Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada September 2008, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian memberlakukan kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib pada produk besi beton. Produk besi beton merupakan salah satu produk akhir dalam rangkaian struktur industri besi baja dan banyak digunakan untuk keperluan infrastruktur atau konstruksi bangunan lainnya.Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap impor dan produksi pada produk besi beton menggunakan analisis model ekonometri pendekatan OLS (Ordinary Least Square) dengan 2 (dua) bentuk persamaan yaitu persamaan impor dan produksi. Pada persamaan impor, variabel penjelas yang diperhitungkan adalah nilai PDB riil, nilai tukar riil dan variabel dummy SNI Wajib. Sedangkan pada persamaan produksi, variabel penjelas yang diperhitungkan adalah nilai kapital (utilisasi), impor, PDB riil, dan variabel dummy SNI wajib.Dari hasil estimasi dan analisis pada data deret waktu bulanan periode tahun 2002 s/d 2011, diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberlakuan SNI secara wajib berdampak negatif terhadap impor besi beton dan berdampak positif terhadap produksi besi beton dalam negeri.

---

In September 2008, Indonesian Government through the Ministry of Industry enact policies of mandatory Indonesian National Standard (SNI) in concrete steel products. Concrete steel products is one of the finished product in the structure of steel industry and is widely used for infrastructure or other building construction.This study analyzes the impact of Mandatory Indonesian National Standard (SNI) policy against imports and production in concrete steel products using econometric model analysis which approached by OLS (Ordinary Least Square) with two (2) forms of equation, imports and production model. In the import equation, explanatory variables were taken into model are the real GDP, real exchange rate and dummy variables of mandatory SNI. While in the production equation, explanatory variables were taken into model are the value of capital (utility), imports, real GDP, and dummy variables of mandatory SNI.The estimation on monthly time series data that period in 2002 till 2011, showed that the policy of mandatory SNI had negative impact on the imports of concrete steel and positive impact on the domestic production of concrete steel."

"Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi salah satu sarana untuk melindungi hak-hak konsumen yang dijamin dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam upaya penegakan perlindungan konsumen, pemerintah merupakan pihak yang memiliki peranan penting. Peran pemerintah Indonesia terkait dengan produk besi baja, salah satunya dengan cara mengendalikan impor besi baja. Pemerintah memfokuskan pada pengawasan terhadap besi baja beredar non SNI yang sering ditemui di pasaran. Pemeriksaan impor besi baja semula dilakukan di border, namun sekarang pemeriksaannya bergeser ke post border. Peraturan tersebut membuat baja impor masuk dengan mudah, namun yang menjadi kelemahannya adalah besar potensi adanya besi baja yang di impor tidak sesuai dengan SNI yang berlaku. Dalam pengawasan yang dilakukan, pada tahun 2018 ditemukan banyak besi baja beredar yang tidak sesuai dengan SNI. Pemerintah melakukan pengawasan baik sebelum produk dipasarkan, maupun setelah produk beredar di pasar, termasuk untuk produk-produk impor. Penelitian ini membahas mengenai keterkaitan SNI dengan perlindungan konsumen dalam UUPK dan pengawasan peredaran besi baja wajib SNI hasil impor post border dan produksi dalam negeri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah keterkaitan SNI dengan perlindungan konsumen adalah bahwa SNI menjadi salah satu sarana untuk melindungi hak-hak konsumen, SNI menjamin konsumen untuk mendapatkan barang-barang yang layak dan berkualitas di pasaran sesuai dengan standarnya, sebagaimana hak konsumen dalam UUPK yaitu hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, SNI akan berperan dalam perlindungan konsumen apabila pengawasan dilakukan dengan benar. Dalam melakukan pengawasan yang bertanggungjawab adalah pemerintah atau instansi yang terkait, dan salah satu upaya pemerintah dalam penerapan SNI besi baja adalah melalui pengawasan besi baja beredar dari hasil impor maupun hasil produksi dalam negeri.

