Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Studi-studi model eksplorasi secara umum menjelaskan prilaku eksplorasi dengan analisis variabel geologi dan ekonomi pada tingkat makro seperti wilayah, provinsi dan negara. Pada kenyataannya, cadangan migas dan kedalaman sumur masing-masing menentukan tingkat volume temuan dan biaya pengeboran yang dijelaskan secara spesifik pada tingkat basin geologis. Penelitian ini fokus pada tingkat pengeboran eksplorasi (wells drilled) dengan analisis analisis variabel geologi dan ekonomi menggunakan 32 basin geologis di Indonesia dalam periode 2004-2014. Hasil estimasi model empiris menunjukkan bahwa tingkat pengeboran eksplorasi ditentukan oleh tingkat keberhasilan penemuan migas (lag of success rate), volume temuan migas (lag of discovery size of oil and gas) dan lokasi basin (region). Sedangkan variabel ekonomi yang menentukan tingkat pengeboran eksplorasi terdiri dari harga minyak dunia (lag of oil price). Selain itu, deplesi minyak berdampak signifikan menjelaskan tingkat pengeboran eksplorasi dengan karakteristik basin Indonesia yang didominasi oleh mature oil fields.

---

Earlier studies of exploration models are generally characterized by equations describing the behavior of exploration at the macro-level analysis such as region, province or state-level. In reality, there is specific impact of geological basin characteristics to wells drilled’s decision. This study focuses on the geological and economic factors that particularly determine the wells drilled decision using an empirical model to analyze at the micro-level using disaggregated panel data of 32 geological basins in Indonesia over the period 2004-2013. The empirical results show that the number of wells drilled are determined significantly by lag of success rate, lag of discovery size of oil and gas and region of geological basin. Then, it shows that a lag of global oil price determined significantly the number of wells drilled, instead of a local oil price. Finally, oil depletion effect also determined significantly the number of wells drilled as the geological characteristic of geological basin dominated by mature oil fields., Earlier studies of exploration models are generally characterized by

equations describing the behavior of exploration at the macro-level analysis such

as region, province or state-level. In reality, there is specific impact of geological

basin characteristics to wells drilled’s decision. This study focuses on the

geological and economic factors that particularly determine the wells drilled

decision using an empirical model to analyze at the micro-level using

disaggregated panel data of 32 geological basins in Indonesia over the period

2004-2013. The empirical results show that the number of wells drilled are

determined significantly by lag of success rate, lag of discovery size of oil and gas

and region of geological basin. Then, it shows that a lag of global oil price

determined significantly the number of wells drilled, instead of a local oil price.

Finally, oil depletion effect also determined significantly the number of wells

drilled as the geological characteristic of geological basin dominated by mature

oil fields]"

"Proyek-proyek migas dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap fasilitas produksi sumber energi. Ada fenomena di pelaksanaan proyek migas, yaitu seringnya terjadi keterlambatan waktu penyelesaian dan kelebihan biaya dari yang direncanakan. Komunikasi merupakan hal yang penting diperhatikan dalam mendukung kesuksesan kinerja proyek. Dibuat suatu hipotesa bahwa peran peran PMO dapat meningkatkan efektivitas komunikasi proyek. Kuesioner dilakukan terhadap pimpinan proyek migas Indonesia. SEM-PLS digunakan untuk menganalisa hubungan antara masing-masing variabel. Hasil penelitian memperoleh faktor-faktor dominan dalam komunikasi proyek dan peran PMO. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari peran PMO terhadap komunikasi proyek dalam meningkatkan kinerja proyek migas.

