Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat ketangguhan ketahanan nasional adanya pencemaran udara akibat kebakaran hutan dengan pertimbangan sektor kehutanan sebagai salah satu sektor penghasil yang telah berkontribusi setiap tahunnya melalui pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 4,3 trilyun (2014). Fakta empiris menunjukkan bahwa bencana kebakaran hutan terus saja terjadi setiap tahunnya terutama pada musim kemarau, padahal sektor lingkungan hidup setiap tahunnya mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah untuk program pengendalian pencemaran udara, namun pencemaran udara akibat kebakaran hutan belum juga dapat dikendalikan.Penelitian dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mix method) terhadap kinerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pihak pemerintah yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Analisis penelitian dikelompokkan dalam 4 perspektif yaitu perspektif finansial, perspektif eksternal, perspektif internal, dan perspektif inovation. Instrumen pengukuran secara kuantitatif menggunakan balanced score card dengan menggunakan data sekunder dari pelbagai sumber resmi termasuk Kementerian Kehutanan pada 2011-2013. Responden penelitian ini berjumlah 30 orang, lalu diperdalam secara kualitatif melalui wawancara mendalam untuk guna memastikan validasi hasil pengukuran kuantitatif dengan jumlah informan sebanyak 3 orang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif keuangan dengan parameter alokasi angggaran Kementerian Lingkungan Hidup dalam level Tidak Tangguh sedangkan untuk parameter Program Mitigasi Kebakaran Hutan, Penegakkan Hukum dan Anggaran Badan Nasional Penanggulanan Bencara dalam level Tangguh. Perspektif Ekternal dengan parameter Prosentase Penduduk Sehat Di Daerah Rawan Kebakaran, Jumlah Penduduk Terkena ISPA Di Provinsi Rawan Kebakaran, Dampak Kebakaran Bagi Negara Tetangga dalam level Tangguh Perspektif Internal dengan parameter Regulasi Kebakakaran Hutan, Penanganan Kasus Lingkungan, Pengendalian Penceamaran Udara Khususnya Di Provinsi Rawan, Hotspot dalam level Tidak Tangguh dan Perspektif Innovation dengan parameter Pelatihan PPNS dan Pelatihan PPLH dalam level Tangguh.

---

ABSTRACTThe objective of research is to measure the level of Toughness of National Resilience (Astagatra) to air pollution control from forest fires, which is the forestry sector as one of the producers of the sector. It has been contributing annually through non-tax revenues (non-tax) amounted to 4.3 trillion (2014) for example. Otherwise the empirical facts showed that the fire disaster forest continues to happen every year particular during the dry season. Unfortunetly, the environmental sector that is has been mandate to air pollution management ineffectiveness on controlling although annually receive a budget allocation from the government.The research method used quantitative and qualitative approaches (mix method) on the performance of the Ministry of Environment has responsible to the protection and management of environment on Indonesia. Classification of analysis into four perspectives: financial perspective, the external perspective, internal perspective, and innovation perspective.Standard of quantitave method instruments utilize the balanced scorecard and interview to qualitative method. Source of secondary explore to 2011, 2012 and 2013 from all official sources including Ministry of Forestry data?s. The total of responden is 30 peoples consist of official Ministry of Environment and public. To checking and validating of the result of questionary has selected 3 of 30 peoples to deep interview.The results showed that the Financial Perspective with parameter budget allocation of the Ministry of Environment in no Toughness level while parameter Forest Fire Mitigation Program, Law Enforcement and National Agency Disaster Budget in Toughness, External Perspective with parameter Percentage of Population Health On Fire Prone Areas, ISPA Affected Population In the province of Fire Prone, Impact Fire For Neighbors in Toughness level, Internal Perspective with Regulation parameters Kebakakaran Forests, Environment Case Handling, Control Air Penceamaran Particularly Vulnerable In the province, the level Hotspot No Toughness, Perspectives Innovation with investigators and Training Training parameters PPLH in Toughness level., The objective of research is to measure the level of Toughness of National Resilience (Astagatra) to air pollution control from forest fires, which is the forestry sector as one of the producers of the sector. It has been contributing annually through non-tax revenues (non-tax) amounted to 4.3 trillion (2014) for example. Otherwise the empirical facts showed that the fire disaster forest continues to happen every year particular during the dry season. Unfortunetly, the environmental sector that is has been mandate to air pollution management ineffectiveness on controlling although annually receive a budget allocation from the government.The research method used quantitative and qualitative approaches (mix method) on the performance of the Ministry of Environment has responsible to the protection and management of environment on Indonesia. Classification of analysis into four perspectives: financial perspective, the external perspective, internal perspective, and innovation perspective.Standard of quantitave method instruments utilize the balanced scorecard and interview to qualitative method. Source of secondary explore to 2011, 2012 and 2013 from all official sources including Ministry of Forestry data’s. The total of responden is 30 peoples consist of official Ministry of Environment and public. To checking and validating of the result of questionary has selected 3 of 30 peoples to deep interview.The results showed that the Financial Perspective with parameter budget allocation of the Ministry of Environment in no Toughness level while parameter Forest Fire Mitigation Program, Law Enforcement and National Agency Disaster Budget in Toughness, External Perspective with parameter Percentage of Population Health On Fire Prone Areas, ISPA Affected Population In the province of Fire Prone, Impact Fire For Neighbors in Toughness level, Internal Perspective with Regulation parameters Kebakakaran Forests, Environment Case Handling, Control Air Penceamaran Particularly Vulnerable In the province, the level Hotspot No Toughness, Perspectives Innovation with investigators and Training Training parameters PPLH in Toughness level.]"