---

The National Standardization (SNI) is an instrument to protect consumer rights as guaranteed in The Law of the Republic of Indonesia concerning Consumer Protection. In its enforcement, the government has an important role such as controlling iron and steel import. Government focuses on supervision to iron and steel without SNI requirement which often circulated in the market. Imported iron and steel used to be inspected in the border area but recently changed to post border inspection. This new regulation eases the entry of iron and steel to Indonesia however, one of its shortcomings is increasing risk of circulation of non-SNI iron and steel. Inspection in the year of 2018 found many poor iron and steel quality under the safety standards circulated in the market. The government undertakes supervision both before and after product circulation in the market, including import products. This research discussed the relation and relevance of SNI and consumer protection in Consumer Protection Law and circulation supervision of iron and steel requiring SNI license from post border import and domestic production. This is a normative and empirical legal research. In the end, there is a linkage between SNI and consumer protection, particularly that SNI is a concrete form of consumer protection by guaranteeing consumer right to obtain high-quality goods in the market on the basis of prevailing standards. Considering the right to security and safety in using goods/services as one of consumer rights in Consumer Protection Law, SNI will play the role if it well supervised. Supervision over SNI shall be undertaken by the government or relevant institution, and implementation of SNI on iron and steel shall be done by supervising its circulation, for both imported products and domestic products."

"Dalam kerangka perdagangan internasional, penetapan kebijakan standardisasi di suatu negara dapat dipandang sebagai suatu faktor pendorong perdagangan global sekaligus sebagai suatu bentuk hambatan teknis perdagangan. Di Indonesia, kegiatan standardisasi nasional berupa penetapan kebijakan Standar Nasional Indonesia SNI Wajib telah dilakukan sejak tahun 1979. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan SNI Wajib terhadap impor Indonesia dari 5 negara RCEP selama periode 2011-2015 untuk 25 jenis komoditas pada level HS 2 digit. Hasil empiris menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan frequency measures, penetapan kebijakan SNI Wajib pada komoditas pertanian dan hasil pertanian akan menurunkan impor sedangkan pada komoditas manufaktur non pertanian akan meningkatkan impor Indonesia.

---

In the international trade framework, the establishment of a standardization policy can be viewed as a driving factor in global trade as well as a technical barriers to trade. In Indonesia, the national standardization activities in the form of Mandatory Indonesia National Standard SNI Wajib have been conducted since 1979. This paper aims to analyze the impact of the implementation of SNI Wajib to the value of Indonesia rsquo s import from 5 RCEP countries during the period 2011 ndash 2015 for 25 commodities at the level of 2 digit HS Code. Empirical results indicate that by using frequency measures, the implementation of SNI Wajib is trade restricting for agriculture goods but trade promoting for manufacture goods."

