Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKAdanya kebijakan pembangunan jalan kereta api di pulau Sulawesi untukmendukung pembangunan sarana publik dan pembangunan infrastruktur diSulawesi Selatan. Pembangunan jalan kereta api Trans Sulawesi (Makassar) Parepare) berjarak ±136,3 KM dan melewati 5 (lima) kota/Kabupaten yaitu KotaMakassar, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Parepare, dan Kab. Barru. Nilaiinvestasi yang digunakan dalam pembangunan ini yang berdampak pada provinsiSulawesi selatan sebesar ± Rp. 908,16 Milliar. Metode penelitian yang digunakanadalah dengan analisa input-output dengan data awal adalah tabel input outputprovinsi Sulawesi selatan tahun 2009 kemudian di update dengan metode RASdan simple LQ. Dari penelitian ini setelah adanya pembangunan jalan KA TransSulawesi (Makassar Parepare) sektor kunci dalam perekonomian yang sebelumpembangunan jalan KA adalah sektor kuncinya antara lain sektor makanan,minuman dan tembakau; barang kayu dan hasil hutan lainnya; bangunan;angkutan jalan raya; angkutan udara; dan lembaga keuangan tanpa bank.kemudian setal pembangun sector kuncinya menjadi sektor makanan, minumandan tembakau; barang kayu dan hasil hutan lainnya; pupuk, kimia, & barang darilaut; banguunan; dan angkutan rel. Dengan adanya pembangunan jalan KAtersebut memunculkan sektor baru dalam perekonomian Sulawesi selatan yaitusektor angkutan rel. Dampak ekonomi terhadap penciptaan output dari tahun 2012? 2019 sebesar Rp. 2,14 Triliun. Dampak ekonomi terhadap peningkatanpendapatan masyarakat dari tahun 2012-2019 sebesar Rp.302,93 Triliun.Dampak ekonomi terhadap penciptaan NTB dari tahun 2012-2019 sebesarRp.640,65 Triliun dan dampak ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja daritahun 2012 ? 2019 sebesar 24.044 jiwa.

---

ABSTRACTThe policy of railroad construction on the island of Sulawesi to support theconstruction of public facilities and infrastructure development in South Sulawesi.Railroad construction Trans Sulawesi (Makassar - Pare Pare) is ± 136.3 KM andpass through five (5) cities / districts, the city of Makassar, Kab. Maros, Kab.Pangekp, Kab. Pare Pare, and Kab. Barru. The value of investments used in theconstruction of this impacting on the southern Sulawesi province of ± Rp. 908.16billion. The method used is the analysis of input-output tables with the initial datais input output southern Sulawesi province in 2009 and then updated with amethod of RAS and LQ. From this study, after the construction of railway TransSulawesi (Makassar - Pare Pare) in the key sectors of the economy prior to theconstruction of railway lines is the key sectors include the food, beverage andtobacco; goods timber and other forest products; building; road transport; airtransport; and financial institutions without banks. Set an builder then the keysector into the food, beverage and tobacco; goods timber and other forestproducts; fertilizers, chemicals, and goods from the sea; banguunan; and railtransport. With the construction of the railway lines led to a new sector in theeconomy of southern Sulawesi, namely the rail freight sector. The economicimpact of the creation of the output of the year 2012 - 2019 amounting to Rp. 2.14Trillion. The economic impact of the increase in public revenue from the year2012 - 2019 for Rp.302,93 T ,. Economic impact on the creation of value addedfrom the year 2012-2019 amounted to Rp.640,65 trillion and the economic impacton job creation of the years 2012-2019 amounted to 24 044 inhabitants., The policy of railroad construction on the island of Sulawesi to support theconstruction of public facilities and infrastructure development in South Sulawesi.Railroad construction Trans Sulawesi (Makassar - Pare Pare) is ± 136.3 KM andpass through five (5) cities / districts, the city of Makassar, Kab. Maros, Kab.Pangekp, Kab. Pare Pare, and Kab. Barru. The value of investments used in theconstruction of this impacting on the southern Sulawesi province of ± Rp. 908.16billion. The method used is the analysis of input-output tables with the initial datais input output southern Sulawesi province in 2009 and then updated with amethod of RAS and LQ. From this study, after the construction of railway TransSulawesi (Makassar - Pare Pare) in the key sectors of the economy prior to theconstruction of railway lines is the key sectors include the food, beverage andtobacco; goods timber and other forest products; building; road transport; airtransport; and financial institutions without banks. Set an builder then the keysector into the food, beverage and tobacco; goods timber and other forestproducts; fertilizers, chemicals, and goods from the sea; banguunan; and railtransport. With the construction of the railway lines led to a new sector in theeconomy of southern Sulawesi, namely the rail freight sector. The economicimpact of the creation of the output of the year 2012 - 2019 amounting to Rp. 2.14Trillion. The economic impact of the increase in public revenue from the year2012 - 2019 for Rp.302,93 T ,. Economic impact on the creation of value addedfrom the year 2012-2019 amounted to Rp.640,65 trillion and the economic impacton job creation of the years 2012-2019 amounted to 24 044 inhabitants.]"

