Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang memiliki peranan sangat vital, populasi penduduk Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya membuat ketersediaan lahan pemukiman semakin terbatas, semakin terbatasnya lahan menyebabkan banyak terjadi peristiwa alam yang pada akhirnya dapat menimbulkan endapan lumpur atau tanah yang terbawa arus ke sungai/pantai/laut yang berhenti disuatu tempat dalam waktu yang lama dan membentuk daratan yang baru yang disebut tanah tumbuh. Adanya penambahan luas berupa daratan baru di Desa Pantai Sederhana, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi ini menyebabkan munculnya berbagai masalah yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum ataupun kurangnya pengetahuan masyarakat yang menyebabkan banyaknya terjadi sengketa dalam pemanfaatan dan kepemilikan tanah tumbuh. Permasalahannya adalah bagaimanakah proses terjadinya tanah tumbuh, bagaimana penguasaannya menurut hukum tanah di indonesia dan bagaimanakah pendaftaran haknya. Hasil analisis penulis mengenai proses terjadinya adalah dengan proses alam, tanah ini merupakan tanah negara sebagai refleksi dari asal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA. Tanah tumbuh di Desa Pantai Sederhana ini dsapat dimohonkan Hak Milik, Hak Penguasaan Perairan Pesisir dan Hak Pakai, namun berdasarkan wawancara dan penelitian penulis dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Bahwa sampai saat ini hak yang dapat dimohonkan adalah Hak Pakai dikarenakan Tanah tumbuh ini berbentuk sebuah pulau dan bukan melekat pada tanah Hak Milik Masyarakat, dan untuk mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Badan Pertanahan Negara Setempat, pemohon harus mendapat surat keterangan menggarap dari Kepala Desa setempat dan yang terpenting harus seusai dengan Reancana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi.

---

Soil is one of the necessities of human life that has a very vital role, the population of Indonesia is increasing every year making the availability of residential land more limited, the more limited land causing many natural events that can ultimately lead to silt or soil that is washed into the river/beach/ocean that is stopped somewhere for a long time and formed a new land called detalber/channelbar. The addition of area in the form of a new land in the village of Pantai Sederhana, Muara Gembong, Bekasi Regency led to the emergence of various problems caused by legal uncertainty or lack of knowledge that causes many disputes occurring in the use and ownership of the detalber/channelbar. The problem is about how the process of the detalber/channelbar, how its control according to the law of land in Indonesia and how about registration rights. The result of researcher’ analysis about the occurrence process that is a natural process, this land is the state land as a reflection of the 33 verse (3) of the Constitution 1945 and Article 2 of UUPA. The detalber/channelbar in the Pantai Sederhana can be requested for the Properties Rights, Tenure and Coastal Water Right of use, but based on the interviews and research by the researcher with Bekasi District Land Office, that until now the rights which can be requested is because of the Land Right of use of this detalber/channelbar forms an island and not attached to the land of Society Ownership Rights, and to apply for the request of Use Rights to the Local State Land Board, the applicant must obtain a certificate of work of the Local Village Chief and most importantly, it should be after the Spatial Planning of Bekasi Regency."

"ABSTRAKMangrove mempunyai peran yang penting sebagai pelindung garis pantai akibat abrasi dan akresi. Penelitian mengenai pengaruh perubahan mangrove terhadap perubahan garis pantai di Kecamatan Muaragembong selama kurun waktu 25 tahun dari tahun 1989 hingga tahun 2014 dengan menggunakan Citra Landsat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan luas mangrove dan garis pantai (luas abrasi dan akresi) yang terjadi di Kecamatan Muaragembong dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan luas mangrove terhadap perubahan luas abrasi dan akresi. Diketahui bahwa luas mangrove cenderung terus mengalami penurunan luas di tiap tahun pengamatan sedangkan perubahan garis pantai yang dominan terjadi dari tahun 1989 hingga 2014 adalah abrasi yang terus meningkat tiap tahun pengamatan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana terungkap bahwa penurunan luas mangrove mempunyai pengaruh terhadap luas abrasi sebesar 52,4% dan penambahan luas mangrove mempunyai pengaruh terhadap luas akresi dengan pengaruh sebesar 37,8%. Secara spasial terungkap bahwa penurunan dan penambahan luas mangrove berbanding lurus dengan perubahan luas abrasi dan akresi.

