Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Doktrin Single Economic Entity (SEE) bukan konsep yang asing dalam dunia bisnis dan akuntansi. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mempelopori penerapan doktrin ini dalam penanganan perkara pelanggaran hukum persaingan usaha. Berdasarkan doktrin ini, satu kelompok pelaku usaha yang terdiri dari beberapa pelaku usaha yang merupakan subyek hukum mandiri, dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan pelaku usaha yang merupakan angota SEE, bahkan jika induk perusahaan berdomisili di luar yurisdiksi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Di Indonesia, penerapan doktrin SEE telah dilakukan pada dua kasus hukum persaingan usaha, yaitu kasus Temasek dan Astro. Penerapan doktrin ini membawa perdebatan terutama berkaitan dengan landasan yuridisnya karena doktrin SEE tidak secara ekplisit tertuang dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktek Persaingan Tidak Sehat (UU nomor 5 tahun 1999). Untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai konsep doktrin SEE, landasan yuridis, mekanisme penerapan, dan kendala yang dihadapi, kami tertarik untuk melakukan penulisan terkait tema dimaksud. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penerapan doktrin SEE di Indonesia bukan sama sekali tidak memiliki landasan yuridis. Walaupun doktrin tersebut tidak tertuang dalam batang tubuh dan penjelasan UU nomor 5 tahun 1999, penerapan doktrin SEE sejalan dengan Memory van Toleighting UU dimaksud yang memasukkan "frasa satu kelompok pelaku usaha" untuk mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang merupakan anggota sebuah perusahaan grup. Selain itu, doktrin SEE sejalan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 347/BL/2014 yang mewajibkan emiten dan perusahaan publik yang memiliki pengendalian atas anak perusahaan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi (menjadi satu kesatuan). Selain itu, untuk memperdalam pembahasan, dilakukan juga studi komparasi atas penerapan doktrin SEE di Malaysia dan Afrika Selatan. Lebih lanjut, untuk mengatasi perdebatan dalam penerapan doktrin SEE dimaksud, sebaiknya substansi doktrin SEE dimasukkan dalam perubahan RUU nomor 5 tahun 1999.

---

Single Economic Entity doctrine (SEE) is not a new concept in the world of business and accounting. United States and the EU has pioneered in practicing this doctrine to handle the infringements of competition law. According to the doctrine, a group of undertaking consisting of several businesses that are legal person, should be accountable for the actions of businesses which are members of SEE, even if the parent company is domiciled outside the jurisdiction of the businesses commiting infringements. In Indonesia, the application of the doctrine of SEE have been performed on two competition law cases, namely the case of Temasek and Astro. The practice of the doctrine drives a debate, mainly concerned with the juridical foundation since the SEE doctrine is not explicitly stated in the Act No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition (Act No. 5 of 1999). To achieve a comprehensive understanding around the concept of SEE doctrine, juridical bases, implementation mechanisms, and encountered obstacles, we are interested to write such theme.

Based on the analyses, the practice of the SEE doctrine in Indonesia is not in the absence of legal bases. While the doctrine is not stated in the article and explanation of Act No. 5 of 1999, the practice of the of SEE doctrine is in line with the Memory van Toleighting of the act referred that include "phrase one group of businesses" to anticipate offenses committed by a company, member of a group company. In addition, the SEE doctrine is in line with the Financial Services Authority regulation number 347 / BL / 2014 requiring listed companies and public interest entities that posses control over the subsidiaries to prepare consolidated financial statements (as single economic unit). For further analyses, we also conducted comparison between the practice of Malaysia and South Africa. Furthermore, to address the argue, the substance of SEE doctrine should be included in the amandment draft of the Act number 5 of 1999."

"Di zaman yang semakin modern, angka pernikahan kian menurun dan angka perceraian meningkat. Hal ini kemudian menciptakan lebih banyak struktur keluarga alternatif di mana banyak anak yang dibesarkan oleh salah satu orang tuanya saja. Penelitian ini hendak mencari tahu apakah terdapat hubungan antara perceraian dan struktur keluarga dengan mobilitas ekonomi antargenerasi di Indonesia, dengan menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) dan metode Unconditional Quantile Regression (UQR). Temuan yang didapatkan adalah variabel perceraian dan variabel interaksi antara perceraian dan pengeluaran orang tua tidak signifikan memengaruhi mobilitas antargenerasi anak. Hanya saja, ditemukan bahwa anak dari ayah tunggal dan ibu tunggal dari kelompok pengeluaran terbawah mengalami mobilitas antargenerasi yang rendah dibandingkan dengan anak dari keluarga utuh, yang menunjukkan masih adanya ketimpangan antara kelompok anak orang tua tunggal dan dua orang tua, terutama pada kelompok pengeluaran terendah. Sementara itu, anak dari orang tua tunggal di kelompok pengeluaran lainnya tidak mengalami mobilitas antargenerasi yang signifikan.