"ABSTRAKAdanya kebijakan peningkatan nilai tambah sektor pertambangan mineral memberikan konsekuensi kepada para pelaku usaha pertambangan mineral untuk membangun smelter di dalam negeri, sehingga sektor ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara dan perekonomian daerah maupun nasional.Pembangunan smelter PT. BSI di Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dalam bentuk penambahan output, pendapatan, nilai tambah, dan lapangan kerja serta mendorong tumbuhnya sektor-sektor industri lainnya. Berdasarkan hasil analisis input-output, PT. BSI pada tahapan konstruksi mampu berkontribusi terhadap total nilai output sebesar 1,03%, penambahan total pendapatan sebesar 1,08%, penambahan total nilai tambah sebesar 0,83% dan kontribusi terhadap lapangan kerja sebesar 2,26%. Sedangkan pada tahap produksi, PT. BSI diperkirakan dapat berkontribusi terhadap total nilai output sebesar 10,31% per tahun, penambahan pendapatan 37% per tahun, penambahan total nilai tambah sebesar 24% per tahun dan dapat memberikan lapangan kerja sebesar 46% per tahun. Kehadiran PT. BSI diperkirakan akan berkontribusi terhadap penerimaan dana bagi hasil ke Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar Rp. 38,350 miliar per tahun dan ke Kabupaten Konawe Selatan sekitar Rp. 76,701 miliar per tahun

---

ABSTRACTValue added policy in mineral and coal mining sector has a consequence for business operators as they have an obligatory to build domestic smelting plants. This mining sector is expected to provide a greater contribution to state revenue also boost the local and national economy.The smelter development of PT. BSI in the Province of Southeast Sulawesi gives a vast impact on the economic growth in the form of output addition, additional income, value added, job opportunity, also stimulates economic growth in other sectors. Based on the input-output analysis result, PT. BSI on the stage of construction contributes 1,03% of the total output value, 1,08% of additional total income, 0,83% of value added, and provide 2,26% job opportunities. Moreover, in the stage of production, PT. BSI is expected per year to contribute up to 10,31% of the total output value, 37% of additional total income, 24% of value added, and create 46% employment opportunities. PT. BSI estimated to contribute to the revenue sharing fund to Southeast Sulawesi Province Rp. 38,350 billion per year and to South Konawe Regency Rp. 76,701 billlion per year."

"Penggunaan air berkaitan erat dengan tahapan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan air untuk sektor agraria, industri dan komersial, penggunaan air akan meningkat di beberapa wilayah. Oleh karenanya, infrastruktur penyediaan air sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan penelitian Barbier (2004) serta penelitian Gatto dan Lanzafame (2005) yang menyatakan bahwa water capital merupakan salah satu determinan dari pertumbuhan ekonomi selain kapital dan labor. Penelitian ini mengambil objek studi di 40 negara di Asia dan Afrika dalam rentang waktu selama 10 tahun mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2011. Dari hasil estimasi diketahui bahwa penggunaan air menunjukkan hubungan positif, hal ini sesuai dengan penelitian Barbier (2004) dan Duarte (2012.

---

Water withdrawal is closely related with economic growth stages. As the need of water for agrarian, industry and commercial sectors rise, the water withdrawal will also raise in certain area. In order with that situation, the infrastructure of water supply system will play an important role in economic growth. In research conducted by Barbier (2004) and Gatto and Lanzafame (2005) found that water capital is one of important determinant on economic growth beside capital and labor. In this research, we take 40 countries in Asia and Africa for 10 years time span beginning from 2000 until 2011 as a research objects. Estimation results that water withdrawal show positive relationship with economic growth, in line with former researches conducted by Barbier (2004)."

