Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Tesis ini membahas tentang kedudukan hukum wakaf tanah yang tidak dituangkan dalam akta ikrar wakaf apabila terjadi pembatalan wakaf. Wakaf tanah yang tidak dituangkan dalam akta ikrar wakaf memiliki kemungkinan yang besar timbulnya sengketa di kemudian hari. Pada saat wakif mengucapkan ikrar wakaf, maka wakif telah menyerahkan harta benda miliknya untuk selama-lamanya untuk kepentingan umum. Dengan demikian secara hukum wakif tidak lagi mempunyai hak atas harta yang menjadi objek wakaf pada saat wakif menyatakan ikrar wakaf. Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti terhadap asas-asas baik tertulis ataupun tidak tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf yang tidak dituangkan dalam akta ikrar wakaf telah sah menurut Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun wakaf, namun dari segi pembuktiannya pemberian wakaf tersebut tidak diakui menurut Hukum Negara karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

---

This thesis discusses the legal position of waqf land that is not stated in the deed of pledge waqf endowments in case of cancellation. Waqf land that is not stated in the deed of pledge endowments have a greater chance of the emergence of disputes in the future. At the time of the oath wakif endowments, then wakif has submitted his property in perpetuity for the public interest. Thus legally wakif no longer has rights to the property which is the object of waqf upon wakif states pledge endowments. Research methods that I use in this research is normative, the research that is only done by examining the principles either written or unwritten. The results showed that the endowment is not stated in the deed of pledge endowments have been legal under Islamic law for having qualified and harmonious endowments, but in terms of charitable giving proof is not recognized by state law because it does not meet the requirements as stipulated in Law No. 41 Year 2004 on Waqf. Under Article 3 of Law No. 41 of 2004 on Endowments, stating that the endowments which He swore irrevocable., This thesis discusses the legal position of waqf land that is not stated in the deed

of pledge waqf endowments in case of cancellation. Waqf land that is not stated in

the deed of pledge endowments have a greater chance of the emergence of

disputes in the future. At the time of the oath wakif endowments, then wakif has

submitted his property in perpetuity for the public interest. Thus legally wakif no

longer has rights to the property which is the object of waqf upon wakif states

pledge endowments. Research methods that I use in this research is normative, the

research that is only done by examining the principles either written or unwritten.

The results showed that the endowment is not stated in the deed of pledge

endowments have been legal under Islamic law for having qualified and

harmonious endowments, but in terms of charitable giving proof is not recognized

by state law because it does not meet the requirements as stipulated in Law No. 41

Year 2004 on Waqf. Under Article 3 of Law No. 41 of 2004 on Endowments,

stating that the endowments which He swore irrevocable]"

"Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perwakafan tanah yang tidak diikuti pembuatan Akta Ikrar Wakaf di hadapan pejabat yang berwenang dalam Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. Dalam kasus ini Wakif dan Nazhir melakukan perjanjian perwakafan tanah hanya secara dibawah tangan pada tahun 2008. Selama lebih kurang 10 tahun Nazhir sebagai pengelola tanah wakaf belum membuat Akta Ikrar Wakafnya di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (yang selanjutnya disebut PPAIW), sehingga status tanah wakaf belum memiliki kejelasan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah keabsahan perwakafan tanah yang tidak diikuti pembuatan Akta Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW serta perlindungan hukum terhadap Nazhir dalam perwakafan tanah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini, perwakafan tanah yang dilakukan tanpa pembuatan Akta Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW dalam kasus ini tidak sah, karena tidak terpenuhinya unsur harta benda wakaf. Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau Surat Keterangan Tanah (yang selanjutnya disebut SKT) sebagai bukti pemenuhan unsur harta benda wakaf baru terbit pada tahun 2016, sementara perwakafan tanah dilakukan pada tahun 2008. Hal tersebut melanggar syarat suatu sebab yang halal. Nazhir dalam kasus ini tidak dapat diberikan perlindungan hukum. Hal ini karena meskipun masih ada kemungkinan dapat disahkannya perwakafan tanah tersebut agar lahir perlindungan hukum bagi Nazhir, namun Nazhir dalam pelaksanaan perjanjian wakaf terbukti telah melanggar asas iktikad baik dalam perjanjian.

