Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Surat Keterangan Waris bagi golongan Tionghoa di Indonesia. Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris merupakan akta di bawah tangan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi keterangan ini telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat dipahami sebagai pihak ketiga terpercaya yang dapat memberikan jaminan atas keautentikan informasi yang tertera dalam Surat Keterangan Waris. Hal tersebut memberi dampak bahwa Notaris tidak dapat melepaskan tanggung jawab dalam pembuatannya, karena isi dari Surat Keterangan Waris adalah opini hukum Notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Sehingga menarik untuk diteliti mengenai Surat Keterangan Waris yang dibuat berdasarkan pada surat pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris bahwa pewaris telah menikah secara adat/agama dan karenanya ahli waris menurut hukum adalah isteri dan anaknya. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kekuatan suatu surat pernyataan yang telah dilegalisasi Notaris sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Waris, serta bagaimanakah pembuatan Surat Keterangan Waris serta pembagian waris bagi Pewaris yang melakukan perkawinan secara adat/agama dan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Melalui penelitian hukum normatif yang bersifat analitis preskriptif ini, penulis dengan menggunakan data sekunder berusaha mencari cara pembuatan Surat Keterangan Waris serta mencari solusi bagi golongan Tionghoa yang perkawinannya dilakukan secara adat dan tidak pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil agar mendapatkan perlindungan hukum yang sama sebagaimana layaknya sebuah keluarga menurut hukum keluarga dan hukum waris yang berlaku. Simpulannya adalah surat pernyataan yang telah dilegalisasi oleh Notaris tidak dapat dijadikan dasar pembuatan Surat Keterangan Waris dan ketiadaan penetapan pengadilan mengakibatkan yang berhak sebagai ahli waris adalah saudara-saudara dari Pewaris.

---

This thesis discuss about Inheritance Affidavit for Chinese descendant in Indonesia. The Inheritance Affidavit that made by Notary is a private deed, however this affidavit has gained public's credibility. Notary as a public official which the sole purpose is to serve the public by providing legal services, being know as a third trusted party who can provide assurance of the authenticity of the information contained in The Inheritance Affidavit. Its impact that Notary take a full responsibility in the making of affidavit, because the contents of the Inheritance Affidavit is a Notary legal opinion based on the legal facts. Therefore, it is interesting to analyze The Inheritance Affidavit being made based on the written statement made by the testator then legalized by Notary. The written statement will declare that there had been a marriage of the testator according to the religion or customary law. Legal issues of this thesis are: how a written statement that legalized by a Notary can be legal basis of making Inheritance Affidavit and how the making of Inheritance Affidavit for Chinese decendant in Indonesia that marriage by religion or customary law. Through normative legal research and analytical prescriptive type of research, the author tried to define the construction of Inheritance Affidavit in the structure of Indonesian family law, and to find solutions for the Chinese decendant in Indonesia to have the same legal protection as the native in the family law and inheritance. As a resume, the written statement that legalized by a Notary can't be legal basis of making Inheritance Affidavit and without Court's Enactment regarding customary marriages, the appropriate heir is testator's sibling."

"Tesis ini membahas tentang kewenangan Notaris dalam membuat akta surat keterangan hak mewaris di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku dan kekuatan hukum dari akta surat keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris tersebut yang diajukan sebagai alat bukti di pengadilan. Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya surat keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris yang pada saat pembuatannya tidak dihadiri oleh seluruh ahli waris dan terdapat seorang ahli waris yang tidak mengakui pembuatan surat keterangan hak mewaris tersebut sebagai alat bukti di pengadilan karena ia sudah menyatakan tidak setuju atas pembuatan surat keterangan hak mewaris dan pada saat pembuatan surat keterangan hak mewaris masih terdapat gugatan di pengadilan di antara ahli waris terkait harta warisan dari pewaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang menekankan pada penggunaan data sekunder dengan tipe penelitian eksploratoris yaitu menggali pengetahuan mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta surat keterangan hak mewaris dan memperdalam pengetahuan terkait kewenangan tersebut dan kekuatan hukum akta surat keterangan hak mewaris yang dibuat saat ahli waris bersengketa di pengadilan.Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas kewenangan Notaris untuk membuat akta surat keterangan hak mewaris. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku Notaris memiliki kewenangan membuat akta surat keterangan hak mewaris untuk golongan penduduk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa. Namun, dalam pelaksanaannya untuk membuat akta surat keterangan hak mewaris belum terdapat aturan yang mengatur bentuk dari akta surat keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris tersebut sehingga kekuatan pembuktian dari akta surat keterangan hak mewaris tergantung pada bentuk dari akta surat keterangan hak mewaris tersebut yang dapat dibuat dalam bentuk akta autentik ataupun akta bawah tangan. Surat keterangan hak mewaris merupakan dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis yang meneguhkan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris dan bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.

