Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya-upaya menyiasati risiko ekonomi akibat kenaikan harga atau bentuk risiko lainnya bertujuan untuk menjamin kualitas kehidupan ekonomi yaitu kegiatan ekonomi masyarakat luas dalam penyediaan dan pendistribusian BBM. Indikatif ekonomi tersebut seyogyanya dapat diidentifikasi, diukur, dipantau dan dikendalikan secara berlanjut guna mengurangi dampak kerugian yang timbul akibat aktifitas ekonomi global. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu sistem yang berperan aktif dalam mengendalikan risiko ekonomi atau disebut dengan Manajemen Risiko yang ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya yang berisikan langkah-langkah antisipatif maupun pengendalian berbagai potensi risiko terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM yang dapat mempengaruhi ekonomi regoinal. Rekomendasi regional yang dihasilkan oleh manajemen risiko berupa program kegiatan atau langkah-langkah strategis untuk menciptakan kondisi ekonomi masyarakat kearah kondusif dan konstruktif. Keberadaan Manajemen Risiko disetiap tingkatan provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat sebagai bagian proses edukasi dalam penanganan suatu risiko ekonomi secara regional yang dapat diantisipasi sebelum krisis sesungguhnya terjadi. Ini merupakan bagian penting dari tugas komite BPH Migas untuk menjabarkan dalam konteks membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola kebijakan ekonomi regional di era yang penuh ketidakpastian informasi. Peran manajemen risiko tentunya segera dapat mengantisipasi melalui suatu pendekatan berupa rancangan program-program ekonomi untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kondusif dan konstruktif.

---

The efforts of strategy of economic risk as result of a hike in price or the form of other risk aims to guarantee the quality of the economiy life, that is economic activity of public at large in of Oil fuel supply chain. The indicative Economy should be indentified, measured, monitored and controlled continuously to reduce impact of losses due to the global economy activity. Hence it takes the presence of a system wich played the role oc active in the control of the risk of economic or called Risk Management devoted to any recommendations to the Local Government and other Stakeholders which consist of anticapatory steps or controlling of a variety of the potential risk against of Oil Fuel Supply Chain that affect the regional economy. A recommendation that is produced by Risk Management in the form of a program of activity or steps strategic to create the public economy at conducive and constructive condition. The existence of Risk Management of luminance tiers of provincial and District /City is expected to be as part of a process means of education in handling a risk economic regional that can be anticipated before the crisis actually going on. It constitutes the essential part of the duty of BPH Migas committee to detailing in the context of help Local Government in managing the economic policy of regional in the era full of uncertainty information. The role of risk economic programs to create the socio economic diversities a society that conducive and consturctive."

"Sesuai dengan SE No. S-29/PJ.43/2003 telah diatur bahwa diskon penjualan bukan merupakan objek pajak penghasilan, namun terdapat kasus yang menyebabkan diskon penjualan dikenai pajak penghasilan, sehingga perlunya melakukan perencanaan pajak dalam mengatasi hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan diskon penjualan yang diterapkan oleh PT PQR dalam transaksi jual-beli serta risiko pajak yang ditimbulkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, dan menganalisis perencanaan pajak dalam penerapan kebijakan diskon di PT PQR. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu, berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dalam pemberian diskon penjualan oleh PT PQR terdapat persyaratan yang menyebabkan perubahan makna diskon menjadi hadiah. Perencanaan pajak dilakukan dengan menganalisis resiko pajak atas masing-masing jenis diskon sehingga dapat menerapkan kebijakan diskon yang tepat.

