Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berusaha melihat implementasi operasi intelijen secara kolaborasi dalam rangka pemberantasan terorisme di Poso. Adapun dalam operasi intelijen terdapat dua bentuk operasi yaitu operasi intelijen secara fusi dan operasi intelijen secara kompartemen. Kedua operasi ini secara normatifnya diharapkan dapat terciptanya sebuah kolaborasi yang baik, dari mulai aktivitas hingga pada produk intelijen. Adapaun lokasi penelitian adalah wilayah Poso Provinsi Sulawesi Tengah, karena mengingat banyaknya satuan penanganan yang terlibat dalam permasalahan keamanan di Poso. Pertanyaan penelitian berfokus kepada benarkah imlementasi operasi intelijen secra kolaborasi dalam pemberantasan terorisme di Poso efektif?. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan teori kolaborasi untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi berjalan serta hambatannya. Peneliti akan membandaingkan kenyataan implementasi di lapangan dan mencoba melihat apakah kolaborasi berjalan secara efektif atau tidak ?. Karena banyaknya satuan penanganan yang terlibat, seolah terjadinya rivalitas dalam pelaksanaan tugas operasi. Untuk memperdalam analisa, akan digunakan analisa SWOT dan Wild Card Analysis untuk melihat efektifitas kolaborasi operasi intelijen antara Kompartemen dan Fusi.

---

This study tried to look at the implementation of collaborative intelligence

operations in order to eradicate terrorism in Poso. As for the intelligence operation, there are two forms of surgery which is a fusion of intelligence operations and intelligence operations in the compartment. The second operation is expected to create a normative good collaboration, from the star activity to the intelligence product. As for the location of the research is the area of Poso in Central Sulawesi Province. Because given the many units involved in handling security issues in Poso.

Research questions focus on true implementation of collaborative intelligence operations in the Poso effective counter-terrorism?. This research is qualitative research. This study will use the theory of collaboration to determine the extend of collaboration and resistance running. This study will compare the reality of implementation on the ground and tried it see if the collaboration works effectively or not?, because of the handling unit as the rivalry involved in the implementation of the operation tasks. Analysis will be used to deepen the analysis SWOT and Wild Card to see the effectiveness of collaborative intelligence operations between compartments and fusion."

"Operasi keamanan gabungan telah dilaksanakan di wilayah Sulawesi Tengah selama satu dekade terakhir. Operasi ini dilaksanakan untuk mencari dan melumpuhkan kelompok teror jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Namun, operasi yang melibatkan TNI dan Polri tersebut belum mampu memberikan rasa aman yang substansial kepada masyarakat. Kondisi ini dibuktikan dengan meningkatnya serangan dan kekerasan dari organisasi bersenjata MIT pada tahun 2020. Situasi tersebut mendorong upaya pembentukan Operasi Gabungan Khusus. Tesis ini mengkaji tentang Komando Operasi Gabungan Khusus (Koopsgabsus) dalam penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus intrinsik dipilih sebagai jenis dan tipe penelitian dengan wawancara mendalam kepada sumber primer yang mewakili lembaga pelaksanan operasi keamanan gabungan. Data sekunder didapatkan dari studi pustaka dan studi dokumentasi dari pelaksanaan Operasi Gabungan Khusus. Teori Intelijen Strategis dan Teori Strategi digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan operasi gabungan khusus yang dikuatkan dengan enam konsep. Enam konsep tersebut meliputi pertahanan negara, kepemimpinan strategis, first among equals, pelibatan TNI, the center of gravity, serta pertempuran hutan dan gerilya. Pendekatan intelijen strategis dilakukan guna mendapatkan hasil analisis dalam penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menemukan bahwa strategi Koopsgabsus dilakukan dalam dua cara yaitu dengan metode soft power dan hard power yang dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi dari kegiatan penangkalan, penindakan dan pemulihan. Kurang optimalnya Koopsgabsus dalam mencapai tujuan strategis salah satu penyebabnya adalah mengenai ketidakjelasan regulasi. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang ada belum mengatur secara teknis pelaksanaan operasi gabungan khusus. Selain itu, karena alat perlengkapan di bidang tugas masih terbatas, adopsi teknologi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan Koopsgabsus. Hal-hal tersebut menjadi penghambat upaya strategis Koopsgabsus dalam penanggulangan terorisme di Sulawesi Tengah.