---

ABSTRACTMangroves have an important role as a protector of the coastline due to erosion and accretion. Research on the effects of changes in mangrove area toward shoreline change in District Muaragembong during the 25 year period from 1989 to 2014 using Landsat imagery. This study aims to determine how changes in mangrove area and coastline (extensive abrasion and accretion) that occurred in the District Muaragembong and to find out how changes in mangrove area to area changes abrasion and accretion. It is known that the vast mangrove area likely to continue to decline in each year of observation while the dominant shoreline change occurred from 1989 to 2014 is abrasion that has increased every year of observation. Based on calculations using simple linear regression analysis revealed that the decrease in mangrove area has a broad effect on abrasion 52.4% and the addition of extensive mangrove area has an influence on the effect of accretion by 37.8%. Spatially revealed that the decrease and the addition of mangrove area is proportional to the area changes abrasion and accretion."

"In 2020, renewable energy sources contribution in Indonesia’s energy production mix had only reached 14,71%. The percentage was still far from Indonesia’s renewable energy mix target of 23% in 2025 and 31% in 2050 according to their own national energy plan. To enhance their progress in reaching those targets, one way that can be done is to benefit promising renewable energy potential in many areas, including coastal area such as Muara Bungin Beach located in Pantai Bakti Village, Bekasi. The village mentioned before have an average of 3,26-5,41 m/s wind speed and solar radiation of 5-5,4 kWh/m2/day. To utilize the area’s potential, three units of The Sky Dancer TSD-500 wind turbine and two monocrystalline solar panels with a total capacity of 1800 Watt peak have been installed in that area since 2014, making Muara Bungin Village mostly known as Bungin Techno Village to public. Sadly, the wind turbines have been removed recently in October 2021 due to poor physical condition, and the solar panels rarely being used and maintenanced. A revitalization plan can be done to keep Bungin Techno Village’s existance in utilizing their renewable energy potential alive.

---

The revitalization plan will create huge project, which is to install renewable energy power plants that can serve Desa Pantai Bakti’s electricity demand. A modelling result by LEAP shows that Desa Pantai Bakti’s electricity demand will reach 1.965,1 kWh/day in 2031. The planned renewable energy power plants will handle electricity load of 1.021,85 kWh/day or 51,6% from the village’s total electricity demand. A solar power plant consisting 104 units of Monocrystalline Maysun Solar Cell 500 Wp Peak Power with a lifetime of 25 years, a wind power plant consisting 24 units of 2000 W/220 V capacity wind turbines with a lifetime of 20 years, and a waste-to-energy power plant consisting a TG30 gasification machine and a 200 kVa/160 kW capacity diesel genset Caterpillar with a lifetime of 20 years. The total cost for lifetime operation of the planned solar, wind, and waste-to-energy power plant is estimated to be around Rp1.519.049.423; Rp3.238.231.499; and Rp859.733.884 respectively. The investment for the renewable energy technology revitalization plan can be considered economically worthy, judging by the NPV and ROR of every single planned power plants showing positive values or greater than zero."

"Tanah tumbuh adalah tanah yang terbentuk karena faktor sendimentasi yaitu terjadi karena adanya endapan. Dimana endapan-endapan yang berupa pasir dan lumpur dibawa oleh aliran air laut menuju ke daratan kemudian ombak tidak sepenuhnya mencapai bibir pantai ataupun endapan-endapan yang dibawa oleh aliran air sungai dari hulu dan bermuara ke laut yang tertahan oleh vegetasi mangroove maka lama kelamaan terbentuklah tanah tumbuh. Tanah tumbuh dapat pula terbentuk oleh bantuan manusia yaitu dengan cara menanam patok-patok dari bambu yang diikat oleh kawat guna menahan aliran air laut yang membawa endapan-endapan tersebut. Tanah tumbuh merpakan Tanah negara yang masih kosong atau murni yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat ataupun oleh negara. Untuk tanah tumbuh di Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dapat dimohonkan kepemilikannya dengan melakukan pendaftaran tanah ke Kantor BPN Cirebon yang akan diterbitkannya sertipikat guna menjamin kepastian hak karena sifat otentisitas dari surat kepemilikan atas tanah tumbuh sangatlah penting mengingat posisi dan kedudukan hukum dari kepemilikan tanah tumbuh yang dimiliki oleh masyarakat. Pendaftaran Tanah Tumbuh pertama-tama dilakukan permohonan kepada Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, kemudian akan dikeluarkan SIM (Surat Ijin Menggarap) oleh Kelurahan dan dilanjutkan pendaftaran ke BPN Cirebon.