---

This thesis study about the authority of the Notary in a deed certificate inherit rights in Indonesia based on the applicable law and the legal power of the deed certificate inherit the rights created by the Notary submitted as evidence in court. This thesis was made because there is a deed certificate of the right to inherit made by Notary who at the time of manufacture is not attended by all the heirs and there is a heir who does not acknowledge a deed certificate right to inherit it as evidence in court because he had disagreed on creating the right heir certificate and upon presentation of a certificate of right to inherit is still a lawsuit in court between the heirs of the estate of the testator related. The method used in this thesis is to study the legal normative or legal research literature that emphasizes the use of secondary data research type of exploratory ie gain knowledge regarding the authority of the Notary in a deed certificate of the right to inherit and deepen knowledge related to the authority and force of law deed certificate inherit rights that are created when the heir to the dispute in court.

The results obtained from this study is there has been no legislation governing expressly authorized Notary deed certificate to make the right heir. Based on the applicable law Notary has the authority to make the deed certificate inherit rights to segments of the population of Indonesian citizens of Chinese descent and Europe. However, in practice to make the deed certificate of the right to inherit yet there are rules governing the form of a deed certificate of the right to inherit Notary so that the strength of evidence of a certificate of the right to inherit depends on the form of a deed certificate of the right to inherit that which can be made in authentic deed or deed under the hand. Deed inherit rights certificate is a document that can serve as written evidence that confirm who the heirs of the testator and the portions were obtained respectively heirs to inheritance left by the deceased."

"Tulisan ini membahas mengenai cara untuk menentukan sistem hukum waris bagi Warga Negara Indonesia yang dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan akibatnya terhadap pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris. Hingga saat ini Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris yang berlaku secara bersamaan bagi Warga Negara Indonesia dan oleh karenanya perlu tata cara untuk menentukan hukum waris mana yang berlaku pada peristiwa kematian seseorang. Kewenangan pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dibagi berdassarkan golongan hukum penduduk. Penelitian ini menjelaskan tata cara menentukan stelsel hukum waris bagi Warga Negara Indonesia yang dicatatkan berdasarkan UU Administrasi Kependudukan serta menjelaskan mengenai kewenangan instansi dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris yang beragam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Tipologi penelitian dalam tulisan ini adalah bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau pemecahan masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menentukan stelsel hukum waris yang berlaku dalam suatu peristiwa tetap berpegang pada kaidah hukum waris yaitu mengikuti status personal dari pewaris, dengan memperhatikan ada atau tidaknya kaidah perubah status. Selain itu diketahui pula pencabutan pencatatan sipil berdasarkan golongan melalui UU Administrasi Kependudukan tidak mempengaruhi kewenangan pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris yang beragam, namum memiliki pengaruh terhadap penelitian dokumen dikarenakan adanya akta pencatatan sipil yang baru diatur dengan UU Administrasi Kependudukan.