---

For the past decade, joint security operations have been carried out in the Central Sulawesi region. This operation was conducted to find and dismantle the East Indonesia Mujahidin terror group (MIT). However, the procedure involving the TNI and the Polri has failed to give the people a powerful sense of security. This condition is evidenced by the increase in attacks and violence from the MIT armed organization in 2020. This situation prompted efforts to establish Special Joint Operations. This thesis examines the Special Joint Operations (Koopsgabsus) to counter terrorism in Central Sulawesi. A qualitative approach with an intrinsic case study method was chosen as the type and type of research with in-depth interviews with primary sources representing the institutions implementing joint security operations. Secondary data were obtained from literature studies and documentation studies from the implementation of Koopsgabsus. Strategic Intelligence and Strategy Theory are used to study and evaluate the performance of special joint operations reinforced by six concepts. The six concepts include national defense, strategic leadership, first among equals, TNI involvement, the center of gravity, and forest and guerrilla warfare. The study results found that the strategy was carried out in two ways, namely the soft power and hard power methods, which were carried out based on the tasks and functions of deterrence, prosecution, and recovery activities. On the other hand, Koopsgabsus was still not wholly successful in achieving their strategic objectives. One of the causes for Koopsgabsus's is a lack of regulatory certainty. Based on the research findings, existing regulations do not technically restrict the execution of special joint activities. Furthermore, because the equipment in the field of work is still restricted, technological acceptance remains a barrier to Koopsgabsus deployment. These causes impede Koopsgabsus's strategic attempts to counter terrorism in Central Sulawesi."

"Tesis ini membahas tentang efektivitas metode penggalangan terhadap mantan narapidana teroris di Indonesia. Terorisme di Indonesia terbukti masih ada bahkan berkembang dalam bentuk dan kelompok-kelompok baru. Penelitian ini berupaya mengukur efektivitas metode penggalangan yang sudah dilakukan oleh penegak hukum maupun yang dilakukan oleh kalangan lembaga swadaya masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisa triangulasi yang membandingkan data dan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Responden yang diwawancarai adalah sumber utama yang terlibat langsung baik sebagai subjek maupun objek penggalangan intelijen. Hasil penelitian ini menyarankan adanya upaya terkoordinasi antara aparat negara dalam memberdayakan mantan narapidana kasus terorisme. Selain itu, pendekatan lunak dengan metode RASCLS dinilai efektif dan dianjurkan untuk digunakan.

---

This thesis discusses a method of raising the effectiveness of the intelligence conditioning for ex-convict terrorists in Indonesia. Terrorism in Indonesia has proven to still exist and even thrive in the form of new groups. This research seeks to measure the effectiveness of intelligence conditioning methods that have been carried out by law enforcement as well as those carried out by the nongovernmental organizations. This study is a qualitative study using techniques that compare data triangulation analysis and interviews from several sources. Respondents were interviewed is the main source directly involved either as the subject or object of intelligence conditioning. These results suggest the existence of a coordinated effort between state agencies to empower ex-convict terrorism cases. In addition, the soft approach RASCLS method is considered effective and is recommended for use."

"Militer khususnya intelijen militer seharusnya diberikan peran lebih dalam usaha kontra terorisme. Tujuan pertama penelitian ini adalah menganalisa bagaimana perbantuan militer dilaksanakan di negara-negara demokrasi. Tujuan kedua adalah menganalisa efektifitas pelibatan intelijen militer dalam operasi penegakan hukum terhadap kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbantuan militer di negara demokrasi dilaksanakan dengan cara melatih atau memperbantukan unit militer khusus kepada otoritas penegakkan hukum. Sedangkan pelibatan intelijen militer dalam operasi penegakkan hukum di Poso, terbukti efektif dalam menyediakan informasi intelijen yang dibutuhkan, sehingga tujuan dan sasaran operasi dapat dicapai. Perbantuan militer dan pelibatan Intelijen militer ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam usaha kontra terorisme di Indonesia.