---

The Grows Land is formed due to soil sedimentation that occurs because of sediment. Where precipitates in the form of sand and silt carried by the flow of sea water to the mainland and then the waves did not fully reach the shore or the sediments that carried by the river water flow from upstream, empties into the ocean which restrained by vegetation Mangroove then gradually formed The Grows Land. The Grows Land can also be formed by growing human assistance that is by planting stakes of bamboo that tied together by a wire in order to resist the flow of sea water that brings such deposits. The Grows Land forms an empty land state or pure that can be best utilized by the people or by the state. For The Grows Land in the Kesenden Village of Kejaksan Sub-District of Cirebon city may be filed with the registration of land ownership to the Land Office whom will issue a certificate of Cirebon to guarantee certain rights because of the nature of The Grows Land authenticity letter ownership is growing very important considering the legal position and status of The Grows Land ownership that owned by the communities. The Grows Land Registry, first, made an application to the Kesenden Village of Kejaksan Sub-District of Cirebon City, then issued the SIM (Permit Handle) by the Village and continued enrollment into BPN Cirebon."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan dalam ranah kajian ilmiah khususnya dalam hal pengelolaan sumberdaya pesisir serta respon masyarakat terhadap kondisi pesisir. Lokasi penelitian berada di Kampung Bungin, Desa Pantai Bakti, yang merupakan wilayah pesisir dimana penduduknya sebagian besar menggantungkan hidup dari hasil laut maupun tambak. Metode penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan pengamatan terlibat. Tesis ini menunjukkan bahwa dalam merespon program perbaikan wilayah pesisir, komunitas pesisir seringkali dihadapkan dengan dinamika sosial dari masyarakat itu sendiri. Kesenjangan respon dari para aktor dipengaruhi oleh relasi sosialnya, yaitu 1) relasi berdasarkan patron-klien, 2) relasi berdasarkan hubungan darah, dan 3) relasi berdasarkan hubungan emosional, dan dua motif ekonomi yaitu 1) motif ekonomi yang didasari atas kebutuhan penguasaan materi, dan 2) motif ekonomi yang di dasari atas kebutuhan mendasar. Perbedaan respon yang muncul dari relasi sosial dan motif ekonomi pada dasarnya perlu dilihat dari kapasitas serta kemampuan tiap aktor yang terlibat. Tesis ini juga memperkaya kajian tentang respon komunitas nelayan melalui pendekatan analisis aktor dan jaringan. Pendekatan ini lebih relevan dalam melihat respon komunitas terhadap program inisiasi perbaikan wilayah pesisir dikarenakan kompleksitas masyarakat pesisir sehingga tidak bisa hanya melihatnya dengan sudut pandang struktur-fungsi saja. Peranan aktor dalam kajian ini melengkapi analisis secara lebih dinamis tentang hal-hal yang mempengaruhi respon terhadap program.

---

This study aims to find, develop, and apply knowledge in the realm of scientific studies, especially in terms of management of coastal resources and community responses to coastal conditions. The research location is in Bungin Village, Pantai Bakti Village, which is a coastal area where the population mostly depend on marine products and ponds. The research method was carried out with qualitative methods through in-depth interviews and participant observants. This thesis shows that in responding to initiating improvements programs in coastal areas, coastal communities are often faced with social dynamics of the community itself. The response gap of the actors is influenced by social relations namely 1) relations based on patron-client, 2) relations based on blood relations, and 3) relations based on emotional relationships, and two economic motives, namely 1) economic motives based on material mastery needs, and 2) economic motives which are based on basic needs. Differences in responses arising from social relations and economic motives basically need to look at the capacity and capabilities of each actor involved. This thesis also enriches the study of the response of the fishing community through the approach of actor and network analysis. This approach is more relevant in looking at the community's response to the initiation programs of improving coastal areas due to the complexity of coastal communities so that they cannot only see them in a structural-functional perspective. The role of the actor in this study complements the analysis more dynamically about matters that influence the response to programs.

