Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPemerintah Kota Surabaya mempunyai pengaturan tanah yang unik dan tidak dijumpai di kota manapun di Indonesia dengan memberikan Surat Izin Pemakaian Tanah atau sering dikenal dengan ldquo Surat Hijau rdquo yang mendasari penarikan retribusi kepada masyarakat Pengaturan tanah tersebut di atas tanah negara dan sebagian lagi memang di sebagian tanah Aset Daerah Kota Surabaya sendiri Penelitian Kebijakan Penyelesaian Konflik Pertanahan di atas ldquo Surat Hijau rdquo di Kota Surabaya ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka Dalam perkembangannya masalah ldquo Surat Hijau rdquo telah menimbulkan berbagai macam konflik antara pemegang ldquo Surat Hijau rdquo dengan Pemerintah Kota Surabaya Konflik ini timbul karena terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dan Pemerintah Kota Surabaya dalam merujuk peraturan mengenai masalah penguasaan tanah Untuk itu diperlukan solusi yang saling menguntungkan antara pemegang ldquo Surat Hijau rdquo dengan Pemerintah Kota Surabaya.

---

ABSTRACTThe Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ;The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ;The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya , The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ]"

"Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat Akta Jual Beli Tanah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Akta Jual Beli Tanah terdapat penjelasan mengenai luas, letak, dan batas-batas tanah sesuai dengan Surat Ukur Kantor Pertanahan yang dicantumkan dalam Akta Jual Beli Tanah. Namun terdapat kasus Akta Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak menggunakan Surat Ukur Kantor Pertanahan melainkan menggunakan Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Staf Kelurahan. Penelitian doktrinal ini menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumen yang dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Hasil analisis didalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Hasil penelitian yang pertama adalah Akta Jual Beli Tanah yang Surat Ukur nya tidak memakai Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi cacat hukum dan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Kelurahan Buntaran yang merupakan bagian dari wilayah Kota Surabaya tidak memiliki fungsi untuk melakukan pengukuran dan pemetaan suatu tanah yang maka dari itu Staf Kelurahan Buntaran tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan Surat Ukur. Sedangkan Kantor Pertanahan memiliki fungsi yaitu salah satunya adalah melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sehingga Data Fisik dan Data Yuridis dari tanah tersebut akurat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Untuk hasil penelitian kedua adalah OS sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Akta Jual Beli dalam kasus ini seharusnya memberikan penyuluhan hukum kepada SG terkait Surat Ukur Staf Kelurahan Buntaran tidak bisa dipakai dalam pembuatan Akta Jual Beli dan OS dapat bertanggung jawab secara administrasi dan/atau memberikan ganti rugi.

---

The Land Deed Official, in making the Deed of Sale and Purchase of Land, must pay attention to the applicable laws and regulations. In the Deed of Sale and Purchase of Land, there is an explanation regarding the land's area, location, and boundaries following the Measurement Letter of the Land Office stated in the Deed of Sale and Purchase of Land. However, there are cases where the Deed of Sale and Purchase of Land made by the Land Deed Official uses the Measurement Letter of the Land Office instead of the Measurement Letter issued by the Sub-District Staff. For this reason, this doctrinal research uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection used in this research uses document studies which are analyzed in depth to obtain accurate research results. The results of the analysis in this study are divided into two. The first research result is the Deed of Sale and Purchase of Land, where the Measurement Letter does not use the Measurement Letter issued by the Land Office of the City of Surabaya, becomes legally invalid, and the deed becomes null and void. The Buntaran Sub-District, which is part of the Surabaya City area, does not have the function of measuring and mapping a piece of land. Therefore, the Buntaran Sub-district Staff does not have the authority to issue a Measurement Letter. While the Land Office has a function, one of which is to measure and map land parcels so that the Physical Data and Juridical Data from the land are accurate in accordance with the actual conditions in the field. For the results of the second study, Co-Defendant I, as the Land Deed Making Officer who made the Sale and Purchase Deed in this case, should have provided legal counselling to the Plaintiff regarding the Buntaran Village Staff Measurement Letter, which could not be used in making the Sale and Purchase Deed and Co-Defendant I could be administratively responsible and/or provide compensation."

"Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hak milik atas tanah mempunyai fungsi sosial dan dibatasi luasannya agar fungsi sosial hak milik atas tanah itu hidup. Untuk mengamankan prinsip fungsi sosial dan pembatasan secara wajar maka negara mempunyai hak ldquo;menguasai rdquo; yang berintikan hak untuk mengatur peruntukan yang mencakup pemberian hak maupun pencabutannya serta larangan-larangan tertentu dalam pemanfaatan tanah. Salah satu izin yang diberikan oleh negara untuk dapat menguasai tanah adalah izin mempergunakan tanah dengan tanda bukti berupa Surat Izin Mempergunakan Tanah Occupatie Vergunning/OV . Yang akan dibicarakan dalam tesis ini adalah mengenai kekuatan hukum terhadap penguasaan dan peralihan hibah hak atas tanah yang didasarkan atas OV dan pertimbangan hakim mengenai OV yang digunakan sebagai alas hak yang menjadi dasar pembuatan akta hibah. Metode yang digunakan adalah metode normatif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa OV yang dikeluarkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat bagi pemegangnya. Namun surat izin tersebut bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah mengingat surat izin tersebut dikeluarkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno dan bukan Menteri Agraria dan/atau Kepala Kantor Pertanahan, dan Keputusan hakim pada putusan pengadilan tingkat Peninjauan Kembali Nomor 629 PK/Pdt/2015 mengakui keberadaan akta hibah yang didasarkan pada alas hak berupa OV tersebut.Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hak milik atas tanah mempunyai fungsi sosial dan dibatasi luasannya agar fungsi sosial hak milik atas tanah itu hidup. Untuk mengamankan prinsip fungsi sosial dan pembatasan secara wajar maka negara mempunyai hak ldquo;menguasai rdquo; yang berintikan hak untuk mengatur peruntukan yang mencakup pemberian hak maupun pencabutannya serta larangan-larangan tertentu dalam pemanfaatan tanah. Salah satu izin yang diberikan oleh negara untuk dapat menguasai tanah adalah izin mempergunakan tanah dengan tanda bukti berupa Surat Izin Mempergunakan Tanah Occupatie Vergunning/OV . Yang akan dibicarakan dalam tesis ini adalah mengenai kekuatan hukum terhadap penguasaan dan peralihan hibah hak atas tanah yang didasarkan atas OV dan pertimbangan hakim mengenai OV yang digunakan sebagai alas hak yang menjadi dasar pembuatan akta hibah. Metode yang digunakan adalah metode normatif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa OV yang dikeluarkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat bagi pemegangnya. Namun surat izin tersebut bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah mengingat surat izin tersebut dikeluarkan oleh Yayasan Gelora Bung Karno dan bukan Menteri Agraria dan/atau Kepala Kantor Pertanahan, dan Keputusan hakim pada putusan pengadilan tingkat Peninjauan Kembali Nomor 629 PK/Pdt/2015 mengakui keberadaan akta hibah yang didasarkan pada alas hak berupa OV tersebut.

---

The Basic Agrarian Law Act states that every The right over land has social function and a personal right over land is resctricted for its size so that the social function of the land is still running. To ensure the social function principle and proper resctriction, the government has a right to ldquo control rdquo which is mainly a right given to the government to manage the usage including not only dispensing the rights, but also their cancellation, as well as certain prohibitions of land use. One of the license given by the state to occupy land is the license to use land with the proof of Surat Izin Mempergunakan Tanah Occupatie Vergunning Land Occupation License . This thesis discusses not only the legal force on the land occupation and transfer grant of land right based on Land Occupation License, but also the judge deliberation on Land Occupation License as a basis to provide the grant deed to transfer the land right from the perspective of Indonesian land law. The research method is normative. The result is Land Occupation License Occupatie Vergunning issued by Gelora Bung Karno Foundation has strong legal force for its holder. However, that license is not a proof for the land ownership due because it was issued by Gelora Bung Karno Foundation, not by the Ministry of Land or the head of Land Office, and judge decision in Review of Court No. 629 PK Pdt 2015 which admit the existence of grant deed based on Lanc Occupation License Occupatie Vergunning ."

