Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, namun dalam prakteknya, kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan khususnya pembuatan Akta Jual Beli Tanah tidak dapat didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, dikarenakan Badan Pertanahan Nasional hanya mengakui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai bukti adanya peralihan hak atas tanah, sehingga timbul permasalahan yaitu Bagaimanakah Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dikaitkan dengan kewenangan Notaris dan Kewenangan PPAT ? dan Bagaimanakah status akta Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Notaris?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah studi kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum umum yang kemudian digunakan untuk membuat suatu interpretasi terhadap keabsahan Akta Jual Beli tanah yang dibuat oleh Notaris dan akibat hukumnya serta didukung dengan studi kasus. Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat umum secara khusus memiliki kewenangan untuk membuat akta jual beli tanah, sehingga Notaris menjadi tidak berwenang untuk membuatnya, meskipun Ia telah diberikan kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Sehubungan dengan tidak berwenangnya Notaris dalam membuat akta jual beli tanah menjadikan status akta jual beli tanah yang dibuat olehnya berubah menjadi akta di bawah tangan dikarenakan akta jual beli tanah tersebut tidak memenuhi salah satu syarat otentisitas suatu akta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk dapat dijadikan dasar pendaftaran hak kepada Badan Pertanahan Nasional, akta jual beli tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri.

---

Article 15 paragraph (2) letter f law number 2 by 2014 about changes in the law number 30 by 2014 about The Notary gives new authority to the notary to composing or creating the notary deed relating to land, but in practice, the Notary deed of sale and purchase of land cannot be registered to the National Land Agency (BPN), due to the National Land Agency (BPN) only recognizes a deed made by the Official Maker of Deed Land (PPAT) as evidence of the transition of land rights problems arise, so that is How the creation of the deed of sale and purchase of land associated with the authority of Notary and Official Maker of Deed Land (PPAT) Authority? And How is the status of deed of sale and purchase of land made by a notary?.

The Research method used in writing this is the study of literature available that is juridical normative research , namely by hold principles the search for common law that is then used to make an interpretation against the validity of deed of sale and purchase of land made by a notary and effect as well as support its laws with a case study. Official Maker of Deed Land (PPAT) as public officials in particular have the authority to make the deed of sale and purchase of land, making it Notarized became is not authorized to make it, even though he has been given the authority to make the deed relating to land. With respect to not authorized notary in making the deed of sell and purchaseof land make the deed's status turned into deed which not authentic because was not meet one of the requirements of a deed authenticity as envisaged in article 1868 BW, so when the deed of sale and purchase of land will be registered to the National Land Agency BPN, need to get the endorsement of the district court."

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti penguasaan hak atas tanah. Sertipikat tanah terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur. Salinan buku tanah mengurai mengenai data yuridis, sedangkan surat ukur menguraikan mengenai data fisik. Untuk jenis hak pada tiap-tiap bidang tanah di dalam satu kelurahan akan diberikan satu nomor hak dan satu nomor identifikasi bidang tanah. Sehingga tidak dimungkinkan terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda di dalam satu kelurahan. Pada fakta yang Penulis temukan yaitu adanya penerbitan sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda dalam satu kelurahan di kawasan perumahan di Kota Bekasi. Terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang santa di atas bidang tanah yang berbeda dapat terjadi karena sistem booking parsial nomor hak dalam kegiatan pemisahan sertipikat yang diajukan oleh Pengembang Perumahan. Sistem booking parsial ini pada lrenyataannya terdapat kelemahan yaitu sistem penomoran hak pada buku tanah dan sertipikat berdasarkan pengelompokkan sertipikat induk sehingga apabila petugas buku tanah sertipikat tidak cermat maka akan menyebabkan terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda, selain itu terbitnya sertipikat basil pemisahan secara bertahap berdasarkan sertipikat induk yang mengakibatkan terbitnya sertipikat tidak pada saat yang bersamaan sesuai jumlah permohonan pemisahan menjadikan sulitnya pemeriksaan buku tanah dan sertipikat baru hasil pemisahan oleh pejabat yang berwenang juga menjadi alasan terbitnya sertipikat dengan nomor yang sama di atas bidang tanah yang berbeda. Penyelesaian atas permasalahan tersebut sampai dengan sekarang belum diatur secara konkret di dalam peraturan perundang-undangan, hanya saja permasalahan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Penyelesaian tersebut dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan perbaikan nomor hak pada salah satu sertipiktat atau juga dapat mengajukan permohonan penggabungan sertipikat apabila pada salah satu sertipikat yang mempunyai nomor hak yang sama tersebut terdiri dari beberapa bidang tanah yang saling bersebeiahan dan dipunyai oleh pemegang hak yang sama. Baik penyelesaian dengan permohonan perbaikan maupun dengan permohonan penggabungan sertipikat akan mematikan nomor hak yang diperbaiki dan digabung dan akan mendapatkan nomor hak yang baru pula. Sehingga dengan mematikan nomor hak lama dan memberikan nomor hak baru atas sertipikat yang dimohon, maka tidak ada lagi sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang herbeda dalam satu kelurahan.