"Pneumonia merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi pada balita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kejadian pneumonia akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau Tahun 2014?2015 dengan Analisis Geographically Weighted Regression (GWR). Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan populasi target adalah semua kabupaten/kota di provinsi Riau. Penelitian dilakukan dengan analisis univariat, bivariat, dan multivariable dengan analisis GWR. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa faktor ISPU dan penggunaan bahan bakar rumah tangga yang tidak aman memiliki hubungan dengan pneumonia (p < 0,05). Sementara hasil analisis multivariable menunjukkan bahwa koefisien B ISPU sebesar 0,001 yang berarti proporsi pneumonia balita akan meningkat sebesar 0,001 apabila nilai ISPU meningkat.

---

Pneumonia is a disease that causes high mortality in infants. The purpose of this study was to determine whether there are differences in the incidence of pneumonia due to forest fires in Riau Province on 2014-2015 with Geographically Weighted Regression ( GWR ) analysis.

This study uses a cross sectional study design with the target population was all districts / cities in Riau Province. This study carried out by univariate, bivariate and multivariable analysis with GWR.

The Results of bivariate analysis showed that the factors ISPU and household fuel has relationship with pneumonia ( p < 0.05 ). While the results of multivariable analysis showed that coefficient B of ISPU is 0.001, which means the proportion of pneumonia toddlers will be increased by 0,001 when the value of ISPU increased."

"[;;;, ABSTRAKKebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau mulai marak seiring denganmeningkatnya laju penebangan hutan, pembersihan lahan dan iklim kering. Karhutlamenyebabkan pencemaran udara bahkan hingga ke Singapura sehinggamempengaruhi ketegangan politik diantara kedua negara. Karhutla kerap terjadi tiaptahunnya, padahal sudah banyak regulasi dan institusi yang menangani pencegahankarhutla serta pengendalian bencana asap. Ketika proses pembakaran biomassaterjadi, pencemar aerosol terlepas ke udara. Tingginya konsentrasi aerosolmenurunkan kualitas udara setempat dan mengurangi jarak pandang. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis kaitan karhutla di Provinsi Riau pada Juni 2013 denganpencemaran udara di Riau dan Singapura, karakteristik aerosol di Singapura pada saatperiode karhutla di Riau dan menganalisis implementasi kebijakan pencegahan danpengendalian bencana asap akibat karhutla. Metode penelitian yang digunakan adalahcampuran kuantitatif dan kualitatif dengan data sekunder dan primer yang berasaldari wawancara. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa kebakaran di Riau pada Juni2013 mengakibatkan kenaikan ISPU hingga 1084 (berbahaya) di Riau, kenaikankonsentrasi PM 2,5, dan menurunkan visibilitas di Singapura. Hasil karakterisasimelalui parameter aerosol optical depth (AOD), parameter Ångstrom, dan distribusiukuran partikel menunjukkan keberadaan aerosol berukuran kecil dengan jumlahlebih banyak di Singapura yang merupakan ciri aerosol dari karhutla.Lemahnya kepemimpinan dan penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar institusi di tingkat pemerinrah daerah, dan belum optimalnya pemanfaatan informasi peringatan dini adalah sejumlah faktor penghambat implementasi kebijakan pengendalian bencanaasap akibat karhutla.