"Disertasi ini membahas pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan Secara Wajib (SNI Mainan) yang bertujuan mewujudkan pelindungan anak sebagai konsumen dari peredaran mainan tidak berkualitas di pasaran. Anak-anak merupakan bagian dari kelompok konsumen rentan (vulnerable consumer) yang memiliki kondisi khusus yang berbeda dibandingkan konsumen dewasa pada umumnya, serta membutuhkan pelindungan dari produk-produk yang menyasarnya sebagai target market, termasuk mainan. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) telah mengatur pelindungan terhadap hak-hak anak; sedangkan pengaturan hak-hak konsumen terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kedua undang-undang ini belum memiliki pengaturan mengenai pelindungan anak sebagai konsumen. Selanjutnya, bagaimana pemberlakuan SNI Mainan dapat melindungi anak sebagai konsumen ? Penelitian ini dilakukan dengan metode sosiolegal di beberapa kota pada provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pendekatan perbandingan hukum terkait keamanan mainan (toy safety) dilakukan pada negara Amerika Serikat, Australia, China, dan organisasi supranasional Uni Eropa. Analisis deskriptif kualitatif meliputi ruang lingkup pemberlakuan, pengawasan dan faktor-faktor pendukung pemberlakuan SNI Mainan. Temuan penelitian menunjukkan : (1) Perkembangan pelindungan anak sebagai konsumen sesudah berlakunya SNI Mainan membutuhkan penguatan hak-hak anak sebagai konsumen agar anak-anak Indonesia terlindungi ; (2) SNI Mainan belum memberikan pelindungan sesuai tujuan pemberlakuannya yaitu untuk melindungi anak sebagai konsumen mainan di Indonesia; (3) Pemerintah perlu mencermati faktor-faktor pendukung optimalisasi pemberlakuan SNI Mainan, khususnya dengan implementasi Public Interest Model Of Optimal Deterrence dalam pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib untuk mewujudkan pelindungan anak sebagai konsumen yang lebih baik di masa yang akan datang. Catatan khusus dari hasil penelitian disertasi ini adalah urgensi memasukkan pengaturan tanggung jawab ketat (strict liability) dan pengaturan mengenai konsumen rentan (vulnerable consumer) yang meliputi lansia, golongan disabilitas, dan anak-anak sebagai konsumen dalam pembahasan amandemen UUPK selanjutnya.

---

This dissertation discusses the application of the Compulsory Indonesian National Standard for Toys (SNI Toys) which aims to realize the protection of children as consumers from the circulation of toys that are not of good quality in the market. Children are part of a group of vulnerable consumers who have special conditions that are different from adult consumers in general, and need protection from products that target them as a target market, including toys. Law No. 23 of 2002 which was renewed by Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection (Child Protection Law) has regulated the protection of children's rights; while the regulation of consumer rights is contained in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). These two laws do not yet have regulations regarding the protection of children as consumers. Furthermore, how can the implementation of SNI Toys protect children as consumers? This research was conducted using the sociolegal method in several cities in the provinces of DKI Jakarta, Banten and West Java. A comparative legal approach related to toy safety was carried out in the United States, Australia, China, and the European Union supranational organization. Qualitative descriptive analysis includes the scope of implementation, supervision and supporting factors for the implementation of SNI Toys. The research findings : (1) The development of child protection as consumers after the entry into force of SNI Toys requires strengthening the rights of children as consumers so that Indonesian children are protected; (2) SNI Toys have not provided protection in accordance with the purpose of its implementation, namely to protect children as consumers of toys in Indonesia; (3) The government needs to examine the supporting factors for optimizing the implementation of SNI Toys, especially by implementing the Public Interest Model Of Optimal Deterrence in the compulsory implementation of SNI Toys in order to create better protection for children as consumers in the future. A special note from the results of this dissertation research is the urgency to include strict liability arrangements and regulations regarding vulnerable consumers which include the elderly, disabled groups, and children as consumers in the discussion of further UUPK amendments."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh SNI Ban terhadap ekspor ban Indonesia pada negara tujuan. Pengaruh ini ditentukan oleh apakah SNI Ban berlaku lebih dulu daripada standar negara tujuan dan sebaliknya serta waktu ketika SNI Ban dan standar negara tujuan sudah berlaku. Analisis dilakukan dengan menggunakan data dari 41 negara dalam 17 tahun dan diestimasi dengan model fixed effect. Hasilnya, pemberlakuan SNI Ban tidak mempengaruhi ban mobil penumpang dan truk ringan, meningkatkan ekspor ban sepeda motor dan menurunkan ekspor ban truk dan bus. Hal ini karena dampak SNI Ban tergantung kepada sumber acuan pembuatan SNI Ban tersebut dan permintaan dalam negeri.