---

A certificate constitutes an evidence of holding on right over land. Land certificate consists of the official copy ofthe land book and measurement letter. The certified copy of land book describes the juridical data, whereas the measurement letter describes the physical data. For the type of right over each parcel of land within one village will be provided one number of right and one identification number of parcel of land. Therefore, it will not possible to be issue certificates with the same number of right over different parcels of land within one village. On the fact which the Writer discovered, there is an issuance of certificates with the same number of right over different parcels of land within one village in the housing compound at Bekasi City. The issuance of certificates with the same number of right over different parcels of bland could take place because of the partial booking system of number of right in the certificate splitting activities submitted by the Developer of Housing Compound. This partial booking system actually has flaw which is the right numbering system in the land book and the certificate is based on classification of main certificate, therefore, if the sertificate land book ogicial is not accurate, then, it will cause the issuance of certificates with the same number of right over different parcels of land, in Bddition the issuance of certificates as the result of gradual splitting based on main certificate which causes the issuance of certificates not on the same period of time in accordance with the total number of applications for splitting makes it dificult for the examination by the authorized official over the new land books and certificates resulting from splitting, it also becomes the reason for the issuance of certificates with the same number of right over different parcels of land. Settlement over such problem up to the present time has not yet been concretely stipulated in the statutory regulations; it can merely be settled internally by the Land Office of Bekasi Municipality's. Settlement can be taken by submitting application for correction over the number of right over one of the certificates or the concerned parties may also submit application for the merger of certificates if the certiticates possessing the same number of right consist of several parcels of land located next to one another and owned by the same holder of right. Settlement, both by means of application for correction and application for amalgamation (combining) of certificates will terminate the number of right being corrected and merged and will also receive new number of right. Therefore, by terminating the previous number of right and providing new number of right over the certificates being applied, then, there will no longer be any certificates with the same ntunbcr of right over different parcels of land within one sub-district."

"Notaris dalam membuat Akta Autentik berkewajiban untuk membacakan dan menjelaskan isi akta, hal tersebut merupakan cara untuk memastikan para penghadap telah memahami/mengetahui apa yang tertuang di dalam akta. Pada kenyataannya yang terjadi saat ini banyak notaris yang tidak membacakan akta yang dibuatnya namun pada akhir akta disebutkan bahwa akta tersebut telah dibacakan oleh Notaris, hal ini kemudian sering menyebabkan terjadinya suatu sengketa. Adapun permasalahan yang diangkat adalah mengenai akibat hukum serta tanggungjawab Notaris terhadap akta yang telah dikeluarkannya berdasarkan Putusan No. 19/PDT.G/2020/PN GPR dan mengenai keabsahan Akta Pengikatan Jual Beli yang digunakan sebagai perjanjian hutang piutang berdasarkan Putusan No. 19/PDT.G/2020/PN GPR. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Kesimpulan dari permasalahan ini adalah akibat hukum dari tidak dibacakannya suatu akta autentik oleh Notaris TSS, sehingga hal tersebut mengakibatkan kekutatan pembuktian akta tersebut menjadi sama seperti akta di bawah tangan. Notaris TSS dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata maupun dapat dikenakan sanksi administratif. Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang digunakan sebagai perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh Notaris TSS adalah pembuktiannya seperti akta dibawah tangan. Adapun saran yang dapat diberikan terhadap Notaris yang dalam membuat suatu akta autentik haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati serta dalam pembuatannya serta terhadap para pihak yang dirugikan dapat melaporkan Notaris kepada Majelis Pengawas. Terhadap para pihak yang akan melakukan perjanjian hutang piutang yang menggunakan jaminan sertipikat hak atas tanah maka haruslah dilakukan dengan hak tanggungan jangan menggunakan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

