Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran evaluasi terhadap implementasi sistem rujukan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Tangerang Selatan dan RSU Bhineka Bakti Husada. Gambaran evaluasi sistem rujukan dapat dilihat pada karakterisitik rujukan medik berjenjang melalui pendekatan mutu (quality) dari Donabedian. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 17 informan yang terdiri dari unsur manajemen dan pelaksana teknis Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, kementerian Kesehatan dan BPJS serta observasi langsung di beberapa unit layanan terkait. Data sekunder diperoleh melalui data rekam medik dan register pasien. Pengukuran terhadap karakteristik sistem rujukan terdiri dari standar input yang meliputi kebijakan sistem rujukan dan kelengkapan fasilitas rujukan. Standar process meliputi alur rujukan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), ketentuan rujuk balik, prosedur kegawatdaruratan dan monitoring dan evaluasi, kemudian standar output meliputi rujukan yang tepat dan cakupan rujukan baik di rawat jalan maupun rawat inap.

---

This study aimed to get an overview of the evaluation of the implementation of the referral system in the National Health Insurance program (JKN) in South Tangerang District Hospital and Bhineka Bakti Husada Hospital. Picture evaluation referral system can be seen in the characteristics of tiered medical referral through quality approach framework quality of Donabedian.

Research using qualitative methods. The primary data obtained through interviews of more than 17 informants consisting of elements of management and technical implementation Hospital, Department of Health, Ministry of Health and BPJS as well as direct observation in several units related services. Secondary data obtained through medical records and registers patients.

Measurement of the characteristics of the reference system consists of standard input covering the referral system policy and completeness of the referral facility. The standard process includes groove reference, adherence to standard operating procedures (SOP), the terms refer turning, emergency procedures and monitoring and evaluation, then standard output includes appropriate referral and referral coverage in both the outpatient and inpatient."

"Fenomena tingginya angka rujukan pasien yang diterima oleh rumah sakit di era Jaminan Kesehatan Nasional mengakibatkan penumpukan pasien yang berobat ke rumah sakit. Salah satu konsep yang dapat digunakan di era JKN untuk dapat memberikan kualitas pelayanan bagi pasien rujukan agar lebih efektif dan optimal, melakukan efisiensi biaya dan juga berorientasi kepada nilai walaupun dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya yang dihadapi rumah sakit adalah dengan mengaplikasikan konsep Lean dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penentu belum optimalnya pelayanan pasien rujukan JKN di poliklinik disebabkan oleh waktu tunggu berkas rekam medik lama, waktu tunggu dokter spesialis lama, serta pasien yang menumpuk dan berkerumun menunggu antrian. Berdasarkan Karakteristik Sistem Rujukan WHO, kurangnya SDM rekam medik, profesionalitas dokter, kurangnya kerjasama dan komunikasi pra rujukan, kelengkapan fasilitas sarana prasarana dan sumber daya pendukung yang kurang memadai, serta belum sempurnanya aplikasi SIMRS juga menyebabkan belum optimalnya pelayanan pasien rujukan JKN di poliklinik. Berdasarkan Current State Value Stream Mapping didapatkan aktivitas value added pada proses pelayanan hanya 7,32 % sampai 17,75 %, sedangkan aktivitas non value added mencapai 82,25 % sampai 92,6 %. Dengan memotong alur pelayanan, mengeliminasi waste yang ditemukan, dan implementasi tools Lean 5S, Visual Management, Eror Proofing, dan Heijunka diharapkan pada Estimate Future State Value Stream Mapping akan menghasilkan penurunan waktu pelayanan sampai 87 menit, dan meningkatkan aktivitas value added sampai 34,95%.

---

The phenomenon of high rates of referral of patients received by the hospital in the era of National Health Insurance resulted in a buildup of patients treated at the hospital. One concept that can be used in the era JKN to be able to provide quality care for the patients referral to be more effective and optimal, cost efficiency and also oriented to value although with limited budgets and resources faced by hospitals is to apply the concept of Lean in healthcare.

This study shows that the decisive factor is not optimal patient care referral JKN in polyclinic are caused by long waiting time for medical record file, long waiting time specialist doctors, and patients who accumulate and clump waiting queue. Based Referral System Characteristics WHO, lack of human resources in medical records, physician professionalism, lack of cooperation and communication pre references, complete infrastructure facilities and supporting resources are inadequate, and incomplete application SIMRS also lead to non-optimal patient care referral JKN in polyclinic.