"ABSTRAKNagari Pandai Sikek merupakan salah satu desa maju di Sumatera Barat yang masih memiliki permasalahan infrastruktur jalan yang menghambat aksesibilitas masyarakat. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur pendukung aksesibilitas masyarakat oleh Pemerintah Nagari Pandai Sikek. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang memakai konsep rural development, aksesibilitas, serta pembangunan infrastruktur jalan pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Pandai Sikek mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2016 dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari banyak kekurangan seperti kurang matangnya perencanaan pembangunan sehingga kualitas jalan yang dihasilkan rendah dan tidak menggunakan tenaga ahli dalam pembangunan jalan.

---

ABSTRAKNagari Pandai Sikek is a village developed in West Sumatra that still has road infrastructure problems which is stuck on public accessibility. This thesis discusses about the implementation accessibility support of infrastructure development by the government of Nagari Pandai Sikek. This research was conducted with a qualitative approach that uses the concept of rural development, accessibility and infrastructure development of rural roads. The results showed that on carrying out the construction of road infrastructure in Nagari Pandai Sikek from planning, implementation and maintenance of road infrastructure. there are still some obstacles in the implementation of development such as lack of planing contruction, so that the quality of the resulting lower and not using experts in road construction."

"Kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara wilayah timur dengan wilayah barat, masih menjadi isu strategis yang harus ditemukan strategi dan upaya untuk meminimalisirnya. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah timur Indonesia merupakan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan negara, yang masih memiliki kebutuhan tinggi untuk pembangunan infrastruktur, namun kapasitas fiskal rendah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1 menganalisis pengaruh proporsi belanja modal terhadap ketersediaan infrastruktur listrik, air bersih, jalan aspal, dan akses menuju sekolah dasar dan puskesmas dengan menggunakan asumsi jarak terdekat dari permukiman; dan 2 menganalisis pengaruh ketersediaan nfrastruktur listrik, air bersih, jalan aspal, dan akses menuju sekolah dasar dan puskesmas terhadap pembangunan manusia. Penelitian dilakukan di 129 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam rentang waktu tahun 2012 ndash; 2016. Metode penelitian menggunakan analisis kuadran dan analisis regresi linier dan berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi belanja modal maka ketersediaan infrastruktur akan semakin meningkat, dan semakin tinggi ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan capaian pembangunan manusia pada setiap komponennya. Infrastruktur yang memiliki daya ungkit paling besar terhadap mayoritas komponen pembangunan manusia yaitu jalan aspal, sehingga menunjukkan bahwa konektivitas menjadi infrastruktur penting dalam pembangunan manusia. Namun demikian, berdasarkan hasil analisis kuadran, terdapat beberapa daerah yang memiliki proporsi belanja modal tinggi tetapi ketersediaan infrastruktur dasar rendah, dan daerah yang memiliki ketersediaan infrastruktur dasar tinggi namun capaian pembangunan manusia rendah. Oleh karena itu, diperlukan skema pengalokasian anggaran dan output infrastruktur yang tepat sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan manusia.

---

Regional disparities still be a main issues of regional development that hasn rsquo t been resolved yet. This fact is due to the most of them are backwash area, which is has high demand for public infrastructure, but low fiscal capacity. This study examines 1 the effect of the local government expenditure on the availability of infrastructure electricity, clean water, asphalt road, and access to primary schools and medical health center and 2 the effect of the availability of infrastructure electricity, clean water, asphalt road, and access to primary schools and medical health center on human development index. There are 129 districts cities in Sulawesi, Maluku, and Papua in the period of 2012 ndash 2016 as an objects of this study. This study uses quadrant analysis and multiple regression analysis.We find that the higher of local government expenditure, will increase the availability of infrastructure, and the higher of infrastructure rsquo s availability will increase human development index. The infrastructure which has the greatest leverage on the human development index is the asphalt road. It is indicate that connectivity becomes an important infrastructure in human development. Based on quadrant analysis results, there some types of regions, they are high local government expenditure with lack infrastructure rsquo s availability, and high infrastructure rsquo s availability with low human development index. Therefore, there is a need to improve the quality of budget allocation and output infrastructure schemes, so that it can give a significant impact on human development."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pembangunan infrastruktur berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia di Indonesia dalam cakupan kabupaten dan kota pada tahun 2018. Pembangunan manusia dalam penelitian ini dihitung dari besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan oleh UNDP dan diolah oleh BPS. Dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) terbukti adanya hubungan yang positif antara pembangunan infrastruktur dan IPM di Indonesia. Variabel infrastruktur yang memengaruhi IPM secara signifikan, adalah persentase jalan beraspal, jumlah perguruan tinggi, keberadaan sinyal internet 4G, akses terhadap listrik, air bersih, dan sanitasi. Sedangkan bank dan rumah sakit tidak terbukti berpengaruh terhadap IPM. Wilayah berstatus kota memiliki IPM lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten dan wilayah yang berada di Indonesia bagian barat memiliki IPM lebih tinggi dibandingkan wilayah yang berada di Indonesia bagian timur. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah agar dapat meningkatkan pembangunan manusia di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur yang signifikan memengaruhi IPM.