"Pengecekan sertipikat hak atas tanah merupakan kewajiban sekaligus syarat dalam rangka pembuatan akta bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian sertipikat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta untuk merealisasikan sebuah layanan yang mudah, cepat, dan biaya ringan, maka dilakukan digitalisasi layanan pengecekan sertipikat. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan kendala-kendala, yang juga terjadi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak yang berupa ketidaksesuaian hasil pengecekan sertipikat. Hal itu menyebabkan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji proses validasi data elektronik dalam pengecekan sertipikat secara elektronik dan mekanisme penanganan yang dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian data dalam pengecekannya. Kajian dilakukan menggunakan metode penulisan yuridis normatif dan didukung oleh hasil wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, pertama, Permasalahan yang muncul berasal dari data-data pertanahan yang tidak valid. Proses validasi oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak dilakukan dengan memeriksa dan memastikan kesesuaian data-data yang tersimpan di pangkalan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan yang telah disediakan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun kekosongan prosedur yang jelas menyebabkan inkonsistensi data. Kedua, Kantor Pertanahan Kota Pontianak juga bertanggung jawab atas hasil pengecekan yang tidak sesuai. Klarifikasi dan perbaikan data telah dilakukan tetapi masih bersifat pasif. Pencantuman keterangan terkait tata ruang dalam hasil pengecekan dapat pula menimbulkan ketidaksesuaian apabila data tersebut belum disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang yang terbaru. Miskonsepsi birokrasi juga berpengaruh dalam masalah tersebut. Dengan demikian, integrasi data harus segera diajukan kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

---

Certificate of land rights checking is an obligation and a condition in terms of making deeds for the Land Deed Making Officer, to ensure the suitability of the certificates. Through the development of times and technology, and to realize an easy, fast, and low-cost service, the digitization of certificate checking services is carried out. However, in its implementation, obstacles were found, which also occurred at the Pontianak City Land Office in the form of discrepancies in its results. This causes legal uncertainty and concern for interested parties. Therefore, this study examines the process of validating electronic data in electronic certificate check and the handling mechanism carried out if there is a data discrepancy in checking. Study was conducted using normative juridical writing methods and supported by the results of interviews with speakers. The results found that, first, the problems rose from invalid land data. Validation process by the Pontianak City Land Office is carried out by checking and ensuring the data suitability stored in the database of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency through the Computerized Application of the Land Office which has been provided by the Center for Data and Information on Land, Spatial Planning, and Sustainable Food Agricultural Land. But the blankness of obvious procedure leads to data inconsistencies. Second, the Pontianak City Land Office is also responsible for the inappropriate checks results. Clarification and improvement have been carried out, but it is still passive. The inclusion of spatial planning information in the results of the check can also cause discrepancies if the data has not been adjusted to the latest Detailed Spatial Plan. Bureaucratic misconceptions also influence the issue. Thus, data integration must be immediately submitted to the Directorate General of Spatial Planning of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency."

"Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) adalah program pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah secara sistematis dan masal untuk mewujudkan kepastian hak atas bidang tahan di seluruh Indonesia. Program ini bermula pada tahun 1981 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria hingga mengalami pembaharuan pada tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap. Perubahan aturan tersebut tidak serta merta menjamin kepastian hukum pendaftaran tanah di Indonesia, masih terdapat kelalaian admnistrasi pada program PTSL khususnya di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, sehingga menyebabkan sertipikat yang diterbitkan menjadi cacat administrasi dan dapat dibatalkan. Oleh karenanya administrasi pendaftaran tanah melalui PTSL harus dilakukan dengan cermat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai (1) Permasalahan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh; (2) Kepastian Hak Atas Tanah yang Tertukar Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan jenis data sekunder dan data primer sebagai pendukung. Hasil analisis (1) adalah permasalahan pendaftaran tanah melalui PTSL di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh disebabkan oleh kedala-kendala administrasi yang terjadi dilapangan pada saat pengumpulan data fisik dan data yuridis, akibatnya hak atas tanah dapat tertukar sehingga status sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan menjadi cacat administrasi. Hasil analisis (2) yaitu kepastian hak atas tanah tertukar dapat diperoleh melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan/permohonan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu kepastian hukum sertipikat tanah tertukar juga dapat diperoleh melaui penyelesaian sengketa diluar pengadilan, salah satunya dalah mediasi di hadapan lembaga adat sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat 1 Permen ATR/BPN No. 20/2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