---

Oil & gas projects are performed to support energy production facilities. There is a fenomena where project execution in oil & gas industry often have experiences in schedule delay and cost overrun compared to the plan. Communication is one of important thing which has impact to the project performance. Hipotesis was developed that PMO role can improve project communication effectiveness. Quesioner was performed distributed to the Oil & Gas Project Managers in Indonesia. SEM-PLS was used to analise relationship among variables. Result obtained dominan factors in project communication and also PMO role. Result also shows that PMO role has a significant influence in project communication to improve the project performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja yang sistematis dan objektif untuk memilih subkontraktor untuk Proyek Akasia Bagus dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Teknik untuk Urutan Preferensi dengan Kemiripan dengan Solusi Ideal (TOPSIS). Studi ini mengevaluasi subkontraktor berdasarkan berbagai kriteria, termasuk biaya, lokasi, waktu pengiriman, dan kinerja historis. Metode AHP digunakan untuk menentukan pentingnya setiap kriteria relatif melalui perbandingan berpasangan, memastikan keselarasan dengan prioritas pengambil keputusan. Metode TOPSIS kemudian diterapkan untuk memeringkat subkontraktor berdasarkan kriteria berbobot yang diperoleh dari AHP, dengan menggunakan matriks keputusan yang dinormalisasi dan menghitung jarak dari solusi ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. PPI (A3) adalah subkontraktor peringkat tertinggi, diikuti oleh PT. Zeeco (A1), PT. Gasco (A4), dan PT. Cimmarron (A2). Temuan ini menyediakan kerangka kerja yang kuat dan andal untuk pemilihan subkontraktor, memastikan bahwa keputusan didasarkan pada data yang komprehensif dan akurat. Studi ini diakhiri dengan rekomendasi untuk meningkatkan proses pemilihan subkontraktor, dengan menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang objektif, keselarasan strategis, dan peningkatan berkelanjutan. Industri Minyak dan Gas, Analytical Hierarchy Process (AHP), Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, Pemilihan Vendor, Pemeringkatan Vendor

---

This research aims to develop a systematic and objective framework for selecting subcontractors for the Akasia Bagus Project using the Analytical Hierarchy Process (AHP) and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) methods. The study evaluates subcontractors based on multiple criteria, including cost, location, delivery time, and historical performance. The AHP method was employed to determine the relative importance of each criterion through pairwise comparisons, ensuring alignment with decision-makers' priorities. The TOPSIS method was then applied to rank the subcontractors based on the weighted criteria derived from AHP, using normalized decision matrices and calculating distances from ideal solutions. The results indicated that PT. PPI (A3) was the top-ranked subcontractor, followed by PT. Zeeco (A1), PT. Gasco (A4), and PT. Cimmarron (A2). The findings provide a robust and reliable framework for subcontractor selection, ensuring that decisions are based on comprehensive and accurate data. The study concludes with recommendations for improving subcontractor selection processes, emphasizing the importance of objective decision-making, strategic alignment, and continuous improvement."

"Salah satu tugas yang harus dilaksanakan BPMIGAS sebagai badan yang dibentuk pemerintah untuk mengelola industri hulu minyak dan gas bumi adalah pengelolaan proyek investasi di bidang fasilitas produksi yang melibatkan dana lebih dari USD 2-3 milyar pertahun.Tesis ini disusun untuk membantu BPMIGAS dalam usahanya meningkatkan kinerja waktu dan mutu atas pengendalian dan pengawasan kegiatan proyek investasi fasilitas produksi pada setiap tahapan proyek.Penelitian ini dilakukan dengan pengujian terhadap berbagai fakro yang mempengaruhi proses pengendalian dan pengawasan kegiatan proyek investasi dengan melibatkan pekerja dari perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia dan BPMIGAS.

---

As the government agency to manage the oil and gas industry, one of the BPMIGAS?s responsibility is to manage the capital investment in production facilities project which involved the expenditure of approximately USD 2-3 billion each year.This thesis is developed to help BPMIGAS to improve it?s time and quality performance in controlling and supervising all stages of production facilities facilities.The research is carried out by assessing numbers of factors influencing the control and supervision activities involving personnel from oil companies operated in Indonesia and the ones from BPMIGAS."

