Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini memahami pembentukan dan pengembangan kelembagaan konsorsium riset serta pola hubungan antar lembaga yang terlibat didalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelembagaan konsorsium pesawat N219 belum memiliki aspek doktrin, namun aspek struktur internal, kepemimpinan, program kerja, dan sumber daya yang dimiliki oleh konsorsium tersebut berkembang dengan baik. Sinergi antara akademisi, bisnis dan pemerintah (ABG) belum optimal karena masih terdapat batas-batas antar lembaga seperti perbedaan sudut pandang dalam pengelolaan keuangan antar institusi dan ketidaksesuaian sistem dan aturan pembayaran upah antara pemerintah dengan industri. Kerja sama riset antar akademisi, bisnis dan pemerintah akan berjalan lebih efektif jika akademisi dan bisnis lebih aktif dalam berbagai program penelitian yang didesain oleh pemerintah disertai dengan kepastian dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah.

---

This thesis understands the formation and development of consortium institutional research as well as the patterns of relationships between institutions involve in it. This research is using a qualitative approach with descriptive data analysis. The result of analysis shows that institutional consortium of N219 aircraft does not have the aspect of doctrine, however the aspect of internal structure leadership, work programs and resources owned by a consortium of the research are welldeveloped. The synergy between the academics, the business and the government (ABG) is not optimal due to the boundaries between the institutions such as the difference in point of view in the financial management among the institutions and the difference of payment system and rule between government and industry. The research partnership among academic, business and government shal be effective if academic and business are more active participating in research programmes followed by the certainty of the government supports in policies and budget."

"ABSTRAKKebijakan pengembangan PLTU sebagai proyek strategis nasional untuk memenuhi target kebutuhan listrik menimbulkan cukup banyak masalah dan gesekan sosial dengan komunitas sekitarnya. Skripsi ini membahas mengenai tingkat konflik antara perusahaan pengelola PLTU dengan komunitas lokal sekitar yang terdampak oleh aktivitasnya. Sejumlah tulisan yang membahas tingkat konflik antara PLTU dengan komunitas lebih fokus pada dinamika, aktor, resolusi konflik, dan belum banyak membahas implementasi CSR sebagai faktor determinan yang mampu meredam konflik. Di sisi lain cukup banyak studi yang sudah melihat korelasi CSR perusahaan tambang dan migas dengan tingkat konflik atau relasi dalam perspektif . Namun dalam tulisan ini, penulis mencoba menawarkan kebaruan berupa penggunaan variabel persepsi partisipasi implementasi CSR dengan tingkat konflik. Secara eksplanatif penulis berargumen bahwa korelasi antara persepsi partisipasi implemntasi CSR terhadap penurunan tingkat konflik akan semakin kuat pada komunitas yang tinggi partisipasinya dalam tingkat konflik. Menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survei, penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan negatif (berbanding terbalik) antara persepsi masyarakat mengenai persepsi partisipasi dalam implementasi CSR PLTU dengan tingkat konflik perusahaan-komunitas. Secara teoritik hasil penelitian ini memperkuat perspektif CSR yang relational, bahwa persepsi partisipasi implementasi CSR masyarakat menjadi salah satu prasyarat penting agar CSR lebih efektif menetralisir konflik antara perusahaan dengan komunitas sekitarnya yang terdampak.

---

ABSTRACTThe policy of developing PLTU as a national strategic project to meet the target electricity needs raises quite a number of problems and social friction with the surrounding communities. This thesis discusses the level of conflict between the corporate managing the power plant and the surrounding local communities affected by its activities. A number of writings that discuss the level of conflict between PLTU and the community focus more on dynamics, actors, conflict resolution, and have not discussed much about the implementation of CSR as a determinant factor that can reduce conflict. On the other hand, quite a number of studies have looked at the CSR correlation of mining and oil and gas companies with the level of conflict or relations in the perspective of Community Relations. But in this paper, the author tries to offer a novelty in the form of the use of the perception of participation in CSR variables with the level of conflict. Explanatively, the author argues that the correlation between the perception of participation in CSR implementation and the decrease in the level of conflict will be stronger in communities with high participation in the level of conflict. Using quantitative methods with survey techniques, this study found that there was a negative (inversely) relationship between public perceptions of perceptions of participation in PLTU CSR implementation and the level of corporate-community conflict. Theoretically the results of this study strengthen the relational CSR perspective, that the perception of participation in the implementation of community CSR is an important prerequisite for CSR to more effectively neutralize conflicts between companies and their surrounding affected communities."