---

Military particularly military intelligence should be given more role in counter terrorism. First objective this research is to analyze how military assistance is conducted in democratic countries. The second goal is to analyze the effectiveness of military intelligence engagement in law enforcement operations against East Indonesian Mujahidin terrorist groups in Poso. This research based on qualitative methods and literature study. The results of the study indicate that military assistance in a democratic country is carried out by conducting a military training in order to form a special military unit for law enforcement authorities. Furthermore, the engagement of military intelligence in law enforcement operations in Poso shown effective in providing the necessary intelligence information, so the objectives and targets of law enforcement operations could be achieved. The military assistance and the engagement of military intelligence could be used as a reference in efforts to counter terrorism in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ditujukan untuk mengetahui alasan Hambali lepas ke tangan Amerika Serikat. Penelitian Ini akan dikaji dengan menggunakan konsep keamanan nasional dan intelijen. Dengan kedua konsep tersebut penelitian ini membuktikan bahwa perbedaan persepsi keamanan nasional antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait penanganan terorisme menhadikan operasi intelijen yang dilakukan oleh Indonesia tidak, semaksimal Amerika Serikat.

---

ABSTRACTThe aim of the research is to explain the reaons of capturizing of Hmabali by The United States of America. This research would be studied by using both of National Security and Intelligence concepts. With the both of those concepts this research will prove the difference of National Security perception between Indonesia and United States of America which related to counter-terrorism that made intelligence operation in Indonesia seems not as well as The united States of America."

"Tesis ini membahas tentang perkembangan penyelidikan intelijen yang dilaksanakan oleh segenap jajaran intelijen kenegaraan dan lembaga penegak hukum, dalam menghadapi ancaman jaringan terorisme di Indonesia. Bahwa perkembangan lingkungan strategis pada tatanan global telah secara signifikan berpengaruh kepada kondisi keamanan kawasan, khususnya di Asia Tenggara, yang selanjutnya berdampak langsung maupun tidak langsung kepada situasi dan kondisi keamanan nasional di Indonesia, maka peran deteksi dini dan peringatan dini segenap jajaran intelijen kenegaraan tidak boleh dikesampingkan. Dimana akibat distorsi dari unsur ? unsur keamanan di Indonesia yang salah satunya adalah terorisme, saat ini telah mengalami transformasi pada spektrum ancaman dan berada di ambang gangguan yang sangat membahayakan.Munculnya jaringan terorisme di Indonesia merupakan dampak dari perkembangan pembangunan jaringan terorisme, dan hal ini membutuhkan langkah ? langkah penanganan secara intelijen untuk secara strategis mampu mengungkap para pelaku penyebaran jaringan dan pelaku ancaman, karena sasaran jaringan terorisme tidak hanya cenderung kepada pihak yang dianggap sebagai far enemy, namun saat ini juga menyasar kepada near enemy.Oleh karena itu, diperlukan langkah ? langkah antisipasi terhadap ancaman yang datang dari jaringan terorisme, melalui perkembangan model ? model penyelidikan intelijen baik yang bersifat taktis dan teknis dengan pelibatan human intelligence serta techno intelligence, sehingga kekuatan jaringan terorisme dapat dipadamkan, dan tidak lagi menjadi ancaman yang signifikan terhadap personel aparat keamanan, pejabat negara, maupun warga negara Indonesia.

---

This thesis discusses the development of intelligence investigations undertaken by all levels of state intelligence and law enforcement agencies, to encounter the threat of terrorist networks in Indonesia. The development of the strategic environment in the global order have significantly affected the regional security situation, especially in Southeast Asia, which in turn impact directly or indirectly to national security circumstances in Indonesia, the role of early detection and early warning intelligence at all levels of state should not be ruled out. Where due to the distortion of the elements of security in Indonesia, one of which is terrorism, this time has undergone a transformation in the threat spectrum disorder and are on the verge of a very dangerous.The emergence of terrorist networks in Indonesia is the impact of the development of terrorist network development, and this requires steps handling of intelligence to be able to uncover the perpetrators of the strategic deployment of network threats and actors, because terrorist networks targeting are not only tend to those who are considered as far enemy, but now also targeting the near enemy.Therefore, it is necessary to create steps of precaution against the threat in which coming from the terrorist?s network, through the development of intelligence investigations models, both tactical and technical intelligence with human involvement and techno intelligence, so that the strength of the terrorist network can be extinguished, and no longer as a threat significantly to the security forces personnel, state officials, as well as Indonesian citizens."