---

In accordance with SE No. S- 29/PJ.43/2003, it is stated that discount sales is clearly not an object of income tax. However, there are still some cases that caused sales discount is being imposed with taxable income. Therefore, tax planning is necessary to tackle this occurrence. The aim of this study is to analyze the policy of discount sales, which applied by PT PQR in the sales transaction along with tax risks that caused based on the results of tax audits as well as to analyze the tax planning in the implemantation of discount policy in PT PQR. This study is conducted with qualitative approach and also using qualitiative as techniques of data collection. The results of this study is based on the output of tax audits regarding the discount sales granting by PT PQR, in which, there are several requirements that cause the changes the meaning of discount into a bounty. Tax planning is done by analyzing the tax risks on each type of discount so that, the discount policy can be applied properly. "

"Penelitian ini menggambarkan tentang penyimpangan dan kejahatan dalam prosespendistribusian Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Hal ini tentunya pasti terjadisebagai risiko dari sebuah kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah.Sebab dari terjadinya penyimpangan dan kejahatan dalam pendistribusian BBMsubsidi yang diduga tidak tepat sasaran tersebut masih bias, atau berbagai macam,bisa karena Pertama, perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM industridengan subsidi sehingga menjanjikan keuntungan yang besar. Kedua, tidakadanya peran para yang mempunyai kewenangan menjalankan regulasi untukmelaksanakan tugasnya dengan baik akan tetapi malah memberi kesempatan danpeluang atau bahkan ikut serta melakukan kepada penyelewengan yang berpotensikerugian negara tersebut. Ketiga, bisa karena budaya melaut masyarakat sudahmulai digeser dan diinterfensi oleh bujuk rayu penyimpangan dan kejahatan yangpada akhirnya membuka peluang berbagai pihak untuk melakukan hal yang samakarena sudah dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Kegiatan illegal mengambil asetNegara berupa BBM bersubsidi dikarenakan lemahnya system dan regulasi yangdibangun, unsur kelalaian atau kesengajaan dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab dari Instansi kepanjangan tangan Pemerintah yang sengaja memberikesempatan dan peluang penyimpangan dan kejahatan tumbuh dan berkembangmenjadi sebuah pola yang yang berinteraksi dengan masyarakat bahkan sudahdibungkus dengan suatu kebijakan resmi yang mengelabuhi hukum serta petugaspelaksananya sendiri. Metoda yang tepat guna mengetahui, mengeliminir,mengantisipasi, dan menanggulangi risiko keamanan dalam bentuk berbagaimodus operandi penyimpangan dan kejahatan yang timbul dan berkembangkarena lemahnya suatu regulasi dan aturan yang telah dibuat berkaitan denganpendistribusian BBM bersubsidi kepada kapal Penangkap dan Pengangkut ikanyanga ada di kawasan pelabuhan perikanan Indonesia kemudian sangatdiperlukan. Maka terhadap risiko-risiko keamanan yang akan muncul tersebutharus segera diambil suatu keputusan atau tindakan, oleh karenanya risiko yangakan atau sudah terjadi itu harus dikelola dengan baik melalui Manajemen Risiko.

---

This study describes the irregularities and crimes in the process of distribution ofsubsidized oil fuel. This is certainly bound to happen as the risks of an activitythat is being implemented by the Government. Because of the occurrence ofirregularities and crimes in the distribution of fuel subsidies allegedly not theright target is still biased, or various kinds, could be because First, a high enoughprice difference between fuel subsidy so promising industry with huge profits. Second, the absence of which has the role of the regulatory authority to carry outhis duties running well but instead gave a chance and an opportunity or evenparticipate do to misuse the potential losses to the state. Third, because theculture of fishing communities can already begin to be shifted and diinterfensi by persuasion irregularities and crimes that ultimately opens opportunities various parties to do the same because it was regarded as a habit. State asset illegal activities take the form of subsidized fuel due to a weak regulatory system and built, the element of negligence or intentional misconduct of the elements is not responsible of the agency arm of Government that deliberately giving a chance and opportunity of misuse and crime grow and develop into a pattern that interact with people even already wrapped with an official policy to fool the law and its implementing its own officers. Appropriate method to determine, eliminate, anticipate and cope with security risks its the form of various modus operandi irregularities and crimes that arise and thrive because of the weakness of aregulation and rules that have been made relating to the distribution of subsidized fuel to ship Catchers and Transporters yanga fish in the region Indonesian fishingport then indispensable. Then against the security risks that would arise should be immediately taken a decision or action, therefore, a risk that will be or is already happening, to be well managed through Risk Management."