"ABSTRAKHukum dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia mengenaladanya suatu perjanjian yaitu joint operating agreement/joint operating body yangmerupakan perjanjian derivatif dari Production Sharing Contract. Perjanjian inimengatur adanya kesepakatan antara para pihak untuk melaksanakan operasisecara bersama-sama untuk mengelola suatu wilayah kerja. Penelitian ini pentingdibahas melihat adanya ketidakjelasan dalam suatu kasus mengenai tanggungjawab antara kontraktor industri minyak dan gas bumi yang terikat dalam JointOperating Agreement/Joint Operating Body tersebut dalam hal sole riskoperations. Adapun temuan dari hasil penelitian yuridis normatif ini adalahmeliputi kedudukan hukum para pihak dalam suatu joint operatingagreement/joint operating body beserta tanggung jawab, hak dan kewajiban.Lebih lanjut lagi, ditemukan adanya pembatasan terhadap tanggung jawab parapihak berdasarkan perjanjian dengan mengaitkannya dengan kasus yang terjadiantara PT X dan PT Y.

---

ABSTRACTIn the law of upstream oil and gas business activities in Indonesia, it is known thatthere is an agreement named joint operating agreement/joint operating body whichis a derivative of Production Sharing Contract. In this agreement, the parties agreeto carry out operations on the work area as a joint operation. This research isimportant to discuss seeing an uncertainty in a case concerning the liabilitiesbetween the parties mentioned in joint operating agreement/joint operating bodyin terms of sole risk operations. Findings from this juridist normative researchincludes issues regarding the position of the parties in joint operatingagreement/joint operating body as well as responsibilities, rights, and obligations.Furthermore, it is known that there is a limitation of liability under theseagreements and will be explained along with the case of PT X and PT Y."

"ABSTRACTDalam kebijkan pajak yang berlaku pada saat ini, pengalihan participatinginterest merupakan objek pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 5% (untukpengalihan yang dilakukan pada masa eksplorasi) atau 7% (untuk pengalihan yangdilakukan pada masa eksploitasi). Penelitian ini dilakukan untuk menyajikansebuah tinjauan komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan pajakpenghasilan atas transaksi pengalihan participating interest pada bidang usahahulu minyak dan gas bumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakanpendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan datadilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil daripenelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak atas transaksipengalihan participating interest tidak sepenuhnya sesuai dengan dasarpertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan. Walaupun kebijakan tersebutmemberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak, namun kebijakantersebut ternyata menjadi salah satu faktor penghambat bagi industri migas untukmenjalankan investasinya, terutama pada masa eksplorasi.

---

ABSTRACTUnder current policy, participating interest transfer is subject to final income taxat the rate of either 5% (for exploration PSCs) or 7% (for producing PSCs). Thisresearch is aimed to provide comprehensive overview regarding policyimplementation process of income tax on transaction of participating interesttransfers in the field of upstream oil and gas sector in Indonesia. This research isconducted by using qualitative-descriptive approach. Data collected throughlibrary research and in-depth interviews. The results of this study indicate that, theincome tax policy on transaction of participating interest transfers has not beenimplemented perfectly. Although the policy had a significant impact on the taxrevenue, the policy turns out to be one of the inhibiting factors for the contractorsto carry out their investment, especially in exploration phase."

"Economic Order Quantity (EOQ) adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan volume dan frekuensi pesanan untuk memenuhi tingkat permintaan tertentu sambil meminimalkan biaya per pesanan. Dengan demikian, EOQ juga dapat diartikan sebagai jumlah optimal barang yang harus dipesan dalam periode tertentu, sehingga total biaya pemesanan dan penyimpanan barang tersebut dapat diminimalisir. Sasaran dari penelitian ini adalah dapat meminimalisir penggunaan stok material dan menekan biaya pemesanan. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana mengoptimalkan stok material agar tidak berlebihan. Kelebihan stok membuat perusahaan merugi karena dapat membuat material terlalu banyak dan berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan untuk menjaga material tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ini dengan menggunakan Analisis ABC untuk mengkategorikan masing-masing kelas agar mendapatkan materi kelas “A”. Hasil penelitian ini, Lima stok material kelas “A” telah diolah dengan menerapkan metode EOQ dan diperoleh hasil yang optimal. Total biaya stok material sebelum menerapkan metode EOQ adalah $26.701.454,17 dan setelah menerapkannya, biaya dikurangi menjadi $3.102.032,99.