---

This study discusses the development of infrastructure that is positive for human development in Indonesia in the development of districts and cities in 2018. Human development in this study is calculated from the score in the Human Development Index (HDI) published by UNDP and processed by BPS. By using the Ordinary Least Square (OLS) method it is proven that there is a positive relationship between infrastructure development and HDI in Indonesia. Infrastructure variables that significantly affect HDI, are the percentage of asphalt roads, the number of universities, the presence of 4G internet signals, access to electricity, clean water, and sanitation. While banks and hospitals have not been proven to have an impact on HDI. Cities have a higher HDI compared to districts and regions in western Indonesia have a higher HDI than regions in eastern Indonesia. The results of this study can be considered by the government in order to improve human development in Indonesia through infrastructure development that significantly influences HDI."

"ABSTRACTInfrastruktur pedesaan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pertanian, pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan desa. Pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan dapat dicapai secara optimal yaitu dengan melibatkan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa statistik deskriptif dengan pengambilan data melalui survey, studi kasus, dan analisa arsip. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan berupa harta benda, dimana faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur pedesaan adalah faktor usia dan jenis pekerjaan. Dari hasil penelitian, adanya keterlibatan masyarakat tersebut dapat mendukung pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan, hal ini ditunjukkan dengan semakin baik nya aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

---

ABSTRACTRural infrastructure is very influential on agricultural growth, economic development, and village poverty alleviation. Development of sustainable rural infrastructure can be achieved optimally by involving the village community. This study aims to identify community involvement in sustainable rural infrastructure development. The research method used is descriptive statistical analysis with data collection through survey, case study, and archival analysis. Furthermore, the results of the research show the form of community involvement in rural infrastructure development in the form of property, where factors that influence the community to participate in rural infrastructure development are the factors of age and type of work. From the results of the study, the involvement of the community can support the development of sustainable rural infrastructure, as indicated by better economic, environmental, and social aspects. "

"Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kawasan di Pulau Sumatra yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. JTTS terdiri dari 24 ruas dengan panjang 2.704 km yang menghubungkan titik paling utara Pulau Sumatra yang ada di Banda Aceh dengan titik paling selatan di Bakauheni, Provinsi Lampung. Kehadiran JTTS diharapkan menimbulkan dampak fiskal bagi pemerintahan berupa kenaikan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pembangunan JTTS terhadap penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan data penerimaan pajak daerah Pemerintah Kota/Kabupaten dan pajak pusat pda Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Pulau Sumatra dalam kurun waktu 2014 - 2020. Penelitian ini menggunakan metode Difference in Difference with multi time periods. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara pembangunan JTTS dengan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah.

---

.The Trans Sumatra Toll Road (JTTS) is one of the national strategic infrastructure projects that aims to increase regional development on Sumatra which is expected to support national economic growth. The JTTS consists of 24 segments with a length of 2,704 km that connects the northernmost point of Sumatra in Banda Aceh and the southernmost point in Bakauheni, Lampung Province. The presence of JTTS is expected to be a fiscal impact for the government in the form of tax revenue. This study aims to analyze the relationship of JTTS to central and local tax revenues. This study uses data on local tax revenues from the City/Regency Government and the central tax office of the Tax Service Office (KPP) on Sumatra in the period 2014 to 2020. This study uses the Difference in Difference method with multi time periods. The results showed that there was a positive relationship between JTTS and central and local tax revenues."