---

The notary in certificate autentik obliged to read and explain the contents of certificates, it is a way to be sure the plots understood/knows what is stipulated in the deed. In fact what happens now many notary not recite his certificate however at the end of a statement that deed has been read by a notary, it is then often caused a dispute. As for the problems that appointed is about taking away of justice and responsibility a notary against a deed which have the issuance of no. 1 based on the decision of 19/ pdt.g/2020/PN GPr and about the validity of binding sales purchase certificate used as a treaty number one debt receivable based on the decision of 19/pdt.g/2020/PN.GPr .To answer these problems used method of juridical research normative with typologies eksplanatoris research. The conclusion of this issue is due to law of not who surrender of a deed by a notary TSS authentic, so that the thing is resulting in power of certificate of evidence the certificate be the same as in their hands. A notary tss can happen in civil and taken to standardize the competency. The validity of the binding sales purchase agreement certificate used as a treaty debt receivable made by a notary TSS is substantiation as under the hand certificate. As for advice that can be given to notary in making a deed shall be careful and autentik to be careful and in manufacturing and of the parties in a notary can report to the tribunal. To the party shall have an agreement of credit using security certificates land rights and performed with a right dependents do not use a binding agreement of sale."

"Tesis ini membahas mengenai realitas sistem Hukum Pendaftaran Tanah dimana sertipikat yang diterbitkan sebagai alat bukti yang kuat untuk kepentingan pemegang hak tanah ternyata masih terdapat potensi dipermasalahkan. Tujuan diterbitkannya sertipikat tanah adalah sebagai salinan dari buku tanah dan berlaku sebagai tanda bukti hak yang kuat. Tesis ini membahas pula mengenai pembatalan sertipikat yang telah di terbitkan oleh otoritas pertanahan yang berwenang, hal mana dapat terjadi karena terdapat hal lebih penting dari terpenuhinya aturan Hukum secara formil, yaitu sejauh mana penerapan aturan-aturan secara benar sehingga substansi Hukum terpenuhi. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh yaitu gugatan terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung yang diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung. Dalam kasus tersebut, berawal mula dari 31 Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dikeluarkan Kakan BPN Kota Bandar Lampung untuk Anggota Korpri Unit kantor Pemerintah Propinsi Dati I Lampung yang kemudian dipermasalahkan keabsahannya oleh pihak yang merasa dirugikan sehingga melalui pengadilan dimintakan pembatalkan atas sertipikat-sertipikat tersebut.

---

This thesis discusses the reality of the Land Registration Law system where the certificate is issued as strong evidence for the benefit of land owner are still have a potential question. The purpose of the issuance of certificates of land is used as a copy of the book and performed as a strong evidence of rights. This thesis also discusses about the cancellation of certificates that have been published by the competent authority, in which could be accorded since there are still more important of its fulfillment of law formally, namely the rules implementation is conducted correctly to support substances of law are met. In this case, the author takes an example of a lawsuit against the City Land Agency Head Office Bandar Lampung who had sued the State Administrative Court (Administrative Court) Bandar Lampung. In such cases, 31 Property Right Certificates issued by BPN Kota Bandar Lampung to Members of the Government Office Unit Korpri Dati I Lampung Province who later questioned its validity by those who feel aggrieved before the court requested of certificates cancellation."

"ABSTRAKPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran diterbitkan sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak. Peraturan ini menambah blangko akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat tetapi status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukan hubungan sebagai suami isteri. Anak yang memiliki akta kelahiran ini mempunyai kedudukan hukum sebagai anak luar kawin. Disebabkan karena orang tua tidak memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan. Sehingga tidak memiliki bukti secara hukum berupa kutipan akta perkawinan. Penelitian dilakukan dalam tataran dari segi normatif. Melakukan wawancara untuk memperkuat dan mendukung analisis. Implementasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang belum terdapat percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran. Terhambatnya kepemilikan akan menghambat perlindungan dan pengakuan hukum dari Negara. Implementasi dapat terwujud apabila ada kesadaran dan itikad baik dari masyarakat. Disarankan kepada Pemerintah untuk terus menggiatkan penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan yang belum tercatat. Selain itu perlu untuk menggiatkan sosialisasi pentingnya akta kelahiran. Tanpa sosialisasi, masyarakat tidak akan sadar dan tidak akan mendapatkan informasi akta kelahiran yang benar.Kata Kunci : Implementasi, Akta kelahiran, Catatan Sipil.

---

ABSTRACTDecree the Minister of Home Affairs Number 9 of 2016 regarding Accelerated Improvement of Birth Certificates Ownership in Civil Registry Service Office Serang District as a form of state acknowledgement on the child 39 s identity. This regulation adds blank birth certificates of children from the marriage which has not been recorded, but the status of their parents on Family Card shows a legally relationship as husband and wife. Children who have a birth certificate will have legal standing as a child born out of wedlock, because their parents did not fulfill the marriage registry. So it does not have legal proof on marriage certificate. The study was conducted in terms of the normative level. Hold interviews to strengthen and support the analysis. Implementation at Civil Registry Service Office Serang District has accelerated increase of birth certificates. Obstructive ownership will hamper the protection and legal recognition of the State. Implementation can be realized if there is awareness and goodwill of the community. Suggested to the Government to continue to intensify the birth certificates issue of children from unrecorded marriages. It is also necessary to encourage the socialization of the importance of birth certificates. Without socialization, people will not notice and will not get a birth certificate information correctly.Keywords Implementation, Birth Certificate, Civil Registry."

"Penelitian ini menganalisis mengenai kepastian hukum sertipikat hak atas tanah setelah diputuskan oleh pengadilan bahwa sertipikat dinyatakan tidak sah dan mengikat untuk sebagian luas tanah yang menjadi objek sengketa. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kepastian hukum dari sertipikat tersebut setelah adanya putusan dari pengadilan yang bersangkutan dan mengenai bagaimana tindakan pemegang sertipikat untuk mempertahankan hak atas tanahnya yang tersisa setelah dikurangi objek sengketa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sertipikat tetap menjamin kepastian hukum terhadap kepemilikan luas tanah yang tersisa dalam sertipikat dan tindakan yang dapat diambil oleh pemegang sertipikat adalah melakukan pengukuran dan pengembalian batas tanah untuk perubahan data sertipikat tersebut. Saran yang dapat diberikan adalah asas contradictoire delimitate harus lebih dipraktikkan dalam menentukan batas kepemilikan tanah. Setiap adanya perubahan mengenai data fisik dan/atau data yuridis pemegang sertipikat wajib untuk memperbarui dan melaporkannya ke kantor pertanahan.

---

This study analyzes the legal certainty of land rights certificates after it was decided by the court that the certificates were declared invalid and binding for most of the land area that was the object of the dispute. The problems raised in this study are regarding the legal certainty of the certificate after the decision from the relevant court and about how the certificate holder acts to defend his remaining land rights after deducting the object of dispute. The method used in this research is normative juridical research with prescriptive type of research. The results obtained from this study are that the certificate still guarantees legal certainty over the ownership of the remaining land area in the certificate and the actions that can be taken by the certificate holder are to measure and return the land boundary for changes to the certificate data. The suggestion that can be given is that the contradictoire delimitate principle should be more practiced in determining land ownership boundaries. Any changes to the physical data and/or juridical data of the certificate holder are required to update and report it to the land office."