"

"ABSTRAKDana Desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa berupa bantuan yangdiberikan oleh pemerintah pusat kepada desa dan digunakan untuk membiayaikegiatan pembangunan pemerintah desa. Desa diberikan kewenangan penuhdalam pengelolaan Dana Desa, sehingga pelaksanaan kegiatannya harus dapatdipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitianini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Buni BhaktiKec.Babelan Kab. Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivistdengan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancaramendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa didesa Buni Bhakti telah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yangberlaku, meskipun masih terjadi permasalahan dalam hal pencatatan keuangan

---

ABSTRACTVillage fund is one source of revenue for the village as support who provided bythe central government to the village and used to finance the construction of thevillage government. The village was given full authority in the management of theVillage Fund, so that the implementation of its activities should be accounted forin accordance with applicable regulations. The purpose of this study is to analyzethe management of village fund in Buni Bhakti Kec.Babelan Kab. Bekasi. Thisstudy uses a post-positivist approach and collectiong data by observation andinterview method. These results indicate that management of village fund in BuniBhakti in accordance with the guidelines applicable village financialmanagement, although still there is a problem in terms of financial records."

"Paradigma pendekatan pembagunan saat ini telah mengalami pergeseran secara signifikan dari yang sifatnya sentralisasi, top down, kini bergeser kearah sistim desentralisasi dan bottom up. Bahkan saat ini trend pembangunan juga mulai memperlakukan masyarakat sebagi pelaku utama. Program-program pembangunan yang mengklaim berbasis masyarakat (community based) hampir dapat dijumpai dalam setiap departemen pemerintahan bahkan pemerintah daerah juga mulai mengadopsi sistem ini. Program-program seperti PPK (Depdagri), P2KP ( Departemen Kimpraswil). PPMK (Pemda DK]) adalah contoh dari model pembangunan yang menggunakan community based.Disemua program pemberdayaan masyarakat tersebut hampir seluruh program yang dijalankan memiliki komponen pendamping di dalamya. Kebcradaan pendamping ini diharapkan menjadi facilitator dan mediator antara masyarakat dan program. Dengan demikian maka posisi pendamping dalam sebuah program sangat berpengaruh untuk mencapai keberhasilannya. Pendamping menjadi ujung tombak dari program yang akan dijalankan. Di sisi finansial komponen pendamping ini juga memiliki nilai yang signifikan dari seluruh pembiayaan program, sedangkan dari sisi penyerapan tenaga kerja dan sumebr daya manusia komponen ini juga dapat dijadikan sarana transformasi sosial.Karena pentingnya posisi dan pecan pendamping dalam sebuah program maka penulis tertarik dan mencoba memperlajari proses pendampingan yang terjadi dan dan mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi pendamping dalam menjalankan tugasnya. Dengan mengambil sebuah contoh kasus di Desa Pantai Sederhana di Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, penulis ingin mengkaji sejauhmana pengaruh faktor-faktor internal dan ekstemal yang ada pada pendamping mempengaruhi keberhasilan pendampingan.Didasarkan pada persoalaan diatas penulis mencoba membagi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan pendampingan kedalam beberapa aspek yaitu aspek internal, aspek ini berkaitan dengan diri pendamping dan melekat padanya. Untuk mengetahui aspek ini maka dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu : (1) pemahaman pendamping terhadap program, (2) pemahaman pendamping terhadap karakter budaya setempat, (3) pemahaman pendamping terhadap wilayah geografis, (4) kemampuan komunikasi dan sosialisasi pendamping dan (5) kemampuan motivasi pendamping. Sedangkan aspek lainnya yaitu aspek eksternal, yaitu aspek yang berada diluar diri pendamping yang sangat mempengaruhi seluruh proses yang akan dilakukan pendamping di lapangan.Aspek tersebut berhubungan dengan fasilitas dan pendukung yang diberikan kepada pendamping dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di lapangan. Aspek eksternal ini merupakan aspek yang menjadi tanggung jawab pengelola program.Dari hasil temuan penelitian yang mengambil kasus pendampingan sebuah program di Desa Pantai Sederhana, Bekasi, ditemukan fakta bahwa faktor-faktor diatas sangat berpengaruh dalam proses pendampingan. Aspek internal misalnya, temuan dilapangan membuktikan apabila pendamping memiliki kualitas yang memadai dari sisi aspek internal maka pendamping tidak menghadapi kesulitan di lapangan. Kondisi yang memadai dari sisi aspek internal pendamping ini juga akan sangat membantu masyarakat yang didampingi dalam melakukan proses belajar bersama pendamping. Sedangkan untuk aspek lainnya yaitu aspke eksternal memang sangat sulit untuk mengukur derajat pengaruhnya terhadap kinerja pendamping karena memang tidak ada standar yang sama bagi pendamping atas hak yang mesti didapat dalam menjalankan program pendampingan. Hampir setiap program mempunyai kebijakan tersendiri bagi pendamping untuk diberikan fasilitas pendukungnya.Faktor eksternaI lainnya seperti modal sosial masyarakat masih memerlukan penelitian lebih jauh untuk mengetahui pengaruhnya terhadap keberhasilan pendampingan. Untuk mengakaji dan meneliti tentang pengaruh kondisi sosial-ekonomi, politik dan hubungan-hubungan kekerabatan serta kebiasan-kebiasan masyarakat terhadap sebuah program pendampingan membutuhkan waktu dan biaya yang jauh lebih lama dan besar. Oleh karena itu bagi mereka yang tertarik dan berminat pada program pendampingan dalam sebuah program pembangunan penulis bisa menyarankan untuk mengkaji lebih jauh tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan struktur sosial, ekonomi dan politik dan modal sosial masyarakat lainnya."