"Perkembangan lingkungan strategis baik dalam konteks global maupun nasional telah menempatkan intelijen pada posisi yang sulit dan situasinya pada saat ini sangat kontras apabila dibandingkan dengan situasi pada masa Orde Baru. Intelijen dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi kekhawatiran terhadap ancaman bangsa dan negara. Intelijen merupakan bagian dari sistem keamanan nasional yang berfungsi baik untuk memberikan deteksi dini, peringatan dini, maupun pencegahan dini melalui pengumpulan informasi, analisis strategis, dan/atau kegiatan-kegiatan kontra-intelijen melalui cara-cara cerdas termasuk operasi tertutup. Dengan fokus utama untuk mencegah pendadakan stratejik dan taktis, intelijen dimaksudkan demi terpeliharanya keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Faktor kegagalan yang paling dominan pada kasus-kasus ini terjadi karena adanya kegagalan Intelijen yang diakibatkan oleh kegagalan kepemimpinan dan kebijakan dalam mengambil keputusan. Hal ini membuktikan bahwa peran badan intelijen sebagai penyedia informasi dengan pengambil kebijakan dalam hal ini presiden, Panglima TNI, Kapolri dan pejabat serupa sangat penting dan harus bersinergi.

---

.Development of the strategic environment in the context of both global and national levels has put the military including intelligence units in a difficult position at the moment and the situation is in stark contrast when compared with the situation in the New Order. Intelligence can be used as a tool to reduce concerns about the threat of the nation and the state. Intelligence is part of a national security system that serves both to provide early detection, early warning, and early prevention through information gathering, strategic analysis, and or the activities of counter intelligence through clever ways including covert operations. With the main focus to prevent strategic and tactical element of surprise, intelligence intended for the maintenance of the territorial integrity, sovereignty, and the safety of the entire nation. The most dominant factor in the failure of these cases occur because of the failure of intelligence due to the failure of leadership and policy decision making. This proves that the role of intelligence agencies as providers of information to policy makers in this case the president, the commander of the TNI, the chief of Police and officials alike are very important and should be synergize."

"Serangan terorisme ke AS pada 11 September 2001 telah menandai perkembangan baru gerakan terorisme, yang membawa implikasi terhadap perspektif keamanan globa} dan kawasan. Dalam rangka merespons aksi-aksi terorisme yang sungguh-sungguh telah mengancam eksistensi negaranya, serta stabilitas dan keamanan dunia dewasa ini, pemerintah AS telah mengintroduksi kebijakan luar negeri dan militer baru di atas prinsip zero-sum game. Dalam konteks ini, Indonesia di tengah-tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan dan ancaman instabilitas keamanan dalam negeri, menghadapi dilema yang sulit antara harus memenuhi tekanan AS dan koalisi global melawan terorisme dan memperhatikan tuntutan kekuatan-kekuatan politik domestik. Sebagai sebuah masalah yang kontroversial, terorisme semakin membuat nyata paradigma "baru" keamanan internasional pasca Perang Dingin, yang kini tidak lagi terfokus pada isu-isu tradisional berupa ancaman militer dari sebuah negara, tetapi pada isu-isu non-tradisional yang datang dari para pelaku non-negara. "

"Tesis ini membahas tentang pembuatan dan penggunaan checklist yang dapat menjadi tool bagi intelijen kepolisian dalam mengantisipasi terjadinya kerusuhan sosial. Pada checklist yang dibangun atau dibuat pada penelitian ini, isi checklist menggunakan konsep perilaku kolektif yang dikemukakan oleh Neil Smelser yang terdiri dari enam tahapan atau determinan, yaitu kondusivitas struktural, ketegangan struktural, penyebaran kepercayaan umum, adanya pemicu, mobilisasi massa dan kegagalan kontrol sosial.Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melaksanakan dua kali Focus Group Discussion dengan peserta para anggota intelijen kepolisian pada level perwira menengah dan bintara dalam rangka pembuatan checklist. Selanjutnya melaksanakan wawancara dalam ujicoba checklist kepada para siswa Pusdik Intelkam selaku pelaksana lapangan dan calon pengguna checklist.Analisa terhadap penggunaan checklist dengan model analisa interaktif serta menggunakan diagram tulang ikan yang menunjukkan bahwa isi checklist yang merupakan tahapan dan indikasi terjadinya kerusuhan sosial merupakan kepingan-kepingan informasi yang harus dikumpulkan oleh intelijen kepolisian. Oleh karena itu checklist ini dapat digunakan oleh intelijen kepolisian sebagai pedoman pengumpulan informasi dan membantu dalam perencanaan pengumpulan informasi sekaligus sebagai sarana kontrol dalam kegiatan pengumpulan dan analisis. Selain itu melalui pendekatan konsep peringatan intelijen dari Cynthia Grabo, adanya pembobotan, penilaian terhadap determinan serta isyarat peringatan pada checklist ini dapat menjadi tool bagi intelijen kepolisian dalam melakukan proses penelitian intelijen, menilai terhadap kemungkinan/potensi kerusuhan, membantu dalam pengambilan keputusan dan keyakinan untuk melakukan tindakan antisipasi kerusuhan sosial.