---

In modern times, the number of marriages is decreasing while the number of divorces is increasing. This then creates more alternative family structures where many children are raised by only one parent. This research wants to find out whether there is a relationship between divorce and family structure with intergenerational economic mobility in Indonesia, using data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) and the Unconditional Quantile Regression (UQR) method. The study finds that the divorce status variable and the interaction variable between divorce and parental expenditure do not significantly affect intergenerational mobility of children. However, it was found that children of single fathers and single mothers from the lowest expenditure groups experience lower intergenerational mobility compared to children from intact families, indicating that there is still inequality between groups of single-parent and two-parent children, especially in the lowest expenditure group. Meanwhile, children of single parents in other expenditure distribution groups do not experience significant intergenerational mobility."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ibu sebagai orang tua tunggal dan bagaimana strategi para ibu tunggal (single mother) dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dialaminya. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini melibatkan tiga key informan yang terdiri dari ibu tunggal (single mother). Hasil dari penelitian menyatakan bahwa beberapa situasi dan kondisi mempengaruhi atau bahkan mendukung terjadinya stres pada perempuan yang berperan sebagai single mother yang memiliki beban ganda. Kecemasan single mother tidak berhenti disitu saja melainkan juga megenai reaksi orang lain terhadap dirinya, dari teman-teman serta kerabat mengenai bagaimana cara single mother menjalani hidup sendiri tanpa adanya kehadiran seorang pasangan. Bentuk strategi coping yang dilakukan oleh ketiga informan ini pun beragam. Terdapat persamaan dan perbedaan dari strategi coping yang mereka pilih untuk mengatasi permasalahan dan tekanan yang dialami. Keberhasilan strategi coping ini sangat dipengaruhi oleh kebribadian, motivasi, dan dukungan sosial yang dimiliki oleh ibu tunggal tersebut.

---

This study aims to determine the role of mothers as single parents and how the strategies of single mothers in dealing with the problems they experience. Researchers used qualitative research methods with a case study approach with data collection through observation and interviews. This study involved three key informants consisting of single parents. The results of the study stated that several situations and conditions influence or even support the occurrence of stress in women who act as single mothers with double burden. Single mother anxiety does not stop there, but also about other people's reactions to it, from friends and relatives about how single mothers live their own lives without the presence of a partner. The forms of coping strategies undertaken by these three informants also varied. There are similarities and differences from the coping strategies they choose to overcome the problems and pressures experienced. The success of the coping strategy is strongly influenced by the personality, motivation, and social support of the single mother."

"Pesatnya perkembangan ekonomi melatarbelakangi timbulnya perusahaan dengan struktur induk-anak perusahaan berdasarkan kepemilikan saham. Namun, hukum perusahaan di Indonesia hanya mengakui doktrin separate legal entity dari struktur tersebut. KPPU dalam Putusan Temasek tidak mengakui separate legal entity, melainkan menggunakan doktrin single economic entity yang ditafsirkan dari definisi "Pelaku Usaha" UU 15/1999. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa KPPU menggunakan doktrin tersebut untuk memperluas yurisdiksinya (prinsip ekstrateritorial). Hasil penelitian membuktikan bahwa doktrin single economic entity tidak memiliki dasar hukum. Diperkuat Mahkamah Agung, doktrin tersebut dijadikan Preseden oleh KPPU untuk Kasus Astro dan Kasus Pfizer.

---

The rapidness of economic development has influenced the existence of company with parent-subsidiary structure, based on stock ownership. Indonesian Company Law only acknowledge separate legal entity doctrine towards such structure. Instead of use that doctrine, KPPU on Temasek case used the single economic entity doctrine which interpreted from the definition of "undertaking" Law of 15/1999.

The result shows that KPPU use such doctrine to expand its jurisdiction (extrateritorial principle). The reseach result shows that single economic entity doctrine does not have any legal basis. Supported by Supreme Court, the doctrine has become precedent by KPPU for Astro and Pfizer Case."

"Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mengantarkan pada realitas adanya akselerasi revolusi industri yang sangatlah dinamis, yang juga berdampak pada lingkup aktivitas bisnis yang semakin masif dilaksanakan secara lintas batas negara, yang kemudian didukung dengan adanya regulasi-regulasi yang mengarah pada integrasi ekonomi global. Realitas demikian tentunya akan membawa dampak positif dalam perkembangan perekonomian bangsa, termasuk namun tidak terbatas dalam hal menciptakan iklim persaingan usaha yang kompetitif, efektif dan efisien. Namun di sisi lain, hal demikian juga akan berdampak pada semakin terbukanya potensi anti persaingan yang dapat dilaksanakan secara lintas batas negara. Oleh karenanya, untuk mencegah dan mengakomodir potensi negatif demikian, diperlukan regulasi yang menerapkan prinsip ekstrateritorial dan doktrin single economic entity dalam penegakan hukum persaingan usaha Indonesia. Hukum persaingan usaha Indonesia saat ini, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menunjukkan bahwa tidak adanya penerapan prinsip dan doktrin tersebut. Berlandaskan hal tersebut, dalam penulisan Tesis ini, penulis akan mengkaji bagaimanakah korelasi, urgensi, dan sebaiknya penerapan pengaturan prinsip ekstrateritorial dan doktrin single economic entity dalam penegakan hukum persaingan usaha secara ekstrateritorial di yurisdiksi Indonesia. Selain itu juga, penulis akan mengkaji historis, filosofis, dan yuridis mengenai penerapan prinsip dan doktrin tersebut di yurisdiksi Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam kaitannya dengan penegakan hukum persaingan usaha secara ekstrateritorial.

---

The rapid development of information technology has led to the reality of a very dynamic acceleration of the industrial revolution, which also has an impact on the scope of increasingly massive business activities carried out across national borders, which are then supported by regulations that lead to global economic integration. This reality will certainly have a positive impact on the development of the nation's economy, including but not limited to creating a competitive, effective and efficient business climate. But on the other hand, it will also have an impact on the opening of anti-competitive potential that can be implemented across national borders. Therefore, to prevent and accommodate such negative potentials, regulations that apply the extraterritorial principle and single economic entity doctrine are required in the enforcement of Indonesian competition law. Indonesia's current competition law, as contained in Law Number 5 Year 1999, shows that there is no application of this principle and doctrine. Based on those, in writing this thesis, the author will examine the correlation, urgency, and best application of the extraterritorial principle and single economic entity doctrine in the enforcement of competition law extraterritorially in the Indonesian jurisdiction. In addition, the author will also examine the historical, philosophical, and juridical aspects of the application of this principle and doctrine in the jurisdictions of the European Union and the United States in relation to extraterritorial enforcement of competition law and antitrust law."

"Salah satu alternatif mengatasi persoalan dispersi mata uang adalah dengan membentuk mata uang tunggal, tetapi harus memenuhi berbagai persyaratan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dari kerugian. Salah satu teori yang mendasari pembentukan mata uang bersama adalah Teory Optimum Currency Area (OCA), di mana nilai tukar negara-negara dalam OCA harus bergerak ke arah derajat yang sama (co-movement). Nilai tukar nominal akan mengambil alih peran variabel riil dalam melakukan penyesuaian terhadap goncangan. Co-movement nilai tukar harus dipengaruhi oleh indikator makro, yaitu inflasi, suku bunga, produk domestik bruto, dan jumlah uang beredar. Arah permodelan dan teknik estimasi yang digunakan harus ditujukan untuk mendeteksi terpenuhinya ketiga karakteristik di atas, sehingga digunakan vector error correction model (VECM). Hasilnya, diketahui co-movement jangka panjang hanya diperoleh dari pergerakan ringgit Malaysia dan dolar Singapura. Namun, tidak semua indikator makro menjadi faktor penjelas dari pegerakan nilai tukar itu. Dengan demikian, secara keseluruhan tidak ditemukan indikasi pementukan mata uang tunggal dari pergerakan nilai tukar dan indikator makro ekonomi ASEAN5.

---

One alternative to overcome the dispersion problem is the currency by establishing a single currency, but must meet various requirements for benefits greater than the losses. One theory that underlies the formation of a common currency is the Theory of Optimum Currency Area (OCA), in which the exchange rate of countries in the OCA should be moving toward the same degree (comovement). Nominal exchange rate would takeover the role of real variables in making adjustments to the shocks. Co-movement rate should be influenced by economic indicators, namely inflation, interest rates, gross domestic product, and the money supply.

The direction of modeling and estimation techniques used should be directed to detect the fulfillment of the three characteristics above, so the used vector error correction model (VECM). The result, known to long-term co-movement is only obtained from the movement of Malaysian ringgit and Singapore dollar. However, not all macro indicators of movement explanatory factors of exchange value. Thus, overall indication to create not find a single currency exchange rate fluctuations and macroeconomic indicator ASEAN5."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh tinggal dengan ibu tunggal terhadap kecenderungan anak usia sekolah untuk bekerja dengan menggunakan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2014. Hasil dari penelitian ini adalah anak yang tinggal dengan ibu tunggal memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk bekerja dibandingkan dengan anak yang tinggal dengan orang tua lengkap. Apabila pendapatan keluarga diinteraksikan dengan ibu tunggal, pendapatan keluarga kelompok tertinggi pada anak yang tinggal dengan ibu tunggal memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk bekerja dibandingkan dengan pendapatan keluarga kelompok terendah dan kelompok menengah. Hal tersebut terjadi karena ada hubungan yang kuat antara ibu yang bekerja dengan anak bekerja.