---

ABSTRACTForest and land fire in Riau increase along with the rapid deforestation, land clearing, and fueled by dry climate. Forest and land fire causes trans-boundary air pollution up to Singapore and creates tensions among neighboring countries. Fires in Riau routinely occur every year, although there are a lot of regulations and institutions dealing with fire prevention and smoke haze management. When biomass burns, certain aerosol pollutant is emitted to the atmosphere. High concentration of aerosol could degrade the local air quality and reduce visibility. This study aimed to analyze the relation of forest and land fire in Riau in June 2013 with the air pollution in Riau and Singapore, the characteristics of aerosol in Singapore during the fire period in Riau and the implementation of fire prevention and smoke haze management policies.Research method that being used are a mixture of quantitative and qualitative with secondary and primary data from interview. The research found that Riau fires in June 2013 resulted the increase of Pollutant Standard Index (PSI) until 1084 (hazardous) in Riau, increase the concentration of PM 2,5, and reduce visibility in Singapore. Aerosol characterization through aerosol optical depth (AOD), Ångstrom parameter and particle size distribution indicates the existence of a small-sized aerosol in a great number in Singapore which is characteristic of aerosol from forest and land fire. Weak leadership and law enforcement, lack of coordination among institutions in local level as well as low utilization of early warning information are a number of factors inhibiting the implementation of smoke haze management policies.]"

"Masalah kebakaran hutan dan lahan telah menjadi isu nasional yang patut mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kejadian ini terjadi setiap tahun secara berulang, khususnya pada lahan gambut. Perlu dipahami bahwa, instansi pemerintah dan masyarakat, termasuk petani, perusahaan-perusahaan perkebunan dan HTI, merupakan mata rantai yang tidak terputus yang terkait langsung dengan kebakaran hutan dan lahan ini. Pada penelitian ini dibuat sebuah hubungan antara kebakaran hutan yang dilihat dari parameter hotspot terhadap nilai parameter pencemar udara (ISPU) dan tingkat kesehatan masyarakat kota Pekanbaru. Parameter hotspot yang diteliti adalah semua lokasi yang terdapat di provinsi Riau dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Sedangkan resiko pencemaran kualitas udara dan kesehatan masyarakat yang diteliti adalah di kota Pekanbaru pada tahun 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data sekunder. Penelitian ini menghasilkan hubungan yang erat antara jumlah hotspot yang terdapat di berbagai daerah di provinsi Riau terhadap peningkatan nilai ISPU di kota Pekanbaru. Peningkatan nilai ISPU di kota Pekanbaru seiring dengan peningkatan jumlah hotspot yang terdapat di provinsi Riau. Peningkatan nilai ISPU ini juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat kota Pekanbaru. Jumlah penderita penyakit meningkat 1 bulan sampai 2 bulan setelah kenaikan nilai ISPU di kota Pekanbaru.