"Infeksi saluran pernafasan akut didunia menjadi penyebab utama morbiditas danmortalitas pada anak usia dibawah lima tahun, dan polusi udara salah satu faktor yangdapat mempengaruhi kejadian ISPA pada anak balita. Kabupaten Bekasi pola penyakitPuskesmas diurutan pertama adalah penyakit ISPA yaitu 32.50%. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui efek pajanan PM10 terhadap kejadian ISPA pada anakbalita, serta determinan yang mempengaruhinya seperti kondisi lingkungan (suhu,kelembaban, kecepatan angin) dan jarak rumah dari industri, kualitas rumah (ventilasi,kepadatan hunian, asap rokok), intake, dan Karakteristik individu (umur, jenis kelamin,status gizi, riwayat imunisasi dan ASI eksklusif). Sampel penelitian ini sebanyak 96anak balita yang tinggal di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat KabupatenBekasi. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan melakukan analisisdata primer, data primer hasil dari wawancara dan pengukuran PM10, suhu, kelembaban,dan kecepatan angin pada udara ambien pada 8 titik pengukuran dibagi dalam 3 zona.Berdasarkan hasil pengukuran konsentrasi PM10 dari 8 titik memiliki median 173,50μg/m3. Kejadian ISPA terbanyak adalah anak balita yang bertempat tinggal pada zona 2yaitu 15 anak balita (46,9%). Dari 14 variabel yang diteliti yang memiliki hubunganyang bermakna adalah ASI Eksklusif terhadap kejadian ISPA pada anak balita dengannilai p = 0.02, memiliki OR = 3.000 (1.264 – 7.120) yang mempunyai arti anak balitayang tidak diberikan ASI eksklusif mempunyai peluang untuk mengalami kejadianISPA 3 kali lebih besar dibandingkan dengan anak balita yang diberikan ASI eksklusif.Berdasarkan penelitian ini disarankan, konsentrasi PM10 yang sudah tidak sesuai denganyang disyaratkan, perlu dilakukan penanganan yang serius dan perlu adanya kerjasamalintas sektor dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah KabupatenBekasi