"Kenaikan permintaan energi perlu didukung oleh suplai energi yang dapat ememnuhi permintaan. Adanya keterbatasan sumber daya energi dan keterbatasan kemampuan keuangan untuk sektor energi, maka perlu dilakukan perencanaan energi terpadu. Di sektor transportasi, faktor utama yang mempengaruhi permintaan BBM adalah kenaikan jumlah kendaraan dan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, diperkirakan permintaan energi akan terus meningkat. Secara umum metode proyeksi dibagi menjadi dua, proyeksi kualitatif dan proyeksi kuantitatif. Metode kuantitatif, yang menggunakan data historis dapat dikelompokan menjadi dua kategori model, yakni model deret waktu, atau time series dan model proyeksi asosiatif (Associative causal). Dalam skripsi ini dipilih satu metode dari masing-masing model, dan satu metode ekonometri. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa Barat yang sedang berkembang, meningkatkan laju perekonomiannya akibat perkembangan kegiatan pariwisata maupun usaha pertanian dan perkebunan, sehingga perlu dilakukan kajian mengenai tata niaga BBM yang terkait dengan moda transportasinya. Elastisitas permintaan premium terhadap pendapatan cukup tinggi di Kabupaten Cianjur, sebesar 5,5 hal ini berarti, dengan kenaikan PDRB berubah sebesar 1% maka kenaikan permintan akan berubah sebesar 5,5%. Untuk solar elastisitas sebesar 3,8. Metode time series yang digunakan adalah metode linear dan eksponensial, diantar kedua metode itu, metode eksponensial yang paling baik. Dengan acuan data BBM nasional, metode regresi jamak dengan menggunakan variabel bebas jumlah kendaraan, PDRB, Panjang jalan, Panjang jalan aspal adalah metode yang paling baik menggambarkan proyeksi permintaan premium dan solar, sehingga untuk kabupaten Cianjur yang merupakan bagian dari BBM nasional metode ini pula yang terbaik, tentunya setelah didukung dengan data-data yang menunjang. Untuk analisis infrastruktur, dilakukan estimasi permintaan dan suplai klaster. Kabupaten Cianjur dibagi menjadi 3 Wilayah Pembangunan, WPU (Wilayah Pembangunan Utara) dibagi menjadi 3 klaster, klaster WPT (Wilayah Pembangunan Tengah) dan WPS (Wilayah Pembangunan Selatan). Penambahan SPBU baru dibutuhkan pada tahun 2017, dengan 1 SPBU di wilayah WPT dan pada tahun 2009, dengan 1 SPBU di WPS.

---

The increase of energy demand should be supported by the energy supply to fulfill the demand. Taken into consideration depletions of energy resources and limitation of financial ability for energy sector an integrated energy planning is needed. In transportation sector main factor that affect demand of fuel are vehicle and income, increasing in these variables, will increase demand of fuel. There are two general approaches to forecasting, quantitative forecasts and qualitative forecasts. Quantitative forecast use mathematical models that rely on historical data (time series model) and/or causal variables to forecast demands.

For this final assignment choosen one method for each time series and causal model, and also one econometric model. Cianjur district, is one of developing district West Java province, increasing rate of economy with support of farm and travel sector, its necessary to make study of fuel distribution relate with transportation sector Elasticity demand of premium is 5,5, it means increasing PDRB for 1% will caused demand increasing about 5,5%. For automotive diesel oil, the elasticity is about 3,8. Time series method, we use linear method and exponential method, between this two methods, exponential is better than linear method.