"Literatur yang menghubungkan modal sosial dan capaian pendidikan terus berkembang. Akan tetapi, studi-studi sebelumnya lebih fokus pada modal sosial yang diakumulasi dari dalam rumah tangga untuk anak umur 6-18 tahun. Sementara itu, modal sosial juga dapat diakumulasi dari komunitas di luar rumah tangga. Untuk itu, penelitian ini mengestimasi hubungan modal sosial baik yang diakumulasi dari dalam rumah tangga maupun dari komunitas, dengan capaian pendidikan, menggunakan data level individu di Indonesia pada tahun 2014. Modal sosial komunitas diukur dengan kemudahan mendapatkan pertolongan keuangan dari tetangga, kesamaan domisili selama lima tahun terakhir, kehadiran ayah dan ibu, banyaknya anak, kehadiran kakek dan/atau nenek, ijazah pendidikan kepala rumah tangga, pentingnya tingkat pendidikan dalam memilih kepala daerah. Capaian pendidikan diukur dengan partisipasi sekolah anak umur 6-24 tahun. Estimasi dampak modal sosial terhadap capaian pendidikan menggunakan metode regresi logistik. Dengan mengontrol karakteristik anak, karakterisik rumah tangga, karakteristik komunitas dan efek modal sosial yang diakumulasi dari dalam rumah tangga dan komunitas, penelitian ini menemukan bahwa besarnya modal sosial yang dimiliki rumah tangga berhubungan dengan tingginya probabilitas partisipasi sekolah anak di rumah tangga tersebut.

---

There is a continues growing body of literature on social capital and its relationship to education attainment. Yet, previous studies focused more on social capital which accumulated within households among children 6 18 years old cohort. Meanwhile, social capital can also be accumulated from communities outside the home. This study investigate social capital relationship both accumulated from within the household and from the community, on educational attainment, using individual level data in Indonesia in 2014. Community social capital is measured by the ease of obtaining financial assistance from neighbors, domicile similarities last five year, presence of father and mother, number of children, presence of grandparents and or grandmothers, education certificate of household head, importance of education level in choosing the region head. Educational attainment is measured by school participation of children 6 24 years old cohort. Estimate the relationship of social capital on educational attainment using logistic regression methods. By controlling characteristics of children, household characteristics, community characteristics and effects of social capital accumulated from within households and communities, this study found that the magnitude of social capital held by households is related to the high probability of children school participation in the household."

"Pembangunan ekonomi berkelanjutan seharusnya tidak hanya ditanggung oleh pemerintah sebagai aktor utama. Kehadiran sektor swasta yang dapat menciptakan shared value melalui operasi bisnis mereka diperlukan dalam mempertahankan pembangunan ekonomi masyarakat local di mana perusahaan beroperasi. Untuk mencapai hal tersebut, private-community partnership mampu menjadi cara yang potensial bagi bisnis meningkatkan competitive advantage-nya dan di saat yang sama mengembangkan perekonomian masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model terkait private-community partnership dengan meneliti bisnis penggemukan domba Alifa Farm. Hasil pemodelan menggunakan pendekatan system dynamics menunjukkan pentingnya pasokan bakalan atau bibit domba dalam mempertahankan pengembangan program kemitraan. Oleh karena itu, alih-alih memfokuskan kemitraan pada program penggemukan domba, program pengembangbiakan domba merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah pasokan bakalan domba tersebut. Hasil simulasi dari intervensi menunjukkan peningkatan jumlah warga di komunitas lokal yang dapat merasakan manfaat kemitraan. Maka dari itu, kerja sama antara Alifa Farm dan pemerintah diperlukan untuk menyukseskan intervensi kebijakan tersebut.

---

Sustainable economic development should not just be borne by government as the primary actor. The presence of private sectors that could create shared value through their business operation is needed to take a role in sustaining their local community’s economic development. Private-community partnership is a potential way for businesses to gain competitive advantage while also fostering its local community. Therefore, this research aims to construct a model regarding private-community partnership by studying Alifa Farm’s sheep-fattening business. Key variables along with their interdependences and interrelations in this business-community partnership are identified and modelled by using system dynamic methodology. The simulation results show the importance of lamb supply in sustaining the development of the partnership programs. Therefore, instead of focusing its shared value only through sheep fattening partnership program, sheep breeding program is an alternative to solve the lamb supply issues while expanding Alifa Farm’s role in sustaining and developing the local community’s economic development. The simulation’s result from the intervention shows an increased number of citizens in the local community who are able to experience the benefit of the partnership. However, public-private-partnership with the local government is needed to realize the economic development potential of the intervention."