---

Complete System Land Registration (PTSL) is a government program to carry out systematic and mass land registration to realize the certainty of rights to land holdings in Indonesia. This program began in 1981 through the Decree of the Minister of Home Affairs Number 189 of 1981 concerning the National Agrarian Operation Project until it underwent a renewal in 2018 through the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 concerning Complete System Land Registration. Changes to these rules do not necessarily guarantee legal certainty for land registration in Indonesia, there are still administrative omissions in the PTSL program, especially at the Banda Aceh City Land Office, causing the certificates issued to be administratively flawed and can be canceled. Therefore, the administration of land registration through PTSL must be carried out carefully. The problems raised in this study are (1) the Problem of Complete Systematic Land Registration (PTSL) at the Banda Aceh City Land Office; (2) Certainty of Exchanged Land Rights through Complete Systematic Land Registration (PTSL) at the Banda Aceh City Land Office. This research is a juridical-normative research using secondary data and primary data as support. The results of the analysis (1) are that the problem of land registration through PTSL at the Banda Aceh City Land Office is due to administrative constraints that occur in the field at the time of collecting physical data and juridical data, so that as a result land rights can be exchanged and the status of land rights certificates issued be administratively disabled. The result of analysis (2) is that the certainty of land rights being exchanged can be obtained through the court by filing a lawsuit/application for cancellation to the State Administrative Court (PTUN). Apart from that, legal certainty of exchanged land certificates can also be obtained through dispute resolution outside the court, one of which is mediation before customary institutions in accordance with the provisions of Article 45 Paragraph 1 of the Minister of ATR/BPN No. 20/2020 on Handling and Settlement of Land Cases."

"Penggunaan tanah tanpa izin yang berhak menjadi permasalahan bagi pemegang hak atas tanah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengosongan atas pemakaian tanah tanpa izin yang berhak dan mengapa pemilik hak atas tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah atas pemakaian tanpa izin yang berhak atau kuasanya kepada Pemerintah Daerah serta bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan kewenangan pengosongan tanah atas pemakaian tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dalam lingkup wilayah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pengosongan tanah atas pemakaian tanah tanpa izin yang berhak berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya dan warga perseorangan atau badan hukum dapat memilik penyelesaian dengan pengajukan permohonan bantuan pengosongan kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan kewenangan pengosongan, Pemerintah Daerah harus melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

The use of land without the right of permission is a problem for holders of land rights. The Regional Government has the authority to settle based on Law Number 51 of 1960 concerning the Prohibition of Use of Land without Rightful Permissions or Proxies. What is the authority of the Regional Government to carry out the emptying of land use without the right of permission and why the owner of land rights applies for land emptying for use without permission that is entitled or authorized to the Regional Government and how the Regional Government is responsible for the implementation of authorization to use land without permission who has the right or power. The research was carried out by juridical-normative method in the scope of territory in the Jakarta Special Capital Region. Based on the results of the study, the Regional Government has the authority to carry out land emptying for land use without a entitled permit based on Law Number 51 of 1960 concerning Prohibition of Use of Land without Rightful Permits or Proxies and individuals or legal entities may have a settlement by submitting an application for vacant assistance to the Regional Government. In implementing the authority for evacuation, the Regional Government must carry out government affairs in accordance with the authority stipulated in Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government. "