Based on the Current State Value Stream Mapping, value added activities in the service only 7.32 % to 17.75 %, while the non-value added activity reached 82.25 % to 92.6 %. By cutting the service flow, eliminate waste were found, and implementation tools of Lean 5S, Visual Management, Error Proofing , and Heijunka expected at Estimate Future State Value Stream Mapping will result in reduced service time to 87 minutes , and increase value added activities until 34.95 %."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan pengaruh asuransi kesehatan sosial untuk menyediakan proteksi finansial bagi pesertanya, dalam kerangka implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. PBI-BPJS Kesehatan merupakan sebuah bentuk asuransi kesehatan sosial, yang mana iuran kepesertaan program tersebut ditanggung oleh pemerintah. Analisis cross-section terhadap data Susenas Maret 2016 dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepesertaan PBI terhadap pengeluaran kesehatan OOP per kapita rumah tangga, secara kondisional terhadap penggunaan layanan kesehatan berupa rawat jalan dan rawat inap. Strategi empiris didahului dengan pencocokan sampel melalui propensity score matching PSM , untuk kemudian dilanjutkan dengan pemodelan dua bagian yang dilakukan secara terpisah untuk kedua jenis layanan kesehatan yang diteliti. Bagian pertama mencakup estimasi pengaruh kepesertaan PBI terhadap kecenderungan penggunaan kedua jenis layanan kesehatan melalui pemodelan probit dengan variabel instrumen IV ; sementara bagian kedua menggunakan pemodelan two-staged least square 2SLS dengan variabel instrumen IV untuk mendapatkan besaran pengaruh kepesertaan PBI terhadap biaya kesehatan OOP per kapita, secara kondisional terhadap penggunaan layanan kesehatan rawat jalan maupun rawat inap. Estimasi dengan menggunakan variabel instrumen ini dilakukan untuk mengatasi masalah endogenitas di dalam variabel kepesertaan PBI yang diduga terjadi tidak secara acak. Ditemukan indikasi bahwa peserta PBI memiliki kecenderungan yang lebih besar dalam menggunakan layanan kesehatan berupa rawat jalan maupun rawat inap, dengan besaran terbatas untuk keduanya, bila dibandingkan dengan non peserta PBI. Dalam konteks layanan rawat jalan, peserta PBI secara rata-rata membayar 13,87 lebih rendah daripada non peserta PBI. Sementara untuk layanan rawat inap, secara rata-rata peserta PBI teramati membayar 51,14 lebih rendah daripada non peserta PBI. Hasil estimasi juga menemukan peranan variabel kontrol seperti tingkat ekonomi rumah tangga, konsentrasi jumlah tenaga kesehatan di dalam masyarakat, dan status rumah tangga sebagai penerima program-program perlindungan sosial lain, sebagai kontributor besaran pengeluaran kesehatan OOP per kapita yang signifikan. Secara umum ditemukan bahwa proteksi finansial sudah didapatkan oleh peserta PBI dalam konteks utilisasi untuk kedua jenis layanan kesehatan.

---

ABSTRACTThis study aims to investigate the effects of social health insurance in regards with financial protection for its rsquo participants, within the implementation of the National Health Insurance program rsquo s framework in Indonesia. PBI BPJS Kesehatan is a form of social health insurance, in which the membership dues of the program is borne by the government. Cross section analysis using March 2016 rsquo s Susenas was conducted to determine the effect of PBI participation on out of pocket OOP per capita health expenditure, conditional on the use of outpatient and inpatient health services. Empirical strategy of matching the relevant samples through propensity score matching PSM procedures was done in order to create the base of the analysis, which then followed by a two part model that was done separately for both types of health services. The first part includes estimating the effect of PBI participation on the probability of the use of both types of health services utilizing probit with instrument variables IV specifications while the second part make use of two staged least square 2SLS with IV to obtain the magnitude of effect from PBI participation on OOP per capita health expenditures, conditional on the use of each health services. Estimation using IV was performed to account the problem of endogenity within PBI membership variable which was suspected to occur not randomly. Estimation results indicated greater propensity for PBI participants to be accessing both type of outpatient and inpatient health services, both with limited positive effect, as compared with non PBI participants. For outpatient services, PBI participants on average paid 13.87 less than non PBI participants. Whereas for inpatient services, on average PBI participants paid 51.14 less than non PBI participants. The estimation result also found the role of control variables of secondary interest such as households rsquo economic level, health workers density within the community, and households rsquo status as recipients of other social protection programs, as significant contributors of OOP per capita health expenditures. In general, this study found that PBI participants have received some form of financial protection conditional on utilizing either types of health services."

"Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan dari SJSN terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari perusahaan persero Askes (Asuransi Kesehatan) yang merupakan badan hukum penyelenggara program jaminan kesehatan. Adanya kesenjangan jumlah kunjungan antara pasien bukan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional mandiri. Metode penelitian yang di gunakan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta telaah dokumen untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan observasi awal di Puskesmas kedaung Barat pada bulan Maret-April 2014 di lanjutkan dengan pengambilan data primer di bulan Juni 2014. Hasil penelitian menunjukan masih belum sampainya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami tentang program Jaminan Kesehatan Nasional, terlihat dari cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional masih sedikit. Agar sosialisasi dapat berjalan secara optimal diperlukan keseriusan dalam proses pelaksanaan sosialisasi dengan melibatkan seluruh stakeholder yaitu BPJS Kesehatan Cab. Tangerang, Dinkes Kab.Tangerang, terutama puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama serta melibatkan semua elemen masyarakat di wilayah Puskesmas Kedaung Barat.

---

Social security systemis basically astate program that aims to provide certainty of protection and social welf are for all Indonesian people. To realize the goal of forming Social Security Social Security Agency (BPJS). BPJS Health is a transformation of tate-owned companies Askes (health insurance) which is a legal entity organizing the health insurance program. The gap between the number of visits the patient not national health insurance program with program participants, especially participants national health insurance program independently.

The research method used qualitative method of data collection and use in-depth interviews and document review to determine the factors causing the gap. The research carried with preliminary observations on the West Kedaung health center in March-April 2014 continue with primary data collection in the month June 2014.

The results still indicate the arrival of socialization to the community so that people do not understand about national health insurance program, seen from the coverage is still a bit national health insurance program. That socialization may be optimize in need of seriousness in the implementation of the socialization process, involving all stakeholders, namely BPJS Health Kab. Tangerang, Kab.Tangerang health office, health center primarily as afirst-level health facilities and involves all elements of the community health centers in the region Kedaung West."

"Pelayanan primer sebagai gatekeeper dengan managed care dimana suksesnya dinilai dari angka kunjungan dan angka rujukan. Berdasarkan data tahun 2016 Puskesmas Kota Tangerang memiliki rata ndash; rata capaian yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu untuk rate kunjungan sebesar 41 permil; dibawah zona aman < 150 permil; , sedangkan rasio rujukan sebesar 29 yang idealnya adalah 10 . Selain itu, sebagian besar Puskesmas memiliki rasio rujukan non spesialistik diatas 5 dan berada di zona tidak aman. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem pelayanan puskesmas sebagai gatekeeper di Kota Tangerang tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan WM, telaah dokumen dan observasi. Penelitian dilakukan di Puskesmas Pedurenan dan Puskesmas Pabuaran Tumpeng dari bulan Mei sampai dengan Juni 2018. Dari penelitian ini ditemukan bahwa output angka kontak masih rendah dan rasio rujukan non spesialistik di zona prestasi walaupun masih terdapat kasus non spesialistik di rumah sakit. Pada variabel proses yang menyebabkan angka kontak rendah yaitu first contact, continuity, comprehensiveness, proses pendaftaran pasien dan sumber daya manusia pada variabel input. Pada variabel proses yang menyebabkan rasio rujukan non spesialistik masih terjadi karena proses pemberian rujukan dan pada variabel input meliputi peralatan medis, obat-obatan.

