Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterimanya demokrasi sebagai suatu pendekatan politik kenegaraan yang mampu mewakili kehidupan bernegara yang lebih baik. Dewasa ini, demokrasi menjadi sebuah sistem politik dimana mereka yang dirugikan memiliki insentif serta sumber daya untuk menunjukkan kekurangan dari sistem politik, memperlihatkan kebenaran tentang mereka yang disembunyikan, danmampu berusaha mengubah aturan umum yang menyebabkan keadaan mereka semakin memburuk. Dalam demokrasi, kompetisi atau persaingan untuk memperoleh kekuasaan semestinya menunjukkan sisi moralitas kemanusiaan yang bertindak atas dasar kebenaran dan kebajikan agar pelaksanaan demokrasi tidak masuk ke dalamilusi yang tidak memberikan manfaat dan kemajuan bagi kehidupan manusia politik; seperti pemikiran politik atas demokrasi yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau. Penelitian ini juga ingin mengetahui pemikiran politik yang digagas oleh Jean Jacques Rousseau dalam memandang penguatan nilai-nilai demokrasi yang berlangsung dalam masyarakat politik. Sebagai landasan teoritis, dalam penilitian ini menggunakan pendekatan konseptual terhadap negara yang berpijak pada persfektif idealis; serta menggunakan pendekatan konseptual dan legitimasi terhadap demokrasi yang terdiri dari : konsepsi demokrasi klasik normatif (substantif) dan demokrasi empiris minimalis (prosedural) dalam demokratisasi untuk memperoleh legitimasi politik yang dibangun oleh dukungan penuh kedaulatan rakyat. Dalam penelitian ini terdapat landasan terhadap posisi teoritis dari pemikiran politik Jean Jacques Rousseau yang terkategori sebagai demokrasi radikal dalam memandang penerapan demokrasi dari masyarakat politik yang bertumpu pada dua hal penting; yaitu kebebasan individu dan kesetaraan. Dan terakhir, penelitian ini juga menggunakan pendekatan peran pengaruh lingkungan terhadap pemikiran politik yang digunakan menyelidiki pembentukan formasi intelektual atas pemikiran politik dalam diri Jean Jacques Rousseau;Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis datadengan menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari : data primer merupakan data utama yang berasal dari buku-buku atau diskursus yang ditulis oleh Jean Jacques Rousseau serta data skunder yang merupakan data tambahan dari penulis ketiga yang menulismengenai pemikiran politik Jean Jacques Rousseau, terkhusus mengenai negara dan kebebasan individu dalam lingkup negara demokrasi. Dari rangkaian penelitian atas pemikiran politik yang digagas oleh Jean Jacques Rousseau, ditemukan bahwa negara sebagai pemelihara ketertiban sosial dapat sejalan dengan kebebasan individu, saling terikat dalam struktur faktual negara demokrasi dan tidak saling menaklukan meskipun saling berhadapan. Keberadaan negara demokrasi dalam pemikiran politik Jean Jacques Rousseau mengarah kepada masyarakat hukum yang teratur dan tunduk kepada kehendak umum (aturan umum) sebagai sebuah kewajiban politik dalam negara.Implikasi teoritis menunjukkan pemikiran politik Jean Jacques Rousseaumenekankan kepada terbentuknya negara (republik) yang mengutamakan kebebasan individu untuk memutuskan urusan publik terutama dalam menentukan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan penyelengaraan negara dan pemerintahan. Negara menjadi sarana untuk membentuk perilaku individu dengan mengganti perilakuberdasarkan naluri menjadi tindakan moral (moral universal/moral umum) melalui pembentukan watak moral (karakter moral) bagi setiap tindakan-tindakan individu di dalam masyarakat politik (masyarakat sipil/masyarakat publik).;Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis datadengan menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan denganmenggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari : data primer merupakan data utamayang berasal dari buku-buku atau diskursus yang ditulis oleh Jean Jacques Rousseauserta data skunder yang merupakan data tambahan dari penulis ketiga yang menulismengenai pemikiran politik Jean Jacques Rousseau, terkhusus mengenai negara dankebebasan individu dalam lingkup negara demokrasi.Dari rangkaian penelitian atas pemikiran politik yang digagas oleh JeanJacques Rousseau, ditemukan bahwa negara sebagai pemelihara ketertiban sosialdapat sejalan dengan kebebasan individu, saling terikat dalam struktur faktual negarademokrasi dan tidak saling menaklukan meskipun saling berhadapan. Keberadaannegara demokrasi dalam pemikiran politik Jean Jacques Rousseau mengarah kepadamasyarakat hukum yang teratur dan tunduk kepada kehendak umum (aturan umum)sebagai sebuah kewajiban politik dalam negara.Implikasi teoritis menunjukkan pemikiran politik Jean Jacques Rousseaumenekankan kepada terbentuknya negara (republik) yang mengutamakan kebebasanindividu untuk memutuskan urusan publik terutama dalam menentukan nilai-nilai,norma-norma, dan aturan-aturan penyelengaraan negara dan pemerintahan. Negaramenjadi sarana untuk membentuk perilaku individu dengan mengganti perilakuberdasarkan naluri menjadi tindakan moral (moral universal/moral umum) melaluipembentukan watak moral (karakter moral) bagi setiap tindakan-tindakan individu didalam masyarakat politik (masyarakat sipil/masyarakat publik)., Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis datadengan menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan denganmenggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari : data primer merupakan data utamayang berasal dari buku-buku atau diskursus yang ditulis oleh Jean Jacques Rousseauserta data skunder yang merupakan data tambahan dari penulis ketiga yang menulismengenai pemikiran politik Jean Jacques Rousseau, terkhusus mengenai negara dankebebasan individu dalam lingkup negara demokrasi.Dari rangkaian penelitian atas pemikiran politik yang digagas oleh JeanJacques Rousseau, ditemukan bahwa negara sebagai pemelihara ketertiban sosialdapat sejalan dengan kebebasan individu, saling terikat dalam struktur faktual negarademokrasi dan tidak saling menaklukan meskipun saling berhadapan. Keberadaannegara demokrasi dalam pemikiran politik Jean Jacques Rousseau mengarah kepadamasyarakat hukum yang teratur dan tunduk kepada kehendak umum (aturan umum)sebagai sebuah kewajiban politik dalam negara.Implikasi teoritis menunjukkan pemikiran politik Jean Jacques Rousseaumenekankan kepada terbentuknya negara (republik) yang mengutamakan kebebasanindividu untuk memutuskan urusan publik terutama dalam menentukan nilai-nilai,norma-norma, dan aturan-aturan penyelengaraan negara dan pemerintahan. Negaramenjadi sarana untuk membentuk perilaku individu dengan mengganti perilakuberdasarkan naluri menjadi tindakan moral (moral universal/moral umum) melaluipembentukan watak moral (karakter moral) bagi setiap tindakan-tindakan individu didalam masyarakat politik (masyarakat sipil/masyarakat publik).]"