---

The research discusses about the model to determine inheritance law system for Indonesian Citizen whom registered under Law of Demographic Administration Law No. 23 Year 2006 and Law No. 24 Year 2013 and the impact of Law of Demographic Administration towards the authority of making of Inheritance Affidavit. Indonesia has three inheritance legal systems, which are remained in force and implemented to date for Indonesian Citizens, thus one shall know which system must be used in inheritance cases. The authority of making of Inheritance Affidavit is divided by Citizen Clasification. The research explained about the model to determine inheritance and the impact of Law of Demograhic Administration towards authority of making Inheritance Affidavit. The method that is used in this research is normative juridical apporach method, through studying secondary data. The research type is descriptive analytic and focused on problem solving. The research data is based on secondary data and interview data. The research concluded that the inheritance system that must be used, is the inheritance law of the deceases, with regard to the change of law rules. The Law of Demographic Administration does not affect the authority to make Inheritance Affidavit, but affect the process of document research in the making of Inheritance Addifavit."

"Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan yang selalu berkembang dari tahun ke tahun bagi pasangan suami istri yang sulit mempunyai anak. Penyusunan tesis ini disusun dengan metode penelitian normatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan jenis data primer melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Ketertarikan saya untuk mengangkat topik ini karena banyaknya pengangkatan anak yang ilegal dan ketidaktahuan orang tua angkat untuk melakukan adopsi secara legal di Pengadilan Negeri sehingga sebaiknya semua pengangkatan anak dilakukan melalui Pengadilan Negeri untuk memperoleh Penetapan yang kemudian dibawa ke Kantor Catatan Sipil supaya mendapat bukti otentik berupa catatan pinggir yang dibuat pada Akta Kelahiran agar anak tersebut dapat memperoleh hak mewaris dari orang tua angkatnya dan kedudukannya menjadi anak sah dari perkawinan orang tua angkatnya. Seperti halnya terhadap hak mewaris anak angkat keturunan Tionghoa dalam pembuatan SKW mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 akan mengikuti hukum waris orang tua angkatnya dan mereka menerima hak yang sama dengan anak kandung dalam arti memiliki hak atas bagian mutlak (legitime portie) yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata. Untuk perlindungan hak waris anak angkat (anak adopsi) maka sebelum membuat Surat Keterangan Waris, Notaris diwajibkan meminta keterangan pengecekan wasiat berdasarkan surat dari instansi yang berwenang saat ini yaitu Direktur Perdata dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

Adoption is an ever-elvolving needs from year to year for married couples who have difficulities in having children. Preparation of the thesis is organized with normative research methods to obtain the results of research is descriptiveanalytical by using primary data types through informant interviews and secondary data from the library study.

My interest in the topic for this because of the many illegal adoptions and ingnorance of the adoptive parents to adopt legally in the District Court so that all adoptions should be done through the District Court to obtain a determination which is then taken to the Civil Registry Office in order to obtain authentic evidence in the form of notes edge that made the birth certificate so that the child can get the right heir of the adoptive parents and the position of a legitimate child marriage adoptive parents.

Just as the right heir adopted children of Chinese descendant in making Certificate of Inheritance refers to the provisions of Articles 12 Paragraph (1) Gazette 1917 No. 129, will follow the law of inheritance, and their adoptive parents receive the same rights biological children in the sense of having the right to absolute section (legitime portie) set forth in Civil Code Article 913. In order to protect the inheritance rights of adopted children before making Certificate of Inheritance, a Notary will be required to do will checkings by requesting information from the competent authority that is currently the Director of Directorate General of Civil Administrative General, Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang Surat Keterangan Hak Waris, baik yang dibuat oleh Notaris, maupun pejabat yang berwenang lainnya.Mengenai bentuk Keterangan Waris tidak diatur dalam Undang-undang, sehingga Keterangan Waris termasuk akta di bawah tangan. Pengaturan tentang Keterangan Waris hanya ada di Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ( PMNA 03/ 1997), yakni tentang pejabat-pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Keterangan Waris berdasarkan golongan penduduk. Terdapat satu kasus yang bertentangan dengan kewenangan ini yakni, Balai Harta Peninggalan mengeluarkan Keterangan Waris bagi golongan Tionghoa, yang seharusnya adalah kewenangan Notaris, adapun Keterangan waris yang dikeluarkan oleh balai Harta Peninggalan tersebut, dinyatakan berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkannya telah dikeluarkan Sertifikat Tanah Hak Milik. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder di bidang hukum, didasari atas sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pengolahan, analisa, dan konstruksi datanya dilakukan secara kualitatif, yang bersifat mono disipliner, tipologi penelitiannya problem identification dan problem solution ditelusuri dengan jalan preskriptif - eksplanatoris untuk mencapai solusi permasalahan tetntang Keterangan waris yang dikeluarkan pejabat yang tidak berwenang untuk itu, dan yang mengeluarkannya adalah Pejabat tata Usaha Negara. juga dari sudut penerapannya berupa problem focused research untuk memberikan kepastian hukum, mengenai surat Keterangan waris yang dibuat oleh masing-masing pejabat. Dari hasil penelitian penulis, disimpulkan bahwa ada ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi dalam Surat Keterangan Hak Waris Nomor . W9. Ca.HT. 05.14_679/III tanggal 17 September 2003 jo Surat keterangan No. W9.Ca.HT. 05.14-1602/III tanggal 9 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM cq. Balai Harta Peninggalan Semarang dalam Putusan Nomor. 98 PK/Pdt/2011. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk meniadakan kesalahan seperti ini adalah dengan menjalankan prinsip kehati-hatian, serta mengemban kewenangannya sebagai tanggung jawab moral ibunya.