"Masalah risiko kita hadapi di setiap segi kehidupan, tidaklah saja terbatas dalam perasuransian, misalkan risiko kerugian terhadap bahay kebakaran ataupun pencurian atas harta kekayaan yang kita miliki, namun juga risiko dapat timbul pada pelbagai objek investasi, tanpa kecuali investasi di pasar keuangan (financial market). Setiap pemodal sejak awalnya harus memiliki kesadara bahwa setiap investasi mengandung risiko, termasuk dalam hal ini risiko investasi dalam surat berharga pasar modal (SBPM). Oleh karenanya setiap pemodal murni yang akan berkecimpung di pasar modal, wajib memiliki kemampuan untuk dapat menganalisa prospek usaha dan kerja Emiten, di samping menyadari pelbagai macam risiko yang mungkin dihadapinya di kemudian hari sebagaimana wajib diutarakan dalam setiap prospektus perusahaan go public (Emiten) sesuai peraturan perundangan yang berlaku. "

"ABSTRAKpajak yang reguleren kurang diperhatikan. Padahal apabila kedua fungsi pajak tersebutdilaksanakan secara sinkron (selaras), maka tidak saja pemerintah mendapat dana yangdiharapkan tetapi tujuan Iain dan pengenaan pajak, misalnya dalam bidang pertananan dapattercapai.Dalam fungsinya yang budgeter, pungutan pajak tanah (PBB) sebagaimana diatur daIam Undang Undang Nomor 12 tahun 1986 dengan Sistem Informasi Obyek Pajaknya telahberhasil. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya kenaikan reailisasi penerimaan sebesar23.8% per tahun dalam Repelita IV.Untuk menentukan besar kecilnya pajak tanah yang terhutang, data dan Badan Pertanahan Nasional sangat membantu karena informasi yang diperoleh Iebin akurat, namunmengingat obyek tanah terdaftar balum mencapai kurang Iebih 20 % dari seluruh tanah yangada di Indonesia yang seharusnya terdaftar, maka PBB untuk kepentingan pengenaanpajaknya telah menetapkan suatu sistem yang dirancang khusus untuk pendataan, penilaian,penetapan dan pemungutan pajak.Untuk pemerataan pendapatan maka sebaiknya bea balik nama atas tanah dan/ataubangunan perlu dihidupkan kembali termasuk pengalihan hak atas harta warisan serta hibahyang berdasarkan Undang Undang Pajak Penghasilan telah dibebaskan pengenaannya,sehingga diharapkan penumpukan kekayaan yang berlebihan dapat dicegah. Demikian pula pajak yang dikenakan atas kenaikan nilai tanah (capital gain) sebagaimana diatur dafam PP. Nomar 48/1994 perlu disempumakan, sehingga selain berguna bagi penerimaan negara hal tersebut akan berguna bagi ketertiban administrasi pertananan, perpajakan serta diharapkan dapat mencegah usaha manpulasi dan spekulasi tanah.Suatu koordinasi yang baik antara instansi terkait yaitu Direktur Jenderal Pajak, dan Pertanahan Nasionai (BPN), Pemerintah Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum sangat dibutunkan seningga tidak terdapat tumpang tindih dalam pengaturan dan penerapan serta efisiensi untuk dilaksanakan.

---

AbstractThis dissertation analyzes the problem oi land taxation as an instrument of synchronizing land based tax policies and land policies in indonesia.