"Anggota Polri sebagai bagian dari warga negara memiliki hak yang dilindungi oleh konstitusi. Salah satu hak yang mereka miliki adalah hak politik (political rights), yang dalam hal ini adalah hak memilih dan dipilih. Memang tugas utamanya tidak bisa dipisahkan dari apa yang telah ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang. Namun, hak-hak yang melekat pada diri Polri tidak bisa diabaikan. Kenyataannya hak memilih bagi anggota Polri dalam pemilihan umum masih dibatasi oleh undang-undang. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diajukan tiga permasalahan, yaitu; mengapa anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dasar hukum dan dasar pemikiran apakah yang digunakan oleh pengambil kebijakan negara dalam pertimbangan tidak digunakannya hak memilih anggota Polri dalam pemilihan umum, dan bagaimanakah penggunaan hak pilih anggota Polri dan TNI jika dibandingkan dengan hak pilih Pegawai Negeri Sipil. Teori negara hukum khususnya yang terkait dengan konsep the rule of law yang dikemukakan oleh A. V. Dicey digunakan sebagai grand theory. Teori konstitusi dan teori hak asasi manusia, khususnya teori tentang equality, di antaranya civil equality dan political equality digunakan sebagai middle range theory, dan untuk mempertajam analisis juga digunakan teori demokrasi yang di antaranya dikemukakan oleh Schumpeter dan Robert A.Dahl. Objek penelitian ini pada dasarnya sekitar peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan Polri. Selain itu, juga akan dilihat bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan. Berkenaan dengan objek penelitian ini, tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis Untuk mendukung akurasi data, digunakan pendekatan yuridis historis, yuridis sosiologis, dan yuridis komparatif. Sedangkan jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk selanjutnya dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman sejarah keikutsertaan anggota Polri dalam politik kekuasaan orde baru, terintegrasinya Polri dalam organisasi militer (ABRI), dan penerapan konsep dwifungsi ABRI yang kurang tepat menyebabkan anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pada saat ini. Netralitas dan profesionalisme Polri dijadikan dasar pemikiran oleh pengambil kebijakan negara dalam pertimbangan tidak digunakannya hak memilih anggota Polri dalam pemilihan umum. Anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Sedangkan PNS memiliki hak memilih dalam pemilu, akan tetapi wajib mengundurkan diri jika ingin dipilih dalam pemilu. Melakukan reformasi menyeluruh agenda reformasi nasional dan merevisi UU No. 2/2002 Tentang Polri diharapkan dapat terciptanya Polri profesional yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