"ABSTRAKCapaian inovasi dari setiap negara tergantung dari besarnya interaksi antaraktor dalam penguasaan dan pemanfaatan iptek, yaitu akademisi, bisnis danpemerintah. Pemerintah (Kementerian Riset dan Teknologi) mendorong interaksitersebut berdasarkan konsep triplehelix dalam bentuk konsorsium riset vaksinHepatitis B. Tesis ini berkontribusi dalam memahami pembentukan danpengembangan kelembagaan konsorsium riset serta pola hubungan antar lembagayang terlibat didalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdengan analisis data deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelembagaankonsorsium riset berkembang baik berdasarkan aspek doktrin, struktur internal,kepemimpinan, program kerja, dan sumber daya yang dimiliki oleh konsorsiumriset tersebut. Sinergi antara akademisi, bisnis dan pemerintah (ABG) belumoptimal karena masih terdapat batas-batas antar lembaga seperti perbedaan sudutpandang yang berbeda dalam pengelolaan keuangan riset antar institusi danketidaksesuaian pencairan anggaran dengan proses riset. Kerja sama riset antarakademisi, bisnis dan pemerintah akan berjalan lebih efektif jika akademisi danbisnis lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai program penelitian yang didesainoleh pemerintah disertai dengan kepastian dukungan kebijakan dan anggaran daripemerintah.

---

ABSTRAKThe achievement of innovations in a nation depends on how great the interactionsamong the actors such as Government, Business and Academics in mastering andutilizing the science and technology. Government (the Ministry of Research andTechnology) encourages the interactions based on the concept of triple helix in theform of a consortium of Hepatitis B vaccine research. This thesis contributes tothe understanding of the formation and development of consortium institutionalresearch as well as the patterns of relationships between institutions involved in it.This research is using a qualitative approach with descriptive data analysis. Theresult of analysis shows that institutional consortium research is well-developedbased on the aspect of the doctrine, internal structure leadership, work programs,and resources owned by a consortium of the research. The synergy between theacademic, the business and the government (ABG) not optimally yet due to theboundaries between the institutions such as the difference in points of view in thefinancial management among the institutions and the discrepancy of budgetliquidation with the research process. The research partnership among academics,business and Government shall be effective if academicians and business moreactive participating in various research programmes followed by the certainty ofthe government that is supporting the policies and budget"

"Tesis ini dibuat dengan tujuan untuk melihat strategi pembangunan kelembagaan dan hubungan kelembagaan yang ada di Cerebrovascular Center (CVC) RSPAD-GS antara Akademisi-Bisnis-Pemerintah dan Pengguna. Keberadaan CVC RSPAD-GS berawal dari kebutuhan dasar dalam menangani penderita stroke yang semakin meningkat tiap tahunnya di Indonesia menurut data Riskesda tahun 2007 Kementerian Kesehatan. Kendala yang dialami dalam proses pengorganisasian adalah panjangnya birokrasi yang harus ditempuh sementara pelayanan tetap harus berjalan dengan baik. Perlunya fasilitas dan sarana prasarana, sumberdaya manusia, anggaran, struktur internal dan seorang pemimpin merupakan hal yang dibutuhkan dalam pengembangan CVC RSPAD-GS.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa data deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah manajemen pengelolaan secara umum dibawah Kepala RSPAD yang bersifat sentralistis sehingga otoritas kebijakan baik pengadaan dan pengolaan SDM, Sarana prasarana serta hal lainnya dibawah kendali dan pengawasan Kepala RSPAD. Hubungan kerjasama yang terjalin antara CVC RSPAD-GS dengan Akademisi-Bisnis-Pemerintah dan Pengguna dalam bersifat personal.