---

This thesis is to discuss on the manufacture and usage of a checklist as a tool for Police Intelligence in order to anticipate social unrest. On manufactured and built checklist in this study, content of relevant checklist is using collective behavior concept proposed by Neil Smelser which includes six sequences or determinants, which are structural conductivity, structural strain, generalized belief, precipitating factors, mobilization for action and failure of social control.In this thesis, in making a checklist, used method is a qualitative with using two-times Focus Group Discussion, and the participants are members of police intelligence from intermediate officers and warrant officers. And then interview is carried out in order to test the checklist to students on Pusdik Intelkam as field officers and candidates to use this checklist.Analysis on checklist usage with interactive analysis model and using fishbone diagram which showed that the content of checklist is the sequence and indication for social unrest as information fragments which have to be gathered by police intelligence. Therefore, this checklist can be used by police intelligence as a guidance to gather information and to assist in gathering activities and analyses. Nevertheless, by concept approach on intelligence warning from Cynthia Grabo, there shall be integrity, evaluation on warning cues and determinants under this checklist, so it can be a tool for police intelligence in order to process intelligence research, in evaluating the likely or potential unrest, in assisting on decision taking as well as a belief in carrying out anticipation of social unrest."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang implementasi penegakan hukum dalam rangka penjagaan keamanan laut yang dilaksanakan oleh Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut dihadapkan dengan banyaknya potensi ancaman keamanan dan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di laut yang melahirkan banyak instansi dengan kewenangan yang sama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan preskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nara Sumber adalah pejabat dan prajurit Satuan Patroli Satrol Lantamal III. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi literatur. Ada beberapa instansi penegak hukum di laut yang mempunyai kewenangan hampir sama dan masing masing mempunyai payung hukum dan Satgas Patroli kapal seperti TNI Angkatan Laut, Polairud, Bea Cukai, Bakamla, KPLP dan KKP. Dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum oleh Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut tidak terlepas dari adanya kendala yang ada dalam intern maupun ektern. Diperlukan upaya-upaya seperti optimalisasi peran Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut melalui perbaikan sarana prasarana, meningkatkan kualitas SDM dan peningkatan anggaran. Ada upaya yang dapat dilakukan seperti meningkatkan koordinasi antar instansi penegak hukum di laut, harmonisasi hukum dan pembentukan Coast Guard.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the implementation of the rule of law in order to safeguard maritime security implemented by Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut are faced multitude potential security threats and the existence of overlapping regulations in the sea which gave birth to many agencies with the authority of the same. In this study the author uses deskriptif and preskriptif analysis with kualitatif approach. A resource person is officials and soldiers of Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut. Data capture technique used is to do in depth interview, obervations and study of litarature. There are a few instances of law enforcement on the sea that has almost the same authority and each have a legal umbrella and task force patrol ships such as the TNI Angkatan Laut, Polairud, KPLP, Bea Cukai, Bakamla and KKP. In carrying out law enforcement activities by the Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut is inseparable from the existence of the obstacles that exist in the intern or ektern. Such efforts are necessary to optimize the role of Satuan Patroli Satrol Lantamal III TNI Angkatan Laut through improvementes to infrastructure, improve the quality of human resources and the increase in the budget. There have been attempts to do such as improve coordination between law enforcment agencies in the sea, harmonization of law and the establishment of the Coast Guard."