---

Acute respiratory infections all over the world are the main cause of morbidity and

mortality for children under five years old, and air pollution is one of the factors that

can influence the incidence of ARI in children under five. Bekasi District, the first place

of desease pattern in Public health centre is ARI disease, that are 32.50%. This study

aims to determine the effect of PM10 exposure on the incidence of ARI in children under

five, as well as the determinants that influence it such as environmental conditions

(temperature, humidity, wind speed) and the distance from the house from industry,

quality of the house (ventilation, occupancy density, cigarette smoke), intake, and

individual characteristics (age, sex, nutritional status, history of immunization and

exclusive breastfeeding). The sample of this research is 96 children under five who live

in Sukadanau Village, Cikarang Barat District, Bekasi Regency. This study used a cross

sectional design by analyzing primary data, primary data from interviews and

measurements of PM10, temperature, humidity, and wind speed in ambient air at 8

measurement points divided into 3 zones. Based on the measurement results, the PM10

concentration from 8 points has a median of 173.50 μg / m3. The highest incidence of

ARI is children under five who live in zone 2, namely 15 children under five (46.9%).

Of the 14 variables studied that had a significant relationship were exclusive

breastfeeding with the incidence of ARI in children under five with a value of p = 0.02,

had OR = 3,000 (1,264 - 7,120) which meant that children under five who were not

exclusively breastfed had the opportunity to experience ARI incidence. 3 times greater

than children under five who are exclusively breastfed. Based on this research, it is

suggested that PM10 concentrations are no longer in accordance with the requirements,

serious handling is needed and cross-sector cooperation is needed from the Health

Office, the Environment Agency and the Bekasi Regency Government"

"ABSTRAK Ekosistem perairan dan daratan di sepanjang jalur pantai utara Pulau Jawa membentuk ekosistem mangrove menjadi ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati yang saling berinteraksi, salah satunya di Desa Pantai Bahagia yang berada di Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada kenyataannya, dari tahun 1999 hingga 2014, hutan mangrove di desa ini terus mengalami degradasi karena faktor antropogenik, yakni konversi lahan mangrove menjadi tambak oleh masyarakat pesisir yang menyebabkan penggerusan pantai terus terjadi di kawasan ini, karena tidak adanya penghalang ombak, sehingga intrusi air laut menjadi tinggi dan terjadi banjir rob yang menyebabkan kerugian besar bagi warga yang sebagian besar memiliki mata pencarian sebagai petani tambak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi mangrove di Desa Pantai Bahagia dikategorikan rusak parah dan kondisi biodiversitas yang rendah, sehingga urgensi untuk melakukan rehabilitasi tergolong tinggi. Hingga tahun 2018 sudah mulai muncul partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi hutan mangrove, namun masih tergolong rendah dan belum dapat menandingi laju kerusakannya. Karenanya, dilakukan studi pada 30 masyarakat Desa Pantai Bahagia yang memiliki kepedulian dan tingkat partisipasi mengelola mangrove yang tinggi untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan, serta menyusun strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam merehabilitasi mangrove Desa Pantai Bahagia.

---

ABSTRACT Aquatic and terrestrial ecosystems along the northern coastline of Java Island form a mangrove ecosystem into an ecosystem rich in interacting biodiversity, one of which is in Pantai Bahagia Village in Muara Gembong District, Bekasi Regency, West Java. In fact, from 1999 to 2014, mangrove forests in this village continued to experience degradation due to anthropogenic factors, namely the conversion of mangrove land into ponds by coastal communities which caused coastal erosion to continue to occur in this region, due to the absence of wave barriers, so that seawater intrusion became high and there was a tidal flood which caused huge losses for residents who mostly had livelihoods as pond farmers. The results of this study indicate that the mangrove conditions in Pantai Bahagia Village are categorized as severely damaged and have low biodiversity conditions, so the urgency to carry out rehabilitation is classified as high. Until 2018 community participation has begun to emerge in rehabilitating mangrove forests, but is still relatively low and has not been able to match the rate of damage. Therefore, a study was conducted on 30 Pantai Bahagia villagers who have a high level of care and participation in managing mangroves to analyze factors that can increase overall community participation, and develop strategies to increase community participation in rehabilitating mangrove Pantai Bahagia Village.

"