---

Problem of land and forest fires have become national issues that deserve serious attention from the government. This event happens every year, especially on peatlands. It should be understood that, government agencies and communities, including farmers, companies and timber plantations, is an unbroken chain which is directly related to this land and forest fires. This study is to learn a relationship between forest fire from the hotspots parameters against the value of air pollutant parameters (ISPU) and the level of public health in Pekanbaru city. Hotspot parameters studied are all the locations contained in Riau province from 2005 until the year 2009. While the risk of pollution of air quality and public health research is in the Pekanbaru city in the year 2009. The method used in this research is secondary data analysis. This research produced a strong correlation between the number of hotspots in the various regions in the Riau province on the increase of the value of ISPU in the Pekanbaru city. Increasing the value of ISPU in the Pekanabaru city along with the increasing number of hotspots located in Riau province. Increasing the value of ISPU is also an effect on people's health in Pekanbaru city. The number of patients increased by one month until two months after the increase in value of ISPU in the Pekanbaru city."

"Pencemaran udara merupakan masalah menahun yang tak kunjung usai di DKI Jakarta. Pada tahun 2023, pencemaran udara di DKI Jakarta kembali menjadi sorotan publik, karena kualitas udara yang terus memburuk di kategori tidak sehat hingga beracun. Hal tersebut tentunya memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan. Sehingga dalam hal ini berbagai advokasi yang dilakukan oleh kelompok terdampak berusaha untuk terus meningkatkan awareness di kalangan masyarakat, dan menekan pemerintah agar segera mengatasi permasalahan tersebut. Namun, setelah berbagai upaya advokasi dilakukan, faktanya belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap kualitas udara di DKI Jakarta. Sehingga peneliti ingin melihat sejauh mana kekuatan advokasi kebijakan yang sudah dijalankan oleh kelompok terdampak dalam usahanya untuk mengadvokasikan permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta. Di mana dalam proses menganalisis, peneliti menggunakan 4 dimensi dari teori Advocacy That Build Power. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kekuatan advokasi kebijakan terhadap isu pencemaran udara di DKI Jakarta sudah masuk ke dalam kategori “sedang” dapat terlihat dari 162 responden atau 53,3% yang mendukung hal tersebut. Kemudian dapat dicerminkan dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mengadvokasikan isu pencemaran udara di DKI Jakarta melalui berbagai strategi seperti kampanye, aksi, diskusi publik, dan menggugat permasalahan ke pengadilan. Hal pendukung lainnya juga dapat dilihat dari respons Pemprov DKI Jakarta dalam menangani permasalahan tersebut. Namun, memang permasalahan tersebut harus mendapatkan perhatian lebih, karena masih buruknya kualitas udara di DKI Jakarta beberapa waktu kebelakang, yang menandakan masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, untuk menangani permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta perlu untuk membangun kerja sama dan komitmen dari seluruh aktor yang terlibat, sehingga tercipta kualitas udara yang baik di DKI Jakarta.  

---

Air pollution is a chronic problem in DKI Jakarta. In 2023, air pollution in DKI Jakarta was again in the public spotlight, as air quality continued to deteriorate in the unhealthy to toxic category. This certainly has a negative impact on society and the environment. So in this case, various advocacy carried out by affected groups tried to continue to increase awareness among the public, and put pressure on the government to immediately overcome these problems. However, after various advocacy efforts have been made, the fact is that there has not been a significant change in air quality in DKI Jakarta. So the researcher wants to see the extent of the strength of policy advocacy that has been carried out by affected groups in their efforts to advocate for air pollution problems in DKI Jakarta. In the process of analyzing, researchers used 4 dimensions of the Advocacy That Build Power theory. Furthermore, this research uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques. The results of the study show that the strength of policy advocacy on the issue of air pollution in DKI Jakarta has fallen into the "medium" category, it can be seen from 162 respondents or 53.3% who support this. Then it can be reflected in the increasing involvement of the community in advocating the issue of air pollution in DKI Jakarta through various strategies such as campaigns, actions, public discussions, and suing the problem to the court. Other supporting things can also be seen from the response of the DKI Jakarta Provincial Government in dealing with these problems. However, the problem must get more attention, because the air quality in DKI Jakarta is still poor some time back, which indicates that there are still problems that must be resolved. Therefore, to deal with air pollution problems in DKI Jakarta, it is necessary to build cooperation and commitment from all actors involved, so as to create good air quality in DKI Jakarta. "