---

This paper analyses the effect of SNI Tyre on Indonesian trade. These effects depend on whether SNI Tyre come into force before trade partners tyre standard and vice versa and also if SNI Tyre and trade partners tyre standard already into force at the same period. The analysis conducted using data from 41 countries in 17 years and estimated using fixed effect model. As results, SNI Tyre is not affecting export on motor cars and light truck, promoting export on motorcycle tyre and showing negative sign on truck and buses tyre. These differences occur because the effect of SNI Tyre depends on SNI Tyre references and domestic demand."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh pemberlakuan wajib SNI Ban Mobil Penumpang dan Truk Ringan terhadap impor ban mobil penumpang dan truk ringan Indonesia dengan analisis ekonometrika menggunakan data deret waktu pada periode tahun 2000-2010. Varibel terikat yang digunakan adalah jumlah impor ban dan variabel-variabel bebasnya adalah PDB riil, kurs riil dan dummy pemberlakuan wajib SNI Ban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemberlakuan wajib SNI Ban Mobil Penumpang dan Truk Ringan terhadap impor ban mobil penumpang dan truk ringan Indonesia.

---

Abstract

This study discusses the influence of the implementation of mandatory SNI for passenger car and light truck tyre on Indonesian passenger car and light truck tyre import with econometric analysis using time series data in the period 2000-2010. Dependent variable used is the number of tyre import and the independent variables are real GDP, real exchange rate and the dummy implementation of mandatory SNI for tyre. The results of this study indicate that there is a positive influence of the implementation of mandatory SNI for passenger car and light truck tyre on Indonesian passenger car and light truck tyre import."

"Dasar pemberlakuan standar wajib Helm ber-SNI adalah Permen Perindustrian RI No.40/M-IND/PER/4/2009 tentang Perubahan Atas PermenPerindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib. Dalam proses formulasi suatu kebijakan, pemerintah sebelumnya mengidentifikasi terhadap permasalahan yang terjadi. Setelah melakukan identifikasi masalah, pemerintah akan melakukan tahapan-tahapan dalam membuat sebuah kebijakan. Berdasarkan data yang didapat dan permasalahan lalu lintas yang dihadapi masyarakat khususnya pada pengendara sepeda motor. Penelitian ini bertujuan untuk 1.) Menggambarkan latar belakang kebijakan pemberlakuan wajib SNI helm bagi penegndara kendaraan bermotor roda dua. 2. Menganalisis proses formulasi kebijakan pemberlakuan wajib SNI helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua. Berdasarkan pendekatan penelitian, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini data yang akan digunakan oleh peneliti sebagai penunjang bagi pembahasan yang akan dilakukan bersifat kualitatif. Peneliti menggambarkan tentang proses yang terjadi dalam sebuah perumusan kebijakan publik. Data tersebut dapat berupa data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang terkait dengan permasalahan yang ditulis peneliti, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku literatur atau data kepustakaan serta produk hukum yang dikeluarkan terkait SNI helm. Dengan pendekatan kualitatif dapat diungkap fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatarbelakanginya kebijakan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berusaha menggambarkan atau menjelaskan mengenai permasalahan penelitian ini sampai dibentuknya peraturan wajib helm SNI."