---

Member of the INP are part of the state citizens owning the many rights defend by the constitution. One of their rights is political rights, in this case the right to vote and be elected. Their main duty as described in the constitution and legislation surely cannot be disbanded; however their existing rights must also not be neglected. The fact is that the right to vote for INP members in the general election is still limited through legislation. Based on the background, there are three research question which are: why do INP members don‟t use the right to vote and be elected in the state structure of the Republic of Indonesia, the legal basis and philosophy used by state policy makers in considering that INP members may not use their right to vote in the general elections, and how do INP and military members use their right to vote compare to civil servant. The legal state theory especially those in relation with the rule of law concept proposed by A.V. Dicey will be used as the grand theory. The constitution and human rights theory, especially on equality, among others civil equality and political equality will be used as middle range theory, and to sharpen the analysis the democracy theory proposed by Schumpeter and Robert A. Dahl will also be utilized. The research object will revolve around the legislation on the INP. Besides that, the implementation of the rule will also be examined. In relation to the research object, the type of research applied is juridical normative method with a juridical approach. To support the accurateness of the data, the juridical historical, jurisdictional sociological and comparative juridical approach will be applied. The type of research will be qualitative. The data collection for this research will be done through literature review and field research to be analyzed deductively. The result of the study shows that the bad historical experience of INP members in the New Order political rule, INP past integration to a military organization (ABRI), and the ABRI dual-role has caused INP members the right to vote and be elected in the state structure of the Republic of Indonesia. The neutrality and professionalism of the INP has acted as the basis for the policy makers in considering the right to vote of INP members in the general elections. Military member also share the inability for the right to vote and be elected in the elections. However, civil servants have the right to vote but must resign whenever they run for office in the general elections.To conduct comprehensive reform the national agenda towards the state‟s political paradigm and. In order for a professional INP which is in line with the hopes and aspirations of the society, it is recommended that Law Number 2 Year 2002 on INP should be revised."

"This study compares each Korean administration'purposes of public relations, the communication flow of government PR,press policies and relationship between the press and the government, in oreder to examine characteristic and changes in the KOrean governments' approaches to governmnet PR....."

"Studi ini mengkaji pemikiran politik HAMKA mengenai Islam dan negara dalam perdebatan-perdebatan dasar negara yang berlangsung di Dewan Konstituante 1956-1959. HAMKA termasuk dalam kelompok pembela dasar negara Islam bersama Mohammad Natsir di fraksi Masyumi, memperjuangkan syariat Islam dihadapan fraksi-fraksi lain Nasionalis, Islam, Komunis dan Sosialis, Katholik-Protestan dan anggota Konstituante yang tidak berfraksi.Secara khusus mengkaji permasalahan tentang mengapa Islam diperjuangkan sebagai dasar negara oleh HAMKA dan bagaimana pemikiran HAMKA mengenai hubungan Islam dan negara serta bagaimana pandangan HAMKA tentang Pancasila.Metode penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka dengan studi literatur atau dokumen yang terdiri dari data primer dan sekunder serta diperkuat dengan wawancara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori relasi agama (Islam) dan negara.Studi ini menemukan Panama, menurut HAMKA perjuangan Islam sebagai dasar negara adalah sebagai kelanjutan cita-cita sejarah pergerakan nasional Indonesia. Kedua, ditemukan bahwa perdebatan Konstituante adalah pengulangan debat ideologis Islam dan nasionalis dalam soal perumusan Piagam Jakarta. Ketiga studi ini juga menemukan pandangan HAMKA bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu berarti Tauhid atau konsep meng-Esakan Allah SWT. Hal itu berarti sila pertama sebagai sumber moral dan etik sila lainnya, sekaligus menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.Adapun implikasi teori penelitian ini adalah memperkuat pemikiran Islam secara legal formal yaitu pemikiran yang menghendaki agar Islam secara formal memainkan peran utama dalam kehidupan bernegara. Kesimpulannya adalah masyarakat Indonesia adalah masyarakat heterogen dari' segi agama. DaIam anti bahwa, secara konstitusional, negara mengakui keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan merealisasikan ajaran yang diyakininya, dalam segala aspek kehidupan sehingga HAMKA dalam Konstituante menyatakan perjuangan untuk mendirikan negara berdasarkan Islam bukan negara sekuler bagi kelompok Islam adalah kelanjutan cita-cita wasiat sejarah.