Based on fuel national data, regression method using four independent variables; total vehicles, PDRB, lenght of road, Lenght of good road, is the best method among all method, we can conclude that for Cianjur consumption which is a part of national consumption, the best method is regression too, of course after supported with appropriated data. For infrastructure analysis, cluster demand and supply estimation. Cianjur district consist of 3 Developing area, WPU (North developing area) divided into 3 cluster, WPT (Middle developing area), WPS (South developing area). New Fuel station, need on 2017, with 1 new fuel station at WPT and on 2009, with 1 new fuel station for WPS."

"Skripsi ini menganalisis perubahan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Pupuk Bersubsidi. Skripsi ini menganalisis perubahan kebijakan PPN atas pupuk bersubsidi berdasarkan tujuan serta ditinjau dari Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PPN dibayar pemerintah pada bagian harga pupuk yang disubsidi merupakan salah satu bentuk grant untuk menurunkan harga jual pupuk bersubsidi. PPN dibayar pemerintah pada bagian harga pupuk yang disubsidi dapat menggunakan terminologi PPN terutang tidak dipungut sebagian sehingga sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM.

---

This paper discusses analysis of changing the Value Added Tax policy for subsidized fertilizer. This paper analyzes the Value Added Tax policy for subsidized fertilizer based on the purpose and terms of the law No. 42/2009 about VAT and Sales Taxes on Luxury Goods. This study is a qualitative research with descriptive design.

The results indicate the VAT paid by the government on the price of subsidized fertilizer is one form of grants to lower the selling price of subsidized fertilizer. VAT paid by the government on the price of subsidized fertilizer that can be used terminologies are free of VAT owed partly to match the Law No. 42/2009 about VAT and Sales Taxes on Luxury Goods."

"Sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia menganut mekanisme pemungutan yang dikenakan atas dasar pertambahan nilai (value added) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dapat bertindak sebagai pabrikan, importir, agen utama atau distributor utama. Dengan kata lain, sistem Pajak Petambahan Nilai dikenakan karena adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi, dan berlakunya mekanisme kredit pajak (metode faktur pajak). Termasuk Pajak Pertambahan Nilai dari penjualan bahan bakar minyak yang merupakan komoditi terbesar di Indonesia yang digunakan di berhagai sektor baik industri, rumah tangga, transportasi dan sektor usaha lainnya yang sangat tergantung dengan bahan bakar minyak.Kebijakan yang diberikan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas bahan bakar minyak adalah kebijakan sentralisasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai secara terpusat atau tempat terulangnya pajak secara terpusat. Hal ini akan mempengaruhi kepatuhan perpajakan dalam hal ini kepatuhan di bidang Pajak Pertambahan Nilai baik secara formal maupun secara material. Pertamina melaksanakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan bahan bakar minyak yang tersebar di seluruh Indonesia oleh seluruh unit pemasaran yang berjumlah 8 unit dan dari masing-masing unit ini diperluas lagi menjadi cabang-cabang atau Depot atau lnstalasi yang ada di seluruh Indonesia.Dalam sistem sentralisasi diperlukan banyak sekali waktu bagi informasi untuk mengalir keatas melalui rantai komando dan bagi keputusan untuk mengalir ke bawah, sementara sentralisasi juga menuntut sejauh mana para bawahan terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian pada dasarnya sentralisasi dan desentralisasi bukan merupakan suatu batasan yang terpisah melainkan suatu kelanjutan (continum) dari suatu komunikasi/informasi/data sehingga suatu keputusan dapat diambil secara tepat.Melalui analisis teknik kuantitatif berupa metode penelitian asosiatif atau hubungan untuk mengetahui pengaruh kebijakan sentralisasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bahan bakar minyak terhadap kepatuhan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai, dapat diketahui apakah terdapat korelasi variabel independen dengan variabel dependen berupa variabel kebijakan sentralisasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan bahan bakar minyak terhadap variabel kepaluhan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai. Dari analisis korelasi antar variabel tersebul terdapal dua sub variabel independen yaitu sistem informasi dan pengamhilan keputusan yang ditunjukkan melalui indikator berupa sumber informasi, proses informasi dan output informasi, sementara yang menjadi indikator dari sub variabel pengambilan keputusan adalah proses pengambilan keputusan. Dalam variabel dependen berupa kepatuhan perpajakan memiliki dua sub variabel yailu kepatuhan formal dan kepatuhan material, diharapkan dapal memberikan jawaban hipotesis yang diprediksi sebanyak 14 hipotesis.Dari analisis korelasi diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara variabel independen dengan variabel dependen atau kebijakan sentralisasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan perpajakan sebesar 48.6% sedangkan sisanya sebesar 51.4% dipengaruhi oleh faktor lain. Namun demikian masih diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut perihal keakuratan data pemungulan Pajak Pertambahan Nilai serta perlu adanya koordinasi tentang data pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan seluruh Unit/Cabang yang melaksanakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sehinga pengambilan keputusan di tingkat pusat untuk menyajikan data berupa Iaporan pemungutan Pajak Penambahan Nilai sudah dapat diyakini kebenarannya.