"Packaged Drinking Water (AMDK) is a type of industrial products that has been well-known in Indonesia and has even become a potential export commodity. Good market condition and good prospect for AMDK industry have invited many investors to take part in this business. This has made AMDK industry develop rapidly. In line with such development, in order to make the product competitive in the market and also to be able to protect consumers, the technical requirements of AMDK industry needs to be well observed so that the product is safe to be consumed. To support such things, it is urgent that AMDK industry implement the imposed quality standard. AMDK companies operating in West Sumatra also have to do the same thing. However, in practice, many problems and violations in the implementation of such requirements can be found.This research is aimed at making clear of the implementation of the compulsory Indonesian National Standard (SNI) imposed on AMDK companies operating in West Sumatra, in order to lind out factors that can hinder the implementation of such SNI policies. The research method applied was qualitative descriptive which was based on explanations, that technically focusing attention on phenomena of the factual implementation of the compulsory SNI imposed on AMDK companies operating in West Sumatra.The research found that the compulsory Indonesian National Standard (SNI) imposed on AMDK companies operating in West Sumatra has been implemented but not optimally, as indicated by some violations of the implementation of the compulsory Indonesian National Standard (SNI) imposed on AMDK companies operating in West Sumatra, i.e. there are still unregistered products sold in the market and the faking of products. Obedience and responsibility of the AMDK companies in West Sumatra is still low because optimal law enforcement and control have not been carried out by local officials who have authorization to follow up violations. While the aspect of context of policy shows that the compulsory SNI for AMDK is facing the fact of unlatch between the data of AMDK companies found in the tield and the data of AMDK companies registered at related regional offices that causes problems because the implementation of the compulsory SNI for AMDK, anyhow, involves regional level officials. The possible factors that can influence the implementation of the compulsory SNI on AMDK operating in West Sumatra, among others: coordination, obedience and responsibility of the AMDK companies, characteristics of institutions, roles and functions in implementing the policies of the compulsory SNI for AMDK.The rules mentioned in the lndustry and Trade Ministers Decision Number 705/MPP/Kep/11/2003 on Technical Requirements for Packaged Drinking Water and its trade should be well implemented by the related regional and local officials because the decision of the minister can be used as a reference in giving guidance to AMDK companies. To realize this, socialization is needed to be carried out by national level related ofiices to regional and local ofhcials so that there will be no more misunderstandings on the contents, goals and purposes of such policies. For that, capability improvement of the oflicials in charge of guiding industrial and trading sectors needs to be done by carrying out technical and managerial courses and trainings as well as through completion of supporting means. To make the controlling tasks easy to carry out by related offices, SNI number for each industry needs different code, so that violation of the use of SNI can be traced quickly. Continuous campaign and socialization on product standardization is expected to be carried out by regional government in order to improve the perception of West Sumatra people on products that have SNI."

"Makalah ini mengkaji sejauh mana kebijakan standar wajib dan saling pengakuan mempengaruhi impor Indonesia dengan menganalisis nilai impor 300 produk dari 103 mitra dagang antara tahun 2007 dan 2019. Model gravitasi digunakan sebagai alat analisis, yang kemudian diregresikan dengan memanfaatkan regresi linier dengan efek tetap untuk produk. Hasil utama dari studi empiris ini adalah bahwa kebijakan standar wajib berdampak negatif pada impor Indonesia. Ukuran dampak dari penerapan standar wajib terhadap impor Indonesia sebagai hambatan non-tarif hampir sebesar kenaikan bea masuk sebesar tiga poin persentase. Temuan penting lainnya adalah bahwa meskipun kesepakatan saling pengakuan hasil penilaian kesesuaian berpengaruh positif terhadap impor Indonesia, namun secara statistik tidak signifikan.

---

This paper investigates the extent to which mandatory standards policy and mutual recognition affect Indonesian imports by analyzing the import value of 300 products from 103 trading partners between 2007 and 2019. The gravity model is used as an analytical tool, which is then regressed by utilizing linear regression with a product's fixed effect. A key outcome of this empirical study is that mandatory standards policy has a negative impact on Indonesian imports. The impact size of mandatory standards imposition on Indonesian imports as a non-tariff barrier is nearly as large as three percentage point increase in imports duty. Another crucial finding is that though the mutual recognition agreement of the conformity assessment results has a positive effect on Indonesian imports, it is not statistically significant."

