Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKKebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang hasil pertanian telah mengalami pergeseran, dari yang semula tidak dikenakan PPN menjadi dikenakan PPN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan PPN atas barang hasil pertanian, menganalisis implikasi perubahan kebijakan PPN berdasarkan asas revenue productivity, dan menganalisis pertimbangan kebijakan barang hasil pertanian menjadi barang kena pajak (BKP) atau non BKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan atas barang hasil pertanian menjadi dikenakan PPN, telah sesuai dengan legal character PPN yaitu general, namun karena sektor pertanian termasuk dalam kategori hard to tax maka perlu adanya desain kebijakan khusus atas Pajak Masukannya dikarenakan implikasi dari perubahan kebijakan tersebut, petani dan pengusaha barang pertanian harus menanggung biaya administrasi, daya saing menurun dan terganggunya cash flow. Hasil analisis prinsip revenue productivity, menunjukkan bahwa terdapat kenaikan penerimaan pajak akibat perubahan kebijakan PPN atas barang hasil pertanian. Sementara berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh data bahwa 30 negara memberikan fasilitas khusus berupa zero rated, exemption atau reduced rate terhadap barang hasil pertanian yang dapat menjadi pilihan kebijakan.

---

ABSTRACTThe Value Added Tax (VAT) Policy on agricultural products has shifted agricultural products from non-taxable to taxable goods. This study applies descriptive-qualitative method in order to, evaluate the appropriateness the VAT Policy on agricultural products, analyse the implication of the VAT Policy on national tax revenue using revenue-productivity principle and analyse government?s consideration in determining agricultural products as either taxable (BKP) or non-taxable goods (non-BKP). The result shows that the new Value Added Tax (VAT) Policy on agricultural products has been on the right path in accordance with the legal character of VAT, general. However, as the agricultural sector is hard to tax, a certain policy is required in stipulating VAT-in crediting mechanism. In fact, this new policy has lowered local farmers and entrepreneurs? competitiveness and significantly disrupted their cash flow. The result of revenue- productivity analysis shows that the new VAT Policy increases national tax revenue. Eventually, data obtained reveals that 30 nations offer VAT facilities on agricultural products such as zero-rate, exemption or reduced-rate policy; these could be solution to this problem., The Value Added Tax (VAT) Policy on agricultural products has shifted agricultural products from non-taxable to taxable goods. This study applies descriptive-qualitative method in order to, evaluate the appropriateness the VAT Policy on agricultural products, analyse the implication of the VAT Policy on national tax revenue using revenue-productivity principle and analyse government’s consideration in determining agricultural products as either taxable (BKP) or non-taxable goods (non-BKP). The result shows that the new Value Added Tax (VAT) Policy on agricultural products has been on the right path in accordance with the legal character of VAT, general. However, as the agricultural sector is hard to tax, a certain policy is required in stipulating VAT-in crediting mechanism. In fact, this new policy has lowered local farmers and entrepreneurs’ competitiveness and significantly disrupted their cash flow. The result of revenue- productivity analysis shows that the new VAT Policy increases national tax revenue. Eventually, data obtained reveals that 30 nations offer VAT facilities on agricultural products such as zero-rate, exemption or reduced-rate policy; these could be solution to this problem.]"

"Sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia menganut mekanisme pemungutan yang dikenakan atas dasar pertambahan nilai (value added) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dapat bertindak sebagai pabrikan, importir, agen utama atau distributor utama. Dengan kata lain, sistem Pajak Petambahan Nilai dikenakan karena adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi, dan berlakunya mekanisme kredit pajak (metode faktur pajak). Termasuk Pajak Pertambahan Nilai dari penjualan bahan bakar minyak yang merupakan komoditi terbesar di Indonesia yang digunakan di berhagai sektor baik industri, rumah tangga, transportasi dan sektor usaha lainnya yang sangat tergantung dengan bahan bakar minyak.Kebijakan yang diberikan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas bahan bakar minyak adalah kebijakan sentralisasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai secara terpusat atau tempat terulangnya pajak secara terpusat. Hal ini akan mempengaruhi kepatuhan perpajakan dalam hal ini kepatuhan di bidang Pajak Pertambahan Nilai baik secara formal maupun secara material. Pertamina melaksanakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan bahan bakar minyak yang tersebar di seluruh Indonesia oleh seluruh unit pemasaran yang berjumlah 8 unit dan dari masing-masing unit ini diperluas lagi menjadi cabang-cabang atau Depot atau lnstalasi yang ada di seluruh Indonesia.Dalam sistem sentralisasi diperlukan banyak sekali waktu bagi informasi untuk mengalir keatas melalui rantai komando dan bagi keputusan untuk mengalir ke bawah, sementara sentralisasi juga menuntut sejauh mana para bawahan terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian pada dasarnya sentralisasi dan desentralisasi bukan merupakan suatu batasan yang terpisah melainkan suatu kelanjutan (continum) dari suatu komunikasi/informasi/data sehingga suatu keputusan dapat diambil secara tepat.Melalui analisis teknik kuantitatif berupa metode penelitian asosiatif atau hubungan untuk mengetahui pengaruh kebijakan sentralisasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bahan bakar minyak terhadap kepatuhan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai, dapat diketahui apakah terdapat korelasi variabel independen dengan variabel dependen berupa variabel kebijakan sentralisasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan bahan bakar minyak terhadap variabel kepaluhan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai. Dari analisis korelasi antar variabel tersebul terdapal dua sub variabel independen yaitu sistem informasi dan pengamhilan keputusan yang ditunjukkan melalui indikator berupa sumber informasi, proses informasi dan output informasi, sementara yang menjadi indikator dari sub variabel pengambilan keputusan adalah proses pengambilan keputusan. Dalam variabel dependen berupa kepatuhan perpajakan memiliki dua sub variabel yailu kepatuhan formal dan kepatuhan material, diharapkan dapal memberikan jawaban hipotesis yang diprediksi sebanyak 14 hipotesis.Dari analisis korelasi diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara variabel independen dengan variabel dependen atau kebijakan sentralisasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan perpajakan sebesar 48.6% sedangkan sisanya sebesar 51.4% dipengaruhi oleh faktor lain. Namun demikian masih diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut perihal keakuratan data pemungulan Pajak Pertambahan Nilai serta perlu adanya koordinasi tentang data pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan seluruh Unit/Cabang yang melaksanakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sehinga pengambilan keputusan di tingkat pusat untuk menyajikan data berupa Iaporan pemungutan Pajak Penambahan Nilai sudah dapat diyakini kebenarannya.

---

Collection system of Value Added Tax in Indonesia adopts a mechanism based on the value added goods produced or submitted by Taxable Entrepreneur that may in form of manufacturer, importer, main agent or distributor. In other word, the Value Added Tax is imposed for the delivery of Taxed Goods or Services, imposed gradually both in production and distribution lines, and the adoption of tax credit mechanism. Include of value added tax from fuel oil sales which is the biggest commodity in Indonesia used in various sectors of industry, household, transport and other that greatly dependent on oil fuel.

The policy of Value Added Tax on Fuel oil sales is centralized in producer?s level, which that is, Pertamina. This policy would he very influential toward the procurement of tax obligation, in this case, tax compliance in formal and material compliance. Pertamina performs value added tax collection centrally upon oil fuel sales throughout Indonesia by the entire eight sales units, and expanded from these units into branches or depots or installations that exist in Indonesia.

In centralization system needs many times for information to emit a stream to the above of passing to enchain commando and for decision to emit a stream of downwards, whereas centralized also claim how far involved in subordinates of decision making. The principle of between centralization and decentralization does not separate principle, but it is a continuum from communication so that the decision may be taken quickly.

Through quantitative analysis technique by associative research method or correlation to find out the influence of centralized value added tax collection policy on oil fuel against tax obligation accomplishment in Value Added Tax, would be recognized is any correlation between independent variable and dependent variable in form of policy of centralized to collect fuel oil of value added tax with tax compliance. Based on both correlation analysis from the independent variable, the centralization policy, there are two sub-variables; information system and decision making indicated by infomation source, information process and information output, while the decision-making variable is the process of decision making. The dependent variable in the form of tax obedience comprises two sub-variables; formal obedience and material obedience, hopefully, may provide hypothetical answers, which are to be predicted consist of eight hypotheses.