---

Primary care as gatekeeper with managed care where the success is assessed from contact rate and referral ratio. Based on data from 2016, PHC in Tangerang has average achievement that is not in accordance with the target set by BPJS Health, contact rate is 41 permil below the safe zone "

"ABSTRAKKasus rujukan non spesialistik di PKM Kramat Jati Tahun 2016Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor kesesuaian diagnosis nonspesialis di Puskesmas Kramat Jati tahun 2016 berdasarkan jenis kelamin, diagnosis non-spesialis, kategori peserta dan kesesuaian alasan rujukan pada TACC (Time, Age, Complication, dan Comorbidity). Hasil dari penelitian ini adalah angka rujukan di Puskesmas Kramat Jati adalah sebesar 21,4% dengan didominasi oleh peserta perempuan, bukan peserta pekerja, dan Biomechanical lesion unspectified sebagai diagnosis rujukan paling tinggi dari diagnosis non-spesialistik. Kesesuaian alasan rujukan berdasarkan TACC di Puskesmas Kramat Jati adalah 46,3% dengan didominasi oleh Umur. Selain itu, ketidaksesuaian diagnosis non-spesialis diPuskesmas Kramat Jati adalah 53,7%. BPJS Kesehatan Jakarta Timur harus meningkatkan pendekatan dan berkordinasi dengan Puskesmas Kramat Jati untuk mengendalikan tingkat rujukan diagnosis non-spesialis.

---

ABSTRACTThe research aims to determine the factors of suitability on non specialistic diagnosis at Kramat Jati Community Health Center in 2016 based on sex, non specialistic diagnosis, categories of participant and suitability of referal reasons on TACC (Time, Age, Complication, and Comorbidity). The result are referal rate at Kramat Jati Community Health Center is 21.4% with dominated by femaleparticipant, not worker participant, and Biomechanical lesion unspectified as the higest referal diagnosis of non specialistic diagnosis. The suitability of referal reason based on TACC at Kramat Jati Community Health Center is 46.3% with dominated by Age. In addition, The unsuitability of non specialistic diagnosis at Kramat Jati Community Health Center is 53,7%. BPJS Kesehatan Jakarta Timurshould improve the approachment and cordination with Kramat Jati Community Health Center to control the referal rate of non specialistic diagnosis."

"Program Jaminan Persalinan (Jampersal) diluncurkan Pemerintah untuk mempercepat pencapaian salah satu tujuan Millennium Development Goals (MDGs), yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 102/100.000 kelahiran hidup di tahun 2015. Kebijakan ini dilaksanakan oleh seluruh kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di kota Tangerang Selatan. Kebijakan Jampersal mempunyai tujuan memfasilitasi ibu hamil atau ibu bersalin yang sebelumnya memiliki kendala keterbatasan pembiayaan agar dapat memeriksakan kehamilan dan mengakses persalinan sehat dengan bantuan tenaga kesehatan (dokter/bidan) di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Pengimplementasian Jampersal di Kota Tangerang Selatan tersebut memunculkan pertanyaan penelitian mengenai (1) faktor-faktor yang mendukung keberhasilan, dan (2) kendala yang dihadapi, dalam implementasi Jampersal di kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan proses pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi Jampersal di kota Tangerang Selatan sudah berjalan cukup baik meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti besaran tarif Jampersal yang dirasa masih kurang untuk standar daerah perkotaan sehingga Bidan Praktik Swasta masih meminta tambahan biaya kepada pasien Jampersal. Di samping itu, program Jampersal perlu dibatasi sasarannya untuk kehamilan pertama dan kedua guna menghindari ledakan penduduk. Peningkatan sosialisasi teknis Jampersal kepada pemberi layanan juga sangat diperlukan untuk menghindari kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.

---

Jampersal was launched by the Government in order to accelerate the achievement of one of Millennium Development Goals, namely reducing the Maternal Mortality Rate to be 102/100.000 life birth in 2015. Jampersal is implemented across Indonesia, no exception in the South Tangerang city. The objective of Jampersal is to give assurance to all expectant mothers, especially those who have funding problems, so they can access available health facilities. Achievement of this objective has raised research questions regarding the implementation of Jampersal in South Tangerang, namely (1) the factors that support the success and (2) the factors that constraint the implementation of the program. This study was conducted using qualitative description method. The data used in this study was gathered through deep interview.

The findings indicate that generally the implementation of Jampersal program in the South Tangerang has already run well. However, several problems could also be found, such as the Jampersal tariff which is still not up to standard so that the Private Practice Midwives are still asking additional cost to the patients. Moreover, the target of the Jampersal should be limited to first and second pregnancy only in order to avoid population explosion. Finally, Jampersal socialization to the health service providers is also essential to avoid confusion of the implementation of the program in the field."