---

This study examines the political thought of Hamka on Islam and state in the debates on basis of the state in the Constituante 1956-1959. Hamka is one of the members of defender of Islam as basis of the state opposed to other factions such as Nationalist, Communist and Socialist, Catholic and Protestant, and non-faction members.

This study focuses on the question of why Islam is fought as a basis of the state by Hamka and what is his idea on Pancasila.

The method of the research is literature study based on primary and secondary data sources and strengthens by interview. In this study, the theory of relation of religion and state is applied.

The study finds that 1) according to Hamka, the struggle for Islam as the state basis is the continuation of national struggle history; 2) it is found that the debates in Constituante is a repetition ideological debate between Islam and nationalism on Jakarta Charter; and 3) the study founds that Hamka's view on Oneness of the God in Pancasila is similar with tauhid in Islam. It means that the first item in Pancasila is a basis of moral and ethic for other items and confirms that Indonesia is based on Oneness of the God.

Meanwhile, the theoretical implication of the study strengthens Islamic thought Iegally and formally which desires Islam as a formal basic value in the state. The conclusion is that Indonesian society is heterogenic in religion. It means that the state, constitutionally, acknowledges the heterogeneity of religion in Indonesian society and guarantees freedom of every individual to embrace and implement their religion in the whole aspects of life so that Hamka in Constituante stated that the struggle to make Islamic base of state and not secular state for Islamic group is a continuation of historical heritage."

"Tesis ini ingin menelaah mengapa transisi demokrasi di Indonesia berhasil sedangkan di Mesir gagal padahal kedua negara ini memiliki kesamaan fitur politik dan pengalaman sejarah. Dalam upaya menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, teori transisi demokrasi, Islam dan negara serta Islam dan demokrasi. Tesis ini menemukan bahwa terdapat peran yang berbeda yang dimainkan oleh aktor politk Islam di Indonesia dan Mesir. Di Indonesia aktor politik Islam memiliki inisiatif dan terlibat langsung dalam proses pembangunan tatanan politik demokratis. Selain itu aktor politik Islam juga memiliki konsensus bersama dengan aktor politik lain dalam penyelesaian konflik ketika terjadi perselisihan politis antar aktor. Di Mesir aktor politik Islam tidak memiliki inisiaf dan inisiatif pembangunan tatanan demokratis datang dari militer. Selain itu di Mesir juga tidak ada civilian consensus yang terbangun oleh sesama aktor politik pro-perubahan.

---

This thesis wants to examine why the democratic transition in Indonesia was successful while in Egypt it failed even though these two countries have a number of similarities in political features and historical experiences. In this effort, the author uses qualitative research methods, the theory of democratic transition, Islam and the state and Islam and democracy. This thesis finds that there are different roles played by Islamic political actors in Indonesia and Egypt. In Indonesia, Islamic political actors have the initiative and are directly involved in the process of building a democratic political order. In addition, Islamic political actors also have a consensus with other political actors in resolving conflicts when there is a political dispute between actors. In Egypt, Islamic political actors do not have the initiative and the initiative to build a democratic order comes from the military. In addition, in Egypt, there is no civilian consensus that has been built by fellow pro-change political actors."