---

The aim of this study is to see the impact of living with single mother on the likelihood of school-age children to work using IFLS (Indonesia Family Life Survey) 2014 data. The result of logistic regression show that children who living with single mother more likely to work than those living with complete parents. While family income as family resource is the mediating role of single mother, children in higher income bracket are more likely to work than those in lower and middle income bracket. Since there is a strong relation between both mothers and children who work.

"

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk meneliti peran dari tarif tunggal PPh Badanterhadap investasi di Indonesia. Secara khusus, tesis ini bertujuan untukmengevaluasi apakah tarif tunggal PPh Badan dapat meningkatkan investasidengan menggunakan metode kajian pustaka lanjutan. Studi sebelumnyamengungkapkan bahwa tarif PPh Badan mempengaruhi investasi, sebagian besardari studi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara tarif PPh Badan daninvestasi adalah negatif. Meskipun begitu, tarif PPh Badan bukan merupakan satusatunyafaktor yang mempengaruhi investasi. Oleh karena itu, pembuat kebijakanseharusnya juga mempertimbangkan faktor-faktor penting lain yang dapatmenarik investasi dalam dan luar negeri.

---

ABSTRACTThis thesis aims to investigate the role of a single corporate tax rate oninvestment in Indonesia. In particular, it aims to evaluate whether a singlecorporate income tax rate has improved or encouraged investment using extendedliterature review method. Previous studies revealed that corporate tax rate indeedinfluenced investment where the majority of these studies showed that it wasnegatively correlated. However, corporate tax rate was not the only factor thataffected investment; therefore, policy makers should also consider other factorswhich were also important to attract both domestic and foreign investment."

"Pada proses flotasi terdapat 3 sub-proses penting, yaitu penipisan interverensi dari lapisan fluida menjadi ketebalan kritis, pecahnya lapisan liquid terinterverensi dan pembentukan formasi kontak tiga fasa, serta ekspansi garis kontak tiga fasa mencapai kestabilan agregat. Kestabilan agregat menentukan keberhasilan proses separasi. Kestabilan agregat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu reagent, geometri dan ukuran partikel. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh geometri dan ukuran partikel terhadap stabilitas agregat. Eksperimental setup terdiri dari kolom flotasi dengan ukuran 9x9x26 cm dilengkapi dengan bubble generator, particle feeding system, dan video kamera berkecepatan tinggi (high speed video camera). Bubble generator berupa single nozzle berdiamater 0,3 mm yang dihubungkan ke programmable syringe pump. Particle feeding system terbuat dari pipet. Partikel yang digunakan dalam penelitian ini adalah partikel hasil tambang tembaga dengan bentuk sub-angular dengan ukuran antara 38-300 μm. Hasil rekaman high speed video camera diolah dan dianalisa dengan menggunakan image processing software. Hasil penelitian diharapkan akan menambah pemahaman pengaruh geometri dan ukuran partikel pada interaksi bubble-particle khususnya stabilitas agregat. Hasil eksperimen menunjukkan stabilitas agrgegat bubble-partikel dan waktu induksi (waktu partikel melekat pada bubble) dipengaruhi oleh ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin besar probabilitas terbentuk agregat yang stabil dan semakin panjang waktu induki. Partikel berukuran 38 𝜇m, 45 μm, 75 μm, 106 μm mamapu membentuk agregat stabil sehingga melekat pada gelembung. Sedangkan, partikel berukuran 150 μm dan 300 μm tidak mampu membentuk agregat stabil sehingga tidak melekat pada gelembung.

---

There are three sub-proces on flotation. These processes are intervening liquid film intu critical thickness, rupture of liquid film forming three phase contact line, and expansion three phase contact line forming agregate stability. Agregate stability determines flotation efficiency. Agregate stability has some important factors such as reagent and particle geometry.

This research focus on understanding effect of particle geometry to agregate stability. Experimental setup consists of 9x9x26 cm flotation coloumn made of glass, bubble generator, particle feeding system, and high speed video camera. Bubble generator made from single nozzle with 0,3 mm diameter attached to programmable syringe pump. Particle feeding system made of pipette. Particle used in this research is taken from open pit Grasberg in timika, Papua. Parcile has sub-angular size and varies between 38-300 μm. Recordings from high speed video camera analyzed using image processing software.

Experiment result shows thet agregate particle-bubble and induction time depends on particle size. The smaller particle size, the higher probability attachment, agregate stability, and iduction time. Particle with size 38 𝜇m, 45 μm, 75 μm, 106 μm able to form stable agregate. While, particle with size 150 μm and 300 μm unable to form stable agregate."