---

Economic Order Quantity (EOQ) is a measurement method used to determine the volume and frequency of orders to meet a given level of demand while minimizing the cost per order. Thus, EOQ can also be interpreted as the optimal number of material stock that must be ordered in a certain period, so that the total cost of ordering and storing these stocks can be minimized. The goal of this research is to minimize the use of material stock and reduce ordering costs. The problem of this research is how to optimize material stock so that it is not excessive. Excess stock makes the company lose money because it can make too much material and has an impact on the costs that must be incurred to maintain the material. Therefore, it is necessary to conduct this research using ABC Analysis to categorize each class in order to get class "A" material. The results of this research, five class "A" material stocks have been processed by applying the EOQ method and obtained optimal results. The total cost of material stock before applying the EOQ method was $26,701,454.17 and after applying it, the cost was reduced to $3,102,032.99."

"Indeks Keamanan Informasi KAMI adalah alat bantu untuk mengukur tingkat kepatuhan sistem berdasarkan SNI/ISO 27001, standar ini diwajibkan pada sistem yang bersifat strategis sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 tahun 2016. Akan tetapi untuk organisasi yang sangat bergantung pada sistem kendali industri, seperti pada industri migas, sistem ketenagalistrikan ataupun industri manufacturing, best practice yang disarankan yaitu menggunakan kerangka NIST SP 800-82. Penelitian ini mencoba mengajukan suatu metode pendekatan agar sistem dapat patuh terhadap kedua standar tersebut sekaligus. Adapun metode yang dilakukan yaitu dengan melakukan audit berdasarkan standar NIST SP 800-82 sehingga didapatkan rekomendasi kontrol berdasarkan analisis risiko yang ditemukan. Selanjutnya rekomendasi kontrol tersebut akan dijadikan referensi untuk menjawab checklist Indeks KAMI. Melalui metode ini didapatkan tingkat kepatuhan sistem terhadap Indeks KAMI meningkat sebesar 81,2 sehingga sistem tidak hanya patuh berdasarkan SNI 27001 tetapi juga berdasarkan NIST SP 800-82.

---

Indeks Keamanan Informasi KAMI is a tool for measuring system compliance based on SNI ISO 27001, where based on the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 4 of 2016 states all strategic systems must comply with this standard. However, for the organizations that rely on industrial control systems, such as the oil and gas industry, electricity systems or manufacturing industries, the best practice is to use the NIST SP 800 82 framework. Therefore, this research tries to propose an approach method so that the system will comply with both of standards. The approach is done by conducting an audit based on the NIST SP 800 82 framework to obtain controls recommendation based on the risk analysis that found on the system. Furthermore, such control recommendations will be used as a reference to answer the checklist of Indeks KAMI. Through this approach method, the system compliance level on Indeks KAMI increased by 81.2 so that the system does not only complies with SNI 27001 but also based on NIST SP 800 82."

"Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kemudian pemerintah mengkategorikan beberapa proyek tersebut ke dalam proyek strategis nasional. Beberapa proyek strategis nasional terutama di sektor minyak bumi dan gas termasuk dalam kategori megaproyek. Megaproyek merupakan proyek dengan nilai lebih besar dari 1 miliar USD. Megaproyek terkenal akan kompleksitas pekerjaan dan terkenal dengan kinerja proyek yang sangat buruk. Hal ini tergambarkan dari kondisi eksekusi megaproyek saat ini yang terdapat berbagai keterlambatan, permasalahan biaya, dan permasalahan kualitas pekerjaannya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja megaproyek saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kritis yang berpengaruh terhadap kinerja megaproyek dan mengetahui hubungan sebab akibat dari masing-masing subfaktor dengan metode Decision Making Trial and Evaluation Laboratory berbasis Analytic Network Process (DANP). Hasil menunjukkan bahwa komunikasi antar tim proyek dan tingkat kompetensi tim proyek menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja megaproyek strategis nasional saat ini. Setelah itu dibuat strategi mitigasi untuk faktor-faktor tersebut.