---

Collection system of Value Added Tax in Indonesia adopts a mechanism based on the value added goods produced or submitted by Taxable Entrepreneur that may in form of manufacturer, importer, main agent or distributor. In other word, the Value Added Tax is imposed for the delivery of Taxed Goods or Services, imposed gradually both in production and distribution lines, and the adoption of tax credit mechanism. Include of value added tax from fuel oil sales which is the biggest commodity in Indonesia used in various sectors of industry, household, transport and other that greatly dependent on oil fuel.

The policy of Value Added Tax on Fuel oil sales is centralized in producer?s level, which that is, Pertamina. This policy would he very influential toward the procurement of tax obligation, in this case, tax compliance in formal and material compliance. Pertamina performs value added tax collection centrally upon oil fuel sales throughout Indonesia by the entire eight sales units, and expanded from these units into branches or depots or installations that exist in Indonesia.

In centralization system needs many times for information to emit a stream to the above of passing to enchain commando and for decision to emit a stream of downwards, whereas centralized also claim how far involved in subordinates of decision making. The principle of between centralization and decentralization does not separate principle, but it is a continuum from communication so that the decision may be taken quickly.

Through quantitative analysis technique by associative research method or correlation to find out the influence of centralized value added tax collection policy on oil fuel against tax obligation accomplishment in Value Added Tax, would be recognized is any correlation between independent variable and dependent variable in form of policy of centralized to collect fuel oil of value added tax with tax compliance. Based on both correlation analysis from the independent variable, the centralization policy, there are two sub-variables; information system and decision making indicated by infomation source, information process and information output, while the decision-making variable is the process of decision making. The dependent variable in the form of tax obedience comprises two sub-variables; formal obedience and material obedience, hopefully, may provide hypothetical answers, which are to be predicted consist of eight hypotheses.

From the correlation analysis, resulted a relation data, which are: a significant positive correlation between independent variable and dependent variable or in this context, said to be that there is a significant correlation and positively between the policy of centralized Value Added Tax collection against tax obedience in Value Added Tax is showed 48,6% and it is showed 51,4% is influenced by the other factors. But it would be needed about accuracy and coordination of data collection so that can be made a true decision would be reported of value added tax."