---

This study discusses The Legality Of Land Waqf Which Is Not followed By The Making Of A Waqf Pledge Deed Before Authorized Official in the Pringsewu Religious Court Decision Number 0115/Pdt.G/2019/PA.Prw. In this case, Wakif and Nazhir entered into an underhanded land waqf agreement in 2008. For approximately 10 years Nazhir as waqf land manager has not made his Waqf Pledge Deed in front of the Waqf Pledge Deed Official (hereinafter referred to as PPAIW), so the status of the waqf land do not have yet. The main issues discussed in this thesis are the validity of the land waqf which is not followed by the making of the Waqf Pledge Deed before PPAIW and the legal protection of Nazhir in the land waqf. The research method used is the normative juridical method. The typology used in this research is prescriptive research. As for the results of this study, land waqf which is carried out without making a Waqf Pledge Deed before PPAIW in this case is not valid, because the elements of waqf property are not fulfilled. Physical Control of Land Sector or Land Certificate (hereinafter referred to as SKT) as evidence of fulfillment of waqf property elements was only issued in 2016, while land waqf was carried out in 2008. This violates the requirements for a lawful cause. Nazhir in this case cannot be given legal protection. This is because although there is still the possibility that the land waqf can be legalized so that legal protection is born for Nazhir, Nazhir in the implementation of the waqf agreement is proven to have violated the principle of good faith in the agreement."

"Belum adanya tertib administrasi pada instansi resmi untuk mengelola wakaf menyebabkan sering terjadinya sengketa dalam hal perwakafan. Salah satu kasus perwakafan di Indonesia terjadi pada Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh. Terdapat fakta hukum bahwa telah terjadi tumpang tindih pernyataan wakaf antara Nadzir dengan pemilik tanah yang tanahnya diwakafkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan. Tanah yang menjadi objek wakaf tersebut merupakan harta waris yang diperoleh pemilik tanah. Perangkat desa menganggap bahwa pembagian warisan harta benda kepada pemilik tanah masih terdapat sisa tanah sehingga perangkat desa berinisiatif untuk mengajukan pendaftaran tanah tersebut sebagai tanah wakaf milik desa. Perangkat desa bersama pejabat berwenang membuat bukti suatu surat ikrar wakaf dalam bentuk akta pengganti akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan keabsahan perbuatan hukum wakaf dalam akta pengganti akta ikrar wakaf dan bagaimana pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh. Penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif dengan bentuk penelitian desktriptif evaluatif untuk menggambarkan dan menjelaskan konsep dasar tentang wakaf dan pengaturan akta pengganti akta ikrar wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa praktik wakaf dianggap sah jika telah memenuhi unsur, prosedur dan tata cara serta tertuang dalam Akta Otentik berupa Akta Ikrar Wakaf dan/atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Akta Pengganti Ikrar Wakaf pada prinsipnya adalah sesuatu alat bukti surat yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama dengan Akta Ikrar Wakaf dan perbedaan nya terletak pada peristiwa hukum dalam ikrar wakaf.Kata Kunci : Perwakafan, Ikrar Wakaf, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

---

Frequent disputes in terms of waqf. One of the cases of waqf problem in Indonesia occurred in the Decision Number 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh. There is a legal fact that there has been an overlapping of waqf statements between Nadzir and the land owner whose land has been represented as waqf without the knowledge and legal consent of the person concerned. The land which became the object of waqf was the inheritance property obtained by the land owner. The village administration considered that the distribution of inheritance property to the land owner still have some remaining lands, so the village administration took the initiative to submit the registration of the land as a waqf land belonging to the village. Village administration together with the authorities made an evidence letter of waqf pledge in the form of a replacement deed for the waqf pledge issued by the Head of the Office of Religious Affairs. The formulation of the problem in this research is how to regulate the legality of law act for the waqf in the replacement deed of waqf pledge deed and how the considerations and decisions of judges in Decision Number 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh. This legal research is normative juridical in the form of evaluative descriptive research to describe and explain the basic concepts of waqf and the arrangement of replacement deed of the waqf pledge deed. This study used a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The results of the research showed that the practice of waqf is considered valid if it has fulfilled the elements, procedures and etiquettes as well as officially stated in the Authentic Deed in the form of the Waqf Pledge Deed and/or Replacement Deed of the Waqf Pledge Deed. Replacement Deed of Waqf Pledge in principle is a documentary evidence that has the same purpose and function as the Deed of Waqf Pledge and the difference lies in the legal event in the Waqf pledge.