---

This thesis is aims to look at the institutional building strategies and institutional relationship that exist in the Cerebrovascular Center (CVC) Army Hospital Center Gatot Soebroto (RSPAD-GS) between Academia, Business, Government and Users. CVC existence starts from a basic necessity in dealing with patients with stroke are increasing every year in Indonesia, according to Basic Health Research data (Riskesda) in 2007 from the Ministry of Health Republic of Indonesia. Constraints experienced in the organizing process is lengthy bureaucratic process that must be taken while the service remains to be going well. The need for facilities and infrastructure, human resources, budget, internal structure and a leader is needed in the development of CVC RSPAD-GS.

This study used a qualitative approach with descriptive data analysis. Results from this study are generally under the management of Chief of Army Hospital Center Gatot Soebroto are to be centralized so that both policy authorities refineries procurement and human resources, facilities and infrastructure as well as other matters under the control and supervision of Chief of Army Hospital. Cooperative relationship that exists between CVC Army Hospital with Business-Academia-Government and the User is personal."

"Pengangkutan barang dalam kegiatan logistik pada umumnya menggunakan lebih dari satu moda angkutan, oleh karena itu angkutan multimoda merupakan bagian penting dari sistem logistik. Pengangkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumenangkutan multimoda. Pihak (pengangkut) yang bertanggung jawab pada angkutan multimoda atas kerugian yang muncul akibat adanya kerusakan, kehilangan dan keterlambatan dalam pengiriman barang, diberlakukan tanggung jawab tunggal atau tanggung jawab yang berlaku bagi setiap moda angkutan. Dengan meninjau pula pengangkut dalam penyelenggaraan dan pengusahaan pengangkutan multimoda. Penelitian yang dilakukan merupakan bentuk penelitian jenis yuridisnormatif, bertujuan untuk menelaah norma hukum tertulis dari suatu peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan angkutan multimoda. Bahwa semua moda pengangkutan yaitu angkutan darat, laut dan udara telah mengatur mengenai keikutsertaannya dalam angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda bertanggung jawab terhadap barang yang diangkutnya setelah badan usaha angkutan multimoda menerima barang muatan dalam rangka menjalankan perintah pengguna jasa angkutan multimoda sesuai dengan ketentuan perjanjian dalam dokumen angkutan multimoda.Transportation of goods in logistics activities generally uses more than one mode of transportation, therefore multimodal transportation is an important part of the logistics system. Carriage of goods using at least two different modes of transport on the basis of one contract as a document multimodal transport. The party (carrier) who is responsible for multimodal transportation for losses that arise due to damage, loss and delay in the delivery of goods, is subject to sole responsibility or liability that applies to each mode of transportation. By also reviewing the carrier in the operation and operation of multimodal transportation. This research is a form of juridical-normative research, which aims to examine the written legal norms of a statutory regulation related to multimodal transportation. That all modes of transportation, namely land, sea and air transportation, have regulated their participation in multimodal transportation. The multimodal transport business entity is responsible for the goods it transports after the multimodal transport business entity receives the cargo in order to carry out the orders of the multimodal transport service user in accordance with the provisions of the agreement in the multimodal transport document."

"[Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh penelitian dalam pembangunan ekonomi dan pengaruh pembangunan ekonomi dalam perkembangan penelitian di Indonesia Hal tersebut ditunjukan oleh hubungan jumlah penelitian yang didanai oleh Kementerian Riset dan Teknologi terhadap PDRB per kapita pada 33 Provinsi di Indonesia selama periode 2008 hingga 2013 dengan metode Two Stage Least Squares 2SLS Kesimpulan dari studi ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara penelitian dan pembangunan ekonomi tetapi tidak signifikan , This study aims to identify the influence of research in economic development and the influence of economic development in the development of research in Indonesia It is shown by the relationship the amount of research that is funded by the Ministry ofresearch and technology towards the GDP per capita in 33 provinces in Indonesia during the period 2008 to 2013 by the method of Two Stage Least Squares 2SLS The conclusions of this study shows that there is a connection between research and economic development but not significant ]"