Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis tentang preferensi investasi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia terhadap Sukuk. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada empat perusahaan asing yang mempunyai pengaruh signifikan di pasar Indonesia. Keempat perusahaan tersebut diperkenalkan melalui testimonial di website BKPM. Kuesioner terdiri lima bagian, yaitu Understanding Sukuk, Investment Behavior, Investment Decision, Type of Sukuk, dan Valuation Market to Sukuk. Perusahaan asing yang disurvey menunjukkan minatnya masih rendah untuk berinvestasi di Sukuk. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman terhadap Sukuk, termasuk penilaian terhadap Sukuk dan keputusan investasi perusahaan di pasar Sukuk Indonesia. Informasi yang terkumpul dari kuesioner ini akan menjadi tolak ukur indeks preferensi investasi di Sukuk dengan sistem penilaian. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi preferensi investasi keempat perusahaan asing terhadap Sukuk dan memberi saran yang dapat menarik perusahaan asing di Indonesia untuk berinvestasi di pasar Sukuk Indonesia.

---

This research analyzes the preference of foreign companies investment operated in Indonesia against Sukuk investment. The data is accumulated by distributing questioners to four foreign companies which give a significant impact in Indonesia market. Those four companies are introduced through testimonial in BKPM?s website. The questioner consists of five parts, namely Understanding Sukuk, Investment Behavior, Investment Decision, Type of Sukuk, and Valuation Market to Sukuk. Foreign companies which are surveyed in this research showed still low interest to invest to Sukuk.

This is because of the poor understanding about Sukuk, including an assessment of Sukuk and investment decisions of companies to Indonesian Sukuk market. The collected information from questioner will be a measurement of Index Preference of Investment in Sukuk. This Index is used for evaluate preference of those four foreign companies Investment through Sukuk and give some advices to attract the other foreign companies in Indonesia to invest in Indonesia?s Sukuk Market."

"Berdasarkan UU No. 44/Prp. Tahun 1960 clan UU No. 8 tahun 1971, kegiatan pengusahaan minyak clan gas bumi (migas) di Indonesia diserahkan pemerintah kepada Pertamina. Dari perspektif dunia bisnis, hal mi identik dengan pemberian hak monopoli kepada Pertamina pada industni migas di Indonesia, balk pada industri hulu maupun industri hilir. Kondisi mi bisa dimengerti setelah melihat peran clan arti yang sangat strategis dari industri migas bag kelangsungan pembangunan di Indonesia, baik dari segi penerimaan devisa clan penerimaan negara, maupun dari segi penyediaan energi dalam negeri. Tidak mengherankan apabila aspek politik dalam pengusahaan migas di Indonesia menjadi sangat dominan, karena adanya national interest untuk memelihara kedaulatan clan meningkatkan kemakmuran Indonesia. Namun, perkembangan baru yang terus mengarah kepada sistem perdagangan clan investasi bebas telah mempengaruhi kebijakan clan strategi kalangan bisnis maupun pemenintah. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan pasar global, Indonesia mau tidak mau harus ikut serta dalam komitmen-komitmen seperti AFTA, WTO clan APEC. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang sangat memenlukan modal clan teknologi dari luar, adanya deregulasi clan debirokratisasi akan sangat mempengaruhi daya tank untuk beninvestasi Iangsung di negara tersebut. Karya Akhir ml ditulis dengan perspektif sebuah perusahaan multinasional yang tertarik untuk memanfaatkan peluang-peluang bisnis di Indonesia pada industri hilir perminyakan. Ada beberapa hal yang menarik perusahaan multinasional untuk melakukan investasi pada industri hilir perminyakan di Indonesia, antara lain : antisipasi deregulasi UU perminyakan tentang monopoli Pertamina, pertumbuhan ekonomi yang pesat clan pasar yang sangat besar, serta keterbatasan fasilitas produksi Pertamina untuk memenuhi kebutuhan domestik yang semakin meningkat. Agar mendapatkan keunggulan bersaing pada industri hilir perminyakan pasca deregulasi nanti, perlu dilakukan positioning sedini mungkin di Indonesia. Usaha mi mencakup penyusunan strategi dengan penekanan pada aspek politik dari suatu pemasaran internasional. Namun, perlu adanya trade off yang optimal antara strategi national responsiveness clan international integration. Studi kasus pada Karya Akhir mi diarahkan pada strategi investasi langsung perusahaan pada industni minyak pelumas di Indonesia sebagal langkah awal untuk kegiatan-kegiatan Iebih lanjut di industri hilir perminyakan. Walaupun sampai saat mi secara umum industri hilir perminyakan di Indonesia masih dimonopoli oleh Pertamina, tetapi pemenintah sudah mulai membenikan peluang kepada swasta dalam industri minyak pelumas, baik melalui pembangunan Lube Oil Blending Plant (LOBP) dengan Pertamina maupun melalui pembangunan pabnik minyak pelumas dengan proses pendauran ulang. Pembahasan strategi korporat, strategi bisnis clan strategi pemasaran pada industni mmnyak pelumas dengan berbagai perangkat analisis sampai pada kesimpulan bahwa strategi memasuki pasar dengan keuntungan yang maksimum adalah melalui pendirian LOBP dengan Pertamina, dan strategi kepemitikan dengan resiko minimum adalah melalui pendirian perusahaan patungan (joint venture). Di samping itu, perusahaan disarankan melakukan strategi intensif melalul penetrasi pasar. Agar mendapatkan keunggulan bersaing dalam industri minyak pelumas di Indonesia, disarankan strategi generik fokus yang berorientasi pada diferensiasi produk. "

"Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif terhadap data kepustakaan atau data sekunder. Yang menjadi permasalahan adalah apakah pengambilalihan saham mayoritas lewat pasar modal oleh investor asing tunduk pada ketentuan investasi langsung atau tidak langsung dan apa akibat dari ketidakpastian hukum tersebut terdapat kegiatan investasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pandangan hukum tentang pembelian saham mayoritas melalui investasi portofolio oleh investor asing. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam upaya mengatasi dampak ketidakpastian hukum bagi investor asing pada investasi portofolio. Tesis ini menyimpulkan bahwa pengambilalihan saham mayoritas lewat pasar modal oleh investor asing tunduk baik pada ketentuan investasi langsung maupun ketentuan investasi tidak langsung pada saat pembelian saham mayoritas tersebut bertujuan mengambilalih perusahaan terbuka dan/atau berdampak pada perubahan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung oleh investor asing. Sumber permasalahan yang menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum pembatasan pembelian saham mayoritas oleh investor asing lewat pasar modal yaitu adanya adopsi hukum enterprised based definition sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia. Hal ini menyebabkan pertama, sulitnya pasar modal Indonesia memilah-milah jenis transaksi investasi portofolio yang bersifat spekulatif dan potensial merugikan yang berdampak sistemik; kedua, terjadinya benturan antara kepentingan pemerintah yang mengutamakan kepentingan nasional dan investor asing yang hendak melakukan pembelian saham mayoritas; ketiga, investor asing merasa diperlakukan tidak adil yang mengakibatkan keraguan investor dalam menanamkan modal di Indonesia.

---

This thesis utilizes a normative juridical research method of literature data or secondary data in its analysis. It attempts to identify whether the acquisition of majority shares through capital markets by foreign investors are subject to the provisions of direct investment or indirect investment regulations. It further analyzes the impact of these legal uncertainties on investment activities in Indonesia. The main objective of this thesis is to provide legal opinion concerning legal basis for acquiring majority shares through portfolio investment by foreign investors. Analysis of the impact of the legal uncertainties of the acquisition of majority shares by foreign investors will specify input for addressing problems arising from the uncertainties.

The thesis concludes that the acquisition of majority shares through capital markets by foreign investors are subject to both the provisions of direct investment and indirect investment if the intention of the foreign investors to acquire a company or to control the management of a company. The very roots problems of legal uncertainties of such acquisition emanates from legal adoption of enterprise based definition as stipulated in Indonesian Investment Law No. 25 of the year 2007.

This adoption has caused some constraints as follows: first, it is difficult for the Indonesian capital market to identify and to sort out the type of portfolio investment transactions that are speculative and potentially have unintended adverse impact which leads to systemic problems; secondly, the occurrence of conflict of interest between giving priority to national interests and the interests of foreign investors intending to acquire majority shares; third, the uncertainties of legal limitation of majority share acquisition cause doubts of investing in Indonesia as foreign investors feel that they are unfairly treated."