---

ABSTRACTConsidering the research of this dissertation provides that the law of the land and building tax as a property tax in indonesia, has just used to generate revenue for State?s Budget, but as a tool of redistribution of income and controlling the use of land to be uiilitized more optimally has not been implemented yet.A historicall research of the development of land based tax policies in indonesia as well as comparison with another countries gives the possibility for the government of indonesia to form new policies in land taxation, so that the land policies which is political will of the govemment may be attained, that is the reorganization of land reform in indonesia which has the goal of utilitizing land in accordance with its potential, besides limiting the ownership or occupation ofexcess land for speculation purposes. Based on the state?s souvereignity over land as enacted in article 33, paragraph 3 of the UUD 1945 juncto Article 2 UUPA (Basic Agrarian Law) and several guidance from GBHN and REPELITA (Five Years Development Planning) constitute the right of the govemment to organize the land use as well as levying taxes on land.Meanwhile the government tries to increase the revenue of State's Budget from tax sector, because the govemment could not depend on oil and LNG anymore, due to that oil and LNG are non-renewable resources and the unpredictable influence ot fluctuation of the said prices from other countries.Considering that, the capital demand for development is growing rapidly every year, the budgetaire function of tax is more occured, comparing with the other function ot tax, that is a regulate function. if the two functions of taxation are implemented synchronize, the government will receive the revenue from land taxation as well as the goal of the land policy can also be achieved.The budgetaire function of land and building tax (PBB) as enacted in Law No. 12/1986 with the information management system of tax object (Sistem lntormasi Objek Pajaic - SlSMlOP) has been succeeded, the effort can been seen by the increasing revenue with the persentage of 23,8% during REPELITA lV.To determine the taxable value of land, the data collected from the Agrarian Oltice (BPN) will have the positive impact because the information from the land registration are more accurate, but in meantime the registered land is still 20% of supposed aggregate land in indonesia, so PBB for the purpose of levying the tax has stipulated a system especially designed for data collecting, evaluation assesrnent and tax collection.To achieve a better redistribution of income the transfer tax of regristration of ownership of land and building as well as over inheritance and gilt, which that later matter are exempted from the levying tax according to income Tax in indonesia.lt has mention above that the tax levied on increased land value as regulated in the govemtment regulation Number 48/1994 need to be revised, so that besides the tax used for governments budget, it is also useful for the law and order in land administration and preventing from land speculation and manipulation.An inter-institutional coordination mechanism should be esttablished among related institutions e.g; Directorate General ot Tax, The Agrarian Ottice (BPM), The Departement of Public Works and the Local Govemment, so it is expected that there will be no overlapping between them and efficiency will be realized."

"Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa “PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintahan yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat Akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT”. Peraturan tersebut seharusnya menjadi dasar untuk penunjukan seorang camat yang akan diangkat menjadi pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS). Dalam aturan tersebut telah dijelaskan bahwa, PPAT Sementara itu ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas sebagai PPAT apabila di suatu wilayah belum terdapat cukup PPAT. Akan tetapi fakta yang ditemukan di lapangan, seperti contoh wilayah Kota Bandar Lampung yang jumlah PPAT nya cukup banyak yaitu jumlah hampir 180 PPAT. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah penunjukan camat yang akan diangkat sebagai PPAT Sementara adalah bahwa peraturan mengenai camat dapat diangkat menjadi seorang PPAT Sementara masih berlaku dan belum dicabut. Bahwa kementerian tidak dapat menolak permohonan dari camat yang ingin diangkat menjadi PPAT Sementara. Apabila camat yang bersangkutan telah menjalani pendidikan Peningkatan Kualitas dan dinyatakan lulus dalam pendidikan tersebut, maka camat tersebut tinggal menunggu Surat Keputusan penunjukan lokasi sebagai PPAT Sementara. Dan apabila semua proses penunjukan tersebut telah dilalui maka camat tersebut dapat diangkat menjadi seorang PPAT Sementara, dan apabila kementerian telah dikeluarkan Surat Keputusan penetapan lokasi sebagai PPAT Sementara maka tentu PPAT Sementara tersebut memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas sebagai PPAT Sementara.

---

This study discusses Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Position Regulations for Land Deed Making Officials Article 1 number 2 which states that "Temporary PPAT is a Government official appointed because of his position to carry out PPAT duties by making PPAT Deeds in areas where there is not enough PPAT" . The regulation should be the basis for the appointment of a sub-district head who will be appointed as a temporary land deed official (PPATS). In the regulation it has been explained that, Temporary PPAT is appointed because of his position to carry out his duties as PPAT if there is not enough PPAT in an area. However, the facts found in the field, such as the example of the Bandar Lampung City area where the number of PPATs is quite large, namely the number of almost 180 PPATs. To answer these problems, a normative juridical legal research method is used with a descriptive analytical research typology. The result of this research is that the appointment of the sub-district head to be appointed as a Temporary PPAT is that the regulations regarding the sub-district head can be appointed as a Temporary PPAT is still valid and has not been revoked. That the ministry cannot refuse an application from the sub-district head who wants to be appointed as a Temporary PPAT. If the sub-district concerned has undergone Quality Improvement education and is declared to have passed the education, then the sub-district head is just waiting for the Decree on the designation of the location as Temporary PPAT. And if all the appointment processes have been passed, then the sub-district head can be appointed as a Temporary PPAT, and if the ministry has issued a decree determining the location as a Temporary PPAT then of course the Temporary PPAT has a clear legal position in carrying out its duties as a Temporary PPAT."

