Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Pendanaan perusahaan merupakan hal yang esensial dan krusial dari berjalannya suatu kegiatan perusahaan, baik sebagai bentuk dari upaya perusahaan untuk menjalankan atau bahkan memperluas kegiatan usahanya. Selain melalui pinjaman, perusahaan dapat mewujudkan usahanya untuk menghimpun modal melalui Pasar Modal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penjualan kepemilikan atas perusahaan berupa saham yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk efek kepada masyarakat yang selanjutnya akan bertindak sebagai pemodal/investor melalui Penawaran Umum yang didahului dengan penjualan saham yang dilakukan pertama kali, disebut sebagai Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (“IPO”) dan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, perusahaan yang melakukan Penawaran itu disebut dengan Emiten. Dengan statusnya yang terdaftar sebagai Perusahaan Terbuka, perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan-keuntungan yang hanya dapat didapat oleh Perusahaan Terbuka, salah satunya adalah kesempatan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan Efek lewat Pasar Modal. Namun selain keuntungan, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan antara lain proses yang cukup kompleks, biaya yang besar, dan keterbukaan informasi mengenai perusahaan yang harus dipenuhi oleh Emiten baik sebelum maupun sesudah dilakukannya IPO. Dalam menyiasati hal tersebut, para pelaku usaha berusaha agar Perusahaan Tertutup dapat menikmati keadaaan selayaknya Perusahaan Terbuka tanpa melakukan IPO dimana hal tersebut dikenal dengan istilah backdoor listing. Penelitian ini membahas mengenai terjadinya transaksi backdoor listing di Pasar Modal Indonesia, dimana hingga saat ini belum ada definisi, pengaturan, maupun penegakan hukum secara spesifik ditujukan terhadap backdoor listing. Selanjutnya guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pedekatan hukum normatif yang dapat diinterpretasikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada data-data sekunder.Berdasarkan pemaparan dari penelitian ini, dapat disimpulkan melalui contoh kasus PT BW Plantation Tbk. bahwa suatu backdoor listing dapat dilakukan salah satunya melalui cararights issue yang dilanjutkan dengan proses akuisisi dari Perusahaan Terbuka. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat tidak ada kewajiban-kewajiban tertentu dari calon Emiten yang terlibat dalam suatu backdoor listing, mengingat hingga saat ini belum terdapat peraturan tersendiri yang mengatur tentang itu dan hingga saat ini, pelaksanaan backdoor listing dijalankan berdasarkan pengambilalihan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Peraturan Bapepam-LK (OJK) sebagai peraturan pelaksanaannya.

---

Company’s financing is essential and crucial from the passage of a company's activities, both as a form of the company's efforts to run or even expand their business activities. Other than through loans, the company can realize its efforts to raise capital through the capital market. This can be done by selling the ownership of the company in the form of shares issued by the company in the form of securities to the public who will then act as financiers / investors through a Public Offering which was preceded by the sale of shares is done first, referred to as IPO or Initial Public Offering ("IPO") and based on Law No. 8 of 1995 on the Capital Market, companies that do offer it is called by the Issuer. With its status as a listed public company, the company is getting the benefits that can only be obtained by a public company, one of which is the opportunity to raise funds from the public through the sale of securities through the capital market. However, there are benefits, there are some things that need to be taken into consideration, among others, the process is quite complex, huge costs, and disclosure of information about the company that must be fulfilled by the Issuer either before or after doing an IPO. In around this, entrepreneurs trying to make the Company closed the circumstances should be able to enjoy public company without doing an IPO where it is known as a backdoor listing. This study discusses about the backdoor listing transaction in Indonesian Capital Market, where until now there is no definition, regulation, and law enforcement is specifically directed against the backdoor listing. Furthermore, in order to address these problems, the authors use the method of normative approach which can be interpreted as a legal research literature conducted based on secondary data. Based on the presentation of this study, it can be concluded that based on case study PT BW Plantation Tbk, a backdoor listings can be done through a rights issue, followed by the acquisition of a public company. This could potentially lead to legal uncertainty, since there is no certain obligations of the Issuer candidate signaled in a separate regulation and to date, the implementation of backdoor listing is run by the takeover of the Act No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam-LK (now known as Otoritas Jasa Keuangan/OJK) as its implementing regulations., Company’s financing is essential and crucial from the passage of a company's activities, both as a form of the company's efforts to run or even expand their business activities. Other than through loans, the company can realize its efforts to raise capital through the capital market. This can be done by selling the ownership of the company in the form of shares issued by the company in the form of securities to the public who will then act as financiers / investors through a Public Offering which was preceded by the sale of shares is done first, referred to as IPO or Initial Public Offering ("IPO") and based on Law No. 8 of 1995 on the Capital Market, companies that do offer it is called by the Issuer. With its status as a listed public company, the company is getting the benefits that can only be obtained by a public company, one of which is the opportunity to raise funds from the public through the sale of securities through the capital market. However, there are benefits, there are some things that need to be taken into consideration, among others, the process is quite complex, huge costs, and disclosure of information about the company that must be fulfilled by the Issuer either before or after doing an IPO. In around this, entrepreneurs trying to make the Company closed the circumstances should be able to enjoy public company without doing an IPO where it is known as a backdoor listing. This study discusses about the backdoor listing transaction in Indonesian Capital Market, where until now there is no definition, regulation, and law enforcement is specifically directed against the backdoor listing. Furthermore, in order to address these problems, the authors use the method of normative approach which can be interpreted as a legal research literature conducted based on secondary data. Based on the presentation of this study, it can be concluded that based on case study PT BW Plantation Tbk, a backdoor listings can be done through a rights issue, followed by the acquisition of a public company. This could potentially lead to legal uncertainty, since there is no certain obligations of the Issuer candidate signaled in a separate regulation and to date, the implementation of backdoor listing is run by the takeover of the Act No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam-LK (now known as Otoritas Jasa Keuangan/OJK) as its implementing regulations.]"