---

Currently, the government is aggressively carrying out infrastructure development in accordance with the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2015-2019. Then the government categorized some of these projects into national strategic projects. Several national strategic projects, especially in the oil and gas sector, are included in the megaproject category. Megaprojects are projects with a value greater than 1 billion USD. Megaprojects are familiar with the complexity of their work and also very poor project performance. This is illustrated by the current state of megaproject execution, which has various delays, cost problems, and problems with the quality of the work. Therefore, it is necessary to identifying the critical factors that affect the current performance of the megaproject. This paper aims to determine the factors that influence megaproject performance and determine the relationship between each factor using Decision Making Trial and Evaluation Laboratory based on the Analytic Network Process method. The results show that communication between the project team and the level of competence of the project team are the most influencing factors for the current national strategic megaproject performance. After that mitigation strategy are made to minimize the impact of that factors."

"

Berbicara mengenai sektor minyak dan gas bumi yang merupakan sektor strategis tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yang terlibat didalamnya. Berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan pun ikut mempengaruhi tata kelola migas khususnya pada sektor hulu. Mulai dari tata kelola migas dikendalikan oleh Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan negara, kemudian terbit UU No. 22 Tahun 2001 yang mengalihkan pengelolaan migas kepada Badan Pelaksana (BP Migas), sampai akhirnya keberadaan BP Migas dibubarkan karena dinilai inkonstitusional berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Akan tetapi, saat ini kewenangan yang ada pada BP Migas dahulu masih dijalankan oleh SKK Migas sebagai suatu entitas baru yang menyelenggarakan pengelolaan sektor hulu migas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013. Tidak terlepas dengan perwujudan negara di dalam Kementerian ESDM yang juga berwenang melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam tata kelola migas di Indonesia. Kemudian adanya wacana pembentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) pada sektor hulu migas di dalam Rancangan UU Cipta Kerja menimbulkan pertanyaan bagaimana status kelembagaan dari SKK Migas dan seberapa urgensinya pembentukan BUMN-K ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola migas saat ini menjadi sangat penting untuk menentukan peran dan tanggung jawab secara efektif dan efisien antara Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), dan SKK Migas, serta perlu ditinjau kembali mengenai badan usaha yang ideal dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk melaksanakan pengelolaan migas di Indonesia.

 

---

Talking about the oil and gas sector which is a strategic sector is inseparable from the authority possessed by each institution involved in it. Various developments in regulations and policies have also affect oil and gas governance, especially in the upstream sector. In the begining oil and gas governance is controlled by Pertamina as the only state company, then Law Number 22 of 2001 which is transferred management of the upstream oil and gas sector to the Implementing Agency (BP Migas), until finally the existence of BP Migas was dissolved because it was considered unconstitutional based on the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012. However, the existing authority at BP Migas was previously still exercised by SKK Migas as a new entity that carries out management of the upstream oil and gas sector established under Presidential Regulation Number 9 of 2013. It is inseparable from the realization of the state within the Ministry of Energy and Mineral Resources which is also authorized to carry out supervision and guidance in oil and gas governance in Indonesia. Then the discourse of forming a Special State-Owned Enterprise (BUMN-K) in the upstream oil and gas sector in the Draft Employment Law raises the question of the institutional status of SKK Migas and how urgent is the establishment of BUMN-K. The method in this research is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interviews. To face various challenges in oil and gas governance, it is now very important to determine the role and responsibilities effectively and efficiently between the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT Pertamina (Persero), and SKK Migas, and needs to be reviewed on the ideal business entity in accordance with mandate of Article 33 paragraph (3) of the UUD 1945 Constitution to carry out oil and gas management in Indonesia.

 

"