"ABSTRAKKebakaran hutan dan lahan gambut dapat menghasilkan polutan yang mengandung senyawa karsinogen PAH pada partikulat (PM10) yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kerusakan oksidatif DNA. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi dini risiko kanker dengan melakukan pengukuran terhadap biomarker 8-OHdG pada sampel serum masyarakat kota Palangka Raya yang merupakan indikator kerusakan oksidatif DNA dan biomarker 1-OHP pada sampel urin untuk mengetahui paparan senyawa karsinogen PAH selama periode kabut asap tahun 2015. Hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan kontrol yang berasal dari masyarakat kota Batu. Jumlah sampel yang digunakan untuk analisis sebanyak 29 orang responden dari kota Palangka Raya sebagai kelompok terpapar dan 23 orang responden sebagai kelompok kontrol. Angket digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait riwayat penyakit, merokok, pekerjaan, pola hidup dan aktivitas saat periode kabut asap.Hasil yang diperoleh terdapat perbedaan yang signifikan pada kadar 8-OHdG kelompok terpapar dan kontrol (Pvalue = 0,0001), dengan nilai rerata kelompok terpapar sebesar 5,606 ± 1,162 ng/mL dan kelompok kontrol sebesar 4,059 ± 0,709 ng/mL. Peningkatan kadar 8- OHdG pada kelompok terpapar terdapat hubungan yang signifikan pada lama paparan (P-value = 0,03). Perbedaan yang signifikan juga teramati pada biomarker 1-OHP antara kelompok terpapar dan kontrol (P-value = 0,0001), dengan nilai rerata kelompok terpapar sebesar 4,569 ± 4,267 μmol/mol kreatinin dan kelompok kontrol sebesar 0,733 ± 0,746 μmol/mol kreatinin. Peningkatan kadar 1-OHP pada kelompok terpapar terdapat hubungan yang signifikan pada lama paparan (P-value = 0,001) dan penggunaan masker (P-value = 0,03). Penelitian ini memberikan bukti ada hubungan antara kebakaran hutan dan lahan gambut dengan peningkatan kerusakan oksidatif DNA yang berkontribusi terhadap risiko kanker.

---

ABSTRACT

Forest and peatland fires can produce pollutants that contain carcinogenic PAH compounds in particulate matter (PM10), which contribute to increased oxidative DNA damage. This study aims to detect early cancer risk by measuring the biomarker 8-OHdG in serum samples urban of Palangkaraya which is an indicator of oxidative damage to DNA and biomarkers of 1-OHP in urine samples to determine exposure to carcinogenic compounds of PAH during periods of smoke haze in 2015. The results obtained were compared with the control group. The samples used for the analysis were 29 participants from Palangkaraya as the exposed group and 23 participants from Kota Batu as the control group. The questionnaire used to collect information related to medical history, smoking, occupation, lifestyle and activity during the smoke haze period.

The results obtained are significant differences of 8-OHdG levels in exposed group than control group (P-value = 0.0001), with the mean of the exposed group of 5,606 ± 1,162 ng/mL and a control group 4.059 ± 0.709 ng/mL. Increased levels of 8- OHdG in the exposed group there is significantly associated with long exposure (P-value = 0.03). Significant differences were also observed at 1-OHP biomarkers between exposed group than control (P-value = 0.0001), with the mean of the exposed group of 4,569 ± 4,267 μmol/mol kreatinin and a control group 0,733 ± 0,746 μmol/mol kreatinin. Increased levels of 1-OHP in the exposed group there is significantly associated with long exposure of smoke (P-value = 0.001) and the use of masks (P-value = 0.03). This study provides evidence of the correlation between forest and peatland fires with increased oxidative DNA damage that contribute to cancer risk."

"[ABSTRAKHutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Pada saat ini pemanfaatan hutan produksi melalui kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA) menunjukkan gejala yang terus semakin menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi hutan produksi, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perizinan IUPHHK-HA serta untuk merumuskan strategi pemberian IUPHHK-HA dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan tehnik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threaths). Hasil penelitian ini adalah luas kawasan hutan produksi yang belum dibebani izin adalah seluas 33,6 juta hektar atau 49% dari total kawasan hutan produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perizinan IUPHHK-HA terdiri dari faktor strategik internal (kekutan dan kelemahan) dan faktor strategik eksternal (peluang dan ancaman). Berdasarkan hasil analisis SWOT, posisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait perizinan IUPHHK-HA berada pada kuadran I sehingga strategi yang harus diterapkan adalah strategi SO atau agresif.