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan pelaksanaan backdoor listing sebagai upaya suatu PT untuk menjadi tercatat di bursa tanpa melakukan penawaran umum perdana melainkan melalui tindakan hukum penawaran umum terbatas oleh PT yang telah tercatat Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun saat ini tidak terdapat peraturan mengenai backdoor listing di Indonesia backdoor listing melalui penawaran umum terbatas terkadang dilakukan dan tidak bertentangan dengan peraturan pasar modal Indonesia Pada prinsipnya backdoor listing melalui penawaran umum terbatas merupakan bentuk perjanjian pembelian saham sehingga dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan prinsip prinsip hukum perjanjian backdoor listing melalui penawaran umum terbatas adalah sah dan dapat dilakukan di Indonesia Adapun pelaksanaan backdoor listing PT Permata Prima Energi melalui PUT I PT Toko Gunung Agung Tbk telah sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia karena telah memenuhi antara lain Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM Nomor IX D 1 tentang HMETD.

---

This study discussed on the regulation of backdoor listing as a way to become a listed company without going through initial public offering but through a right issue action by another listed company By using legal normative method this study concluded even though there is no specific regulation on backdoor listing in Indonesia the backdoor listing through right issue action is not illegal. Principally backdoor listing through right issue action is a form of shares purchase agreement thus by referring to Law No 40 of 2007 on Company Law No 8 of 1995 on Capital Markets and principles of contract law backdoor listing through right issue action is legal in Indonesia In this case the backdoor listing transaction of PT Permata Prima Sakti through Right Issue I of PT Toko Gunung Agung Tbk is accordant with the law and regulation in Indonesia because it has complied Law No 40 of 2007 on Company Law No 8 of 1995 on Capital Markets and BAPEPAM Regulation No IX D 1 on Right Issue."

"Skripsi ini membahas mengenai backdoor listing di mata hukum Indonesia, dan bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat sebagai investor dan calon investor pasar modal dalam hal dilakukannya backdoor listing terhadap emiten. Hal ini terkait dengan tidak terdapatnya pengaturan mengenai backdoor listing di Indonesia, di mana dalam peraturan Indonesia tidak pernah disinggung mengenai backdoor listing. Penelitian ini menyumpulkan bahwa karena tidak terdapatnya pengaturan mengenai backdoor listing di Indonesia, maka peraturan yang harus ditaati emiten dan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dan calon investor pasar modal adalah tergantung bagaimana backdoor listing dilakukan. Namun ternyata terdapat resiko-resiko tertentu yang dapat timbul dari dilakukannya backdoor listing yang dapat merugikan masyarakat sebagai investor dan calon investor dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.This thesis discusses about backdoor listing in Indonesian Law, and its law protection

to investor and prospective investors on capital market if there?s a backdoor listing

towards issuer. This related to the fact that there?s no regulation about backdoor

listing in Indonesia, to be precise that backdoor listing is never be included on any

regulation in Indonesia. This study concluded that because of no regulation about

backdoor listing in Indonesia, regulation that has to be obeyed by the issuer and what

kind of legal protection to investor and prospective investors on capital market

depends on how backdoor listing is done. Nevertheless, there are risks caused by

backdoor listing that could inflict a financial loss to the investor and prospective

investors on capital market and haven?t included on any regulation yet."