"democratic quality, captured by a plethora of concepts such as democratic backsliding, democratic decline, and democratic regression. This deterioration compels scholars to conclude that Indonesia, in its current state, is an illiberal democracy, effectively displacing earlier optimism that Indonesian democracy will eventually be consolidated. This article engages the emerging literature on democratic decline and the rise of illiberal democracy in Indonesia by identifying a key source of its illiberal features. It makes the case linking democracy with the involvement of the state in enforcing religion, as seen in the number of existing religious legislations. State enforcement of religion necessarily entails the curtailment of religious freedom, specifically freedom from religion, as the religiosity of Indonesian citizens is forced to shiftfrom voluntary to compulsory. A liberal democracy, by definition, should not curtail individual liberty in general nor religious freedom in particular. This article then takes a comparative persepctive onIndonesia by comparing the number of religious legislations in Indonesia with those of other democratic states, globally utilizing data from Religion and State (RAS) 3 and V-Dem dataset. The examination yields the observation that Indonesia has a far higher number of religious legislations than the average democracy globally. It indicates a significant level of involvement of the Indonesian state in enforcing religion. In that respect, Indonesia is unusually illiberal for a democracy. The article also emphasizes how religious legislations are mostly found in certain regions, and provides ethnographic evidence of how fasting as a religious norm is enforced during the month of Ramadan in South Kalimantan. This article concludes by reflecting on the uneven democratic quality at the subnational level. Decentralization and the uneven distribution of rights to subnational governments underlie the concentration of religious bylaws in only specific regions of the archipelago."

"democratic quality, captured by a plethora of concepts such as democratic backsliding, democratic decline, and democratic regression. This deterioration compels scholars to conclude that Indonesia, in its current state, is an illiberal democracy, effectively displacing earlier optimism that Indonesian democracy will eventually be consolidated. This article engages the emerging literature on democratic decline and the rise of illiberal democracy in Indonesia by identifying a key source of its illiberal features. It makes the case linking democracy with the involvement of the state in enforcing religion, as seen in the number of existing religious legislations. State enforcement of religion necessarily entails the curtailment of religious freedom, specifically freedom from religion, as the religiosity of Indonesian citizens is forced to shiftfrom voluntary to compulsory. A liberal democracy, by definition, should not curtail individual liberty in general nor religious freedom in particular. This article then takes a comparative persepctive onIndonesia by comparing the number of religious legislations in Indonesia with those of other democratic states, globally utilizing data from Religion and State (RAS) 3 and V-Dem dataset. The examination yields the observation that Indonesia has a far higher number of religious legislations than the average democracy globally. It indicates a significant level of involvement of the Indonesian state in enforcing religion. In that respect, Indonesia is unusually illiberal for a democracy. The article also emphasizes how religious legislations are mostly found in certain regions, and provides ethnographic evidence of how fasting as a religious norm is enforced during the month of Ramadan in South Kalimantan. This article concludes by reflecting on the uneven democratic quality at the subnational level. Decentralization and the uneven distribution of rights to subnational governments underlie the concentration of religious bylaws in only specific regions of the archipelago."

"democratic quality, captured by a plethora of concepts such as democratic backsliding, democratic decline, and democratic regression. This deterioration compels scholars to conclude that Indonesia, in its current state, is an illiberal democracy, effectively displacing earlier optimism that Indonesian democracy will eventually be consolidated. This article engages the emerging literature on democratic decline and the rise of illiberal democracy in Indonesia by identifying a key source of its illiberal features. It makes the case linking democracy with the involvement of the state in enforcing religion, as seen in the number of existing religious legislations. State enforcement of religion necessarily entails the curtailment of religious freedom, specifically freedom from religion, as the religiosity of Indonesian citizens is forced to shiftfrom voluntary to compulsory. A liberal democracy, by definition, should not curtail individual liberty in general nor religious freedom in particular. This article then takes a comparative persepctive onIndonesia by comparing the number of religious legislations in Indonesia with those of other democratic states, globally utilizing data from Religion and State (RAS) 3 and V-Dem dataset. The examination yields the observation that Indonesia has a far higher number of religious legislations than the average democracy globally. It indicates a significant level of involvement of the Indonesian state in enforcing religion. In that respect, Indonesia is unusually illiberal for a democracy. The article also emphasizes how religious legislations are mostly found in certain regions, and provides ethnographic evidence of how fasting as a religious norm is enforced during the month of Ramadan in South Kalimantan. This article concludes by reflecting on the uneven democratic quality at the subnational level. Decentralization and the uneven distribution of rights to subnational governments underlie the concentration of religious bylaws in only specific regions of the archipelago."