"Pengangkatan anak melalui perintah pengadilan akan memberikan kedudukan hukum yang jelas bagi anak yang diadopsi. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009, pengajuan permohonan pengangkatan anak harus disertai dengan akta kelahiran sebagai salah satu prasyarat yang harus dipenuhi. Jika calon anak angkat tidak memiliki akta kelahiran, maka akta kelahiran tersebut harus dibuat terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan. Namun dalam praktiknya, masih banyak Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan adopsi anak tanpa disertai akta kelahiran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji konsekuensi hukum putusan pengadilan terkait adopsi anak yang tidak disertai akta kelahiran. Penulis mengkaji berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg untuk menyelesaikan masalah ini dalam bentuk yuridis normatif dan didukung oleh data sekunder. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif karena data yang diperoleh berupa data deskriptif dari wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, maka akibat hukum Putusan Mahkamah Nomor 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg yang tidak dilengkapi dengan akta kelahiran yaitu putusan dapat dimintakan pembatalan dari MA oleh Mahkamah Agung. pihak terkait. Dengan dibatalkannya ketentuan tersebut maka kedudukan anak angkat tidak akan memiliki status hukum dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun apabila tidak ada pembatalan, Putusan Pengadilan Nomor 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg tetap sah dan sah menurut hukum. Sehingga kedudukan anak angkat tetap memiliki status hukum dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

Adoption of a child by court order will provide a clear legal standing for the adopted child. In accordance with the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2009, submitting applications for adoption of children must be accompanied by a birth certificate as one of the prerequisites that must be met. If the prospective adopted child does not have a birth certificate, the birth certificate must be made before submitting an application to the court. However, in practice, there are still many District Courts that grant requests for adoption of children without a birth certificate. Therefore, the authors are interested in examining the legal consequences of court decisions regarding the adoption of children who are not accompanied by a birth certificate. The author examines based on Court Decision Number 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg to resolve this problem in a normative juridical form and is supported by secondary data. In addition, this study uses qualitative data analysis methods because the data obtained is in the form of descriptive data from interviews and literature studies. Based on the research results, the legal consequence of the Court's Decision Number 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg which is not equipped with a birth certificate is that the Supreme Court can request cancellation of the verdict from the Supreme Court. related parties. With the cancellation of this provision, the position of the adopted child will not have legal status and legal certainty in accordance with the provisions of statutory regulations. However, if there is no cancellation, Court Decision Number 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg is still valid and legally valid. So that the position of adopted children still has legal status and legal certainty in accordance with the provisions of statutory regulations."

"Permasalahan dalam Penulisan tesis ini adalah kekuatan sertipikat yang diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak atas tanah bekas hak milik adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan sumber data sekunder dan metode analisis data kualitatif. Sertipikat tetaplah sebagai alat pembuktian yang kuat bagi pemegangnya selama tidak dibuktikan sebaliknya. Meskipun dalam penerbitanya tidak dilaksanakan kegiatan pendaftaran tanah secara lengkap. Perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemegang hak atas tanah bekas hak milik adat dapat dilihat dari alat bukti kepemilikan tanah bekas hak milik adat yang diakui oleh negara sebagai dasar untuk melaksanakan pendaftaran tanah, selain itu negara melindungi pemegang tanah bekas hak milik adat untuk dapat melakukan upaya hukum apabila terjadi sengketa terhadap tanah bekas hak milik adat tersebut.

---

The issues highlighted in this study is the strenght of the certificate which is issued contra to the procedures specified in the prevailing laws and regulations and the legal protevtion provided by the state to the ex costomary land ownership based on the prevailing laws and regulations. The study uses normative juridical reserch method with the secondary data source and qualitative data analysis method. Certificate is a strongest evidentiary tool for the holders as long as they are not proven otherwise. Althought there is nocomplete land registration during the issue, the legal protection granted by the state to holders of costomary land rights can be seen from the proof of ownership of ex costomary land rights recognised by the state as the basis for carrying out land registration. In addition, to protect ex costomary land owners to make legal remedy in case of dispute over the ownership of the ex costomary land."

"Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan, sehingga tidak jarang terjadi perselisihan yang akhirnya diselesaikan di pengadilan. Dalam kasus ini perselisihan terjadi karena timbulnya sertipikat ganda pada obyek tanah yang sama. Permasalahan disini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya sertipkat ganda, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang sertipikatnya dibatalkan dalam sertipikat ganda, dan apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 PK/TUN/2007 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, tipe penelitian deskriptif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif.

