by Indonesia as a result of the implementation of the AEC in Southeast Asia. This thesis conducted an analysis by formed a strengthening scenario of the private intelligence service industries in Indonesia, in order to face the threats and challenges that comes.

This study is an academic product that used a qualitative intelligence research, which analyzes the role of PT. WCG as a part of a private intelligence service industries in facing development and the need for the private intelligence service industries in Indonesia as the case study. The results of this study showed that PT. WCG is able to become a force to counterbalance the private intelligence services industries in Indonesia whose still dominated by foreign companies."

"Indonesia merupakan negara terbesar kedua pengekspor kopi instan di dunia setelah Brazil. Integrasi ekonomi merupakan langkah yang penting bagi pencapaian ASEAN Economic Community (AEC) yang berdaya saing dan dapat berperan aktif dalam ekonomi global. Kopi instan adalah salah satu makanan olahan kopi yang merupakan produk ekspor unggulan Indonesia serta termasuk dalam perdagangan barang dari 12 Priority Integrated Sector (PIS) untuk AEC. Tesis ini meneliti hal apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kopi Indonesia dan strategi Market Intelligence seperti apa yang harus dilakukan untuk memperkuat posisi Indonesia di AEC dan mempertahankan posisi Indonesia sebagai negara pengekspor kopi instan kedua di dunia. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan cara menganalisis faktor lingkungan eksternal dan internal. Data kuantitatif digunakan untuk memperkuat hasil analisis. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis PESTEL, analisis Teori Berlian dari Porter, analisis Rantai Nilai dan Pemetaan Kompetitif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kopi instan Indonesia sudah berdaya saing saat ini, namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait kebijakan dan strategi yang digunakan karena akan mempengaruhi daya saing kopi instan Indonesia kedepannya. Strategi Market Intelligence dapat dilakukan dengan peningkatan teknologi desain kemasan, pengembangan jaringan ekspor dan penguatan promosi untuk kopi ins.

---

Indonesia is the second largest exporter of instant coffee in the world after Brazil. Economic integration is an important step to achieve competitiveness of ASEAN Economic Community (AEC) so that, it could take an active role in the global economy. Instant coffee is a processed food from Indonesian export commodities of superior products which are included in the trade in goods of 12 Priority Integrated Sector (PIS) for the AEC.

The focuses of this study are to examine what the government do can to improve the welfare of Indonesian coffee farmers and what kind of Market Intelligence strategy should be implemented to strengthen the position of Indonesia in the AEC and to maintain Indonesia's position as the second instant coffee exporting country in the world.

This research uses qualitative approach by analyzing internal and external environment. Quantitative data is used to support the result of analysis. Analysis were performed using PESTEL analysis, Porter?s Diamond Theory analysis, Value Chains analysis and Competitive mapping. Data collection techniques are done by doing literature study and interviews.

The result shows that the instant coffee of Indonesia is already competitive, still there are somethings that need more attention related to the policies and strategies used because it will affect the competitiveness of Indonesia?s instant coffee in the future. Market Intelligence strategy can be done by improving the technology for packaging design, developing the network of export and strengthening promotion for instant coffee."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Tenaga Kerja Asing di bidang hukum, khususnyaAdvokat Asing di Indonesia. Membahas mengenai peraturan-peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan pembatasan dan pengawasanAdvokat Asing untuk menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) terkaitmasa kerja, keahlian (Skill), pendampingan, dan jabatan Advokat Asing yangberada di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuibagaimana pelaksaanan dan pengaturan peraturan perundanga-undanganmengenai pembatasan dan pengawasan Tenaga Kerja Asing di bidang jasa hukum(Advokat Asing) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitianyuridis normatif yaitu menelaah terhadap hukum positif tertulis maupun tidaktertulis dan efektifitas undang-undang. Serta teknik pengumpulan data denganpendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengalanisa dan menggunakan bahanbahankepustakaan sebagai data sekunder ditambah dengan wawancara dengannarasumber. Dari penelitian ditemukan bahwa, pembatasan dan pengawasanterhadap Tenaga Kerja Asing di bidang jasa hukum (Advokat Asing) masih perludiperbaharui dan dikembangkan, terutama mengenai pembatasan masa kerja,pembatasan bidang hukum yang dapat diisi oleh Advokat Asing, pengawasanmengenai jabatan, dan pengawasan dalam pemberian saran hukum.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the Foreign Manpower in the field of law, particularlythe Foreign Counsel in Indonesia. It also discusses the rules and regulationspertaining to restrictions and supervision of the Foreign Counsel in face of theASEAN Economic Community (AEC) concerning employment, skills (Skill),mentoring, and Foreign Advocate position in Indonesia. The purpose of this studywas to determine how the implementation and regulation of legislation on therestriction and supervision of foreign manpower in the field of legal services(Foreign Advocate) in Indonesia. This research used normative juridical researchthat examines the positive laws written or unwritten and effectiveness oflegislation. As well as data collection techniques with a qualitative approach,namely that analyzes and research using library materials as secondary datacoupled with interviews with sources. Studies show that, restrictions andsupervision of foreign manpower in the field of legal services (Advocate Foreign)still need to be updated and developed. Especially, regarding the restriction ofemployment. Restrictions on the area of law can be filled by the AdvocateForeign, monitoring of the position and oversight in the provision legal advice."

"Tulisan ini mengkaji masalah kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015.Metode kajiannya menganalisis dan membandingkan beberapaindikator ekonomi makro dengan negara ASEAN lainnya, terutamafokus pada tenaga kerja yang berimplikasi pengakuan kualifikasi danketerampilan, serta mobilitas tenaga kerja terampil di wilayah ASEAN.Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi pemasokterbesar tenaga kerja di ASEAN. Tingkat pendapatan berada di posisi pendapatan menengah meskipun masih rendah(lower middle incomecountry). Posisi IPM sedikit lebih baik dibandingkan dengan Vietnam,Cambodia, Laos, dan Myanmar"

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 tuntunan terhadap arsiparis pun ikut mengikat. Arsiparis Indonesia harus mampu bersaing dengan sumber daya kearsipan dari sesama negara ASEAN agar dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri. salah satu cara pembuktian bahwa arsiparis mempunyai kompetensi dalam bidang kearsipan adalah dengan sertifikasi arsiparis."