"Laporan magang ini merupakan studi yang membahas tentang hubungan yang terjadi antara aktifitas BUMD terhadap investasi baik itu investasi asing langsung maupun investasi domestik. Pemerintah daerah melakukan investasi selain melalui pengeluaran pemerintah juga dapat dilakukan melalui BUMD. Selain investasi publik yang dilakukan pemerintah, pihak swasta juga melalukan investasi. Penelitian ini ingin mengetahui hubungan antara investasi publik yang dilakukan dari BUMD, dengan menggunakan variabel revenue BUMD sebagai proxy dari investasi BUMD, terhadap investasi swasta yang terdiri dari investasi asing langsung dan juga untuk investasi domestik. Penelitian ini juga akan meneliti variabel-variabel lain yang berhubungan dengan variabel dependen tingkat investasi. Data yang digunakan adalah data yang per provinsi tahun 2006 hingga tahun 2012. Variabel independen lain yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto, Government Spending, populasi, dan density. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara kedua investasi tersebut adalah komplementer.

---

This internship report is a study that discusses the relationship between regionally-owned enterprise?s activity towards an investment in Indonesia both foreign direct investment and domestic direct investment. Local government make an investments not only through government spending but also through regionally-owned enterprises. Beside public investment by government, the private sector also do an investment.

This study want to investigate the relationship between public investment by regionallyowned enterprise, by using independent variabel revenue as a proxy of local public investment in Regionally-Owned Enterprises, to private investment consists of foreign direct investment and domestic direct investment.

This study will also examine other variabels associated with the dependent variabel which is foreign direct investment and domestic direct investment. The data used is data each province from 2006 until 2012. Other independent variables used is the Gross Regional Domestic Product, Government Spending, Population and Density. The result of this study showed that the relationship between the two investments are complementary."

"Telah banyak penelitian dilakukan untuk mempelajari perilaku investor dalambertransaksi di bursa-bursa dunia. Penelitian dalam tesis ini mempelajari polatransaksi dan kinerja investasi instrumen Efek saham berdasarkan berbagai tipeinvestor di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan data transaksi harianyang dibagi ke dalam tipe investor lokal detail dan asing, untuk periode bulanFebruari 2012 hingga bulan April 2013, didapatkan hasil bahwa, untuk kategoritipe investor Lokal dan tipe investor Asing, tipe investor Asing mempunyaiperilaku herding lebih kuat dibandingkan tipe investor Lokal. Pada kategori tipeinvestor Lokal detail dan tipe investor Asing, tipe investor Lainnya Lokal (OTD)mempunyai perilaku herding paling kuat dibanding tipe investor yang lain, dantipe investor Individu Lokal (IDD) mempunyai perilaku herding paling lemah.Perilaku positive feedback trading dilakukan oleh tipe investor Asing (F). Tipeinvestor Asing (F) memiliki pola investasi information-based models dan tidakditemukan tipe investor dengan pola investasi behavioral-based models.

---

A lot of studies have been performed to find out the presences of foreign investor,

institutional investor, and individual investor behavior when trading in the stock

exchange worldwide. This thesis studies the trading patterns and investment

performance of investor groups in Indonesia Stock Exchange. This study employs

the daily transaction data of local investor details dan foreign investor, covering

the period February 2012 up until April 2013. The results of this study

demonstrate that for investor domestic and investor foreign categories, foreign

investor had stronger herding than domestic investor. For investor domestic

details dan investor foreign categories, show that Others Domestic (OTD) investor

had the strongest herding meanwhile Individual Domestic (IDD) investor had the

weakest herding. Positive feedback trading associated with investor type Foreign

(F). Investor type Foreign (F) consistent with information-based models."

"Laporan magang ini mengevaluasi prosedur pengujian pengendalian yang dilakukan oleh KAP AAP Indonesia terhadap akun investasi Perusahaan Dana Pensiun X berdasarkan International Standard Audit (ISA) khususnya ISA 330. Dana Pensiun X merupakan perusahaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi perusahaan induknya – X (Persero) sehingga memiliki tanggung jawab penuh atas penerimaan, pengelolaan, dan pembayaran atas dana pensiun kepada pesertanya. Pengelolaan dana pensiun oleh Dana Pensiun X dialokasikan kepada investasi berupa real assets maupun financial asset. Prosedur audit yang dilakukan mencakup pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dilakukan melalui teknik inspeksi dokumen dengan tujuan menguji efektivitas pengendalian internal Dana Pensiun X. Hasil pengujian pengendalian menunjukkan pengendalian internal Dana Pensiun X telah dijalankan dengan secara efektif.. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prosedur audit yang dilakukan pada tahap audit lapangan dengan prosedur pengujian pengendalian khususnya atas akun investasi pada Dana Pensiun X, telah sesuai dengan standar dan teori yang berlaku.