"Penggabungan Usaha PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) dengan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) dapat dikategorikan sebagai aksi backdoor listing BSM dengan mekanisme penggabungan terbalik (reverse merger), dengan kondisi seluruh bank yang melakukan transaksi merupakan pihak terafiliasi. Penelitian ini memfokuskan analisis terhadap Pertama, tidak dilakukannya RUPS Independen BRIS dalam pengambilan keputusan penggabungan usaha; dan Kedua, pemenuhan hak menilai harga saham (appraisal right) oleh BRIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal serta bertipologi deskripsis analitis. Dari hasil penelitian diketahui seharusnya RUPS dalam rangka menyetujui Penggabungan Usaha BRIS dilaksanakan dengan tata cara RUPS Independen (kecuali terdapat penetapan Kementerian BUMN bahwa penggabungan adalah dalam rangka restrukturisasi -yang tidak di temukan dalam penjelasan RUPS-). BRIS juga sudah melaksanakan penyelesaian hak menilai harga saham (appraisal right) terhadap pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan, namun jika dibandingkan dengan pelaksanaan hak yang sama pada aksi korporasi PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, dan PT Bank OCBC NISP Tbk, ditemukan perbedaan dalam penggunaan referensi/dasar harga pembelian, periode pembelian kembali saham, tempo pembayaran, dan Pihak yang melakukan pembelian kembali. Oleh sebab itu perbedaan perlakuan yang diterapkan Perusahaan Terbuka, meski tidak bertentangan dengan aturan terkait, namun dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas.

---

The merger of BRIS with BSM and BNIS can be categorized as a backdoor listing action of BSM with a reverse merger mechanism, and all affiliated parties. This study focuses on the absence of the BRIS Independent GMS in making business merger decisions; and the fulfillment of the appraisal right by BRIS. This study uses doctrinal research methods. From the results of the research, it is known that the GMS to approve the BRIS Merger shall be Independent GMS. BRIS has also carried out the settlement of the appraisal right for shareholders who do not agree with the merger, but when compared to the exercise of the same rights in the corporate action of PT Indosat Tbk, PT Telkom (Persero) Tbk, and PT Bank OCBC NISP Tbk, there are differences in the use of reference/basis for the purchase price, share repurchase period, payment tempo, etc. and the Party that makes the repurchase. Therefore, the difference in treatment applied by Public Companies, although not contrary to related rules, can cause injustice to minority shareholders."

"Skripsi ini membahas mengenai backdoor listing di mata hukum Indonesia, dan bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas di pasar modal dalam haldilakukannya backdoor listing terhadap emiten dan juga mengkaji lebih mendalam terkait aksi korporasi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan backdoor listing, menganalisis terkaitkemungkinan pelanggaran prinsip good corporate governance atas proses backdoor listing suatu perusahaan. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam praktik backdoorlisting di Indonesia dapat terlihat dalam beberapa bentuk, seperti Penerapan Prinsip Keterbukaanoleh Perusahaan Terbuka, penerapan pre-emptive right, dilarangnya benturan kepentingan pada pemegang saham mayoritas, penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh perusahaan jika hendak melakukan praktik backdoor listing. Akan tetapi, di Indonesia secara regulasi jelas memberi ruang untuk tidak memenuhi penarapan prinsip- prinsip tersebut, terutama penarapanprinsip Good Corporate Governance. Hal ini dikarenakan berdasarkan regulasi yang ada tidak terdapat sanksi tegas apabila prinsip- prinsip tersebut tidak diterapkan. Situasi ini juga akanberdampak pada pemenuhan perlindungan hukum kepada investor khususnya pemegang saham minoritas. Dengan demikian, dalam pelaksanaan praktik backdoor listing di Indonesia menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi perlindungan hak- hak pemegang saham minoritas.

---

This thesis discusses about backdoor listing in Indonesian Law, and its law protection to minority

shareholders on capital market if there’s a backdoor listing towards issuer, and also examines more

deeply related corporate actions that can be categorized as backdoor listing actions, analyzing the

possibility of violations of the principle of good corporate governance in the process of backdoor

listings. Law protection for minority shareholders in backdoor listing practices in Indonesia can be seen in several forms, such as the application of the principle of transparancy by a public company, the application of pre-emptive rights, the prohibition of conflicts of interest in the majority shareholder, the application of the principles of Good Corporate Governance by the company if it wants to do backdoor listing practices. However, in Indonesia, regulations clearly

provide room for not complying with the application of these principles, especially the application

of the principles of Good Corporate Governance. This is because based on existing regulations there are no strict sanctions if these principles are not applied. This situation will also have an impact on the fulfillment of law protection for investors, especially minority shareholders. Thus,