From the correlation analysis, resulted a relation data, which are: a significant positive correlation between independent variable and dependent variable or in this context, said to be that there is a significant correlation and positively between the policy of centralized Value Added Tax collection against tax obedience in Value Added Tax is showed 48,6% and it is showed 51,4% is influenced by the other factors. But it would be needed about accuracy and coordination of data collection so that can be made a true decision would be reported of value added tax."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan pemerintah pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai atas subsidi LPG tabung 3 kilogram. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas LPG tabung 3 kilogram menjadi hasil temuan dalam audit BPK yang menyatakan bahwa implementasinya kurang sesuai dengan Undang-Undang PPN yang berlaku. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan baru menggantikan kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah yaitu dengan kebijakan yang disebut PPN Subsidi yang penganggaran yang tergabung dalam pos subsidi harga LPG tabung 3 kilogram. Perbedaan yang mendasar dari kedua kebijakan ini adalah adanya aliran uang dalam implementasi kebijakan PPN subsidi LPG tabung 3 kilogram yang baru ini.

---

The thesis is about the government's policy implementation of Value Added Tax incentives LPG tube 3 kilograms subsidy. It uses qualitative approach. The results of this thesis is government's policy implementation that gives VAT incentive for 3 kilograms LPG becomes the founding in BPK's audit that claim that the implementation was not accordance with VAT Act and regulations. Then the government issues the new policy to succeed that called the VAT Subsidy that the budgeting uses 3 kilograms LPG price policy section. The difference between both of policy is the cash flow in the new 3 kilograms LPG VAT subsidy policy."

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempakan salah satu jenis pajak yang mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara dan restitusi PPN merupakan salah satu kebijakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun mekanisme restitusi yang berlaku rentan terhadap kemungkinan dilakukannya manipulasi pajak, Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pemeriksaan resitusi PPN yang dilakukan terhadap penerimaan PPN.Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya deml menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serra untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerimaan sebagai salah satu elemen dari yurisdiksi fiskal suatu negara_ bahwa negara mempunyal kewenangan hukum (legal power) untuk meminta orang-orang yang berada di bawah yurisdiksi kedaulatannya menyumbangkan sebagian sumber dayanya (penghasilan/harta) demi menutup pengeluaran pemerintah.Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan metode korelasional sebagai metode riset yang digunakan. Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (pemeriksaan) dan variabel terikat (penerimaan PPN). Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hubungan kausal antar variabel dalam penelitian adalah dengan : regresi linear sederhana, koefisien korelasi serta melakukan uji hipotesis dengan uji-t.Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cimahi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan survei terhadap 30 responden (eksportir) yang terdafcar di KPP Cimahi, dengan meyebarkan kuesioner serta melakukan penelusuran dokumen yang ada di KPP Cimahi.Hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis data dapat disimpulkan m bahwa terdapat hubungan positif antara pemeriksaan restitusi PPN yang dilakukan terhadap penerimaan PPN.Berdasarkan penelitian ini maka dapat direkomendasikan bahwa pemeriksaan restitusi PPN yang dilakukan sebagai bagian dari pengawasan kepatuhan wajib pajak hendaknya dapat lebih dioptimalkan, sehingga peningkatan penerimaan PPN diharapkan dapat terpenuhi.

---

Value added Tax (VAT) is one of the tax which has big contribution to national income and VAT restitution is one of the policy generated from Directorat General of Tax. However the mechanism of current restitution was susceptible to the possibility of the implementation of the manipulation of the tax, This research had a purpose to see how the influence of the VAT restitution inspection that was carried out towards VAT acceptance.

The tax inspection was a series of activity to find, gather and organize the data and other information in order to test the obedience of the fulfillment of the taxation obligation as well as for the other aim in order to implement the tax regulation. Tax revenue as one of the elements of a country?s fiscal jurisdiction has a legal power to ask people under the jurisdiction to contribute some ofthe resources (income/assets) in order to cover government expenditure.

The research method used in this research quantitative method, and the corellational method. The variables in this research consisted of independent variable (tax audit) and the dependent variable (VAT income). The analysis method of the data that was used to test relations causal between the variable in the research was with : simple regression linear formula, the correlation coeflicient as well as did the hypothetical test with t-test.

This research took place in Cimahi Tax Office. The method used in this research was by surveying 30 respondents (exporteer) listed in Cimahi Tax Oflice, by spreading the questionaire as well as doing available documents investigations in Cimahi Tax Office.