Keywords: Waqf, Waqf Pledge, Replacement Deed of Waqf Pledge Deed"

"Potensi wakaf di Indonesia tidak dapat dipungkiri diiringi dengan jumlah populasi muslim di dunia. Nyatanya, hal ini masih menjadi pekerjaan rumah dengan target realisasi penghimpunan dana wakaf yang belum mencapai 1 triliun rupiah. Inovasi produk terus dihadirkan demi menarik minat umat muslim dalam berwakaf. Wakaf saham hadir sebagai alternatif dari produk turunan wakaf tunai dengan sasaran utama para Investor Saham yang diperantarai oleh sekuritas. Penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian kualitatif dan observasi tidak langsung melalui proses wawancara dengan informan dari MNC Sekuritas, Philip Sekuritas, dan HP Sekuritas melalui representatif dari masing-masing serta Rumah wakaf sebagai salah satu nazhir yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Hasil temuan dari penelitian menunjukan bahwa adanya peran sekuritas sebagai pihak yang menjembatani antara wakif, nazhir, hingga diteruskan ke mauquf alaih (penerima manfaat). Selain itu adanya pembagian nisab dalam penyaluran wakaf saham serta Re-investasi yang dari hasil keuntungan saham kelolaan nazhir. 

---

The potential of endowments (waqf) in Indonesia cannot be denied, accompanied by the number of Muslim populations worldwide. However, it is still a work in progress, as the target for realizing endowment funds has not yet reached 1 trillion rupiahs. Product innovations are continually being introduced to attract the interest of Muslim communities in waqf. Share-Waqf emerges as an alternative to cash-based endowment products, primarily targeting stock investors facilitated by securities firms. This research employs a combination of qualitative research and indirect observation through interviews with representatives from MNC Sekuritas, Philip Sekuritas, and HP Sekuritas, as well as representatives from various endowment houses, including one Rumah Wakaf chosen as a sample for this study. The findings of this research indicate that securities play a role as intermediaries between the endower (wakif), endowment manager (nazhir), and the beneficiaries (mauquf alaih). Additionally, there is a division of nisab in the distribution of equity-based endowments and reinvestment of profits from managed equity stocks by the endowment managers."

"Setiap tahun, kebutuhan perumahan bertambah namun pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum maksimal, masalah ini kian diperparah dengan semakin terbatasnya lahan untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melihat kenyataan ini, akhirnya, konsep pemukiman horizontal pun mejadi pilihan.Di sisi lain dalam Islam dikenal sebuah lembaga ekonomi bernama Wakaf. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai peranan wakaf uang bagi pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan teori penelitian normatif deskriptif yang menggambarkan investasi wakaf uang untuk pembangunan rumah susun. Aspek penting dalam pengelolaan wakaf uang tidak hanya pembentukan kekayaan (asset) wakaf uang itu sendiri, tapi juga bagimana agar wakaf uang jumahnua dapat bertambah hingga dapat mengembalikan pokok wakafnya dan hasilnya dapat membantu sesama. Maka, fungsi paling penting dan tak dapat terpisahkan dari wakaf uang kegiatan investasi. Skripsi ini memberikan alternatif investasi yang dapat dilakukan atas wakaf uang dengan melakukan studi komparasi dengan Social Investment Limited Bank (SIBL) Banglades dan WAREES Investment Ltd Singapura, selain itu skripsi ini juga memberikan model pengelolaan dari mulai tahap investasi hingga tahap penghunian dan pelepasan rumah susun yang dibangun dengan dana wakaf uang.

---

Every year, the demand of housing has been increasing yet the supply has not yet met the need of people with low income optimally. Such situation is worsened by the limited amount of available land to build housing for low income people. Looking at this fact, finally, horizontal housing or apartment has become an option. In the other side, Islam recognizes the economic institution called Waqf. This research analyzes the role of waqf fund in providing affordable apartment for the low income people. This research uses descriptive-normative research theory which depicts the investment of waqf fund using the model of horizontal housing or apartment. The most important aspect in the management of waqf fund is not only on the sustainability of the principal assets itself, but also the management of waqf fund to generate advantages continuously in order to recover the principal of the endowment fund or waqf fund and also to give social benefits as waqf fund is a charitable donation for public purpose. Therefore, the most important and inseparable function of waqf fund is the investment. This minithesis would like to give alternative way to invest waqf fund by conducting comparative study with Social Investment Limited Bank (WIBL) Bangladesh and WAREES Investment Ltd Singapore, also this minithesis would like to propose a model of the management of waqf fund, from the initial investment process until the final stage of transferring the apartment to the tenant which is built by waqf fund."

"Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sifatnya dapat dikembangkan tanpa mengurangi harta pokok wakaf. Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf yang besar. Namun potensi tersebut belum diimbangi dengan kemampuan nazhir dalam mengelola harta wakaf. Mayoritas nazhir di Indonesia belum melaksanakan tugasnya secara profesional. Sehingga potensi tersebut belum dikembangkan secara maksimal. Tulisan ini membahas tentang perkembangan hukum wakaf di Indonesia, kriteria nazhir yang mampu mengelola wakaf secara produktif di Indonesia, serta pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data bersifat yuridis-normatif. Untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka nazhir harus memiliki lima modal dasar serta tiga prinsip yang memenuhi kriteria nazhir profesional. Selain itu nazhir juga harus mengelola harta wakaf secara produktif, agar manfaat harta wakaf dapat dirasakan masyarakat.

---

Waqf is an Islamic economy instrument which is the assets can be developed without

reducing the main assets of waqf. Indonesia as the biggest Islamic population in the world

have a great potential in waqf. However, that potency is not supported yet by the capacity

and skill from the Nazhir who manage that waqf assets. A lot of nazhir in Indonesia is not yet

doing their job profesionally. So that the potency of waqf in Indonesia is not yet maximally

developed. This thesis discuss about the development of waqf law in Indonesia, requirement

of nazhir who can manage the assets of waqf productively in Indonesia, and also the

management of waqf productive in Indonesia. The methode of this thesis use the qualitative

approaching, also collecting the data technique which is use the yuridis-normative method.

To reach the goal of waqf, nazhir at least must have the five basic and three principal of the

professional nazhir requirement. Beside that, nazhir should manage the assets of waqf

productively, so that the benefit of that waqf assets can be felt and distribute to the society."

"ABSTRAKWakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang erat kaitannya dengankesejahteraan umat. Oleh karena itu sebagai salah satu langkah strategis untukmeningkatkan kesejahteraan umum, perlu adaanya peningkatkan peran wakafsebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagaisarana ibadah dan sosial saja, tetapi juga harus memiliki kekuatan ekonomi yangberpotensi. Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalahbagaimana konsep yuridis terhadap Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Ciptasebagai harta benda wakaf dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 tahun 2004tentang wakaf, selain itu penulis juga mengangkat masalah mengenai bagaimanapandangan hukum Islam terhadap wakaf Hak Kekayaan Intelektual berupa HakCipta. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan pendekatan kepustakaan,dimana hasil dari telaah kepustakaan yang diambil dari buku-buku, majalah, karyatulis yang ada kaitanya dengan pembahasan wakaf, kemudian penulis analisisdengan menggunakan metode deskriptif analitik dan konten analisis. Dalampenelitian ini, ditemukan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai harta wakaf,karena hak cipta merupakan harta yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis.Disamping itu, titik tekan atau inti dari wakaf itu sendiri adalah mengambilmanfaat dari harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum.

---

ABSTRACTWaqf (Endowment) as one of Islamic institution that is closely related to thewelfare of the people. Therefore as a strategic step to improve the general welfare,to be need for enhancing the role of waqf (endowment) as religious institutions arenot only aims at providing a wide range of social and religious facilities, but alsomust have the potential of economic strength . Things that are at issue in thisstudy is how the juridical concept of the Intellectual Property Rights Copyright asa waqf (endowment) property in Article 16 of Law No. 41 of 2004 on waqf(endowments), in addition, the authors also raise the issue of how the views ofIslamic Law on Iintellectual Property Rights in the form of waqf (endowments)Copyright. In this thesis the writer uses literary approach, where the results of thestudy of literature is taken from books, magazines, papers no relation to thediscussion of waqf (endowments), and then is analyzed using descriptive analyticmethods and content analysis. In this study, it was found that the copyrights canbe used as a waqf (endowment) property, because copyright is a property whichhas the benefit and economic value. In addition, the press or the core point of thewaqf (endowment) itself is taking advantage of waqf (endownment) property forpublic use."

"Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, wakaf di Indonesia belum tercatat dengan baik, sehingga mudah terjadi penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya dua bentuk perwakafan (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak ada keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan itu. sehingga seolah-olah sudah menjadi milik ahli waris atau pengurus (Nazhir). Dalam tesis ini dianalisis kasus tentang seseorang telah mewakafkan tanah untuk makam keluarga. Namun akhirnya peruntukannya menjadi pemakaman umum. Kasus ini menarik untuk dikaji karena wakaf tersebut tidak didaftarkan dan menimbulkan sengketa, ahli waris menganggap tanah tersebut bukanlah tanah wakaf. Pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dari penelitian ini adalah bagaimanakah pembuktian tanah wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis tidak setuju dengan pendapat Hakim Kasasi yang menganggap bahwa tanah tersebut bukan tanah wakaf dengan pertimbangan tidak adanya saksi-saksi yang mendengar ikrar wakaf. Menurut penulis, pembuktian tanah wakaf dapat dilakukan dengan Saksi-saksi Testimonium De Auditu, yang walaupun tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi sebagai persangkaan adalah dibenarkan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959.

---

Prior to the enactment of Government Regulation No. 28 of 1997, waqf in Indonesia has not been well documented, so it was easy to deviating the nature and purpose of the waqf itself, primarily because of the presence of two forms of waqf (family waqf and general waqf) and there is no requirement for the registration of objects that has become waqf. so as if it belonged to the heirs or the caretaker (Nazhir).

In this thesis has analyzed the case of a person donating the land for a family tomb. But eventually the designation became public cemetery. This case is interesting to study because it is not registered waqf and cause disputes, the heirs assume that land is not a waqf land. The principal issues raised by the authors of this study is how to prove the land of waqf according to legislation No. 41 of 2004 about Waqf. The research method used is a normative juridical research, with the type of descriptive analytical study.

Based on the results of the study, author do not agree with the opinion of Supreme Court Judges who consider that the land is not of waqf land with consideration absence of witnesses who heard the pledge of waqf. According to the author, evidence of waqf land can be done with witnesses Testimonium De auditu, which although can not be used as a direct witness, but as a presupposition is justified, as affirmed in the Supreme Court jurisprudence 308 K / Sip / 1959 dated November 11, 1959."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat faktor apa raja yang mempengaruhi persepsi para muzakki BAZNAS-Dompet Dhuafa untuk berderma melalui wakaf tunai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis diskriminan. Analisis Deskriptif merupakan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan analisis diskriminan dimaksudkan untuk menjawab rumusan permasalahan melalui model ekonometri yang merupakan model dengan variabel terikat berupa dummy atau kategorik. Untuk menjalankan analisis tersebut digunakan alat berupa SPSS.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1). Variabel "akuntabel", "alat" dan "counter" berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi para muzakki BAZNAS-Dompet Dhuafa untuk berderma melalui wakaf tunai. 2) Variabel lainnya, yakni;manfaat, ijtihad, optimal, inovasi, harga, counter, ramah, promosi, sosial, manajemen tidak mempengaruhi persepsi para muzakki BAZNAS-Dompet Dhuafa untuk berderma melalui Wakaf Tunai. Atau, dengan kata lain berderma atau tidaknya para muzakki tersebut tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut.3) Model diskriminan yang ada temyata valid dan dapat digunakan, karcna tingkat ketepatan cukup tinggi mencapai 51% dan mempunyai cross validation yang tinggi pula sekitar 51%. Dengan demikian, pihak BAZNAS-Dompet Dhuafa dapat mengambil berbagai tindakan, antara lain meningkatkan intensitas sosialisasi produk tersebut, memperluas jaringan pelayanan dan lebih meningkatkan transaparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta wakaf.

---

ABSTRAK

;This research aims to observe whether factors influence perception of muzakkis in BAZNAS-Dompet Dhuafa to donate through cash wakaf. The method used in this research is descriptive one and discriminant analysis. The descriptive analysis is systematically factually, accurately illustration of facts, characters, and relation of phenomena, which had been observed. The discriminant analysis is intended to answer problem formulation through econometric model -with bond variable of dummy or calegorist-. To carry out the research, it will use instrument. That is SPSS.

Results of research shows: I) the variable of accountable, instrument and counter influence significantly to perception of muzakkis in BAZNAS-Dompet Dhuafa to donate through cash wakaf. 2) Other Variables are advantages of ijtihad, optimal, innovation, price, counter, friendly, promotion, social, management do not influence perception of Muzzakis in BAZNAS-Dompet Dhuafa to donate through cash wakaf, Or, on the other words, Muzakis donate or do not donate is not influenced by those variables, 3) As matter of fact, the discriminant model is valid and usable, because of degree of higher accuracy until 51 % and it has high cross validation about 51 %. Therefore, BAZNAS-Dompet Dhuafa side can increase intensity of the product socialization, expand service network and more improve transparency and accountability in managing wakaf wealth."