"Tesis ini membahas sengketa pertanahan di kota Medan, Sumatera Utara antara para ahli waris Sultan Deli X melawan Akhmad Wakidin, Ir. Edy dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan terkait Grant Sultan yang telah dikonversi menjadi Hak Memperusahai Tanah nomor Daftar No. 90/Dbl.KLD/"60 bertanggal 22 Djuli 1960 yang menimbulkan tumpang tindih bukti kepemilikan atas tanah. Permasalahan tersebut kemudin dibawa ke pengadilan oleh ahli Waris Sultan Deli yang menggangap sebagai pemilik sah tanah tersebut. Tesis ini menganalisa prosedur Konversi hak atas tanah Grant Sultan di Sumatera Utara dan kekuatan pembuktian atas kepemilikan tanah yang beralaskan Grant Sultan yang sudah di konversi menjadi surat keterangan hak memperusahai tanah yang diterbitkan oleh assisten wedena Kecamatan Labuhan Deli apabila terjadi permasalahan sengketa pertanahan seperti pada Putusan 374/Pdt.G/2015/PN.Mdn jo Putusan pengadilan Tinggi Nomor 353/Pdt/2016/PT.MDN. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan khususnya pengaturan Grant Sultan Kesultanan Deli di Sumatera Utara, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Sumber dari subjek penelitian adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur/buku yang berkaitan dengan Hukum Agraria, Grant Sultan, Kesultanan Deli dan konversi hak atas tanah. Hasil analisis dalam penelitian ini mengenai konversi Grant Sultan harus dilakukan konversi dan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan peraturan, kemudian kekuatan pembuktian Grant Sultan yang dikonversi menjadi Hak Memperusahai Tanah didapatkan kesimpulan bahwa kekuatan pembuktiannya lemah, pemilik grant Sultan harusnya menguasai tanah tersebut secara nyata dan kemudian menlakukan konversi atau mendaftarkan tanahnya guna menjamin kepastian hukum.

---

This thesis discusses land disputes in the city of Medan, North Sumatera between the heirs of Sultan Deli X against Akhmad Wakidin, Ir. Edy and head of the Land Land Office of the Grant Sultan which has been converted to the right to complicit soil number No. 90/DBL. KLD/"60 dated 22 July 1960 which raises the overlapping evidence of ownership of land. The problem was later brought to the court by heirs of Sultan Deli who interfere with the legitimate owner of the land. This thesis analyzes the procedure for converting rights to land Grant Sultan in North Sumatra and the proving force of land ownership which has the Grant Sultan which has been converted into a statement of land complication rights issued by the Assistant Wedena district of Labuhan Deli in the event of dispute disputes such as at the verdict 374/PDT.G/2015/PN.MDN Jo High Court verdict number 353/PDT/2016/PT.MDN. To answer these problems the method of study used is the normative law research method or literature research method especially the setting of Grant Sultan Sultanate of Deli in North Sumatera, both before and after the enactment of law No. 5 of 1960. The source of the research subject is the primary legal material that is the legislation of the secondary law material used is the literature/books relating to agrarian law, Grant Sultan, Sultanate of Deli and conversion of land rights. The results of the analysis on the conversion of Grant Sultan must be conducted conversion and registration of land in accordance with the provisions of the regulation, then the power of Grant Sultan who converted to land complication has come to the conclusion that the power of the evidence is weak, the owner of Grant Sultan should control the land in real and then convert or register the land to ensure legal certainty."