From this research by doing the analysis method, we can conclude that there is positive relation between the VAT restitution inspection that was carried out towards the VAT income.

Based on this research, it is recommended that VAT restitution inspection that was carried out as part of the company?s obligation could be maximized, so the VAT income can be fulfilled."

"ABSTRAKKebijakan Pembebasan PPN Atas Pakan Ternak merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan harga produk ternak agar terjangkau bagi masyarakat. Penelitian ini menjelaskan implikasi kebijakan pembebasan PPN bagi industri terigu, evaluasi kebijakan pembebasan PPN atas pakan ternak dalam perspektif kebijakan publik dan produktivitas produsen pakan ternak dan gagasan desain kebijakan PPN atas pakan ternak dalam upaya mendukung industri terigu dan industri pakan ternak nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pemerintah sebaiknya mencabut kebijakan pembebasan PPN atas pakan ternak pada tingkat produsen untuk menghindari cascading effect pada harga jual pakan ternak dan mengalihkannya ke tingkat retailer sehingga tidak menimbulkan distorsi pasar dan mengurangi cost of taxation. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal sebaiknya mengganti instrumen fasilitas pajak menjadi instrumen subsidi atas produk ternak untuk menjamin harga produk ternak tetap terjangkau.

---

ABSTRAKThe VAT Exemption Policy on Animal Feed is the government 39 s effort to keep the price stability of livestock products affordable for the people. This study explains the implications of VAT exemption policy for flour industry, VAT exemption policy evaluation of animal feed in the perspective of public policy and productivity of animal feed producers and the concept of VAT policy design on livestock feed in an effort to support the national flour industry and fodder. This research used qualitative descriptive method with in depth interview data collection and documentation study. The government should revoke the VAT exemption policy on animal feed at the producer level to avoid cascading effect on the price of animal feed and divert it to the retailer level so as not to cause market distortions and reduce the cost of taxation. In addition, the Fiscal Policy Agency should replace the tax facility instrument into a subsidy instrument for livestock products to ensure the price of livestock products remains affordable."

"Kontraktor usaha hulu minyak dan gas bumi yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), merupakan Wajib Pungut PPN yang berhak atas pengembalian kembali PPN atau reimbursement reimbursement PPN merupakan pengembalian PPN atau PPN dan PPnBM atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada kontraktor atas PPN atau PPN dan PPnBM yang telah disetor ke kas negara sesuai dengan Kontrak Kerja Sama. Namun dalam mekanisme mengenai tata cara reimbursement PPN yang diatur pada PMK No.119 Tahun 2019, terdapat isu kemudahan administrasi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme reimbursement PPN yang dikaji dengan teori ease of administration. Penelitian post positivist ini menggunakan studi literatur dan studi lapangan untuk pengumpulan datanya. Hasil dari penelitian ini adalah K3S perlu melewati proses berupa pengajuan permohonan reimbursement PPN yang diverifikasi oleh SKK Migas, konfirmasi oleh DJP, penelitian berkas oleh DJA, penelitian kembali oleh DJPb, dan pemindahbukuan rekening oleh BI. Namun dalam mekanisme reimbursement PPN tersebut, terdapat isu yang berkaitan dengan asas certainty yaitu mengenai kepastian konfirmasi dari DJP, asas efficiency terkait direct money cost, time cost, dan psychological cost dalam mempersiapkan dokumen reimbursement PPN, asas convenience terkait birokrasi perolehan kembali reimbursement PPN, dan asas simplicity yaitu kesederhanaan dokumen-dokumen permohonan reimbursement PPN.

---

Upstream oil and gas business contractors, namely Cooperation Contract Contractors, are obliged to collect VAT and are entitled to a refund of VAT. The VAT reimbursement mechanism is the return of VAT on the acquisition of Taxable Goods and/or Taxable Services to contractors for VAT that have been deposited into the state treasury in accordance with the Cooperation Contract. However, in the mechanism regarding the VAT reimbursement procedure regulated in PMK No.119 of 2019, there is an issue of administrative convenience in its implementation. This study aims to analyze the VAT reimbursement mechanism which is studied with the theory of ease of administration. This post-positivist research uses literature studies and field studies for data collection. The result of this research is that the Cooperation Contract Contractor needs to go through a process in the form of submitting a VAT reimbursement request which is verified by SKK Migas, confirmation by DJP, file research by DJA, re-examination by DJPb, and book-entry by BI. However, in the VAT reimbursement mechanism, there are issues related to the certainty principle, namely the certainty of confirmation from the DJP, the efficiency principle related to direct money costs, time costs, and psychological costs in preparing VAT reimbursement documents, the convenience principle related to the VAT reimbursement recovery bureaucracy, and the principle of simplicity, namely the simplicity of the VAT reimbursement application documents. "