---

Certificate as a strong admissible evidence instrument, in its issuance, often brings and created a legal impact for those who being related or those whose interests being jeopardized, therefore many times disputes related to the issuance of a certificate have been recurring and ended in the court for its settlement. In this case study, the dispute occurred due to the existence of double certificates on the same object (in this matter such object is land). The problem identified includes; what are the factors which lead to the existence of a double certificate, how is the legal protection being given to the party which certificate's being cancelled in the case of double certificates and is the Verdict of the Supreme Court number 56 PK/TUN/2008 has been in conjunction with the current regulation. This thesis is using normative-based research method with descriptive research type and the data being used is a secondary data. The data analysis within this thesis writings is using qualitative analysis method."

"Banyak masalah yang tak boleh terpinggirkan di antaranya adalah perhatian terhadap anak jalanan yang mendapatkan dampak ikutan dari kondisi ekonomi ini. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ada kecenderungan meningkatnya permasalahan anak yang ditelantarkan, diperlakukan salah, dan dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Begitu pula dalam hal administrasi kependudukan, khususnya tentang sosialisasi Akta Kelahiran. Mengenai pencatatan kelahiran, pasal 7 dari Konvensi Hak-Hak Anak. Ada 3 alasan mengapa pencatatan yang universal itu penting: 1) pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak; akta kelahiran mewakili kepentingan anak secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum, 2) pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategi yang efektif dapat dibentuk, 3) pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak yang lain, misalnya: indentitikasi anak sesudah perang, anak diterlantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir di luar nikah), sehingga mereka mendapatkan akses pada sarana/prasarana dan perlindungan negara dalam batas usia dalam hukum (misalnya: dalam pekerjaan, rekrutmen ABRI atau dalam sistem peradilan anak), serta mengurangi kemungkinan penjualan bayi atau pembunuhan bayi (infantisida). Karena Indonesia telah meratifikasi KHA, diperlukan penilaian terhadap kondisi dan fungsi dan sistem pencatatan sipil sekarang ini untuk meyakinkan bahwa hak-hak anak diketahui oleh semua keluarga dan anak-anak dalam masyarakat. Berkenaan dengan hal ini maka; pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimanakah manfaat pencatatan kelahiran yang diketahui oleh anak-anak jalanan. Tujuan utama dan studi ini adalah untuk melanjutkan kegiatan yang memungkinkan semua anak Indonesia terdaftar dalam catatan sipil segera sesudah lahir, khususnya untuk anak-anak jalanan, dengan demikian tujuan khusus penelitian ini adalah: Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang pengetahuan akan akta kelahiran, apakah mereka betul-betul sadar dan tahu manfaat dari pencatatan kelahiran dan Untuk mendorong kesinambungan keberpihakan pemerintah di semua tingkatan, dan keberpihakan masyarakat mengenai hak setiap anak untuk dicatat atau didokumentasikan. Anak jalanan yang menjadi sasaran adalah anak jalanan yang berada di sekitar setasiun kereta api, paling tidak empat stasiun besar yaitu: Lenteng Agung, Pasar Minggu, Tebet, dan Manggarai. Jumlah responden 42 orang. Yang berusia mulai dari 9 s.d. 25 tahun. Anak jalanan hampir tidak penduli dengan akta kelahiran_ Hampir semua anak jalanan tidak memiliki akta kelahiran dan mereka sering sekali keliru antara akta kelahiran dengan kartu keluarga. Banyak di antaranya yang tidak mengerti akan manfaat dari akta kelahiran, mereka tidak begitu peduli kelihatannya sedangkan untuk masuk sekolah kebanyakan dari mereka tetap diterima disekolah tanpa melampirkan akta kelahiran. Orang tua dari anak jalanan memiliki pendidikan sampai SD dan anak jalanan tersebut juga kebanyakan hanya menamatkan SDnya saja. menarik kebanyakan mereka jika ditanya dengan siapa mereka tinggal mereka menjawab dengan ibunya, jika peneliti menanyakan lebih lanjut apakah hanya dengan ibu saja tidak dengan ayah? mereka menjawab "ya dengan ayah juga?. Keberadaan anak jalanan merupakan fenomena dan memerlukan perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam penanganan yang lebih baik. Penelitian merekomendasikan untuk penyuluhan, ada keinginan yang kuat dari berbagai pihak menghilangkan sikap dan kegiatan yang diskriminatif. Memperbaharui produk hukum yang masih menggunakan warisan Belanda."