"Dalam Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) ini dijelaskan bahwa suatu negara dalam melakukan penerapan standar, prosedur sertifikasi dan pengujian mutu barang untuk tujuan perlindungan keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup atau tujuan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut tidak boleh menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak perlu (unnecessary barriers to trade) yang dapat menimbulkan proteksi yang terlarang. Mengacu pada ketentuan TBT­ WTO, dalam rangka menegakkan "transparency", maka setiap regulasi teknis pemberlakuan standar dan penilaian kesesuaian yang mempunyai dampak hambatan terhadap perdagangan harus dinotifikasi ke sekretariat TBT-WTO.Kebijakan standardisasi di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah dan bertujuan serta bermanfaat untuk: mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi ekonomi secara menyeluruh, memberikan perlindungan terhadap pasar secara berkeadilan, perlindungan konsumen, meningkatkan kepercayaan koosumen, mengelola keanggotaan pada organisasi standardisasi intemasional dan memenuhi persyaratan perjanjian TBT­ WTO. Permasalahan sering terjadi bahwa suatu standar yang bersifat wajib (mandatory) sudah diberlakukan sebelum dinotifikasi terlebih dahulu. Untuk menghindarkan terjadinya hambatan perdagangan internasional atau regional dengan pemberlakuan regulasi teknis berkaitan dengan penerapan secara wajib suatu standar, maka wajib dinotifikasikan terlebih dahulu ke Komite TBT-WTO sebelum diberlakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis memusatkan perhatian pada kajian temadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-u ndangan nasional khususnya dibidang standardisasi dan hukum intemasional sebagaimana ketentuan dalam WTO. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan yang diperoleh melaJui proses wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian menyarankan bahwa pertama, Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Wajib (SNI Wajib) di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan dalam TBT Agreement. Untuk menjamin keberterirnaan dan pemanfaatan Standar SNI Wajib secara luas, semua pemangku kepentingan hendaknya antara lain menerapkan norma Keterbukaan, transparansi dan tidak memihak.; kedua, dalam pemberlakuan SNI Wajib hendaknya melakukan prosedur notifikasi agar bias terhindar dari gugatan Negara anggota WTO yang mungkin bias meminta diselesaikan melalui forum Dispute Settlement Body (DSB) WTO; ketiga, meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia untuk mendukung kelancaran arus barang dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan penindakan penyelundupan

---

In the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) is explained that a country in making the application of standards, certification procedures and testing the quality of goods for the purpose of protecting the safety, health and environmental or other purposes related to the things it should not create trade barriers unnecessary (unnecessary barriers to trade), which can lead to protection of banned. Referring to the TBT-WTO provisions, in order to enforce the "transparency", then every application of technical regulations and conformity assessment standards that have impact on trade barriers should dinotifikasi to TBT-WTO secretariat. Standardization policy in Indonesia and as set by the government as well as beneficial to: reduce risk, improve overall economic efficiency, provide protection against the market as a justice, consumer protection, enhance consumer confidence, manage membership in international standardization organizations and meet the requirements of the WTO­ TBT agreement. The problem often happens that a mandatory standard (mandatory) is introduced before notified first. To avoid the occurrence of international or regional trade barriers with the application of technical regulations relating to the applieation of standard compulsory something, then it is recommended that the first notified to the WTO TBT Committee before enacted. This research study using a normative juridical where the author focuses on the study of the legal nonns contained in national legislation, particularly in the field of standardization and international law as the provisions in the WTO. This study uses two sources of primary data and data obtained through a process of interviews and secondary data obtained from library materials. Results from the study suggest that first, Implementation of Mandatory SNI in Indonesia must comply with the provisions of the TBT Agreement as theJY relate to health, safety, safety, the interests of national economic development and preservation of environmental functions. To ensure the acceptability and utilization of ISO standards are widely Payer, all other stakeholders should apply the norms of openness, transparency and impartiality.; Second, in the implementation of the Mandatory Standard National Indonesia (SNI-Mandatory) should conduct the notification procedures in order to avoid a lawsuit the state WTO members that may be resolved through the forum asking Dispute Settlement Body (DSB), WTO; third, to support the smooth flow of goods and increase the effectiveness of supervision over the traffict of goods and increase the effectieness of supervision over the traffic of goods that enter or exit the Indonesian customs area and the traffic of certain goods in the customs area of Indonesia, and to optimize the prevention and repression of smuggling."