"Penelitian ini fokus pada kebijakan diversifikasi energi melalui pemanfaatan biodiesel sebagai campuran minyak solar pada sektor transportasi PSO Public Service Obligation di Indonesia. Tujuan penelitian menganalisis perkembangan kebijakan diversifikasi energi melalui pemanfaatan biodiesel sebagai campuran minyak solar; menganalisis tingkat keberhasilan implementasi kebijakan; serta menganalisis faktor ndash; faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran dan harga biodiesel di Indonesia menggunakan model simultan 2SLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 harga biodiesel masih lebih tinggi dari harga minyak solar; 2 kewajiban memanfaatan biodiesel ini mampu meningkatkan kapasitas produksi, konsumsi dan penawaran biodiesel Indonesia; 3 realisasi pemamfaatan biodiesel lebih rendah dari target yang diharapkan pemerintah 4 faktor ndash; faktor yang mempengaruhi permintaan biodiesel adalah konsumsi biodiesel sebelumnya dan GDP. Sementara penawaran biodiesel dipengaruhi harga biodiesel, kapasitas produksi dan penawaran biodiesel periode sebelumnya. Harga biodiesel berhubungan kuat dengan harga CPO dan harga minyak bumi.

---

This study focuses on energy diversification policy through the biodiesel utilization for transportation sector Public Service Obligation in Indonesia. The aims of the study are to describe the latest information about diversification energy policy through biodiesel utilization as mixed diesel fuel to analyze the achievement of policy implementation of the biodiesel utilization and to describe the affecting factors of biodiesel price, demand and supply in Indonesia using simultant equation and estimation of Two Stage Least Squares method 2SLS.

The results of the study show that 1 the biodiesel price is still higher than fuel price solar 2 The biodiesel utilization policy is able to increase biodiesel production capacity, demand and supply 3 Realization of biodiesel utilization is still lower than government target 4 factors that affect demand for biodiesel in Indonesia are biodiesel consumption period in last year and GDP. While the biodiesel supply is influenced by biodiesel price, production capacity and biodiesel stock. The biodiesel price has relationship with CPO price and oil price."

"Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap bahan bakar minyak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga membawa eksternalitas negatif yaitu polusi udara. Usulan pengenaan cukai atas BBM ini sudah diusulkan oleh Badan Kebijakan Fiskal sehingga skripsi ini akan mengkaji usulan tersebut mengenai potensi pengenaan cukai atas bahan bakar minyak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Penelitian ini menganalisis pengenaan cukai atas bahan bakar minyak dengan mengaitkan teori Legal character cukai milik Sjibren Cnossen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukai atas bahan bakar minyak sudah memenuhi karakteristik cukai yaitu selectivity in coverage dengan indikator objek cukai merupakan barang dan jasa tertentu yang diatur dalam undang-undang, tujuan pemungutan cukai lebih menitikberatkan kepada fungsi regulerend, terdapat pengawasan secara fisik oleh pemerintah atau otoritas pajak, dan pengenaan cukai hanya dilakukan di salah satu mata rantai produksi atau distribusi, dan jenis tarif yang dikenakan berbeda tergantung pada jenis atau jumlah barang, memenuhi karakteristik discrimination in intent dengan indikator untuk mengompensasi biaya eksternalitas dan untuk mengendalikan konsumsi, dan terakhir memenuhi karakteristik Quantitative Measurement dengan menggunakan sistem pembayaran. Pengenaan cukai atas bahan bakar minyak ini sudah diterapkan di berbagai negara di dunia khususnya negara Thailand dan Filipina.

---

Indonesian people's consumption of fuel oil always increases every year so that it brings negative externalities for the air pollution. The proposal for the imposition of excise on gasoline has been proposed by the Fiscal Policy Agency (Badan Kebijakan Fiskal) so that this thesis will examine the information regarding the potential imposition of excise on gasoline. This research used post-positivist through literature studies and in-depth interviews. This research based on theory Legal Character Excise by Sjibren Cnossen. The results showed that the impositions of excise tax on petrol has already considered excise, which are Selectivity in Coverage with indicators being certain goods and services regulated in legislation, the purpose of tax collection is more focused on regulerend purpose, excise tax are only carried out in one of the production or distribution links, and different types of tariffs depend on the type or quantity of goods, meet characteristics Discrimination in the Intent with indicators to compensate for the costs of externalities and to increase consumption, and finally according to characteristics Quantitative Measurement. The imposition of excise tax on petro has already been applied in various countries in the world such as Thailand and Philippine."