---

This thesis was discussing specification of Inheritance Rights certificate, whether made by Notary, as well as authorize by the other public officials. About Inheritance Specification form are not made out in the legal form, so the certificate of inheritance right including by the privat document (subscribed deeds). The Legal form about Inheritance Right certificate just regulated in article 111 (1) c he Regulated by minister of Agrarian number 3/1997 about implementation of the provisions of government number 24/1997 on land Registration (PMNA 03/1997), which is about the officials authorized to issue Descrcription Inheritance Right certificate based on group population. There is one case that is contrary to this authority, Heritage hall issued specification inheritance for the Chinese group, which is supposed to Notary authority, while the Inheritance rights certificate issued by Heritage hall, declared force the law, and on that basis have been issued Certificate of Land.

The research was conducted using the normative research is library research on secondary data in the fields of law, based on the systematic regulations in Indonesia. In the processing, analysis and conctructionof qualitative data, which are monodisciplianary, research typologies problem identification and problem solution by prescriptive-explanatory achieve solution to solve problems concerning inheritance issued the official was not authorized to and issuing administrative officials, also from the point of application to a problem focused, also from the point of application to a problem focused research to provide legal certainty, the inheritance right certificate made by each other.

From the results of the study author, concluded that there is a discrepancy between the regulation and mplementation of the inheritance right certificate number W9. Ca.HT.05.14- 679/III on September 17, 2003 juncto Number W9.Ca.HT.05.14-1602/III on May 9, 2006 issued by The Heritage Hall Semarang in decision number 98PK/Pdt/2011, and the efforts should be made to exclude such errors are by running precautionary principle and carry out it’s authority as a moral responsibility."