"ABSTRAKPenelitian ini tentang analisis kebijakan penetapan Nilai Jual Objek Pajak untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan atas reklamasi teluk Jakarta, yang bertujuan untuk mengetahui tata cara dalam menentukan penentuan NJOP PBB atas reklamasi teluk Jakarta dengan menggunakan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan metode metode pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam. Peneliti menemukan bahwa penetapan NJOP PBB yang tepat dalam reklamasi teluk Jakarta dengan menggunakan pendekatan pasar yang menggunakan harga NJOP yang berdekatan dan sejenis yaitu menggunakan NJOP pantai indah kapuk dan pantai mutiara. Dengan demikian diharapkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah DKI Jakarta sudah tepat dan sesuai.

---

ABSTRACTThis study on the establishment of policy analysis for the taxable value of land and building tax calculation for the reclamation of Jakarta Bay, which aims to determine the procedures for determining the determination of Land and Building Tax NJOP the reclamation of Jakarta bay by using a market approach, the cost approach and the income approach. Through a qualitative research approach with methods of qualitative data collection methods through in depth interviews. Researchers found that the determination of the appropriate Land and Building Tax NJOP in Jakarta bay reclamation by using a market approach uses prices are adjacent and similar NJOP which uses NJOP beautiful beaches and beach pearl cotton. It is expected the policy issued by the local government of Jakarta has been timely and appropriate."

"Program Pengungkapan Sukarela merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian yang sempat terguncang pasca pandemi Covid-19. Realisasi program ini masih belum seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan akibat rasio pajak yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan atas pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela dan menggambarkan secara detail faktor-faktor yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak pada pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela telah meningkatkan penerimaan, namun dapat berdampak pada penurunan kepatuhan pajak apabila tidak dukung dengan pengawasan, sistem perpajakan dan penegakan hukum yang baik pasca pelaksanaan kebijakan ini. Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam meningkatkan rasio pajak pada pelaksanaan Pengungkapan sukarela yaitu koordinasi antar instansi dalam menghimpun pajak, tata laksana pemerintah yang baik, serta tingkat kepatuhan dan kepercayaan Wajib Pajak. Dari hasil penelitian tersebut, pemerintah disarankan untuk tidak menerapkan program yang serupa dalam dekat, memaksimalkan sosialisasi, memberikan fasilitas menarik terkait repatriasi dan investasi, memanfaatkan basis data yang ada dengan data matching, serta meningkatkan pengawasan, sistem perpajakan, dan penegakan hukum yang konsisten pasca Program Pengungkapan Sukarela.

---

The Voluntary Disclosure Program is one of the government's efforts to revive the economy, which was affected by the Covid-19 pandemic. The realization of this program has not met the expectations outlined in the Harmonization of Tax Regulations due to persistently low tax ratio. This research aims to analyze the policy evaluation of the Voluntary Disclosure Program and provide a detailed description of the challenges faced by the government in increasing the tax ratio during the implementation of the program. The research was conducted using a qualitative approach and data collection techniques through literature review and in-depth interview. The research findings concluded that the Voluntary Disclosure Program has increased revenue but may have a negative impact on tax compliance if not supported by effective supervision, taxation systems, and law enforcement following the implementation of this policy. The challenging factors in improving the tax ratio during the implementation of the Voluntary Disclosure Program include inter-agency coordination in tax collection, good governance practices, and the level of taxpayer compliance and trust. Based on the research findings, it is recommended that the government avoids implementing similar programs in the near future, maximize socialization efforts, provide attractive incentives related to repatriation and investment, utilize existing databases through data matching, and enhance supervision, tax systems, and consistent law enforcement post-implementation of the Voluntary Disclosure Program."