---

This internship report aims to evaluate the test of control procedure performed by KAP AAP Indonesia particularly on Pension Fund Company X’s Investment account based on International Standard Audit (ISA) particularly ISA 330. Pension Fund X is an Employer Pension Fund (DPPK) company that organizes Pension Programs Defined Benefit (PPMP) for its parent company - X (Persero). Pension Fund Company X is a Pension Fund Employer Company (DPPK) which organizes a Definite Benefit Pension Program (PPMP) for its parent company - X (Persero) has full responsibility for the receipt, management, and payment of pension funds to participants. Pension Fund Company X allocates their pension funds into investment activities in real assets or financial assets. The audit procedure performed including test of control. Test of control carried out by auditing techniques including inquiry and inspection with the aim to the test the effectiveness of Pension Fund X’s internal controls. The results of the test of control indicate that Pension Fund’s internal controls have been carried out effectively.. The evaluation results show that the audit procedures of test of controls which performed at the end of the year field audit stage, especially for the investment account at Pension Fund X, are in accordance with applicable standards and theories.

"

"Sebagai salah bentuk perlindungan hukum terhadap investor, arbitrase investasi internasional memberikan sarana kepada investor asing untuk mengajukan klaim atas dasar perlindungan-perlindungan substantif yang menjadi hak investor. Dalam perkembangannya, tribunal arbitrase seringkali dihadapkan dengan isu korupsi yang dijadikan argumentasi oleh para pihak untuk menolak yurisdiksi tribunal atau meniadakan klaim pihak lain. Kondisi tersebut menimbulkan komplikasi dan ketidakpastian terkait perlindungan investor mengingat sarana terhadap arbitrase merupakan bentuk perlindungan prosedural bagi investor. Sifat dari tindak pidana korupsi yang luas, multi-dimensional dan memiliki sisi pemberi dan penerima juga berperan dalam menambah komplikasi permasalahan ini. Penelitian ini akan membahas komplikasi tersebut serta mengkaji kesiapan hukum investasi Indonesia dalam menghadapi permasalahan tersebut.

---

As one of a form of protection toward investors, international investment arbitration provides a way for foreign investor to file a lawsuit based on the substantive protection provided to them as a right. In its development, arbitral tribunal often faced with an issue of corruption that serve as a killing argument against the claim of other parties, this condition has the potential to complicate the issue and create uncertainty towards investor protection in which the international investment arbitration itself serves as a procedural protection of investor. The nature of the corruption which is broad, multi-dimensional, and got supply and demand side in it, furtherly complicate the issue. This study will discuss on this complicated issue and review about the readiness of Indonesian Investment Law to deal with the issue."

"Tesis ini membahas implementasi Kerjasama Subregional IMT-GT yang terfokus pada strategi pertama mengenai investasi dan perdagangan di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu dan Kepulauan Riau. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terdapat dua temuan. Pertama, tren investasi dan perdagangan dalam Kerjasama Subregional IMT-GT cenderung didominasi oleh Malaysia. Kedua, terdapat indikasi bahwa Indonesia belum mengoptimalkan kerjasama subregional tersebut. Mempertimbangkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan kerangka kerjasama yang bottom up dan melakukan studi atau kajian khusus mengenai kerjasama subregional serupa yang terdahulu maupun kerjasama subregional saat ini, dalam rangka mengoptimalkan manfaat kerjasama subregional tersebut.