---

ABSTRACTProduction Forest is forest that has a basic function of producing forest products. At the present time the utilization of Production Forest through Business Permit to Utilize the Timber Forest Product at the Natural Forest (IUPHHK-HA) continues to decline. This research aimed to analyze the conditions of Production Forests, identifying the factors that influence the licensing of IUPHHK-HA as well as to formulate the licensing strategy of IUPHHK-HA in order to improve national economic resilience. It uses qualitative methods and techniques analysis of SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). The result indicates that the production forest area which has not been issued business permit is 33.6 million hectares or 49% of the total production forest area. Factors influencing the licensing of IUPHHK-HA consist of internal (strengths and weaknesses) as well as external (opportunities and threats) strategic factors. Based on the results of SWOT analysis, the position of the Ministry of Environment and Forestry concerning the licensing of IUPHHK-HA is in the first quadrant, so that strategy should be applied is SO strategy or aggressive strategy., Production Forest is forest that has a basic function of producing forest products. At the present time the utilization of Production Forest through Business Permit to Utilize the Timber Forest Product at the Natural Forest (IUPHHK-HA) continues to decline. This research aimed to analyze the conditions of Production Forests, identifying the factors that influence the licensing of IUPHHK-HA as well as to formulate the licensing strategy of IUPHHK-HA in order to improve national economic resilience. It uses qualitative methods and techniques analysis of SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). The result indicates that the production forest area which has not been issued business permit is 33.6 million hectares or 49% of the total production forest area. Factors influencing the licensing of IUPHHK-HA consist of internal (strengths and weaknesses) as well as external (opportunities and threats) strategic factors. Based on the results of SWOT analysis, the position of the Ministry of Environment and Forestry concerning the licensing of IUPHHK-HA is in the first quadrant, so that strategy should be applied is SO strategy or aggressive strategy.]"

"Terlepas dari dampak bencana yang luar biasa di Indonesia, Ketahanan Kesehatan Masyarakat sebagai pendekatan untuk penanggulangan bencana hanya disebutkan satu kali dalam agenda pembangunan Indonesia (RPJMN) 2015-2019. Dengan menggunakan metode analisis isi kebijakan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi dari konsep ke implementasi Ketahanan Kesehatan Masyarakat terhadap bencana dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2015-2019, dsn juga untuk menemukan alternatif solusi untuk implementasi konsep Ketahanan Kesehatan Masyarakat di agenda pembangunan Indonesia di masa depan (RPJMN 2020-2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penulisan RPJMN 2015-2019 dan Renstra BNPB 2015-2019 tidak memiliki latar belakang ilmiah, ketetapan sumber daya, ketetapan tujuan, mekanisme pemantauan dan evaluasi, dan pemegang kewajiban untuk pembangunan Ketahanan Kesehatan Masyarakat di Indonesia.

---

Despite the overwhelming impact of disasters in Indonesia, Public Health Resilience as an approach to disaster`s countermeasure is only mentioned once in the Indonesian development agenda (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ RPJMN) 2015-2019.  By utilising the method of policy content analysis, this study aims to analyse the transformation from concept to implementation of Public Health Resilience against disaster in the RPJMN 2015-2019 and The National Disaster Management Authority (Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ BNPB)`s Strategic Plan (Rencana Strategis/ Renstra) 2015-2019, also, to find alternative solutions for Public Health Resilience concept for future Indonesia`s development agenda (RPJMN 2020-2025). The research result shows that in the write up of RPJMN 2015-2019 and Renstra BNPB 2015-2019 was lacking the scientific background, specified recourses, specified goals,  monitoring and evaluation mechanism, and specified obligation for Public Health Resilience building in Indonesia."