"ABSTRAKTesis ini membahas pembuatan akta pelepasan hak tanpa sepengetahuan dari para ahli waris dengan berdasarkan surat pernyataan ahli waris yang sudah dipalsukan. Dengan akta pelepasan hak Tergugat I telah membalik nama tanah dari orangtua Penggugat menjadi milik Tergugat I. Tergugat I menjualnya kepada Turut Tergugat. Permasalahan dalam tesis ini yaitu keabsahan akta pelepasan hak yang dibuat oleh Notaris dengan memalsukan surat keterangan waris dan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik terhadap akta jual beli yang dibatalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitian yuridis normatif dengan tipe penilitian deskriptif analitis. Hasil penelitian yaitu keabsahan akta pelepasan hak yang dibuat oleh Notaris dengan didasarkan dengan surat keterangan waris yang dipalsukan adalah tidak sah, karena akta yang dibuat oleh Notaris diberi kedudukan sebagai akta otentik, yaitu akta yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan hukum. Akta pelepasan hak yang dibuat oleh Tergugat II terdapat unsur penipuan dimana pihakpertama yang menjadi pihak dalam mengalihkan hak atas tanah dalam kasus ini adalah Penggugat dan ahli waris almarhum H.E Kosasih tidak pernah sama sekali hadir untuk menandatangani akta pelepasan hak. Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik terhadap akta jual beli yang dibatalkan bahwa Turut Tergugat, tidak dapat menuntut pihak lain atas pembatalan akta pelepasan haknya, karena terbukti pihak Tergugat I telah melakukan suatu tindakan penipuan terhadap Penggugat. Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian, bersikap professional dan berpegang pada Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notarisyaitu Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the making of the deed of waiver of rights without the knowledge of the Plaintiff and the heirs based on the heirs' letter of statement that has been falsified by the Defendant. Based on the said deed of waiver of rights, Defendant I has transferred the ownership of the land owned by the Plaintiff's parents to become the property of Defendant I. Then Defendant I resold it to Co-Defendant. The problem in this thesis is the validity of the deed of waiver of rights made by a notary by faking a certificate of inheritance and legal protection for the buyer that has good faith in the canceled deed of sale and purchase. The research method used is normative juridical research with analytical descriptive research type. The result of this study is the validity of the deed of waiver of right made by a Notary based on falsified certificate of inheritance is invalid, because the deed made by the Notary is given a position as an authentic deed, i.e. a deed made to prove the existence of certain legal acts. The deed of waiver of right made by Defendant II also contained an element of fraud in which the first party, who is the party in transferring the rights on land in this case was the Plaintiff and the heir of the late H. E. Kosasih was neverpresent to sign the said deed of waiver of right. Legal protection for buyer in good faith for the canceled deed of sale and purchase is that the right holder who is currently CoDefendant, is unable to sue the other party for the cancellation of the deed of waiver of right, because it is proven that Defendant I has committed a fraudulent act against thePlaintiff. In carrying out his/her position, a notary is required to always apply the precautionary principle, be professional and adhere to Article 3 paragraph 4 of the Notary Code of Ethics, namely that Notaries and others who assume and carry out the position as Notary shall be obliged to act honestly, independently, impartially, full of responsibility."

"Surat Keterangan Waris merupakan suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, keterangan yang dituliskan di dalam Surat Keterangan Waris dibuat dengan tujuan memberikan kejelasan siapa sajakah yang berhak menjadi Ahli Waris. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai keabsahan Surat Keterangan Waris dapat dijelaskan secara singkat bahwa dalam kasus terjadi kekeliruan mengenai pengertian anak zina dan anak luar kawin, di mana yang terjadi yaitu anak pewaris yang sebenarnya menurut Undang-Undang statusnya merupakan anak zina, namun dalam pertimbangan Hakim menafsirkan bahwa anak dari pewaris tersebut seperti anak luar kawin yang bisa mendapatkan harta waris dari pewaris dan tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris jika dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut bermasalah kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis kualitatif.  Hasil penelitian menunjukan terjadi kekeliruan dalam penafsiran anak luar kawin dan anak zina, bahwa kedudukan anak dalam kasus ini adalah anak zina berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak berhak mendapatkan harta waris dari pewaris. Dalam pembuatan surat keterangan waris selama Notaris sudah memenuhi semua persyaratan dari pengumpulan data, pembuatan Surat Keterangan Waris dengan ketentuan yang sudah diatur, membacakan dan menandatangani, dan semua sudah dilakukan dan tidak dilanggar seharusnya hal tersebut tidak bisa disalahkan atau menitikberatkan kepada Notaris telah bekerja sama dengan penghadap sehingga terjadinya kekeliruan dalam isi Surat Keterangan Waris tersebut. Berdasarkan hal tersebut Notaris harus lebih teliti terhadap ahli waris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, dan untuk menghindari terjadinya gugatan di waktu mendatang Notaris harus teliti dalam pegecekan dokumen sampai kebenaran formil.