in the implementation of backdoor listing practices in Indonesia, there is no legal certainty for the

protection of the rights of minority shareholders."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlangsungan survivability status listing perusahaan setelah melakukan aksi korporasi reverse stock split. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2000 ndash; 2015. Keberlangsungan survivability status listing perusahaan dilihat dari pengaruh variabel total asset, ROA, volatilitas pasar, kenaikan harga saham yang dilihat dari return mingguan, periode perdagangan, ex-date return, dan leverage. Metode analisis yang digunakan adalah logistic regression model dengan data cross section.Hasil penelitian membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari total asset, ROA, volatilitas pasar, kenaikan harga saham, periode perdagangan, ex-date return, dan leverage terhadap keberlangsungan survivability status listing perusahaan setelah melakukan reverse stock split. Pengaruh yang tidak signifikan dari variabel tersebut kemungkinan disebabkan oleh regulasi dan bentuk pasar efisien. Regulasi dan bentuk pasar efisien menyebabkan perbedaan pandangan mengenai penting atau tidaknya reverse stock split bagi perusahaan untuk menghindari kemungkinan delisting dari Bursa.

---

The objective of this study is to examine the listing survivability of firms after reverse stock split. This study is using data of listed firms in Indonesian Stock Exchange for the period 2000 ndash 2015. The listing survivability of firms associated with total asset, ROA, market volatility, stock price run up, trading period, ex date return, and leverage. The analysis method used in this study is logistic regression model with cross section data.

This study found that total asset, ROA, market volatility, stock price run up, trading period, ex date return, and leverage doesn rsquo t have a significant effect with survivability of firms after reverse stock split. The regulation and form of market efficiency cause a difference of view about the importance of reverse stock split for a firm to avoid the probability of delisting from stock exchange."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak market timing dimana market timing tersebut dibagi kedalam dua bentuk yaitu equity market timing dan debt market timing terhadap struktur modal yang diproksikan oleh book leverage dan market leverage, pada perusahaan yang bergerak di bidang properti, real estate dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 ndash; 2015. Penelitian ini menggunakan model regresi least square dengan fixed effect method. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa market timing dalam hal ini equity market timing dan debt market timing memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur modal baik yang di proksikan oleh book leverage maupun market leverage. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak market timing dimana market timing tersebut dibagi kedalam dua bentuk yaitu equity market timing dan debt market timing terhadap struktur modal yang diproksikan oleh book leverage dan market leverage, pada perusahaan yang bergerak di bidang properti, real estate dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 ndash; 2015. Penelitian ini menggunakan model regresi least square dengan fixed effect method. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa market timing dalam hal ini equity market timing dan debt market timing memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur modal baik yang di proksikan oleh book leverage maupun market leverage.

---

This research is aimed to analyze the impact of market timing where market timing is divided into two forms, namely equity market timing and debt market timing on capital structure proxied by book leverage and market leverage, in companies engaged in property, real estate and construction listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2011 2015. This research uses the least square regression model with fixed effect method. The results of this study indicate that market timing in this case equity market timing dan debt market timing has a significant impact on capital structure both proxied by book leverage and market leverage. "

"Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa di satu pihak hampir semua IPO yang dilakukan periode krisis ekonomi (1997-sekarang) di pasar modal Indonesia (BEJ dan BES) ternyata tidak menguntungkan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Tercermin dari tidak dapat dibagikannya deviden karena kinerja operasional emiten selalu underperformance serta harga saham yang terus menurun. Sedangkan di pihak lainnya, IPO-IPO tersebut rata-rata meraih sukses yang dicerminkan dengan terjadinya oversubscribed serta kenaikan harga saham pada pasar sekunder dalam periode 1 s.d. 4 minggu setelah IPO.Penelitian dipusatkan pada 2 fenomena unik, pertama adalah pricing strategy yang selalu digunakan pada IPO-IPO tersebut, yakni teknik underpricing, kedua, adalah terjadinya kinerja operasional yang underperformance. Untuk itu diambil conoh kasus Pre IPO Acquisition yang dilakukan PT X Media Tbk. di akhir tahun 2000 di BEJ, karena secara ideal mengandung ke-2 fenomena di atas, yang bermuara pada kerugian publik selaku investor. Yang sangat mencolok ketika pada RUPS post-IPO yang kedua (2002) rnasih juga belum dapat membagikan devidennya.Metode penelitian pada data-data yang dapat dihimpun dari publikasi-publikasi resmi dan hasil investigasi, dapat dibagi atas 3 jenis. Pertama, dengan melakukan analisis kelayakan terhadap strategi akuisisi yang ditempuh. Kedua, analisis nilai perusahaan baik pada kondisi sebelum IPO dan post IPO, dengan menggunakan teknik valuation yang paling umum digunakan di pasar modal yakni Dividend Discounted Cash flow Model. Ketiga, memetakan arus dana dengan menelusuri dasar penetapan skala akuisisi dan membandingkan antara target dengan realisasi investasi sebagaimana dijanjikan emiten.Hasil penelitian untuk kasus PT X Media Tbk pada intinya terdiri atas 3 hal. Pertama strategi akuisisi bukan merupakan solusi terbaik dari kondisi PT X Media Tbk, sehingga pelaksanaannya sangat dipaksakan karena sulit untuk mencapai proyeksi yang dipaparkan pada publik. Kedua, harga penawaran saham perdana terlalu tinggi, sehingga kondisi underpricing yang dinyatakan penjamin emisi untuk menjamin adanya keuntungan kenaikan harga saham dalam jangka pendek / menengah adalah tidak benar. Ketiga, dana IPO ternyata tidak sepenuhnya digunakan untuk pembiayaan komitmen investasi, tetapi terutama diakumuiasikan pada grup induk (notabene shareholder lama), hal ini dimungkinkan dengan menyalahgunakan pengaturan revaluasi aktiva.Kesimpulan tesis ini adalah adanya indikasi jelas bahwa strategi Pre IPO Acquisition bersifat merugikan publik sebagai investor, membuatnya menjadi anomali IPO yang harus diwaspadai. Analisis fundamental dan teknik valuation tidak dapat sepenuhnya mengungkap hal ini, tetapi pemberdayaan dan modernisasi pengaturan, sarana dan institusi pasar modal dapat mencegah terjadinya anomali tersebut. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian akhir juga disertakan saran-saran spesifik kepada setiap pihak yang terlibat untuk mengembalikan manfaat IPO khususnya dan pasar modal umumnya."

"Perusahaan mengambil kebijakan aksi korporasi bertujuan untuk memperbaiki atau menunjukkan performa perusahaan, serta bertujuan untuk mendapatkan dana dari pasar modal, karena aksi korporasi selalu ditunggu oleh investor dan seringkali berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, bertanggung jawab dalam pembuatan akta RUPS sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas saham. Peran Notaris menjadi penting dalam aksi korporasi yang melibatkan para pelaku pasar modal demi memastikan agar aksi korporasi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menyediakan alat bukti yang sempurna terhadap aksi korporasi tersebut. Peranan Notaris disini adalah juga ikut mengarahkan dan memberikan penyuluhan hukum kepada Emiten, sepanjang mengenai pembuatan akta, agar akta nya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Metode penelitian dalam penulisan ini yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif Analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang dipergunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Metode Analisis Data dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Bentuk hasil penelitian adalah Deskriptif Analitis. Dapat diambil kesimpulan dari penulisan ini yaitu aksi korporasi didalam suatu perseroan bertujuan untuk kemajuan perusahaan. Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya dalam proses aksi korporasi right issue agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pemegang saham dan tidak melanggar undang undang yang belaku. Untuk itu peran serta OJK sebagai pengawas dan pelaksana pasar modal sangatlah diperlukan. Oleh sebab itu disarankan OJK melakukan pengawasan ketat dan membuat peraturan yang lebih tegas sesuai dengan kondisi saat ini untuk pelaksanaan aksi korporasi.

---

The company takes corporate action policies aimed to improving or performing companies, and aims to obtain funds from the capital market because corporate action is always awaited by investors and often positively impact to company performance. As a profession which supports capital market activities, a notary is expected to be responsible for the drafting of deed on the resolutions of the general meeting of shareholders. The roles of Notary became important in corporate actions which involved capital markets stakeholders to assure that such actions were not against the law and to provide formed evidence about the actions. Thus, notary has role of codirecting and providing legal counseling to the Issuer, during the making of the deed, so that his deeds do not conflict with existing provisions. Research methods in this paper is normative juridical. The research typology used is Analytical Descriptive research. The type of data used is secondary data. The data collection tool used is the study of documents or library materials. Data Analysis Method in this research is Qualitative. The form of research results is Analytical Descriptive. Conclusions can be drawn from this paper that corporate actions within a corporation aims to advance the company. Notaries as one of the profession which supports capital market activities must be careful in carrying out their profession in the process of corporate action right issue so as not to cause harm to shareholders and not violate applicable laws. For that role and OJK as a supervision and enforcer of capital markets is necessary. Therefore recommended OJK to strict supervision and make the regulations more strictly in accordance with current conditions for implementation of the corporate action."