---

This thesis explores the implementations of IMT-GT subregional cooperations that focus on the first strategy about investment and trade in Bengkulu and Riau Island Provinces. The research methods of this paper were qualitative and explanative research. Based on the research, there are two findings; first, trends of investments and trade were dominated by Malaysia. Second, there are indications that Indonesia has not optimized this subregional cooperation. According to those findings, there are two recommendations; first, the need of a new approach towards bottom up cooperations is very crucial. Second, the need of a specific study related to any subregional cooperation that would enhance the benefits of such cooperations."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional, dalam hal ini manajemen dana kepemilikan dan kepemilikan bank, asuransi, sekuritas dan lembaga keuangan lainnya mengenai kebijakan pembayaran dividen dan keputusan perusahaan dalam membayar dividen di Indonesia untuk periode 2008 hingga 2017. Selain itu terhadap kepemilikan institusional, penelitian ini juga meneliti beberapa variabel terkait yang dapat mempengaruhi kebijakan pembayaran dividen di Indonesia. Kami menemukan bahwa kepemilikan manajemen dana tidak signifikan dan berkorelasi negatif dengan kebijakan pembayaran dividen di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen dana tidak dapat mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan dan tidak dapat menjalankan fungsi pemantauan dengan baik. Hasil penelitian untuk kepemilikan bank, asuransi, sekuritas dan lembaga keuangan lainnya juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan dalam mempengaruhi kebijakan pembayaran deviden. Hasil penelitian konsisten dalam distribusi sampel perusahaan yang memiliki total aset besar dan total aset kecil.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the effect of institutional ownership, in this case the management of ownership and ownership of banks, insurance, securities and other financial institutions regarding dividend payment policies and company decisions to pay dividends in Indonesia for the period 2008 to 2017. In addition to institutional ownership , this study also examines several related variables that can influence dividend payment policies in Indonesia. We find that ownership of fund management is insignificant and negatively correlated with dividend payment policies in Indonesia. This finding shows that ownership of fund management cannot influence company management policies and cannot carry out monitoring functions properly. Research results for bank ownership, insurance, securities and other financial institutions also show insignificant results in influencing dividend payment policies. The results of the study are consistent in the distribution of sample companies that have total large assets and small total assets."

"Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja denganskema omnibus law salah satunya dilandasi oleh semangat untuk meningkatkanekosistem investasi di Indonesia. Pengundangan ini dilatarbelakangi oleh kondisipengaturan investasi saat ini yang tidak harmonis antar sektor dan wilayah. Pengaturaninvestasi asing seringkali tumpang tindih bahkan bertentangan satu dengan yanglainnya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua pokok permasalahan, yaitu: (1)Bagaimana pengaturan investasi asing di Indonesia sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?; dan (2) Bagaimana pengaturaninvestasi asing dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjasebagai upaya meningkatkan aliran modal asing ke Indonesia?. Adapun penelitian inibersifat yuridis normatif dengan mengkaji regulasi terkait dengan Investasi Asing. Padaakhirnya, telah diperoleh kesimpulan bahwa saat ini pengaturan Investasi Asing diIndonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagaimanabeberapa pasalnya telah diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.Beberapa perubahan krusial dalam UU Cipta Kerja sebagai upaya meningkatkan ikliminvestasi asing di Indonesia antara lain dilakukan dengan penyederhanaan perizinan danpersyaratan investasi, serta perubahan beberapa ketentuan pajak, tanah, imigrasi,ketenagakerjaan, perseroan terbatas, dan kawasan ekonomi khusus.

---

The promulgation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with theomnibus law scheme is aim to improve foreign direct investment ecosystem inIndonesia. This legislation is motivated by the current condition of foreign directinvestment regulation that are not harmonious between sectors and regions. foreigndirect investment regulation often overlap and even conflict with one another. Based onthis, there are two main problems, namely: (1) How was the foreign direct investmentregulations in Indonesia before the enactment of Law Number 11 of 2020 concerningJob Creation?; and (2) How are the foreign direct investment regulations in LawNumber 11 of 2020 concerning Job Creation as an effort to increase the flow of foreigncapital to Indonesia? This research is normative juridical by examining regulationsrelated to foreign direct investment. In the end, it has been concluded that currently theregulation of foreign direct investment in Indonesia is regulated in Law no 25 of 2007concerning Investment as several articles have been amended in Law no. 11 of 2020concerning Job Creation. Some of the crucial changes in the Job Creation Law as aneffort to improve the foreign investment climate in Indonesia include simplifyinglicensing and investment requirements, as well as amending several provisions on taxes,land, immigration, labor, limited liability companies, and special economic zones"