---

Inheritance Certificate is a letter issued by an authorized official, the information written in the Inheritance Certificate is made with the aim of providing clarity on who is entitled to become an Heir. The problem discussed is regarding the validity of the Inheritance Certificate, it can be explained briefly that in the case of a mistake regarding the definition of an adulterous child and an illegitimate child, where what happens is that the actual heir child according to the law is an adulterous child, but in consideration of the Judge interprets that the child of the heir is like an illegitimate child who can get inheritance from the heir and the responsibility of a Notary in making a Certificate of Inheritance if in making the Certificate of Inheritance there are problems in the future. This research uses normative juridical research methods and qualitative analysis. The results showed that there was an error in the interpretation of illegitimate children and adulterous children, that the position of the child in this case was an adulterous child based on applicable law and was not entitled to inherit property from the heir. In making a certificate of inheritance as long as the Notary has met all the requirements of data collection, making a Certificate of Inheritance with the provisions that have been regulated, read and signed, and everything has been done and has not been violated, it should not be blamed or the emphasis is on the Notary has cooperated with the court so that there is an error in the contents of the Inheritance Certificate. Based on this, the Notary must be more careful with the heirs in making the Certificate of Inheritance, and to avoid lawsuits in the future, the Notary must be careful in checking the documents until they are formally correct."

"Tesis ini membahas tentang istri warga negara asing sebagai ahli waris satu-satunya dari Pewaris warga negara Indonesia dimana perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Keabsahan perkawinan telah disahkan melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1276 K/Pdt/2007, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pewaris memiliki sebidang tanah dan bangunan yang diperoleh dari hibah yang dikuasai adik kandung Pewaris. Pokok permasalahan tesis ini adalah kedudukan surat keterangan hak mewaris dalam hukum positif Indonesia dan hak mewaris istri warga negara asing yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian dimana bentuk penelitiannya adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif yang merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder di bidang hukum, didasari atas sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pengolahan, analisa dan konstruksi datanya dilakukan secara kualitatif. Dilihat dari tujuannya penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Berdasarkan penerapannya dan ilmu serta metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian mono disipliner. Bentuk hasil penelitian adalah penelitian preskriptif analistis. Kedudukan surat keterangan hak mewaris sangat penting karena fungsi surat keterangan hak mewaris untuk menyatakan bahwa seseorang mempunyai hak atau tidak untuk mewaris. Surat keterangan hak mewaris tidak mempunyai dampak sepanjang perkawinan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Hak mewaris istri warga negara asing yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia tidak berhak untuk mewaris, namun dalam kasus yang dianalisis telah melahirkan putusan pengadilan bahwa perkawinannya adalah sah, dengan demikian perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia dan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia sehingga istri warga negara asing berhak mewaris.

---

This thesis was discusses the wife of a foreign nationals as the sole heir of the Heir Indonesian citizens where the marriage is not registered in the Civil Registry Office in Indonesia. The validity of the marriage was legalized in the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1276 K / Pdt / 2007, which has had permanent legal force. Heir have a piece of land and buildings acquired from grants overpowered by the little sister of the testator. The issue of this thesis is status the certificate of the right to inherit in Indonesian positive law and the right of wife foreign nationals to inherit whose marriage is not registered in the Civil Registry Office in Indonesia. This research was conducted by the research method in which the research is normative, descriptive, that is library research on secondary data in the field of law, based on systematic regulations in Indonesia. In the processing, analysis and construction of the data was done qualitatively. Judging from the goal of this research is prescriptive. Based on the application and use of science and research methods are mono disciplinary research. Forms of study are prescriptive analytical research. Right to inherit wives foreign national whose marriage was not registered in the Civil Registry Office in Indonesia are not entitled to inherit, but in the cases analyzed have spawned a court decision that the marriage was valid, so marriage can be registered in the Civil Registry Office in Indonesia and lawful prevailing in Indonesia so that the wife of a foreign citizen entitled to inherit."

"Notaris merupakan pejabat publik yang berwenang menyusun akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada praktiknya, akta notaris ini dipermasalahkan oleh pihak ketiga karena isinya tidak benar atau palsu. Notaris dipermasalahkan sebagai seorang yang turut serta membantu atau seorang yang mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta berdasarkan Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) bagi notaris dan upaya yang harus dilakukan oleh notaris terkait kebenaran formil dan materiil. Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan data primer. Hasil analisis dari permasalahan di atas adalah perlindungan hukum bagi notaris yang diberikan oleh MKN agar notaris itu diizinkan untuk tidak diperiksa dalam proses pemeriksaan baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka dan memberikan pendampingan terhadap notaris selama proses penyidikan. Upaya yang dilakukan notaris terkait kebenaran formil telah sesuai ketentuan, akan tetapi notaris kurang berhati-hati dalam menjalankan kebenaran materiil, seharusnya notaris perlu lebih berhati-hati dalam memeriksa dokumen-dokumen yang diterima.

---

Notary is a public official who has the authority to prepare authentic deeds and other authorities based on the provisions of the notary office law. In practice, this Notarial Deed is disputed by third parties because its contents are incorrect or fake. The notary was questioned as someone who helped or someone who included false information in the Deed based on decision Number 215/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr. The issues raised in this research are the legal protection provided by the Notary Honorary Council (MKN) to notaries and effort that must be done by the Notary regarding Formal and Material truths. This research uses the doctrinal legal method based on secondary data obtained from the results of library research and primary data. The result of the analysis of the above problems is the legal protection for Notaries provided by the Notary Honorary Council (MKN) so that the Notary is allowed not to checked the examination process either as a witness or as a suspect and to provide assistance to the Notary during the investigation process. What the notary does regarding formal truth is in accordance with the provisions, unfortunately the notary is less careful in carrying out material truth, hence the notary should be more careful in examining the documents received as part of their duty and due diligence."

"Penelitian dalam Tesis ini ini secara obyektif bertujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris yang cacat hukum karena tidak mencantumkan ahli waris secara lengkap dan akibat hukum dari Surat Keterangan Waris tersebut, kemudian untuk mengetahui dampak terhadap akta-akta Notaris yang berkaitan dengan harta warisan yang memakai dasar Surat Keterangan Waris yang cacat hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum berpendekatan yuridis normatif, dengan tipologi deskriptif eksplanatoris yang dilakukan dengan studi pustaka. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan. Pertama, pertanggungjawaban hukum melekat pada Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya. Dalam hal Notaris telah melakukan segala prosedur dalam membuat Surat Keterangan Waris, namun terdapat cacat hukum di kemudian hari, maka dirinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Akibat hukum Surat Keterangan Waris yang cacat hukum menyebabkan ahli waris yang tidak dicantumkan dalam Surat tersebut tidak dapat melakukan tindakan kepemilikan dan tindakan kepengurusan terhadap harta peninggalan Pewaris, oleh karenanya Surat Keterangan Waris tersebut harus dinyatakan batal demi hukum agar proses pewarisan kembali seperti awal Pewaris meninggal. Kedua, dampak hukum terhadap akta-akta yang dibuat dengan dasar Surat Keterangan Waris tersebut menyebabkan tidak terjadinya perikatan diantara para pihak dalam akta dan akta-akta tersebut batal demi hukum karena terdapat kausa yang terlarang.

---

The research in this thesis is objectively aims to analyse about Notary Responsibility in drafting Deed of Inheritance which is legally flawed because does not listing the heir completely and legal consequences of the Deed of Inheritance itself. The next objective is to find out the legal impact on Notary Deeds related to Inheritance that has been drafted based on the legally flawed Deed of Inheritance.

This research is juridical normative legal research with descriptive explanatory tipology that conducted by literature study, which mean the data used in this research is from secondary data. The secondary data can be described into three kinds of resource, namely primary, secondary, and tertiary resource. Analytic method in this thesis is using quality analysis method, with result of this research indicated in descriptive explanatory. Based on the results of the research, obtained two conclusions.

First, legal responsibility of Notary is always adhered on The Notary itself related to its drafted deeds.

If Notary has followed procedures before drafting Deed of Inheritance, yet a legal flaw is issued in

future, then Notary is not legally responsible to it.

Legal cosequences on the legally flawed Deed of Inheritance is causing the unlisted heir cannot be able to commencing management act and ownership act to the inheritance, therefore that legally flawed Deed of Inheritance must be avowed null and void, so the inheriting process start from beginning. Second, the legal impact on Notary Deeds that has been drafted based on the legally flawed Deed of Inheritance is causing the agreement between the parties canceled and those deeds must be considered null and void because consisting forbidden clause inside. "